Tag: pengolahan sampah

  • Tunda Pembangunan ITF Sunter, Pemprov DKI Jakarta Fokus pada Pengolahan Sampah RDF yang Sudah Ada

    Tunda Pembangunan ITF Sunter, Pemprov DKI Jakarta Fokus pada Pengolahan Sampah RDF yang Sudah Ada

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membatalkan pembangunan pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau intermediate treatment facility atau ITF Sunter, Jakarta Utara.

    Ketimbang mempercepat pembangunan ITF Sunter, saat ini Pemprov) DKI Jakarta lebih fokus kepada pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF).

    Penegasan soal pengolahan sampah ITF Sunter itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto sebagaimana dikutip Antaranews.com Rabu (26/7/2023).

    Baca: Ini yang bisa kita lakukan untuk kurangi sampah makanan

    Seperti diberitakan sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan pembangunan ITF Sunter karena tipping fee yang harus dibayarkan ke pihak pengolah sampah terlalu besar.

    “Kalau saya boleh-boleh saja ITF itu tapi Pemda DKI nggak sanggup memberikan tipping fee,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.

    Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI fokus terhadap pengembangan refuse-derived fuel (RDF) plant di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.
     

    Sependapat, Asep RDF paling cocok untuk mengolah sampah di Jakarta karena biayanya jauh lebih murah.

    “Biaya operasional murah, kemudian juga pembangunan lebih cepat. Lalu, hasilnya pun bisa kami jual ke pabrik semen,” ujar Asep.

    RDF pertama yang sudah beroperasi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Pemprov DKI kembali membangun dua RDF di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.

    Baca: Rumitnya mengelola sampah warga Jakarta

    Pembangunan ITF Sunter, kata Asep dinilai memakan anggaran yang cukup besar. Sehingga harus dikesampingkan terlebih dahulu. Seperti diberitakan sejumlah media pembangunan ITF Sunter diperkirakan memakan biaya hingga Rp 5 triliun.

    Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp577 miliar dari APBD 2023 sebagai modal awal pengerjaan ITF Sunter.

    “ITF memang pembangunannya butuh waktu tiga tahun. Investasinya saja bisa empat kali lipat lebih besar dari RDF. Biaya operasional juga jauh lebih tinggi,” ucap Asep.

    Baca: Pengolahan sampah ini sudah ketinggalan jaman, layak ditinggalkan

    Sebelumnya, RDF plant dapat menghasilkan produk yang bisa dibeli oleh pabrik semen dan PLN sehingga secara tidak langsung operasional dari proses tersebut bisa dibiayai secara mandiri dan tidak membebani Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Ternyata dari apa yang sudah DLH lakukan dengan pembangunan fasilitas RDF di Bantargebang, dari investasi enggak semahal ITF. kemudian, dari sisi pengeluaran Pemda, tidak semahal ITF,” ucap Asep.

    Diketahui, RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers atau pencacahan menjadi ukuran yang lebih kecil agar bisa dibentuk menjadi pelet. 

    Hasil sampah yang diolah dengan sistem RDF ini akan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

    Baca: Bank sampah ini sukses berjalan meski tak punya gudang

     

     

     

     

     
     
  • Cara Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos, Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah

    Cara Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos, Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah

    7cloud.asia – Menghadapi kedaruratan sampah di Yogyakarta, relawan Sambatan Jogja atau SONJO bekerja sama dengan UGM menggelar pelatihan pengolahan sampah organik. 

    Pelatihan pengolahan sampah diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari sejumlah rumah sakit dan pesantren yang tergabung dalam SONJO.

    Selama tiga hari, 7-9 Agustus 2023 para peserta mengikuti pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah organik di Fakultas Biologi UGM.

    Sedangkan pelatihan pengolahan sampah anorganik dilakukan  Fakultas Kedokteran Gigi UGM.

    Bagi relawan SONJO ini sebagai bentuk peran aktif UGM dalam mengatasi masalah sampah di Yogyakarta. 

    Baca: Sistem guna ulang antisipasi larangan sampah sekali pakai

    Founder SONJO yang juga Dosen FEB UGM, Rimawan Pradiptyo mengatakan, Warga DIY khususnya Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta mengalami darurat sampah akibat penutupan TPA Regional Piyungan pada 23 Juli 2023 lalu.

    Melihat hal tersebut SONJO hadir dengan mendorong pemilihan dan pemilahan sampah yang dapat dilakukan di level rumah tangga dan dasawisma.

    “Salah satunya dengan memberikan pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah ini,” ujarnya sebagaimana dikutip ugm.ac.id

    Dalam pelatihan ini, Fakultas Biologi UGM mengenalkan sejumlah teknologi sederhana pengolahan sampah rumah tangga, khususnya sampah organik. Teknologi ini harapannya nanti dapat dipraktikkan oleh masyarakat.

