Tag: pemilu

7cloud.asia – Pemilu yang demokratis mensyaratkan inklusifitas baik untuk warga neraga yang hendak menggunakan hak politiknya baik hal memilih maupun hak dipilih. 

Dan, prinsip anti-diskriminasi menghendaki Negara untuk menyelenggarakan pemilu yang inklusif.

Jadi, selain prinsip universal and equal suffrage berkelindan dengan prinsip anti diskriminasi.

Prinsip inklusifitas ini menghendaki Negara untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi beragam faktor yang menghambat warganya untuk mewujudkan hak-hak elektoralnya melalui mekanisme pemilu yang rutin digelar setiap lima tahun.

Dalam menyelenggarakan pemilu lima tahunan tersebut, Negara harus menekankan pada pentingnya membuka dan memfasilitasi partisipasi aktif dari kelompok-kelompok rentan.

Hal ini untuk menjadikan eksistensi mekanisme pemilu dari procedural democracy menjadi participatory democracy atau demokrasi partisipatoris yang sesungguhnya.

Baca: KND nilai belum ada kebijakan afirmatif yang melibatkan kelompok disabilitas di politik

Untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, Perkumpulan Inisiatif bersama dengan Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia ( YCAI) dengan didukung KPUD memprakarsai kegiatan Dialog Inklusi, bertema “Menakar PEMILU yang Inklusif dan Komitmen Penerapan Pembangunan Inklusif di Daerah Jawa Barat paska 2024”.

Dialog pemilu yang inklusif ini dilaksanakan pada 22 Juni 2024, bertempat di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.

Dialog inklusi diharapkan bisa menjadi terminal literasi politik yang menghubungkan banyak pihak secara langsung, untuk menguraikan akar penyebab dari pengulangan permasalahan yang mendasar dalam pemenuhan hak politik warga negara disabilitas.

Sapei Rusin, Ketua Umum Perkumpulan Inisiatif saat membuka acara diskusi inklusi ini mengajak semua yang hadir yang telah memperjuangkan inklusi bersama orang muda.

Baca: Para difabel yang menginspirasi

Menurut Sapei, lebih dari dari setengah pemilih di Pemilu 2024, katanya, didominasi oleh pemilih pemula dan kelompok muda, termasuk mereka warga muda disabilitas. Sehingga pelibatan mereka akan meningkatkan kualitas pemilu.

Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki waktu 7 tahun mencapai tahun target pembangunan berkelanjutan hingga 2030, dalam memenuhi komitmen dari 100 negara.

“Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk memastikan prinsip “no one left behind” atau tak ada satupun yang tertinggal,” ujarnya.

Ia berharap dialog inklusi ini dapat menjadi terminal literasi politik yang menghubungkan banyak pihak secara langsung, untuk menguraikan akar penyebab dari pengulangan permasalahan yang mendasar dalam pemenuhan hak politik warga negara disabilitas.

Baca: Parpol masih setengah hati wujudkan keterwakilan perempuan di DPR

Perwakilan KPU Jawa Barat mengatakan, pemilu inklusi adalah panggilan negara untuk memberikan hak yang sama dan kesempatan yang sama, untuk keterwakilan demokrasi.

Ini adalah sebuah komitmen bahwa semua suara bisa didengar,dihrmati, dan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atau menghalau seseorang untuk mendapatkan hak politiknya.

“Mari bergandengan tangan dan bekerja sama untuk sama-sama menjaga demokrasi yang sejati, bahwasannya pemilu inklusi adalah kebebasan untuk mencapai demokrasi yang seutuhnya”, Yunike Puspita, Kabag Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan dialog inklusi ini juga dihadiri Ketua Komite Nasional Disabilitas Indonesia Dante Rigmalia 

Ia menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat yang memelopori pelibatan Komite Nasional Disabilitas dalam pembahasan tentang Pemilu Inklusif.

Baca: Kafe Difabis dan kisah perjuangan difabel tuli di Jakarta

Dante menggarisbawahi bahwa “ bonus demografi pada rentang usia 15-20 tahun sangat banyak, maka pemilih pemula adalah potensi besar bahwa keberagaman ada pada bagian kehidupan.

“Slogan “ No One Left Behind” ke depan dapat dimaknai untuk sesuatu, terkhusus membuka ruang keterlibatan bagi disabilitas sesuai dengan kebutuhannya,” ujarnya

Dialog Inklusi ini dihadiri sejumlah pihak termasuk wakil 9 (Sembilan) dari 16 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024.

Hadir dalam dialog inklusi ini wakil Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerinda, Partai Perindo.

