ruangkota

Tag: pati

  • Terjadi Sejak Akhir Januari, Banjir Masih Genangi Belasan Desa di Pati Jawa Tengah

    Terjadi Sejak Akhir Januari, Banjir Masih Genangi Belasan Desa di Pati Jawa Tengah

    7cloud.asia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 19 desa yang tersebar di lima kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian genangan bervariasi.

    Banjir terjadi sejak Kamis (30/1/2025) itu disebabkan hujan dengan intensitas sedang tinggi dan cuaca yang sangat ekstrem di wilayah Pati sejak beberapa hari terakhir.

    Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya, di Pati, Senin (10/2/2025) mengatakan hujan deras mengakibatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pati meningkat.

    “Akibatnya sungai tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Namun, ada pula banjir yang disebabkan jebolnya tanggul sungai,” ujar Martinus dikutip Antaranew.com.

    Ketinggian genangan banjir di masing-masing daerah berbeda-beda, antara 20-60 cm, termasuk akses jalan warga juga ada yang tergenang.

    Baca: Indonesia sedang berada di puncak musim hujan

    Meskipun demikian, hingga Senin (10/2/2025) belum ada laporan tentang warga yang mengungsi. Hanya saja sejumlah petani memanen padi lebih dini untuk menghindari gagal panen.

     

    “Dari 19 desa yang terdampak banjir, ada desa yang hanya terdampak di kawasan areal pertanian dan ada yang berdampak hingga ke pemukiman warga,” imbuh Martinus.

    Ia mencatat jumlah desa paling banyak terdampak banjir tersebar di Kecamatan Gabus sebanyak enam desa, kemudian disusul Kecamatan Kecamatan Juwana ada lima desa

    Sedangkan di Kecamatan Sukolilo, banjir merendam tiga desa, Kecamatan Margorejo empat desa, dan Kecamatan Pati satu desa.

    Baca: Pulau Jawa waspada bencana hidrometeorologi hingga April 2025

    Adapun total rumah terdampak mencapai 122 rumah, sedangkan yang tergenang hingga masuk rumah sebanyak 41 rumah.

    Banjir yang masuk ke dalam rumah tersebar di Desa Doropayung (Kecamatan Juwana), Desa Soko (Kecamatan Gabus), dan Desa Gadudero dan Kasiyan (Keamatan Sukolilo).

    Untuk antisipasi penyakit, kata dia, disediakan posko pengobatan gratis oleh puskesmas, di antaranya Puskesmas Sukolilo I guna memberikan pelayanan di bidang kesehatan akibat banjir yang dapat berdampak pada penyakit gatal-gatal dan demam.

    BPBD Pati juga melakukan asesmen untuk keperluan kaji cepat serta menggerakkan relawan BPBD di Kabupaten Pati untuk membantu asesmen dan menolong warga yang membutuhkan pertolongan.

     

     

  • Ada Banyak Kebijakan Bupati Sudewo yang Patut Dikoreksi, Warga Pati Tetap Demo pada 13 Agustus 2025

    Ada Banyak Kebijakan Bupati Sudewo yang Patut Dikoreksi, Warga Pati Tetap Demo pada 13 Agustus 2025

    Foto:murianews.com

    7cloud.asia – Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, mengatakan warga Pati akan tetap menggelar aksi demo pada 13 Agustus 2025.

    Warga akan tetap berunjuk rasa meski Bupati Pati Sudewo sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen.

    Ia menuturkan, aksi 13 Agustus mendatang itu muncul akibat akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan banyak kontroversi selama lima bulan menjabat.

    “Kita melihat bahwa Pak Bupati ini kepemimpinannya perlu dikoreksi secara objektif agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya,” kata Nimerodi dalam program Kompas Petang KompasTV, Sabtu (9/8/2025).

    Baca: Pengibaran bendera One Piece simbol kekecewaan warga atas kebijakan pemerintah

    Dia lantas memaparkan sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap kontroversial, selain menaikkan pajak sampai 250 persen yang pada akhirnya dibatalkan.

    Nimerodi menambahkan, saat ini ada banyak pembangunan yang seharusnya tidak layak dilakukan pembangunan, (tetapi justru) dilakukan pembangunan.

    Dia mencontohkan, pembangunan masjid yang baru saja dibangun oleh Bupati Pati Haryanto 2 tahun yang lalu, itu akan dibangun lagi, dirobohkan dan dibangun lagi dengan biaya yang sangat besar sekitar Rp15 miliar.

