7cloud.asia – Survei Agenda Warga dari New Naratif mengundang lebih dari 1.400 orang dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja isu yang dianggap paling penting bagi masyarakat pesisir.
Artikel yang ditulis Ruth Euselfvita Oppusunggu (Lecturer of Interior Design, UPH) dan Martin Luqman Katoppo (Dean of the School of Design, Universitas Pelita Harapan UPH) ini merupakan kolaborasi The Conversation Indonesia dan New Naratif untuk menanggapi hasil survei terhadap masyarakat peisisr tersebut.
Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berisiko membuat jutaan masyarakat pesisir dan pulau-pulai kecil kehilangan tempat tinggal akibat banjir rob, cuaca ekstrem, hingga penurunan muka tanah.
Sejumlah desa pesisir di kawasan pantura bahkan sudah mengalami dan merasakan dampak perubahan iklim tersebut.
Beban mayarakat pesisir semakin berlipat lantaran sumber penghidupan dari hasil tangkapan laut menurun akibat perubahan iklim.
Baca: Warga pesisir paling terdampak perubahan iklim tapi sering diabaikan
Sayangnya, program pemerintah belum menjawab persoalan adaptasi beragam masalah tersebut.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai forum musyawarah dan aspirasi pembangunan antarpemangku kepentingan dari tingkat desa hingga nasional, masih berpaku pada pembangunan fisik rutin seperti jalan, lampu, saluran, lapangan, dan alat bantu kesehatan serta olahraga.
Muatan Musrenbang yang itu-itu saja gagal menjaring suara-suara masyarakat pesisir kota karena berbagai masalah.
Beberapa di antaranya adalah teknik dan materi informasi yang tidak tepat, ketidaktahuan pengurus seputar pendekatan partisipatif, hingga absennya pelatihan perencanaan untuk warga.
Pemerintah perlu mencari terobosan kebijakan penanganan persoalan kampung-kampung pesisir yang lebih banyak melibatkan masyarakat.
Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim
Harapannya, program pemerintah selaras dengan kebutuhan warga kota pinggir laut beradaptasi dengan perubahan iklim, sekaligus mengungkit kesejahteraan masyarakat.
Dalam survei Agenda Warga yang dilakukan sepanjang tahun lalu, infrastruktur publik dan hak-hak urban menjadi salah satu dari lima isu yang dianggap paling mendesak oleh responden.
Mereka mencari solusi terkait bagaimana menata permukiman kumuh dan mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat urban tanpa menciptakan penggusuran-penggusuran baru.
Salah satu cara yang menurut kami patut dilakukan adalah program pemberdayaan dan pendampingan warga pesisir secara langsung. Tujuannya agar mereka bisa mengatasi masalah sesuai kebutuhan bersama.
Kami sudah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat sejak 2013 di Tangerang dan Jakarta.
Baca: Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Kami melihat program semacam ini amat mungkin diterapkan agar kampung-kampung pesisir lebih tangguh dengan iklim yang berubah.
Mengapa pemberdayaan langsung? Kampung pesisir kota sebagai ruang fisik semestinya adalah kawasan yang “hidup” (life space) karena kreativitas penghuninya, termasuk harapan-harapan di dalamnya (the negotiation of hope) untuk mencapai tujuan bersama.
Walau begitu, aneka kreativitas dan harapan perlu dipertemukan dalam dialog bersama untuk menjadi sesuatu yang konkret dan berguna untuk penghuninya.
Di sinilah pemerintah dapat menyiapkan program pemberdayaan sebagai salah satu langkah intervensi.
Program bisa berfokus pada bermacam-macam aspek, mulai dari penataan kampung pesisir hingga pengembangan kesenian—selama berbasiskan perencanaan warga.
Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi
Untuk melaksanakan program ini, pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dapat mencontoh program Penataan Kampung Kumuh dengan skema Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) yang digagas pemerintah DKI Jakarta.
CAP adalah perencanaan konsep penataan kampung berbasis warga, sedangkan CIP adalah bentuk rencana aksinya.
Pemerintah tak harus menerjunkan aparaturnya untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan kampung satu per satu.
Otoritas hanya perlu bermitra dengan perguruan tinggi ataupun organisasi masyarakat sipil yang relevan, lalu menyediakan anggaran program sesuai CAP.
Tugas mitra cukup strategis karena mereka perlu menggali suara warga dengan berembuk, diskusi langsung, hingga berbaur dengan penduduk.
Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam ekosistem pesisir
Mitra juga perlu melakukan studi kasus dengan daerah lainnya dengan persoalan ataupun solusi serupa. Jangan lupakan penyusunan solusi, uji coba, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi juga perlu dilakukan mitra bersama warga.
Patut diingat bahwa pemberdayaan ini tak selamanya berhubungan pembangunan infrastruktur fisik. Dalam beberapa kasus, pemerintah seringkali mengutamakan pembangunan fisik karena pengukuran keberhasilannya dianggap lebih mudah.
Kami menganggap pembangunan manusia dan ekonomi juga penting untuk meningkatkan ketangguhan mereka menghadapi masalah.
Sebagai gambaran, kita bisa menyimak suara warga pesisir Jakarta yang saya wawancarai di bawah ini:
“Harapan saya, ada sekolah yang mengajarkan anak-anak kami hidup sehari-hari di pulau: menangkap ikan, membuat kapal, membangun pulau, dan lainnya. Agar mereka bisa menyesuaikan diri dan lingkungan baik. Setiap Sabtu mereka libur, biar mereka belajar ini pada hari itu. Karena lingkungan sudah berubah.” –Nelayan sekaligus Ketua RT di Kepulauan Seribu, Jakarta.
Artikel ini telah terbit di The Conversation
Leave a Reply