    Baca: Menyoal galon sekali pakai dan masalah bagi lingkungan

    Dekan Fakultas Biologi UGM, Prof. Budi S. Daryono, menyebutkan sejak tahun 2017 silam Fakultas Biologi UGM telah menangani persoalan sampah organik dengan beragam pendekatan.

    Pendekatan yang digunakan adalah pengolahan sampah melalui vermicomposting, pupuk cair organik (poc), eco enzim, pengomposan, serta pemakaian biofertilizer dari urine ternak.

    “Persoalan sampah ini kan berasal dari diri kita sendiri sehingga harus diselesaikan sendiri. Kami di Biologi UGM setiap hari mengolah minimal 25 kilogram sampah organik,” paparnya, Senin (7/8) saat membuka pelatihan Pengolahan Sampah di Fakultas Biologi UGM.

    Baca: Mendulang uang dari pengolahan sampah

    Pengalaman pengelolaan dan pengolahan sampah dibagikan dengan harapan bisa membantu dalam menjaga kebersihan dan keberlangsungan lingkungan.

    Upaya pengelolaan sampah dengan perpektif ramah lingkungan dan berkelanjutan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Dalam kesempatan itu, peserta mendapatkan pemaparan tentang cara pengolahan sampah menjadi pupuk dengan memanfaatkan biofertilizer. Pemaparan dilakukan oleh Dosen Fakultas Biologi UGM, Dwi Umi Siswanti.

    Dijelaskan, dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos memanfaatkan sembilan spesies mikrobia. Penambahan biofertilizer menjadikan proses degradasi berlangsung lebih cepat ketimbang cara konvensional.

    “Prosesnya tidak terlalu lama, yang biasanya butuh waktu 2 minggu bahkan lebih. Namun, dengan penambahan biofertilizer proses komposting bisa lebih cepat,” jelasnya.

    Baca: Insectta mengubah sampah makanan menjadi bahan bernilai tinggi

    Cara aplikasi biofertilizer pun tergolong sederhana. Cukup dengan mengencerkan  biofertilizer dengan rasio biofertilizer dan air 1:11.

    Selanjutnya cairan dimasukan ke dalam sprayer lalu disemprotkan ke sampah yang sudah dicacah kemudian ditutup terpal.

    Setiap dua hari sekali terpal dibuka dan sampah cacah dibalik kemudian ditutup kembali.

    Hal tersebut terus diulang sampai 2 minggu dan setelah itu pupuk kompos siap untuk dikeringkan atau diangin-anginkan kemudian diayak untuk siap dikemas.

    “Proses komposting ini efisien dan ramah lingkungan. Sampah bisa diubah jadi kompos maupun pupuk cair yang kaya nutrisi,” terangnya.

    Baca: Seperti ini dampak sampah makanan pada lingkungan

    Sementara Sukirno, memaparkan cara pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair dengan metode vermicomposting dengan maggot yang berasal dari jenis lalat Black Soldier Fly (BSF).

    Untuk memproduksi pupuk organik cair, sisa makanan yang dihasilkan rumah tangga dimasukan dalam digester dalam bentuk ember tumpuk. Selanjutnya limbah organik rumah tangga tersebut difermentasi menggunakan maggot BSF.

    “BSF ini bisa mempercepat degradasi sampah sehingga fermentasi lebih cepat dan efektif,”urainya.

    Soenarwan Heri Poerwanto, dalam kesempatan itu menyampaikan tentang metode vermicomposting dengan menggunakan cacing tanah.

    Sampah organik dari limbah pertanian, perkebunan, maupun peternakan bisa diolah menjadi pupuk organik dengan menambahkan cacing tanah sebagai agen untuk mendegradasi sampah yang ada.

    Baca: Teba, cara unik warga Bali mengolah sampah rumah tangga

    Pembuatan pupuk tergolong mudah. Pertama, limbah organik dihancurkan menjadi partikel kecil terlebih dahulu. Lalu, disebar di tempat rata dengan ketinggian antara 20-30 cm untuk ditaburkan cacing tanah.

    Upayakan kondisinya media dalam keadaan lembab saat dimasukkan cacing tanah.

    “Cacing tanah ini memiliki kemampuan degradasi sampah organik dalam 24 jam seberat berat tubuh. Hasilnya adalah granul dari cacing tanah yang bisa dipakai menjadi pupuk,” ungkapnya.

    Kelebihan dari metode ini, dikatakan Heri, pupuknya dapat digunakan di bidang pertanian.

    Sementara biomasa cacing tanah bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein di bidang perikanan dan peternakan sebagai campuran pakan ikan maupun ternak.

    Baca: Teknologi Masaro, ubah sekilo sampah jadi senilai satu gram emas

     

     

  • Antisipasi Penutupan TPA Piyungan, Pemkab Bantul Bangun Tiga Pusat Pengolahan Terpadu

    Antisipasi Penutupan TPA Piyungan, Pemkab Bantul Bangun Tiga Pusat Pengolahan Terpadu

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan tiga pusat pengolahan sampah terpadu pada tahun 2024.

