ruangkota

Tag: pembangunan

  • Terpinggirkan di Daerahnya Sendiri, Warga Puncak Bogor Mengadu ke DPR

    Terpinggirkan di Daerahnya Sendiri, Warga Puncak Bogor Mengadu ke DPR

    7cloud.asia – Masifnya pembangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang tidak memperhatikan kearifan lokal, menimbulkan masalah serius bagi masyarakat setempat. 

    Alih-alih merasakan manfaat dari pembangunan yang masif itu, warga Puncak justru terpinggirkan dan merasakan dampak dari pengembangan kawasan peristirahatan ini.

    Salah satu akibat yang dirasakan warga adalah kemacetan yang terus terjadi di kawasan Puncak, terutama saat liburan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

    Belum lagi dampak lingkungan yang dirasakan warga Puncak akibat banyaknya kendaraan bermotor di lingkungan mereka. 

    Baca: Yuk ubah gaya hidup demi lingkungan

    Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) dalam audiensi dengan DPR.

    Mereka diterima Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Muhsin, Ketua AMBS mengapresiasi DPR yang telah menerima keluhan masyarakat Bogor Selatan.

    Ia berharap DPR dapat mencarikan solusi konkrit terhadap permasalahan pembangunan-pembangunan yang masih mengganggu kearifan lokal masyarakat Puncak.

    “Saya minta kepada pemerintah khususnya wakil rakyat ini untuk mencari solusi. Karena Puncak ini di bawah ini banyak pemukiman yang sangat membahayakan,” ujarnya.

    Baca: Mengenal infrastruktur ramah lingkungan

    Ia menambahkan, dampak pembangunan di Puncak, Bogor mungkin tidak terjadi sekarang, tapi jika dibiarkan warga akan merasakan kerusakan itu dalam beberapa tahun yang akan datang.

    “Banjir, longsor, itu akan dialami oleh para penduduk kita atau masyarakat kita besok,” ujarnya. 

    Menerima audiensi tersebut, Mulyadi mengatakan Komisi V selama ini telah memberikan berbagai usulan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

    Setidaknya, ada lima opsi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Mulai dari pelebaran jalan, memecah titik kemacetan, usulan adanya flyover, hingga pemaksimalan fungsi Tol Bogor Ciawi Sukabumi.

    Baca: Manfaat infrastruktur ramah lingkungan

    Salah satu yang yang sudah direalisasikan adalah mengurangi beban Puncak melalui revitalisasi jalur yang berbatasan antara Kecamatan Cipanas di Hanjawar ke Kecamatan Sukamakmur di Bogor Timur.

    “Itu sudah berhasil dilakukan pembangunan dan alhamdulillah itu sangat signifikan mengurangi beban macet Puncak walaupun itu saya kira hanya bagian dari cara bagaimana beban jalur puncak eksisting itu berkurang,” ujar Mulyadi.

    Ke depan, ia berharap pemerintah dapat benar-benar hadir secara maksimal untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak, akibat dari pembangunan wisata yang semakin masif di kawasan tersebut.

    Termasuk dengan senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Dan terpenting juga saya sampaikan jangan selalu dalam tanda kutip yang dipikirkan itu wisatawan, justru dampaknya itu warga setempat.

    “Warga Ciawi, Megamendung, Cisarua yang beraktivitas sosialnya seperti horor apalagi tahun baru mereka harus terkunci terisolasi karena jalur-jalur kecilnya pun dimasuki oleh  mobil-mobil wisatawan,” harapnya. 

    Sumber: Parlementaria

     

  • Tiga Tantangan dalam Implementasi Pembangunan Hijau atau Ramah Lingkungan di Indonesia

    Tiga Tantangan dalam Implementasi Pembangunan Hijau atau Ramah Lingkungan di Indonesia

     

    7cloud.asia – Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembangunan hijau (ramah lingkungan) di Indonesia.

    Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam PPN/Bappenas Vivi Yulaswati di acara peluncuran inisiatif pengembangan Green Academy bertemakan “Building Environmental Planning Capacity in Achieving Indonesia’s Golden Vision 2045” Rabu (22/5/2024).

    Tantangan pertama pembangunan ramah lingkungan adalah kurangnya kapasitas dan proses pengambilan keputusan untuk merencanakan serta melaksanakan kebijakan pembangunan hijau.

    Dalam banyak kasus, kebutuhan untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan ke tingkat praksis yang lebih rinci dan operasional tidak dilakukan.

    Baca Juga: Mengarah ke Ekonomi Hijau Indonesia Membutuhkan Banyak Green Jobs

    Akibatnya, perencanaan pembangunan ramah lingkungan masih berada pada tingkat makro dan gagal mengatasi permasalahan mendasar.

    “Jadi, kita masih punya problem dalam konteks kapasitas dan tentunya pada mekanisme dan proses pengambilan keputusan,” ujarnya

    Tantangan kedua adalah permintaan yang tinggi terhadap investasi ramah lingkungan dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

    Saat Indonesia bersiap untuk melakukan transisi dan menerapkan ekonomi ramah lingkungan dan rendah emisi, diperlukan praktik dan investasi yang mengarah pada pembangunan ramah lingkungan.

    Baca Juga: PEPS: Temuan PPATK Jadi Bukti Bahwa Proyek Strategis Nasional Jadi Ajang Korupsi

    Transisi ini, menurut Vivi, juga mencakup transisi keterampilan dan tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan ramah lingkungan (green jobs).

    “Kita perlu investasi yang cukup besar, sehingga berbagai inovasi financing, skema-skema kolaborasi, blended finance, dan sebagainya itu menjadi salah satu yang mungkin akan lebih sering terdengar ke depan,” ungkap dia.

    Adapun tantangan terakhir pembangunan ramah lingkungan adalah kesenjangan dalam memperoleh teknologi dan inovasi ramah lingkungan guna mendukung penerapan pembangunan hijau yang berkelanjutan di masa depan.

    Karena itu, diperlukan penelitian dan pengembangan teknologi, didorong oleh peraturan dan kelembagaan yang mendukung.

    Baca Juga: Kiat Agar Transisi ke Ekonomi Hijau Berjalan Lebih Cepat

    Pembangunan ramah lingkungan di Indonesia, ujar Vivi, dihadapkan pada persoalan kesenjangan penguasaan teknologi.

    ”Teknologi is out there, tapi mengakui akuisisinya tentunya butuh tangan-tangan dari (para akademisi), teman-teman perguruan tinggi untuk juga mengembangkan kapasitas di dalam konteks penguasaan teknologi dan inovasi,” kata Vivi.

    Mengacu dari contoh penerapan pembangunan hijau di berbagai negara, ujar Vivi, faktor kunci yang memperlambat isu-isu lingkungan terletak pada aspek keahlian teknis dan kapasitas kelembagaan.

    Keduanya harus optimal, termasuk kualitas penelitian, data, dan tata kelola.

    Baca Juga: Ekonomi Hijau Justru Menjanjikan Lebih Banyak Pendapatan dan Berkelanjutan untuk Negara

    Vivi melanjutkan, beberapa akademi di Asia dan Eropa membentuk apa yang disebut sebagai Sustainable Communities Leadership, Academy for Sustainable Communities, serta European Academy for Sustainable Development.

    ”Ini bisa menjadi contoh-contoh kita mengembangkan platform pertukaran pengetahuan dan juga tentunya solusi-solusi yang bisa mengkatalis berbagai problem yang kita hadapi saat ini,” ungkap Vivi.

    Sumber:Antaranews.com

  • Rachmat Gobel Ingatkan Pemerintah untuk Perhatikan Pembangunan Daerah Perbatasan

    Rachmat Gobel Ingatkan Pemerintah untuk Perhatikan Pembangunan Daerah Perbatasan

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta Pemerintah agar tidak mengurangi perhatiannya dalam pembangunan di daerah perbatasan.