    Padahal menurutnya, pembangunan masjid tersebut tidak penting karena baru dibangun dua tahun yang lalu.

    “Kemudian ada pembangunan alun-alun yang juga baru dibangun, terus mau dirobohkan, mau dibangun lagi,” tambahnya.

    Baca: Marak intimidasi terhadap warga sipil, Indonesia masuk pemantauan

    Nimerodi juga mempertanyakan pembangunan videotron yang menurutnya tidak mendesak.

    “Sementara beliau mengatakan bahwa kita kekurangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Terus kalau memang kekurangan APBD, kenapa bangun sesuatu yang tidak urgen? Kenapa tidak uangnya dipakai untuk pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat?” komentarnya.

    Nimerodi juga menyinggung mengenai tenaga honorer yang diberhentikan tanpa pesangon.

    “Ada 200-an honorer yang ada di rumah sakit yang sudah bekerja 6 hingga 7 tahun itu dengan mudahnya dia singkirkan tanpa sepeser pun ada uang pesangon,” ujarnya.

    Baca: Kekerasan terhadap pembela HAM meningkat

    Bupati Sudewo, kata dia, juga melakukan pemindahan banyak pegawai yang tidak setuju dengannya.

    “Dia pindah dan itu sengaja,” katanya.

    Terkait rencana aksi, Nimerodi mengungkapkan posko donasi untuk aksi 13 Agustus 2025 masih akan terus berjalan.

    Nimerodi mengatakan alasan unjuk rasa tetap akan dilaksanakan karena warga Pati ingin bertemu secara tatap muka dengan Bupati Sudewo dalam satu forum.

    Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjelaskan banyak hal yang menjadi perhatian warga Pati, beberapa di antaranya seperti yang sudah dia sebutkan sebelumnya.

     

     

     

  • Massa Aksi Protes Kebijakan Bupati Pati Diperkirakan Mencapai 100.000 Orang: Targetkan Sudewo Mundur

    Massa Aksi Protes Kebijakan Bupati Pati Diperkirakan Mencapai 100.000 Orang: Targetkan Sudewo Mundur

    7cloud.asia – Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai memanas sejak Rabu (13/8/2025) pagi.

    Sejak subuh, ribuan warga dari berbagai penjuru wilayah telah memadati kawasan Alun-alun Kota Pati untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan satu tuntutan utama: mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Dikutip Tribun Jateng, sejumlah atribut demonstrasi seperti truk komando untuk orasi dan keranda jenazah simbolis bertuliskan “Keranda Penipu” telah disiapkan di depan Kantor Bupati Pati.

    Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang juga inisiator aksi, Ahmad Husein, yang tiba di lokasi sejak pukul 07.00 WIB, mengonfirmasi antusiasme luar biasa dari masyarakat.

    “Terima kasih masyarakat Pati dengan antusiasnya. Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser,” terang Husein kepada media di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8)/2025.

    Baca: Banyak kebijakan Bupati Pati yang patut dikoreksi

    Husein memperkirakan 100.000 lebih orang. Melebihi tantangan yang dilontarkan Sudewo, yakni 50.000 orang.

    Menurutnya, massa aksi datang dari berbagai kecamatan, mulai dari Batangan, Puncakwangi, hingga Kayen. Dia menilai, gelombang protes ini didukung oleh masyarakat luas di seluruh Kabupaten Pati.

    Dalam orasinya pengunjukrasa meneriakkan tuntutan agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Mereka meminta agar Bupati Pati, Sudewo, ikhlas dan legowo untuk turun dari jabatannya.

    Warga lain yang berorasi menyatakan bahwa massa yang datang merupakan masyarakat bawah. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Di sisi lain, Bupati Pati, Sudewo memberikan kebijakan yang menindas rakyatnya.

    “Pati cinta damai. Pati Bumi Minta Tani. Kami dari masyarakat bawah kita bukan terlahir orang kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan kerendahan hari untuk mengundurkan diri,” kata dia dari atas truk.

    Baca: Bendera One Piece jadi simbol protes warga terhadap kebijakan pemerintah

    Ancam Duduki Alun-Alun.
    Ahmad Husein menegaskan bahwa tujuan aksi ini sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Massa akan terus melakukan unjuk rasa di Pati hingga tuntutan mereka agar Bupati Sudewo lengser benar-benar dipenuhi oleh yang bersangkutan.

    “Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser (hari ini), kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati),” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa massa siap menduduki kawasan Alun-Alun dari hari ke hari sampai ada keputusan final. Di tengah kerumunan, Husein dan peserta aksi lainnya serentak meneriakkan “Bupati Pati Sudewo Harus Lengser”.

