7cloud.asia – Komisi IV DPR beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Lokasi Persemaian Show Case G-20 Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali.
Kunjungan ini bertujuan mengawasi pembibitan dan penanaman mangrove, serta menilai efektivitas distribusi bibit ke daerah lain guna pelestarian dan pengembangan ekosistem mangrove di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPR Guntur Sasono mengapresiasi kawasan penanaman mangrove yang pernah menjadi tempat kunjungan delegasi G20 dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Namun, di sisi lain, Politisi PDI-Perjuangan ini menyayangkan mengapa pelestarian penanaman mangrove hanya ada di suatu daerah tertentu saja, kenapa tidak di kota-kota besar lainya seperti di Jakarta.
Baca: Nilai ekonomi hutan mangrove capai 900 juta dolar
Pikiran saya mulai berkembang ketika membandingkan kondisi Jakarta dengan Bali. Jika Bali dikenal dengan keindahan alam dan pantainya, Jakarta dengan segala kemegahannya sebagai pusat perdagangan dunia, sering kali dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius.
“Terutama masalah banjir termasuk banjir rob yang sering mengancam,“ ujarnya.
Padahal, lanjutnya, solusi untuk masalah ini sudah ada yakni dengan hadirnya mangrove yang dikenal mampu meredam dampak abrasi pantai dan menjadi benteng alami dari ancaman air laut.
”Namun mengapa di Jakarta, mangrove menjadi terasingkan,” ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV ke Denpasar, Bali, Senin (09/12/2024).
Karena itu, Jakarta, dengan segala kompleksitas dan potensinya, harus mendapat perhatian yang lebih besar. Mangrove, sebagai solusi alamiah, bisa menjadi obat untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi kota ini.
Baca: Butuh waktu ratusan tahun untuk pulihkan hutan mangrove yang rusak
“Mangrove sebagai obat untuk Jakarta dan saat kita harus bisa membuat program untuk pemerintah pusat, jangan dibiarkan hanya yang sisi pinggiran pulau saja,” tukasnya.
Menurutnya, penggunaan teknologi dapat dipertimbangkan untuk menjadi solusi efektif dalam menangani dampak perubahan iklim di pesisir Jakarta.
Guntur juga menyoroti korupsi struktural yang sering kali menghambat kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan.
Kepentingan sekelompok orang, ujarnya, sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat banyak, padahal keputusan tersebut dapat merugikan alam dan masyarakat.
”Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama ketika kita membahas kebijakan yang melibatkan keberlanjutan Jakarta,” pungkasnya
Leave a Reply