    Tiga pusat pengolahan sampah terpadu di Bantul ini diharapkan dapat segera beroperasi untuk menyambut era desentralisasi dalam pengelolaan sampah di provinsi ini.

    Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Senin, mengatakan, tiga pengolahan sampah yang sedang proses bangun saat ini adalah pusat pengolahan sampah di Bawuran Pleret.

    Dua lainnya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPTS) di Modalan Banguntapan, dan TPST di Dingkikan, Argodadi Sedayu. Sementara saat ini pengolahan sampah di Niten sudah beroperasi

    Baca: TPA Piyungan bakal ditutup April 2024

    “Untuk kawasan pengolahan sampah pusat karbonasi di Bawuran akhir bulan April selesai, sehingga awal Mei beroperasi, kemudian TPST di Modalan selesai bulan September, kemudian di Argodadi selesai bulan September,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, Pemkab Bantul semakin siap dalam menuju kemandirian pengelolaan sampah tingkat kabupaten, menyusul akan ditutupnya TPST Piyungan yang merupakan tempat pembuangan akhir (TPA) regional DIY pada April oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

    “TPST Piyungan April ini ditutup permanen, maka Gubernur DIY umumkan adanya desentralisasi pengelolaan sampah, artinya sampah jadi tanggung jawab masing-masing kabupaten kota, kita lalu bergerak untuk menyambut era desentralisasi pengelolaan sampah di DIY,” katanya.
    ​​​​​​
    Muslih mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab dengan membangun pusat pengolahan sampah kapasitas puluhan ton per hari itu bukan satu satunya yang telah dilakukan.

    Baca: Pengolahan sampah berbayar diwacanakan di Kota Yogyakarta

    Namun jauh sebelum itu, pemkab Bantul melakukan pembangunan instalasi pengolahan sampah di beberapa kelurahan.

    “Beberapa kelurahan sudah memiliki instalasi pengolahan sampah, ada Panggungharjo, Guwosari, Potorono, Karangtengah, Bangunharjo, dan memang pemerintah yang memfasilitasi munculnya kemandirian pengelolaan sampah di level kelurahan,” katanya.

    Dia mengatakan, akan tetapi TPST sistem 3R (reduce reuse recycle) di kelurahan-kelurahan kapasitas pengolahannya berkisar antara lima sampai 10 ton.

    Sementara TPST yang mampu mengolah sampah 10 ton ke atas itu yang dibangun pemerintah kabupaten.

    Baca: Yuk kurangi sampah dengan tinggalkan lima jenis plastik sekali pakai

    Jadi, Muslih menegaskan, pihaknya semakin siap, semakin percaya diri menyambut era desentralisasi pengelolaan sampah.

    “Dan pada saatnya nanti ketika kita mandiri, sampah benar-benar bersih di Bantul, didaur ulang di Bantul, tidak keluar dari Bantul, maka kita deklarasikan Bantul Bersih Sampah 2025,” katanya.

    Sumber: Antaranews.com

  • Cara Pemkot Jakarta Selatan Kelola Sampah: Bagikan Sarana Pengolahan Sampah untuk Setiap RW

    Cara Pemkot Jakarta Selatan Kelola Sampah: Bagikan Sarana Pengolahan Sampah untuk Setiap RW

    7cloud.asia – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan telah menyerahkan sarana dan prasarana (sapras) untuk mengelola sampah bagi 576 rukun warga (RW) di wilayah itu.

    Pengadaan sarana pengolahan sampah di Jakarta Selatan ini menghabiskan  anggaran kurang lebih mencapai Rp4 miliar.

    “Semua sarpras pengolahan sampah telah terdistribusi,” kata Kepala Suku Dinas LH Jakarta Selatan Mohamad Amin di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

    Menurut dia, total RW di Jakarta Selatan mencapai 579, sedangkan yang menerima hibah sararana pengolahan sampah sebanyak 576 RW karena ada RW yang di lingkungan apartemen dan mereka tidak mau menerima.

    Baca: Pemkab Bantul bangun tiga pengolahan sampah terpadu

    Ia menjelaskan, bantuan sarana pengolahan sampah yang diberikan terdiri dari sembilan item berupa gerobak, timbangan gantung, timbangan duduk, ember, tong komposter, tong sampah, karung, tong “dust bin.

    Selain itu Sudin LH juga memberikan bantuan cairan untuk fermentasi sampah/kompos EM4, dengan total anggaran kurang lebih Rp4 miliar.

    “Kami serahkan semua sarpras pengolahan sampah itu melalui Satuan Pelaksana LH kecamatan untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada perwakilan RW di tiap kelurahan,” katanya.

    Amin menjelaskan, bantuan tersebut bertujuan membantu pengelolaan sampah sejak dini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

    Baca: Pengolahan sampah berbayar diwacanakan di Kota Yogyakarta

    “Pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dini akan sangat membantu mengurangi sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang yang sudah semakin penuh,” ujarnya.