    Meski suasana tegang, Husein mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis, terutama merusak fasilitas umum.

    “Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai,” jelasnya.

    Unjukrasa ini dilakukan menyusul sejumlah kebijakan Sudewo yang merugikan rakyat. Selain kenaikan PBB hingga 250 persen, warga juga memprotes kebijakan lima hari sekolah.

    Kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

    Polisi mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan aksi ini.

    Baca: Marak intimidasi terhadap masyarakat sipil, Indonesia masuk pemantauan

  • DPRD Pati Sepakat Membentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo

    DPRD Pati Sepakat Membentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo

    7cloud.asia – DPRD Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025) menggelar rapat darurat menyikapi unjuk rasa warga mendesak Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

    Dalam rapat tersebut DPRD Pati sepakat membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.

    Dilansir detikJateng, rapat darurat ini dilakukan setelah perwakilan massa pengunjukrasa berhasil menduduki gedung DPRD.

    Undangan rapat paripurna yang krusial ini dibuat dan disebarkan pada hari yang sama saat unjuk rasa berlangsung.

    Keputusan ini menunjukkan adanya tekanan politik yang luar biasa kuat menyusul pecahnya kerusuhan di depan kantor bupati, di mana kaca pecah, gerbang dirobohkan, dan sebuah mobil polisi dibakar.

    Baca: Seratusan ribu orang ikuti aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser

    Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.

    Ketua Fraksi PKS, Narso, mengatakan ada alasan mengajukan pemakzulan Sudewo. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

    “Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.

    Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, juga mengatakan hal yang sama. Bupati Pati dinilai telah melanggar janji sumpah serta melahirkan kebijakan yang memicu kegaduhan.

    Dari Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan hak angket untuk memastikan pemerintah transparan untuk berjalan yang kondusif Pati Bumi Mina Tani.

    Baca: Banyak kebijakan Bupati Pati, Sudewo yang layak dikoreksi

    Fraksi PKB Mahdun juga melihat Bupati tidak berpihak kepada masyarakat. Katanya, proses penetapan kenaikan PBB-P2 menimbulkan kegaduhan di Pati, meskipun dibatalkan.

    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

    “Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelasnya.

    Dipantau dari siaran langsung Kompas TV, hingga siang ini massa pengunjukrasa masih bertahan di depan Kantor DPRD.

  • Dasco: Langkah DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo Sudah Tepat

    Dasco: Langkah DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo Sudah Tepat

    7cloud.asia – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah yang diambil DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, sudah tepat.

    “Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pihaknya menghormati proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia memastikan akan terus memonitor perkembangan upaya DPRD Pati terhadap kader Gerindra itu.

    “Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya,” imbuhnya.

    Baca: DPRD Pati bentuk Pansus pemakzulan Sudewo

    Diketahui, kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati, Jawa Tengah menuai kontroversi.

    Ketika warga memprotes kebijakannya itu, Sudewo malah menantang mereka. Aksinya ini pun semakin memantik amarah masyarakat Pati. Walhasil, terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut mundurnya Sudewo pada Rabu (13/8/2025).

    Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, tapi massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo.

    Mereka meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “turun Sudewo sekarang juga”. Bupati Sudewo sendiri baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.

    Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.

    Baca: Demo besar-besaran tuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya

    Tidak berhenti sampai situ, DPRD Pati bahkan menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.

    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, massa menyuarakan lima tuntutan krusial yang menjadi inti protes:
    1. Mundurnya Bupati Sudewo dari jabatan.
    2. Pencabutan Kebijakan Lima Hari Sekolah yang memberatkan daerah pelosok.
    3. Pembatalan Renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp 2 miliar (dinilai tak prioritas).
    4. Penolakan Pembongkaran Total Masjid Alun-Alun Pati (cagar budaya bersejarah).
    5. Audit Transparan Proyek Videotron senilai miliaran rupiah yang dipertanyakan manfaatnya.

    “Ini bukan hanya tentang pajak yang dicabut. Ini tentang akumulasi kebijakan yang tak mendengar suara rakyat, pemborosan, dan penghancuran sejarah,” tegas Ahmad Husein, koordinator aksi.

    Kini, bola ada di tangan DPRD Pati, akankah gelombang rakyat ini menjadi katalis perubahan, atau hanya perlawanan sesaat? Masa depan politik Sudewo dipertaruhkan.