Gagasan yang lahir dari kegiatan ini diharapkan dapat terus ditelurkan dari banyak pihak, untuk membangun model pendidikan dan atau literasi politik bagi penyandang disabilitas muda khususnya, maupun kelompok rentan lainnya dalam memaknai hak politik warga negara yang lebih bermakna.

7cloud.asia – Keserentakan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 lalu telah membawa konsekuensi teknis yang kompleks yang besar kemungkinan akan terulang di Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2024, para pemilih yang jumlahnya mencapai 204 juta diajak untuk datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih Presiden/Wakil Presiden sekaligus anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Para pemilih dihadapkan pada lima kertas suara sekaligus untuk mencoblos dalam satu waktu yang bersamaan.

Dari sejumlah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga negara maupun nonnegara terhadap keserentakan Pemilu 2019, terlihat munculnya sejumlah kompleksitas dalam pelaksanaannya, terutama terkait pengelolaan pelaksanaan pemilunya.

Berdasarkan penelitian saya, saya menemukan setidaknya ada enam dampak yang tak direncanakan (unintended coonsequences) sebagai konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Dampak-dampak tersebut sangat berpotensi menjadi masalah yang akan berulang dalam Pemilu 2024.

Baca: Jadwal dan tahapan Pemilu 2024

Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian lintas pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam teknis pelaksanaan pemilu tahun depan maupun pemilu-pemilu berikutnya.

Kajian saya menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui focused group discussion (FGD), wawancara semi-terstruktur, dan studi literatur.

Sebagian besar sesi FGD dan wawancaranya dilakukan secara daring. Respondennya terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga negara terkait serta institusi riset dan kelompok masyarakat sipil.

1. Minimnya sosialisasi
Terkait teknis pelaksanaan, masalah yang paling banyak muncul adalah minimnya sosialisasi, baik kepada para pemilih maupun petugas pelaksana pemilu.

Akibatnya, banyak masyarakat tidak paham cara melakukan pencoblosan terhadap lima kertas suara di hadapan mereka. Ini membuat petugas harus bisa membantu secara cepat.

Namun di sisi lain, proses rekrutmen petugas pemilu juga sangat pendek sehingga banyak petugas yang tidak memenuhi kapasitas minimum untuk menjalani perannya.

Ketidaksiapan ini mengakibatkan banyaknya terjadi human error dalam penghitungan suara.

Baca: Pilih pemimpin yang pro lingkungan di Pemilu 2024

Ini menjadi persoalan besar terutama di daerah-daerah. Faktanya, sejumlah kasus kecurangan pemilu yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terjadi karena faktor human error.

Dampak yang paling serius dari kompleksitas pemilu dan singkatnya waktu untuk sosialisasi dan persiapan adalah jumlah besar petugas pelaksana yang meninggal dan sakit karena terlalu letih dan/atau penyakit bawaan.

Data KPU menyebutkan 887 petugas meninggal dunia dan 3.721 petugas jatuh sakit. Sementara Bawaslu melaporkan sebanyak 424 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 92 petugas Bawaslu, serta 22 polisi, dan tiga orang TNI yang juga meninggal dunia.

Hasil audit medis dan autopsi verbal yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan bahwa sebagian besar penyebab kematiannya adalah keletihan, penyakit yang dipicu oleh kelelahan dan usia tua.

Kelelahan sebagian besar terjadi terutama saat penghitungan suara yang dilakukan secara manual.

Baca: Simak program ketiga capres soal lingkungan

2. Masih buruknya manajemen rekrutmen petugas pemilu
Masalah lain dalam pelaksanaan pemilu serentak adalah kualitas manajemen atau pengelolaannya. Setidaknya ada tiga fase dalam pelaksanaan pemilu serentak: persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara.

Khusus di fase persiapan, masalah rekrutmen dan seleksi petugas penyelenggara di tingkat TPS menjadi persoalan besar.

Dengan waktu yang pendek, mereka harus merekrut dan memberikan pelatihan yang tidak maksimal untuk beban kerja yang besar dengan bayaran yang tidak memadai.

Honor yang diberikan untuk Ketua KPPS berkisar 500 ribu hingga 550 ribu, sedangkan untuk anggota sekitar 450 ribu hingga 500 ribu. Enam anggota dan satu Ketua KPPS harus melayani 300 orang di satu TPS.

Bahkan di beberapa daerah, seleksi penyelenggara pemilu masih dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berlangsung. Ini sangat tidak efektif dan efisien.

Baca: Larangan penempelan alat kampanye di angkutan umum

3. Penggunaan teknologi yang tidak berkelanjutan
Teknologi rekapitulasi suara elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) ini menunjukan kerja yang buruk.

Hasil Pemilu 2019 sebagai informasi yang amat ditunggu publik, malah terlalu lambat dipublikasikan. Justru hasil manual rekapitulasi suara lebih dulu selesai dibandingkan Situng.