    Amin menambahkan bahwa, para Kasatpel juga sudah diinstruksikan untuk terus memonitor pengelolaan sampah dan mengerahkan anggota penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) dalam melakukan pengawasan sampah di setiap RW.

    “Saya berharap warga secara sadar dan mandiri untuk membiasakan diri memilah, mengolah atau memanfaatkan sampah rumah tangga sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, data Sudin LH Jaksel menyebutkan bahwa produksi sampah rumah tangga di 10 kecamatan daerah itu per hari mencapai 1.559 ton.

    Baca: Ketinggalan jaman, pengelolaan sampah dengan ditimbun saatnya ditinggalkan 

    Pengolahan sampah di Jakarta memang cukup pelik. Produksi sampah yang mencapai 7000 ton sehari tak bisa semuanya diolah di TPST.

    Untuk itu warga Jakarta didorong untuk mulai mengelola sampah rumah tangganya sejak dari rumah.  

  • RDF Rorotan Mulai Dibangun, Diharapkan Mampu Atasi Masalah Pengelolaan Sampah di Jakarta

    RDF Rorotan Mulai Dibangun, Diharapkan Mampu Atasi Masalah Pengelolaan Sampah di Jakarta

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membangun pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refuse derived fuel/ RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

    Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai instalasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar dengan sistem RDF di Rorotan, Jakarta Utara ini akan mampu memperpanjang umur tempat pembuangan akhir TPA.

    RDF Rorotan juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas pengangkutan dan pengolahan sampah di wilayah Jakarta.

    “Alhamdulillah akhirnya kita punya pengelolaan sampah terbesar di Jakarta yang biasanya dibuang di Bantar Gebang,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di sela peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan RDF Rorotan yang dilakukan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

    Baca: Sampah makanan bisa picu masalah serius

    Selain untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, dia menuturkan ada manfaat baik lainnya, mulai dari operasional hingga mampu mengurangi beban sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Dia menyatakan terus mendukung program penanganan sampah dengan kapasitas sebesar 1.800 hingga 2.000 ton per harinya.

    Hal itu tentunya menggunakan APBD untuk menyelesaikan masalah sampah di Jakarta.

    Daripada melanjutkan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota melalui pembangunan “Intermediate Treatment Facility” (ITF) yang membutuhkan biaya pengumpulan sampah (tipping fee), menurut dia, RDF lebih menghemat anggaran.

    Karena itu diharapkan pembangunan RDF ini bisa segera diselesaikan pada Desember 2024 dan bisa beroperasi 2025. “Semoga cepat selesai karena kan sampai akhir tahun ini sudah bisa berjalan,” ujarnya.

    Baca: Pemprov DKI lebih memilih pengolahan sampah RDF

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan
    pembangunan RDF Rorotan ini sebagai bentuk keseriusan untuk menangani sampah di dalam kota.

    RDF ini memiliki keunggulan mengatasi permasalahan sampah perkotaan.

    “Mereduksi emisi karbon dan pembakaran bahan bakar fosil semen dari proses penimbunan sampah,” kata Asep.

    RDF Rorotan dibangun di atas tanah seluas 7,78 hektare milik Pemprov DKI Jakarta, dengan biaya konstruksi lebih dari Rp1,28 triliun yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

    RDF didesain untuk mengolah sampah baru sebanyak 2.500 ton sampah per hari. Sementara produksi sampah Jakarta diperkirakan mencapai 7000ton sehari.

    DKI Jakarta juga menerapkan regulasi Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan.

    Sumber: Antaranews.com

  • Pemprov DKI Jakarta Berencana Menambah Jumlah Fasilitas RDF untuk Atasi Masalah Sampah

    Pemprov DKI Jakarta Berencana Menambah Jumlah Fasilitas RDF untuk Atasi Masalah Sampah

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan untuk menambah pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, penambahan fasilitas RDF ini dimaksudkan agar penanganan sampah di Jakarta setiap harinya menjadi lebih baik.

    “Waktu di tim transisi, RDF menjadi masukan untuk ditambah, Sekarang kita sudah bangun itu RDF di Rorotan, itu salah satu usaha. Kemudian, [tempat pengolahan sampah] memang kurang, harus minimal di empat wilayah,” ucap Rano Karno di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Menurut dia terkait dengan rencana penambahan RDF ini, tentu akan dibicarakan dengan Gubernur DKI Pramono Anung. Menurut dia Pramono lebih mengetahui persoalan sampah ini.

    Rano Karno menambahkan, problem sampah di Jakarta ini dari dulu sudah dipahami dan tidak pernah selesai karena memang DKI Jakarta tidak memiliki lahan untuk menampung sampah.

    Baca: Fasilitas RDF Plant Rorotan siap beroperasi

    Selain itu, Jakarta sebagai kota metropolitan juga belum memiliki fasilitas pengolahan sampah modern yang memadai, di mana pengolahan sampah masih dilakukan secara konvensional.

    “Untung kita punya Bekasi yang bisa kita kerja samakan, tapi lama-lama Bekasi akan kewalahan juga,” kata dia.

