7cloud.asia – Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap, banyak anak-anak di Maluku yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, di mana anak yang melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA hanya 76 persen.
Sementara angka siswa Maluku yang melanjutkan dari SMA ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yakni bangku kuliah, lebih kecil lagi yakni hanya sebesar 39 persen.
Padahal menurut data yang sama, angka partisipasi kasar (apk) Provinsi Maluku tergolong tinggi yakni 95,8 persen.
Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.
Baca: Strategi penguatan pendidikan di Papua adalah dengan pendidikan kontekstual
Artinya masyarakat Maluku punya keinginan yang tinggi untuk bisa mengenyam pendidikan. Oleh sebab itu, Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends sangat menyayangkan hanya sedikit anak di Maluku yang bisa sampai ke jenjang kuliah.
Mercy berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan di Provinsi Maluku. Sebagai legislator putri daerah tersebut Ia akan berjuang membuat semua anak di Maluku bisa bersekolah.
Hal tersebut diungkapkan Mercy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Provinsi Maluku.
Di depan para mitra Komisi X, Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat dia menyampaikan dan menjawab berbagai harapan yang dititipkan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Maluku.
Baca: Lebih dari 600 ribu anak Papua tidak bersekolah
“Mestinya ini ada dalam komitmen. Ini visi yang mau saya bawa dan saya bagi. Harusnya semua anak Maluku, semua anak yang ada di seluruh pulau satu Maluku ini harus bersekolah,” ujarnya Jumat (6/12/2024).
Mercy paham untuk bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan di Provinsi Maluku tidaklah mudah. Banyak hal kompleks yang harus diperbaiki. Oleh karena itu Ia mendorong koordinasi lintas sektor yang baik di pusat dan daerah.
Tentunya, ujarnya, untuk mengurai ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Tentunya wajib belajar 13 tahun kalau berbasis kontinental daratan mudah untuk dimonitoring,
“Tapi kalau yang berbasis pulau-pulau untuk memastikan mereka bersekolah 13 tahun tidak mudah. Ini memang butuh kerja keras lintas sektor,” ujarnya.
Leave a Reply