Sejumlah ahli IT juga menyebutkan bahwa verifikasi input data oleh Situng masih lemah–data yang salah otomatis tetap masuk ke server KPU dan muncul di grafik real-count sehingga tampak sebagai hasil suara resmi.

Untuk Pemilu 2024, KPU telah meluncurkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar. Aplikasi ini bertujuan menyampaikan hasil penghitungan suara secara cepat kepada publik.

KPU menjelaskan, fungsi dan tujuan Sirekap ini untuk menyampaikan hasil penghitungan suara secara cepat kepada publik.

Bahkan, Sirekap bakal ditayangkan langsung dalam sistem informasi KPU. Publik menunggu kemajuan teknologi penghitungan suara ini.

Baca: Kampanye damai jangan hanya jadi slogan di pemilu

4. Kekacauan data daftar pemilih
Masalah yang selalu mendapat sorotan di setiap perhelatan pemilu adalah kekacauan daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri.

Misalnya adalah banyaknya data ganda individu, kurangnya akurasi data daftar pemilih tetap (DPT), sehingga berimbas pada tidak tepatnya penyediaan logistik pemilu.

Ditambah lagi, sampai menjelang hari pemungutan suara ada sejumlah daerah yang belum menuntaskan perekaman KTP-elektronik.

Ini menimbulkan masalah saat proses pemungutan suara khususnya karena ada individu yang tidak masuk dalam DPT.

Masalah demikian sebetulnya berupaya diantisipasi dengan penggunaan teknologi informasi.

Dalam manajemen pendataan pemilih, KPU mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), wadah pengumpulan data pemilih di seluruh Indonesia. Sistem internal ini hanya bisa diakses oleh penyelenggara pemilu.

Sidalih menawarkan fitur self-checking yang memungkinkan pemilih dapat mengecek sendiri status terdaftar sebagai pemilih serta di TPS mana ia terdaftar.

Sebetulnya platform semacam ini sangat membantu mengefisiensikan dan mengefektifkan kerja-kerja KPU dan petugas lapangan. Hanya saja, keberlanjutannya masih perlu digalakkan.

Baca: Ganjar minta relawannya dengarkan masukan masyarakat

5. Kompleksitas surat suara
Hal kompleks yang paling menonjol dalam Pemilu 2019, dan pasti akan kita temukan lagi di Pemilu 2024, adalah banyaknya kertas suara.

Total ada lima surat suara–atau empat untuk DKI Jakarta–yang diberikan ke pemilih sebelum mereka memasuki bilik suara.

Ukuran surat suara amat lebar, tapi bilik suara dan landasan memilihnya kecil. Jika pemilih tak berhati-hati saat membuka surat suara yang terlipat, bisa robek yang berakibat kertas suara tidak sah.

Banyaknya peserta pemilu yang harus dipilih dari lima surat suara juga membingungkan pemilih.

Bahkan, untuk surat suara Pemilu DPR RI dan DPRD, pemilih harus mencari nama calon dewan pilihannya di antara belasan lambang partai dan ratusan nama calon dewan.

Pemilu DPD, meski punya puluhan nama calon dewan, adanya foto sedikit membantu.

Pemilih khawatir akan menghabiskan banyak waktu saat memilih di bilik suara, sehingga pilihannya: asal memilih atau hanya memilih capres-cawapres.

Ini tergambar dari lebih banyaknya persentase memilih untuk pemilu presiden dibandingkan pemilu legislatif, meskipun bedanya sangat tipis.

Baca: Budayawan sebut Jokowi telah khianati kepercayaan rakyat

6. Rendahnya kualitas logistik
Sama seperti pemilu sebelumnya, dalam Pemilu 2024 kotak suara akan menggunakan bahan dari karton yang rentan terhadap kelembapan dan tekanan–hanya sedikit lebih tebal saja dibandingkan Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019, banyak kotak suara yang hancur dimakan rayap sehingga harus disemprot bahan kimia antirayap.

Pemyemprotan yang dilakukan secara massal dan intens selama beberapa hari berisiko menimbulkan keracunan bagi orang-orang di sekitar tempat penyimpanan.

Rekomendasi
Dari sejumlah dampak yang disebutkan di atas, hendaknya ada pembelajaran untuk bisa mengubah dan menjadikan pemilu di Indonesia berjalan lebih baik lagi.

Teknis persiapan, pelaksanaan, dan pemungutan suara perlu diperbaiki karena ini berdampak besar bagi hasil dan kualitas pemilu.

Logistik perlu disiapkan lebih matang lagi dengan mempertimbangkan kualitas barang dan periode waktu serta transparansi dalam mempersiapkan dan mendistribusikannya.