    Menurut dia, saat ini sudah ada teknologi pengolahan sampah menjadi listrik melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) yang mampu mereduksi sampah sebanyak 80 persen hingga 90 persen dari total kapasitas sampah.

    Namun, biaya pembangunannya tergolong tinggi sehingga Pemprov DKI Jakarta lebih memilih membangun RDF.

    Baca: Ketimbang ITF, Pemprov DKI Jakarta lebih pilih bangun RDF

    Sementara RDF Plant yang ada di Rorotan, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara mampu menampung 2.500 ton sampah per hari yang diproses menjadi bahan bakar alternatif dengan teknologi mutakhir.

    “Pilihannya hanya dua itu saja,” kata dia.

    Rano mengatakan Pemprov harus berani mengambil keputusan karena produksi sampah di Jakarta yang terus meningkat tak bisa lagi diproses secara konvensional agar tidak menjadi persoalan.

    Saat ini produksi sampah di Jakarta mencapai 8.000 ton dan ditampung di RDF Plant Rorotan dengan kapasitas 2.500 ton per hari.

    Sementara itu, RDF plant di TPST Bantargebang dapat mengolah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru dan bisa menghasilkan 700-750 ton bahan bakar pabrik per hari.

  • Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Akan Bangun 7 Fasilitas Pengolahan Sampah Berkonsep Reduce-Reuse-Recycle

    Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Akan Bangun 7 Fasilitas Pengolahan Sampah Berkonsep Reduce-Reuse-Recycle

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta siap membangun tujuh fasilitas pengolahan sampah berkonsep kurangi, pakai kembali, dan daur ulang atau reduce reuse dan recycle (TPS 3R) pada 2025 ini.

    Tujuh fasilitas pengolahan sampah berkonsep reduce reuse dan recycle ini akan dibangun di dua wilayah Jakarta yakni di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Jumat (21/3/2025) menyebutkan, tiga fasilitas pengolahan sampah berkonsep reduce reuse dan recycle berada di Jakarta Barat yaitu di Tanah Sareal (Tambora), Kalideres dan Duri Kosambi RW 02 Cengkareng.

    Sementara empat lainnya berada di Jakarta Selatan, yakni satu di Menteng Atas (Setiabudi), Waduk Brigif (Jagakarsa), Kramat Pela, (Kebayoran Baru) dan Kemang Utara 9 (Mampang Prapatan).

    “Kami harapkan mulai proses lelangnya bisa di Maret dan kalau lancar, pembangunan enam bulan, mudah-mudahan di bulan ke-10 atau akhir tahun ini bisa terbangun semua,” ujar Asep.

    Baca: Indonesia dalam kondisi darurat sampah

    Asep mengatakan, sejak tahun 2022 hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membangun 17 fasilitas pengolahan sampah berkonsep reduce reuse dan recycle yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.

    Empat fasilitas terbaru yang diresmikan, yakni TPS 3R Sunter dan TPS 3R Semper di Jakarta Utara, lalu TPS 3R Bambu Larangan di Jakarta Barat dan TPS 3R Rawa Terate di Jakarta Timur.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat membangun TPS 3R di 44 kecamatan untuk mengurangi volume sampah yang semakin bertambah akibat meningkatnya populasi penduduk.

    Penerapan konsep kurangi gunakan kembali dan daur ulang di TPS 3R menjadi salah satu upaya mengelola sampah dari sumbernya sehingga mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

    Baca: Industri daur ulang kekurangan suplai sampah plastik

    TPS 3R merupakan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar serupa Refuse Derived Fuel (RDF) Plant. Satu TPS 3R dapat mengolah sampah 25 hingga 50 ton per hari.

    “Kami upayakan ke depannya semakin banyak TPS 3R yang ada di Jakarta,” ujar Asep.

    DKI Jakarta tercatat menghasilkan sampah sebanyak 8.000 ton per hari dan lebih separuhnya belum dikelola dengan baik.

    Melalui kesadaran warga memilah sampah dari rumah diharapkan sampah yang dihasilkan ibu kota berkurang.

  • Riset: Mayoritas TPS3R di Indonesia Tidak Berfungsi Optimal

    Riset: Mayoritas TPS3R di Indonesia Tidak Berfungsi Optimal

    7cloud.asia – Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce-Reuse-Recycle atau TPS3R adalah tempat pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah di skala desa atau komunitas.

    Pada dasarnya TPS3R merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk desa. Namun, setelah diserahterimakan kepada desa, pengelolaannya tidak didampingi secara berkelanjutan.

    Akibatnya, tidak ada kegiatan yang dilakukan di banyak TPS3R. Bahkan, kajian yang dilakukan Peneliti sekaligus Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Reni Suwarso menemukan hampir 90 persen TPS3R di Indonesia mangkrak.

    Berbicara di acara bincang media Riset KONEKSI untuk Solusi Pengelolaan Sampah di Jakarta Kamis (24/7/2025) Reni memaparkan, hampir semua TPS3R dibangun oleh pemerintah (lalu) diserahterimakan kepada desa habis berhenti di tengah jalan.