    Gobel menegaskan, masyarakat daerah perbatasan memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia, kemajuan dan kesejahteraan warga daerah perbatasan juga menjadi perhatian tugas Negara.

    “Walau kondisi keuangan tidak dalam keadaan yang longgar, sesuai dengan visi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, maka DPR meminta kepada pemerintah agar pembangunan daerah perbatasan tidak kendor. Tetap gas pol,” kata Gobel dikutip Parlementaria Selasa (11/06/2024).

    Selaku Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Gobel menyatakan, ada sejumlah langkah agar pembangunan daerah perbatasan tetap lancar.

    Pertama efisiensi anggaran agar roda pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, melakukan optimalisasi anggaran agar hasil pembangunan tidak mengendur.

    Baca Juga: Hujan Ekstrem Picu Banjir, 200 Rumah di Perbatasan Indonesia-Malaysia Tergenang

    Ketiga, tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan daerah perbatasan. Keempat, anggaran pembangunan wilayah perbatasan yang ditempatkan di kementerian dan lembaga jangan digunakan untuk keperluan lainnya.

    DPR, ujarnya, sudah memberikan persetujuan terhadap anggaran pembangunan daerah perbatasan.

    ”Karena itu walau di tengah situasi yang berat, DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di kementerian dan lembaga agar pembangunan di daerah perbatasan tetap lancar,” katanya.

    Gobel menambahkan, sebelum ini daerah perbatasan dianggap sebagai wilayah belakang sehingga tidak menjadi perhatian.

    Karena itu, kondisi masyarakat di perbatasan menjadi lebih tertinggal dan terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

    Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Perbatasan

    Wilayah perbatasan tersebut, lanjut Gobel, menjadi kurang infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur ekonomi, dan juga infrastruktur kesehatan.

    “Karena itu mereka tertinggal dalam banyak hal. Kita tidak boleh menganaktirikan mereka lagi. Sesusah apa pun kondisi keuangan nasional, jangan mereka yang ditinggalkan. Mereka selama ini sudah tertinggal. Jadi ini semacam bayar utang kita,” tegasnya.

    Masyarakat daerah perbatasan, kata Gobel, memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia. Namun selama ini, masyarakat di daerah perbatasan tak cukup diperhatikan.

    Sehingga tak jarang di antara mereka memiliki aktivitas di negara tetangganya seperti untuk bekerja maupun berbelanja.

    “Ini tentu suatu kealpaan kita semua yang tidak boleh terjadi lagi,” kata wakil rakyat dari dapil Gorontalo itu.

    Baca Juga: Sejumlah Daerah Berpotensi Mengalami Kekeringan, Pemerintah Harus Antisipasi

    Pembangunan daerah perbatasan, katanya, sangat penting bukan hanya bagi pemajuan dan penyejahteraan masyarakat, tapi juga bagi ketahanan nasional.

    Akibat pendidikan yang tertinggal, ekonomi yang buruk, kesehatan yang tak memadai, katanya, bisa berdampak terhadap kriminalitas dan rasa kebangsaan.

    “Jangan sampai mereka lebih bangga terhadap kemajuan masyarakat dan wilayah tetangganya,” katanya.

    Karena itu, Gobel mengatakan, ke depan, wilayah perbatasan dan masyarakat di daerah perbatasan harus menjadi duta dan wajah Indonesia bagi negara-negara tetangganya.

    “Walau mereka jauh dari pusat kota dan dari ibukota tapi mereka justru bisa menjadi juru bicara dan duta yang baik tentang Indonesia,” katanya.

  • Pengembangan Desa Wisata Jadi Alat Potensial untuk Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan

    Pengembangan Desa Wisata Jadi Alat Potensial untuk Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan

    7cloud.asia – Pengembangan pariwisata perdesaan lewat desa wisata jadi alat potensial untuk konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

    Peneliti Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Roby Ardiwidjaja mengatakan bahwa pengembangan desa wisata juga bisa meminimalisir urbanisasi dari desa ke kota.