Rekrutmen petugas pemilu harus diberikan waktu yang cukup yang disesuaikan dengan siklus pemilu.

Selain itu, pemerintah harus memastikan keselamatan dan pemenuhan keamanan serta kesehatan para petugas penyelenggara melalui pemeriksaan kesehatan yang memadai.

Penggunaan perangkat teknologi pemilu juga perlu ditingkatkan kualitasnya dan dibuat berkelanjutan.

Digitalisasi semacam ini penting karena tidak hanya membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemilu.

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Sri Lestari Wahyuningroem Dosen UPN Veteran Jakarta yang juga penerima dana dari BAPPENAS di tahun 2020 sebagai tenaga ahli untuk riset yang terkait dengan Pemilu 2019.

 

7cloud.asia – Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya proses Pemilu 2024 yang berfokus pada isu-isu subtantif  dan perilaku demokratis.

Wapres mengungkapkan hal itu pada acara Satu Meja The Forum Kompas TV bertajuk “Publik Harus Awasi Pemilu”, yang ditayangkan Rabu (27/12/2023) malam. 

Wapres mengingatkan pentingnya menghindari perilaku-perilaku yang kurang demokratis, baik dari penyelenggara pemilu, dari aparat, termasuk dari peserta pemilu itu sendiri.

“Jangan ada juga perilaku yang tidak sehat. Kalau semua berjalan baik, saya kira diharapkan hasilnya juga baik,” kata Wapres, sebagaimana dikutip Antaranews.com.

Baca: DKPP terima 309 pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu

Wapres juga menggarisbawahi perlunya penguatan isu-isu krusial yang menjadi tantangan bangsa Indonesia sebagai tema kampanye.

Termasuk dalam penyelenggaraan debat calon presiden dan wakil presiden, menurutnya, perlu adanya tanya jawab terfokus, seperti terkait masalah HAM, demokrasi, pendidikan, dan kemiskinan.

“Sebenarnya seperti itu yang diharapkan, ada pertanyaan kemudian dijawab, tetapi per isu saja. Misalnya isu HAM diperdebatkan berapa lama kemudian istirahat, isu demokrasi, pendidikan, kemiskinan. Saya kira begitu,” saran Wapres.

Mengenai debat Pilpres 2024 yang sudah berlangsung dua kali, Wapres menuturkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dengan debat saat dirinya menjadi cawapres pada pilpres sebelumnya.

Baca: DKPP mulai sidangkan gugatan pelanggaran etik yang dilakukan KPU

Hanya saja, ia mencermati ada masukan dari para pengamat agar ada peningkatan kualitas pada debat-debat mendatang.

“Dari banyak pengamat itu memang ada yang mengkritisi. Misalnya panelis tidak bisa memperdalam pertanyaan, dan sebagainya. Saya kira banyak pandangan yang ingin lebih baik lagi (ke depan),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mencermati adanya gejala kampanye tidak sehat yang ditunjukkan dengan adanya aduan-aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk itu, demi menjaga pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ia meminta Bawaslu untuk memproses setiap aduan yang masuk.

Baca: Aktivis 98 gugat pencalonan Gibran sebagai cawapres

Ia meminta protes-protes itu didalami oleh Bawaslu. Jadi semua yang muncul didalami, betul apa tidak. Kalau betul ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

“Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Kan pemilu jurdil, luber, itu kan perintah konstitusi, jadinya harus dilaksanakan dengan baik,” terangnya.

Wapres menegaskan bahwa peran Bawaslu sangat penting, yakni selain untuk menghindari adanya protes-protes setelah pemilu, juga menjaga agar hasil pemilu sah.

Oleh sebab itu, Bawaslu diimbau untuk tidak melakukan pembiaran terhadap setiap aduan yang masuk.

“Jangan ada pembiaran-pembiaran itu. Harus ditindaklanjuti. Hasilnya seperti apa harus diumumkan kepada publik. Ini yang ke depan masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

 

Baca: Bolong hukum dan etika di balik pencalonan Gibran

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, Wapres berpesan agar terus bersikap adil kepada seluruh kontestan, sebagai upaya menghindari munculnya protes-protes yang dapat berujung konflik di kemudian hari.

“Penyelenggara pemilu harus betul-betul adil kepada semua. Jangan sampai ada yang terkesan ada yang dibedakan, sehingga muncul protes-protes,” tegasnya.

Terpisah, Siti Rahma dari Garda Politik melihat adanya potensi pengerahan aparat untuk memenangkan pasangan tertentu. 

“Informasi bersliweran di media sosial, alangkah baiknya jika ditindaklanjuti dengan laporan ke lembaga yang berwenang,” ujarnya saat ditemui di sela acara Ngobrol Etik Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) Rabu (27/12/2023) di Jakarta.