    “Tidak ada dana operasional. Memang pelatihannya ada, manajemennya, operatornya ada pelatihan, tapi setelah itu stop,” ujar Reni

    Baca: Mengintip kerja TPS3R Mekarwangi Bogor

    Dalam penelitiannya, Reni menggandeng Dwinanti Marthanty dari Fakultas Teknik UI melakukan penelitian berjudul Citarum Action Research Project (CARP) – Transisi Ekonomi Sirkular untuk Iklim dan Lingkungan yang Tangguh di Masa Depan.

    Studi ini juga merupakan proyek penelitian kolaboratif yang melibatkan Universitas Indonesia, Monash University dan lembaga lain.

    Adapun pembiayaan riset dilakukan oleh Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (KoneksI), IPPIN-CSIRO, dan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) UI.

    Reni menyebut, data tentang TPS3R tertuang dalam studi yang dilakukan Indri Kurnia berjudul Development Policy and Management of 3R TPS in Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Pada studi tersebut dijelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasiona (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, masih terdapat 39,53 persen atau sekitar 5,8 juta ton/tahun sampah yang tidak terkelola.

    Baca: Kota Yogyakarta mengatasi situasi darurat sampah

    Namun, data tersebut hanya berasal dari 374 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2023.

    Dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan TPS3R Tahun Anggaran (TA) 2015-2022 disebutkan bahwa dari 922 lokasi TPS3R, hanya 538 lokasi (58,35 persen) yang berfungsi dan 384 lokasi (41,65 persen) yang tidak berfungsi.

    Angka hampir 90 persen yang disebutkan Reni merupakan hasil prediksi akademisi dan organisasi masyarakat sipil bila dihitung dengan data yang tidak masuk ke dalam laman https://simantu.pu.go.id/.

    Hingga saat ini, belum ada studi yang komprehensif untuk mendata sebenarnya ada berapa TPS3R yang pernah dibangun dan bagaimana status terbarunya.

    Reni menyebut, dari penelitiannya terungkap bahwa di banyak TPS3R para pekerja bersifat sukarelawan. Namun, para petugas ini diharuskan bekerja dari Senin hingga Jumat dari pukul 05.00 pagi hingga 16.00 sore.

    Baca: Catatan kritis pada pembangkit listrik tenaga sampah

    “Mereka (pemerintah) berharap bahwa orang itu sukarela bekerja di TPS. Kalau kita sukarela ya berarti sekali-sekali datang, tapi kalau dia mesti datang dari jam 5 pagi sampai 4 sore dari Senin sampai Jumat, siapa yang mau sukarela?” ungkap Reni.

    Selain itu, Reni menemukan bila petugas operator sampah di TPS3R tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak ada di struktur desa.

    “Di dalam peraturan pemerintah itu dana desa tidak bisa digunakan untuk membayar gaji para operator. Kenapa? Karena operator sampah itu tidak termasuk sebagai struktur pemerintahan desa,” bebernya.

    “Kalau dia masuk di struktur pemerintahan desa bisa dibayar oleh dana desa. Tetapi TPS itu di luar, jadi nggak bisa dibayar,” sambungnya lagi.

    Dua faktor itu, membuat banyak petugas enggan bekerja di TPS3R. Akibatnya, TPS3R mengkrak dan sampah tidak terurus dan berujung dibuang ke sungai.

    Baca: Pemerintah akan bangun 33 pembangkit listrik tenaga sampah

    Ketika sampah dibuang ke sungai, banyak dampak yang ditimbulkan. Termasuk ancaman banjir dan kualitas air yang menjadi buruk.

    Meski banyak TPS3R yang mangkrak, Reni menyebut tetap ada pengelolaan TPS3R yang sukses. Salah satunya yang berada di ranah penelitiannya yakni di TPS3R Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Selain itu, ada juga TPS3R Sapuhjagat di Badung, Bali. Setelah melihat kondisi tersebut, Reni menyebut ada beberapa faktor yang membuat TPS3R bisa sukses.

    Yang pertama adalah dekat dengan daerah pariwisata. Karena APBD-nya banyak dan ada objek wisata di situ maka tersedia dana operasional.

    Yang kedua adalah dekat dengan perkantoran dan perumahan menengah atas. Dari kedua faktor itu, Reni menyimpulkan uang atau pemberian dana kepada TPS3R lah yang menjadi penentu keberhasilan.

    Bila TPS3R desa, masyarakat sekitar sulit untuk membayar iuran sampah sehingga tidak tersedia dana operasional.

    Baca: Mengintip kinerja TPSA Benowo, Surabaya

  • Pengolahan Sampah Menjadi Energi, Praktik Baik di Jepang dan Singapura

    Pengolahan Sampah Menjadi Energi, Praktik Baik di Jepang dan Singapura

    7cloud.asia – Data dari UNEP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Jepang, China, dan Prancis merupakan tiga negara yang paling banyak memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy/WtE)

    Saat ini, Jepang tengah memperbanyak proses gasifikasi untuk mengubah sampah menjadi energi gas. Sementara, negara-negara lainnya masih mengandalkan teknik insinerasi konvensional.