    Hal itu diungkapkan Roby dalam Diskusi Budaya Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) dengan tema “Wisata Perdesaan: Strategi Percepatan Pembangunan Nasional dari Pinggir”, pada Senin (24/06).

    “Keistimewaan perdesaan adalah ruang yang terbuka, interaksi dengan alam, terkait dengan warisan dunia, serta erat dengan masyarakat tradisional yang menjalankan dan mempertahankan tradisinya,” urainya.

    Penelitiannya menemukan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural and village yang dibandingkan dengan kota, perkotaan atau urban.

    Baca: Tiga desa wisata di Sumbar yang sukses merawat lingkungan

    Dijelaskannya, perdesaan adalah bagian wisata minat khusus yang memotivasi wisatawan ke desa adat atau budaya dengan lingkungan alam yang alami, unik, dan otentik.

    Tujuannya untuk menikmati, mengenal, mempelajari, memahami dan berpartisipasi dalam aktivitas keseharian dan kehidupan sosial budaya masyarakat perdesaan.

    Roby menyebutkan Indonesia memiliki potensi wisata pada daya tarik alam (bahari, ekowisata, petualangan) sebanyak 35persen, wisata budaya 60persen, dan wisata buatan manusia (MICE dan even, olah raga, kawasan terintegrasi) 5persen.

    Mengutip data statistik BPS, Roby menyebut setidaknya ada sebanyak 8000-an desa dan kota sekira 100-an yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata.

    Menurutnya, pembangunan hendaknya dimulai dari desa, sebab jika pembangunan difokuskan di kota akan menyebabkan urbanisasi. Hal ini lantaran desa sebagai destinasi pariwisata terkecil.

    Baca: Kunci sukses membangun desa wisata

    Keberadaan desa wisata saat ini kurang lebih sejumlah 4000. Dengan jumlah tersebut, menurut pandangannya bisa bertambah.

    Diakui pengembangan desa wisata yang terlalu masif akan memunculkan pertanyaan, nantinya siapa yang akan berkunjung.

    Lalu ia menganalisis bahwa desa belum optimal melibatkan secara aktif wisatawan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.

    Ini terkait dalam kegiatan yang berbasis pada upaya kegiatan pelestarian lingkungan, tradisi kehidupan keseharian sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

    “Desa belum memanfaatkan sepenuhnya kelembagaan yang ada untuk mengelola wisata perdesaan,“ terangnya.

    Baca: Membangun desa wisata yang ramah lingkungan

    Menurutnya, pemerintah dapat menjadikan pariwisata perdesaan sebagai platform yang mendukung strategi percepatan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

    “Dengan melestarikan lingkungan, sekaligus menumbuhkan perekonomian yang berbasis keanekaragaman keunikan daya tarik akar budaya ke Indonesia-an,” ungkapnya.

    Roby menekankan, memperkuat konsep pariwisata berkelanjutan menjadi alat membangun kawasan desa sebagai daya tarik wisata (DTW), sekaligus menjadi strategi pemecahan permasalahan kebhinekatunggalikaan dan identitas bangsa.

    Selain itu, merumuskan kebijakan pembangungan pariwisata berkelanjutan di kawasan perdesaan menjadi salah satu arah yang mendukung percepatan pembangunan nasional bagi pemerintah ke depan.

    Sementara Peneliti Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Budiyanto Dwi Prasetyo, menilai suasana desa yang alami menjadikannya sesuatu yang mahal.

    Baca: Dana desa mendongkrak kesejahteraan warga

    “Kehidupan desa dianggap mahal, karena dahulu sangat disepelekan. Oleh sebab orientasi orang pada modernisasi, justru kehidupan seperti ini yang membuat mahal. Seperti orang yang dapat berekreasi ke Ancol dengan biaya mahal dan sebagainya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Budi berpendapat, banyak generasi muda yang beralih dari zona nyaman dengan kembali ke kampung untuk mencari tantangan.

