7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan debat cawapres yang berlangsung Minggu (21/1/2024) malam tak menyinggung permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sedang menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim.
Krisis iklim yang kian nyata memengaruhi dan mengancam keberlanjutan ekologis, kedaulatan pangan dan ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Baca: Organisasi lingkungan sayangkan keadilan iklim tak dibahas di debat cawapres
Contoh yang paling dekat adalah pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta,
“Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/1/2024).
Ia menjelaskan, keberadaan pulau-pulau kecil di Kep. Seribu terancam olh penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin.
Baca: Sampah luput dari debat cawapres
Proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu juga mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.
Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.
“Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis,” kata Aminullah.
Baca: Mengenal Ccarbon capture storage
Dia mengungkapkan bahwa dari seluruh pembasahan dalam debat calon wakil presiden itu, Walhi sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental.
Walhi memberikan catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi secara holistik.
Pemulihan lingkungan ini harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan juga pulau-pulau kecil.
Baca: Pajak karbon di negara berkembang
Walhi mendesak ketiga pasangan capres-cawapres meluruskan paradigma tentang pengelolaan sumber-sumber agraria.
Pengelolaan agraria, ujarnya, juga harus memasukkan cara mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
Walhi juga mendesak nelayan dan perempuan nelayan diakui sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria, sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat.
Baca: Food estate disebut sebagai program gagal
Ia meminta para capres/cawapres tidak menganggap wilayah perkotaan dan matra kota hanya sebatas objek akumulasi modal atau kapital.
“Tapi mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan,” kata Aminullah.
Sumber: Antaranews.com
Leave a Reply