    Dilansir Waste4Change, Nippon Steel Engineering, salah satu perusahaan Jepang yang telah membangun kurang lebih 50 fasilitas WtE menggunakan gasifikasi bahkan telah mengimplementasikan teknik Direct Melting System (DMS).

    Direct Melting System adalah teknologi gasifikasi limbah. Teknologi ini telah terbukti dan memiliki referensi komersial terbesar di dunia, memungkinkan pemulihan energi dan material dalam satu sistem.

    Dengan teknologi ini, mereka berhasil mengurangi jumlah material residu fasilitas pengolahan sampah menjadi energi Jepang dari 15 persen menjadi 3 persen.

    Perkembangan fasilitas Waste to Energy yang cukup pesat di Jepang ini tidak lepas dari dukungan regulasi. 

    Baca: Pemerintah segera bangun 33 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    Jepang menjadi negara yang cukup keras perihal pengelolaan sampah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan rencana manajemen sampah selama 20 tahun ke depan.

    Pemerintah Jepang juga mewajibkan daerah untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Pengangkutan sampah dengan rute panjang dilarang keras.

    Selain Jepang, Singapura adalah contoh negara yang cukup maju dalam pengadaan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (WtE)

    Meski luas wilayahnya lebih kecil dibanding Jakarta, menurut data, timbulan sampah Singapura naik 7 kali lipat dari 1.260 ton di 1970 hingga 8.741 di 2021. Singapura hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA), yakni Semakau Landfill.

    Untuk dapat mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura membangun 4 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang akan membantu mengkonversi 90 persen sampah padat menjadi 2 persen energi listrik nasional.

    Minimnya lokasi TPA merupakan salah satu alasan mengapa fasilitas WtE dibutuhkan untuk mengendalikan dampak negatif dari timbulan sampah di Singapura.

    Baca: PLTSa, solusi atau masalah baru dalam pengelolaan sampah

    Penerapan di Indonesia
    Kesuksesan negara-negara pengguna fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia.

    Akan tetapi, dalam praktiknya pengolahan sampah menjadi energi di negara-negara tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

    Perlu ada edukasi agar masyarakat lebih bertanggung-jawab dalam mengolah sampah yang mereka hasilkan, salah satunya adalah dengan memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

    Hal mendasar lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah, pengurangan sampah menjadi hal mendasar dalam pengelolaan sampah. Sedangkan pengolahan sampah menjadi energi berada di tahapan ke-4 dalam hierarki pengelolaan sampah yaitu atau tahap recovery.

    Meski manfaatnya besar, namun ada banyak proses yang perlu dilakukan dalam tahap recovery. Oleh karena itu upaya mengurangi sampah (reduce) lebih penting digaungkan dibanding dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

    Selain melihat hierarki pengelolaan sampah, tantangan pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia cukup besar terutama dari sumber pembiayaan sampai human resources atau sumber daya manusia. Karena itu pembangunan PLTSa perlu diperhatikan dengan matang.

    Baca: DKI Jakarta akan membangun 4 hingga 5 PLTSa

  • Mengintip Pengolahan Sampah Terpadu “Dari Sampah Menjadi Gizi” yang Dikembangkan ITB

    Mengintip Pengolahan Sampah Terpadu “Dari Sampah Menjadi Gizi” yang Dikembangkan ITB

    7cloud.asia – Di atas lahan yang tak terlalu luas di RW 02, Kelurahan Pasirlayung, Kota Bandung, Jawa Barat tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengembangkan model pengolahan sampah organik terpadu berbasis maggot black soldier fly (BSF), Bank Sampah, dan ayam petelur

    Model pengolahan sampah organik terpadu berbasis maggot black soldier fly (BSF), Bank Sampah, dan ayam petelur ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Dari Sampah Menjadi Gizi”.

    Untuk mengatasi keterbatasan lahan yang ada, tim mengembangkan model instalasi vertikal menyerupai bangunan empat lantai. Pemanfaatan panel surya sebagai sumber penerangan dan daya bagi pompa air membuat fasilitas pengolahan sampah ini makin ramah lingkungan.

    Secara berselang seling lantai dimanfaatkan untuk kandang ayam dan biopond maggot. Lantai paling atas untuk kandang ayam sedangkan lantai di bawahnya dimanfaatkan untuk menampung kotoran ayam sekaligus biopond maggot.

    Dilansir itb.ac.id, melalui sistem ini, kotoran ayam dapat langsung dimanfaatkan oleh maggot sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar.

    Ketika maggot sudah besar, maggot bisa diberikan kembali sebagai pakan ayam. Hasil akhirnya berupa daging dan telur yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk kegiatan di kampung, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting melalui posyandu-posyandu sekitar.