    Tingkat kunjungan ke desa meningkat seiring dengan masuknya generasi X dan Z yang sadar dengan media sosial dan terekspos, sehingga membuat banyak orang tertarik.

    Budi menyimpulkan, wisata desa bisa diartikan sebagai ruang aktivitas dengan budayanya.

    “Wisata perdesaan berpotensi berkontribusi bagi bidang ilmiah akademik. Sebab desa butuh eksistensi yang menonjolkan aspek budaya dengan menggarap wisata etnik, atau dikenal dengan etnictourism. Hal Ini bisa menjadi peluang!” tegasnya.

    Sumber:brin.go.id

     

  • ESDM Minta Semua Pemprov Perhatikan Peta Rawan Bencana dalam Menata Wilayahnya

    ESDM Minta Semua Pemprov Perhatikan Peta Rawan Bencana dalam Menata Wilayahnya

    7cloud.asia – Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM Edy Slameto berharap seluruh pemerintah provinsi di Indonesia memperhatikan peta kawasan rawan bencana dalam pelaksanaan pembangunan masing-masing wilayah.

    Berbicara di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/9/2024), Edy menyatakan peta kawasan rawan bencana tersebut sebisa mungkin disinkronkan dengan peta penataan pembangunan daerah.

    “Mulai dari penentuan izinnya, tata wilayah sangat menentukan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat karena pelakunya ada di level daerah, apalagi ada otonomi daerah dan pusat telah memberikan petunjuk,” kata Edy.

    Edy menjelaskan peta kawasan yang disusun sudah memuat lokasi rawan bencana alam, sehingga pemerintah provinsi bisa melakukan sosialisasi ke daerah tingkat dua atau wilayah kabupaten kota.

    Dia meminta pembangunan hunian atau area publik seperti sekolah dan rumah sakit pada lokasi rawan bencana alam atau zona merah dihindari.

    Baca: Indonesia rawan gempa tetapi literasi masyarakat rendah

    “Penentuan zona merah melihat aspek potensi terjadinya bencana, baik gempa bumi, gunung berapi, gerakan tanah, longsor, dan sebagainya. Kami hitung semua,” ucap dia.

    Hal tersebut berkaca dari kejadian gempa bumi disertai tsunami di wilayah Palu, Sulawesi Tengah beberapa tahun lalu. Saat itu, kata dia, Badan Geologi sudah memberikan peta kawasan rawan bencana alam.

    “Badan Geologi sudah membuatkan peta kawasan rawan bencana, di situ kami kasih tanda berwarna merah di tempat yang terjadi likuefaksi. Itu zona merah tetapi ternyata dibangun, dan ketika kejadian banyak korban,” kata dia.

    Edy menyatakan pihaknya tak mau menyalahkan pihak manapun, tetapi peristiwa itu sudah harus dijadikan pelajaran bagi daerah lainnya.

    “Kami tidak menyalahkan, tetapi mudah-mudahan ini jadi pengalaman ke depan menata, karena zona merah, jangan membangun lagi tempat keramaian,” tuturnya.

    Baca: BRIN petakan keberadaan sesar yang bisa memicu gempa di Pulau Jawa

    Edy juga menambahkan sinkronisasi antara pembangunan dan peta rawan bencana sifatnya baru sebatas imbauan, sebab pihaknya tidak memiliki kewenangan lebih pada penerapannya.

    “Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa, karena ini namanya rekomendasi, kecuali itu dijadikan kewenangan untuk kami meminta harus dilakukan,” katanya.

    Kendati demikian, Badan Geologi berkomitmen untuk terus memberikan perkembangan kondisi setiap wilayah secara rutin dengan bersurat ke gubernur di 38 provinsi se-Indonesia.

