7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan pentingnya memperluas cara pandang dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menilai bahwa tren saat ini cenderung mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari segi kemajuan infrastruktur, padahal hal tersebut belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Sekarang ini orang mengukur keberhasilan pembangunan dari infrastruktur. Padahal, daerah-daerah dengan infrastruktur bagus belum tentu memiliki indeks pembangunan manusia yang baik,” ujar Andi Yuliani kepada Parlementaria seusai Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).
Dalam konteks ini, Andi menekankan bahwa pembangunan harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi.
Ia menyinggung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih berkeadilan.
“Ini adalah saat yang paling penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi,” tambahnya.
Baca: Jokowi genjot pembangunan bendungan, berdampak pada lingkungan
Ia juga menyoroti beberapa program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pemberian makanan bergizi gratis guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan harapan hidup.
Namun, ia mencatat bahwa implementasi program ini tidak selalu mudah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.
“Faktanya pemerintah daerah ini akhirnya harus menyediakan anggaran khusus untuk program ini. Penyediaan makan siang gratis bagus tetapi yang perlu kita perhatikan kalau mungkin di Jogja, daerah Jawa bisa menyiapkan sumber daya pangan untuk makan siang gratis tapi di daerah-daerah yang lain belum tentu,” ujarnya.
Legislator Dapil Sulawesi Selatan ini mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak hanya fokus pada kemajuan infrastruktur semata.
Ia menekankan perlunya pendekatan holistik yang juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Andi menambahkan, perlunya memandang keberhasilan pembangunan daerah langsung sesuai fakta ketimbang angka-angka statistik.
Baca: Skema Proyek Strategis Nasional jadi akar pelanggaran HAM
Jika melihat kasus Yogyakarta, variabel indeks pembangunan manusia yang cukup baik itu terlihat dari angka partisipasi sekolah dan harapan hidup yang sudah bagus.
“Tetapi, jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh daya beli masih menjadi tantangan utama,“ ujar Andi Yuliani
Dalam pandangannya, data statistik yang sering menjadi acuan tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan.
Andi mencontohkan bahwa meskipun tingkat elektrifikasi di Indonesia mencapai 99 persen, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.
Data yang kontradiktif juga terjadi untuk wilayah Yogyakarta. Merujuk paparan Deputi Bidang Pengembangan Regional dari Kementerian PPN/BAPPENAS dalam rapat, dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia DIY berada di urutan 2 nasional dengan capaian 81,62 jauh di atas rata-rata nasional 75,02.
Ironisnya, tingkat kemiskinan di DIY mencapai 10,83 persen yang juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,03 persen.
Leave a Reply