    Program ini menjadi bagian dari upaya ITB dalam menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan sampah dari tingkat rumah tangga. Sampah organik yang kerap menjadi beban lingkungan diolah menjadi sumber daya bernilai, mulai dari pakan alternatif hingga telur sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat.

    Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB, Prof. Zulfiadi, menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari inovasi para dosen ITB yang kemudian didukung melalui pendanaan dan pengorganisasian oleh Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) ITB.

    Instalasi tersebut memiliki kapasitas pengolahan sampah organik hingga sekitar 300 kilogram per hari. Namun, saat ini pasokan sampah organik dari lingkungan sekitar baru mencapai 50–75 kilogram per hari.

    Dengan kapasitas yang masih tersedia, sistem ini berpotensi mengolah lebih banyak sampah organik dari sumber lain di sekitar kawasan.

    Program yang mulai berjalan pada April–Mei 2026 ini turut melibatkan warga secara aktif. Zulfiadi menyebut adanya gotong royong warga, karang taruna, serta kelompok yang secara informal disebut ABK atau Anak Buah Kandang, yang membantu pemberian pakan dan pengelolaan harian instalasi.

    Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah bergerak menuju zero waste karena sampah organik yang tersedia dapat terserap dengan baik oleh sistem pengolahan.

    “Inovasi berasal dari dosen-dosen itu sendiri. Kami dari DPMK mendanai dan mengorganisasikan pengabdian masyarakat di ITB. Salah satu fokus tahun ini adalah sampah,” ujarnya.

    Program yang merupakan bagian dari skema Bottom Up 1 DPMK ITB ini dijalankan Dr. Linus Ampang Pasasa. Dia menyampaikan bahwa sampah menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan.

    DPMK ITB juga tengah mengelola pengembangan program serupa di sejumlah wilayah lain, termasuk Kelurahan Tamansari di Kecamatan Bandung Wetan, kawasan sekitar Sabuga, Cihapit, dan Citarum.

    Linus menjelaskan, gagasan kegiatan ini berangkat dari keprihatinan terhadap persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari hulu, terutama pada tingkat rumah tangga.

    “Kita melihat masalah sampah di Bandung dan merasa prihatin. Karena itu, kami mencoba mengatasi masalah ini dari hulu, yaitu dari tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Salah satu inti dari program ini adalah pemanfaatan maggot BSF. Maggot dinilai efektif karena mampu mengurai sampah organik secara cepat. Selain itu, maggot yang telah tumbuh dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ayam dan ikan.

    Kolaborasi lintas keilmuan tersebut menjadi salah satu keunggulan dalam mengembangkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya teknis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi.

    Linus berharap, ke depan produksi maggot yang sudah cukup besar dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi pelet pakan ikan atau ayam.

    Dengan demikian, maggot tidak hanya dimanfaatkan langsung sebagai pakan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk pakan yang lebih praktis dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

    “Kalau sumber daya maggot sudah cukup banyak, kita bisa mengembangkannya menjadi pelet seperti pelet pabrikan. Bank Sampah dapat fokus mengelola sampah anorganik, sementara sampah organik dapat disuplai ke sini untuk diolah menjadi barang bernilai lebih,” ujarnya.

    Ketua RW 02 Pasirlayung, Rahayu Wijayanti, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah organik di wilayahnya telah dirintis melalui penyediaan drum komposter di setiap RT.

    Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan program GASLAH atau Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah.

    Melalui program tersebut, setiap RT memiliki satu orang petugas yang disiapkan untuk membantu mengolah sampah organik. Kompos yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk memupuk sayuran di kawasan urban farming warga.

    Rahayu mengatakan, kolaborasi dengan Dr. Linus kembali dilakukan karena sebelumnya ia telah membantu penyediaan drum komposter. Dari kolaborasi tersebut, pengolahan sampah organik kemudian berkembang melalui budidaya maggot dan ayam petelur, hingga akhirnya dipusatkan di Bersemi Farm.

    “Pada akhir April, tempat ini diresmikan sebagai Buruan Sae atau urban farming. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Linus sebagai pegiat lingkungan yang begitu banyak membantu pengolahan sampah organik di lingkungan kami,” ujarnya.

    Ia berharap program ini dapat terus berjalan dan menjadi solusi berkelanjutan bagi warga RW 02 Pasirlayung. Menurutnya, keberadaan Bersemi Farm tidak hanya membantu mengurangi sampah organik, tetapi juga memperkuat kebersamaan warga dalam menjaga lingkungan.

    Melalui kegiatan “Dari Sampah Menjadi Gizi”, ITB terus berupaya turut terlibat dalam penyelesaian persoalan sampah dan berkolaborasi dengan warga.

    Dengan memadukan teknologi sederhana, kolaborasi warga, pendekatan multidisiplin, dan prinsip ekonomi sirkular, sampah organik dapat diubah menjadi sumber daya yang mendukung lingkungan bersih, ketahanan pangan lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.