    Dia berharap langkah yang telah dilakukan bisa disambut dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pemerintah daerah terhadap segala macam potensi terjadinya bencana alam.

    “Tugas kami hanya menyampaikan informasi, misalnya kalau di sini harus diatur sedemikian rupa mengikuti peta yang kami buat, insya Allah kalau diikuti aman,” ujar dia.

    Sumber:Antaranews.com

  • DPR Ingatkan Keberhasilan Pembangunan Harus Melihat Manusianya, Bukan Infrastruktur Semata

    DPR Ingatkan Keberhasilan Pembangunan Harus Melihat Manusianya, Bukan Infrastruktur Semata

    7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan pentingnya memperluas cara pandang dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

    Ia menilai bahwa tren saat ini cenderung mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari segi kemajuan infrastruktur, padahal hal tersebut belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    “Sekarang ini orang mengukur keberhasilan pembangunan dari infrastruktur. Padahal, daerah-daerah dengan infrastruktur bagus belum tentu memiliki indeks pembangunan manusia yang baik,” ujar Andi Yuliani kepada Parlementaria seusai Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dalam konteks ini, Andi menekankan bahwa pembangunan harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi.

    Ia menyinggung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih berkeadilan.

    “Ini adalah saat yang paling penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi,” tambahnya.

    Baca: Jokowi genjot pembangunan bendungan, berdampak pada lingkungan

    Ia juga menyoroti beberapa program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pemberian makanan bergizi gratis guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan harapan hidup.

    Namun, ia mencatat bahwa implementasi program ini tidak selalu mudah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

    “Faktanya pemerintah daerah ini akhirnya harus menyediakan anggaran khusus untuk program ini. Penyediaan makan siang gratis bagus tetapi yang perlu kita perhatikan kalau mungkin di Jogja, daerah Jawa bisa menyiapkan sumber daya pangan untuk makan siang gratis tapi di daerah-daerah yang lain belum tentu,” ujarnya.

    Legislator Dapil Sulawesi Selatan ini mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak hanya fokus pada kemajuan infrastruktur semata.

    Ia menekankan perlunya pendekatan holistik yang juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Andi menambahkan, perlunya memandang keberhasilan pembangunan daerah langsung sesuai fakta ketimbang angka-angka statistik.

    Baca: Skema Proyek Strategis Nasional jadi akar pelanggaran HAM

    Jika melihat kasus Yogyakarta, variabel indeks pembangunan manusia yang cukup baik itu terlihat dari angka partisipasi sekolah dan harapan hidup yang sudah bagus.

    “Tetapi, jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh daya beli masih menjadi tantangan utama,“ ujar Andi Yuliani

    Dalam pandangannya, data statistik yang sering menjadi acuan tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan.

    Andi mencontohkan bahwa meskipun tingkat elektrifikasi di Indonesia mencapai 99 persen, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.

    Data yang kontradiktif juga terjadi untuk wilayah Yogyakarta. Merujuk paparan Deputi Bidang Pengembangan Regional dari Kementerian PPN/BAPPENAS dalam rapat, dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia DIY berada di urutan 2 nasional dengan capaian 81,62 jauh di atas rata-rata nasional 75,02.

    Ironisnya, tingkat kemiskinan di DIY mencapai 10,83 persen yang juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,03 persen.

  • Indonesia Butuh Perubahan Mendasar, WALHI Desak Pemerintah Penuhi Tuntutan Rakyat 17+8

    Indonesia Butuh Perubahan Mendasar, WALHI Desak Pemerintah Penuhi Tuntutan Rakyat 17+8

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyampaikan kritik kerasnya atas atas sikap pemerintah yang secara sistematis mengabaikan Tuntutan Rakyat 17+8.

