Foto:murianews.com
7cloud.asia – Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, mengatakan warga Pati akan tetap menggelar aksi demo pada 13 Agustus 2025.
Warga akan tetap berunjuk rasa meski Bupati Pati Sudewo sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen.
Ia menuturkan, aksi 13 Agustus mendatang itu muncul akibat akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan banyak kontroversi selama lima bulan menjabat.
“Kita melihat bahwa Pak Bupati ini kepemimpinannya perlu dikoreksi secara objektif agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya,” kata Nimerodi dalam program Kompas Petang KompasTV, Sabtu (9/8/2025).
Baca: Pengibaran bendera One Piece simbol kekecewaan warga atas kebijakan pemerintah
Dia lantas memaparkan sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap kontroversial, selain menaikkan pajak sampai 250 persen yang pada akhirnya dibatalkan.
Nimerodi menambahkan, saat ini ada banyak pembangunan yang seharusnya tidak layak dilakukan pembangunan, (tetapi justru) dilakukan pembangunan.
Dia mencontohkan, pembangunan masjid yang baru saja dibangun oleh Bupati Pati Haryanto 2 tahun yang lalu, itu akan dibangun lagi, dirobohkan dan dibangun lagi dengan biaya yang sangat besar sekitar Rp15 miliar.
Padahal menurutnya, pembangunan masjid tersebut tidak penting karena baru dibangun dua tahun yang lalu.
“Kemudian ada pembangunan alun-alun yang juga baru dibangun, terus mau dirobohkan, mau dibangun lagi,” tambahnya.
Baca: Marak intimidasi terhadap warga sipil, Indonesia masuk pemantauan
Nimerodi juga mempertanyakan pembangunan videotron yang menurutnya tidak mendesak.
“Sementara beliau mengatakan bahwa kita kekurangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Terus kalau memang kekurangan APBD, kenapa bangun sesuatu yang tidak urgen? Kenapa tidak uangnya dipakai untuk pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat?” komentarnya.
Nimerodi juga menyinggung mengenai tenaga honorer yang diberhentikan tanpa pesangon.
“Ada 200-an honorer yang ada di rumah sakit yang sudah bekerja 6 hingga 7 tahun itu dengan mudahnya dia singkirkan tanpa sepeser pun ada uang pesangon,” ujarnya.
Baca: Kekerasan terhadap pembela HAM meningkat
Bupati Sudewo, kata dia, juga melakukan pemindahan banyak pegawai yang tidak setuju dengannya.
“Dia pindah dan itu sengaja,” katanya.
Terkait rencana aksi, Nimerodi mengungkapkan posko donasi untuk aksi 13 Agustus 2025 masih akan terus berjalan.
Nimerodi mengatakan alasan unjuk rasa tetap akan dilaksanakan karena warga Pati ingin bertemu secara tatap muka dengan Bupati Sudewo dalam satu forum.
Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjelaskan banyak hal yang menjadi perhatian warga Pati, beberapa di antaranya seperti yang sudah dia sebutkan sebelumnya.
Leave a Reply