    WALHI menyebutkan bahwa Tuntutan  Rakyat 17+8 ini lahir dari suara kolektif masyarakat sipil, mahasiswa, komunitas adat, buruh, dan kelompok terdampak yang menuntut perubahan arah pembangunan, penghentian kekerasan negara, dan pemulihan ruang hidup.

    “Namun hingga kini, tidak ada indikasi bahwa pemerintah bersedia mendengar, apalagi memenuhi tuntutan tersebut secara serius,“ demikian pernyataan tertulis WALHI yang dirilis di laman resminya pada Jumat (12/9/2025)

    WALHI menilai, pemerintahan Prabowo mengabaikan suara masyarakat dengan tetap melanjutkan dan memperluas ambisi pembangunan era Jokowi yang terbukti memperparah krisis sosial-ekologis.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan tanpa evaluasi dampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Hilirisasi mineral seperti nikel dan bauksit menyebabkan pencemaran, kerusakan ekologis, dan ancaman keselamatan komunitas.

    Rencana pelepasan 20 juta hektar kawasan hutan untuk pangan dan energi menunjukkan keberpihakan negara pada korporasi, bukan pada kelestarian alam.

    Baca: Pemerintah didesak penuhi Tuntutan Rakyat 17+8

    UU Cipta Kerja yang melegitimasi PSN sedang digugat oleh WALHI bersama masyarakat sipil dan komunitas terdampak. UU Cipta Kerja menjadi instrumen legal bagi kerusakan ekologis.

    WALHI menegaskan bahwa UU Cipta Kerja mencederai keadilan ekologis dan membuka ruang eksploitasi tanpa perlindungan memadai.

    Di sisi lain, praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) terus digunakan untuk membungkam pejuang lingkungan dan pembela HAM. WALHI mencatat 1.131 korban dalam 10 tahun terakhir, termasuk 11 anak.

    Sebanyak 544 kasus berlanjut ke persidangan, menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang berat. SLAPP juga mengguncang stabilitas keluarga, terutama jika korban adalah pencari nafkah utama. Kewenangan upaya paksa yang luas dan minim pengawasan memperparah situasi ini.

    WALHI mendesak Pemerintah dan DPR mengevaluasi seluruh regulasi yang melegitimasi praktik SLAPP.

    Perlindungan terhadap pejuang lingkungan harus diatur dalam UU khusus seperti UU Partisipasi Publik atau UU Anti-SLAPP. R-KUHAP juga harus diperkuat sebagai instrumen pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, agar tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi warga.

    Baca: Aliansi Perempuan Indonesia desak kekerasan oleh Negara segera diakhiri

    Meskipun Pasal 66 UU PPLH menjamin perlindungan, penerapannya sangat bergantung pada konstruksi pasal-pasal dalam R-KUHAP.

    WALHI juga melihat korupsi di sektor kehutanan, tambang, dan energi semakin mengakar. Konsesi diberikan tanpa transparansi, pengawasan dilemahkan, dan ruang hidup rakyat dikorbankan demi kepentingan elite.

    Pada Maret 2025, WALHI melaporkan 47 perusahaan ke Kejaksaan Agung atas dugaan perusakan lingkungan dan korupsi SDA, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 437 triliun.

    Pemerintah terus menormalisasi perampasan ruang melalui proyek hilirisasi dan investasi yang tidak berkelanjutan. Masyarakat adat dan komunitas lokal jarang dilibatkan, dan justru menjadi korban penggusuran, pencemaran, dan kekerasan.

    Negara gagal menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup.

    Saat praktik perampasan ruang hidup, kekerasan terhadap warga, dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan meluas, Negara justru memperkuat aliansinya dengan korporasi melalui pemberian konsesi, pelibatan aparat keamanan, dan pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

    WALHI memandang bahwa perubahan mendasar harus segera dilakukan untuk menghentikan siklus ketidakadilan dan kerusakan ekologis yang semakin sistemik, antara lain dengan mengabulkan Tuntutan Rakyat 17+8.

    Baca: Diam-diam, aparat menangkapi kelompok kritis