ruangkota

Tag: polusi udara di jakarta

  • Polusi Udara di Jakarta Makin Parah, Transisi ke Kendaraan Listrik Mendesak Dilakukan

    Polusi Udara di Jakarta Makin Parah, Transisi ke Kendaraan Listrik Mendesak Dilakukan

    7cloud.asia – Polusi udara di Jakarta sudah semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa bulan ini tingkat polusi udara di Jakarta sudah masuk kategori tidak sehat.

    Untuk mengatasi tingginya polusi udara di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan peralihan ke kendaraan listrik mendesak dilakukan di Jakarta.

    Hal ini karena mayoritas emisi yang memicu tingginya polusi udara di Jakarta berasal dari asap kendaraan bermotor.

    Baca: Polusi udara di Jakarta makin parah, ini yang dilakukan Pemprov

    Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengamini pernyataan KLHK ini. KPBB menyebut tingginya populasi sepeda motor di Jakarta menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di Jakarta.

    Seperti diketahui saat ini jumlah sepeda motor di Jakarta diperkirakan mencapai 16 juta unit. 

    KPBB juga menyebut teknologi mesin kendaraan yang tidak memenuhi standar kendaraan rendah emisi memperburuk polusi udara di Jakarta.

    Baca: Jakarta masuk kota terpolusi di dunia

    Karena itu KPBB mendukung adanya gerakan masif peralihan ke kendaraan listrik dari kondisi ini yang mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil.

    “Sepertinya habis dari sini (polusi udara di Jakarta, red) kita niat mengonversi sepeda motor ke listrik ataupun membeli kendaraan listrik,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

    Sigit mengatakan, pemakaian bahan bakar fosil menyumbang emisi berskala besar membuat kualitas udara Jakarta menjadi tidak sehat bagi manusia.

    Baca: Memasuki musim kemarau kualitas udara di sejumlah kota memburuk 

    Pernyataan Sigit ini didasarkan pada laporan Bloomberg Philanthopics dan Vital Strategies yang dirilis pada 2020 soal inventarisasi emisi pencemaran atau polusi udara di Jakarta.

    Berdasarkan hasil inventarisasi itu, kata Sigit, bahan bakar yang digunakan di Jakarta adalah gas 50,58 persen, BBM 49 persen, dan batu bara 0,42 persen.

    Jika dilihat berdasarkan sektornya, urutan  persentase penggunaan bahan bakar di Jakarta menurut sektor-sektornya adalah transportasi 44 persen.

    Lalu menyusul secara berurut industri energi 31 persen, industri manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen.

    Baca: Dua alasan beralih ke mobil listrik

    Menurut Sigit, kajian itu menempatkan sulfur dioksida pada posisi pertama dari semua emisi dan sumber polusi udara di Jakarta dengan angka mencapai 61,96 persen dari total 4.254 ton.

    Emisi sulfur dioksida tersebut dihasilkan oleh pembangkit listrik dari industri manufaktur.

    “Kalau polusi lainnya nitrogen oksida (NOx) dan karbon monoksida (CO), PM10, PM2,5, karbon hitam, senyawa organik volatil non-metana (NMVOC) itu sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor,” paparnya.

    Baca: 8 Jenis tanaman ini efektif menyerap polusi udara

     

  • Bukan Kendaraan, Sumber Polusi Udara di Jakarta adalah PLTU Batubara

    Bukan Kendaraan, Sumber Polusi Udara di Jakarta adalah PLTU Batubara

    7cloud.asia – Lembaga independen yang melakukan penelitian soal polusi udara, CREA, menyebutkan pencemaran lintas batas dari Provinsi Banten dan Jawa Barat merupakan kontributor utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    Menurut CREA, kontributor polusi udara di Jakarta dan sekitarnya paling tinggi berasal dari sektor industri energi pembangkit listrik (PLTU batubara) dan manufaktur.

    Hingga saat ini, setidaknya ada 16 PLTU batubara yang berada tak jauh dari Jakarta yang diduga menjadi kontributor polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    Dilansir BBC News Indonesia, jika dipetakan lebih mendetil sebaran PLTU batubara itu 10 di antaranya berlokasi di Banten, sedangkan enam lainnya di Jawa Barat.

    Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan

    Sedangkan industri manufaktur yang tercatat pada tahun 2019, total ada 418 fasilitas ditemukan dalam radius 100 kilometer dari daerah metropolitan Jakarta.

    Dari jumlah itu, 136 di antaranya berada di sektor yang beremisi sangat tinggi seperti semen dan baja, kaca, penyulingan minyak dan gas, PLTU Batubara, logam, petrokimia dan plastik.

    Jika dibedah lebih rinci lagi, sebanyak 86% dari fasilitas beremisi tinggi ini beroperasi di luar batas administrasi Jakarta;

    Di mana 62 fasilitas di Jawa Barat, 56 di Banten, 1 di Jawa Tengah, dan 1 di Sumatera Selatan dalam radius 100 kilometer dari Jakarta.

    Baca: Polusi udara di Jakarta sudah mengkhawatirkan, transisi ke mobil listrik jadi solusi?

    Dengan menggunakan model HYSPLIT atau model komputer untuk menghitung trayektori dan penyebaran polutan, CREA menemukan bahwa selama musim hujan (November sampai Mei) angin dari arah timur laut dan tenggara membawa emisi dari sumber di Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat ke Jakarta.

    Lalu pada musim kemarau (Juni hingga Oktober) lintasan angin dari Jawa Barat membawa sumber emisi ke wilayah timur dan tenggara Jakarta.

    Penelitian CREA juga menemukan sumber pencemar berikutnya berasal dari sektor transportasi, kemudian perumahan serta komersil, dan terakhir domestik seperti pembakaran sampah. Bahkan, kondisi saat ini lebih buruk.

    Baca: Ini yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta atasi polusi udara

    Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta Muhammad Aminullah menyebut, industri manufaktur di kawasan Marunda, Jakarta Utara, yang masih menggunakan batubara untuk bahan bakar energi listriknya.

    LSM lingkungan itu mengklaim abu dari hasil pembakaran batubara tak dikelola dengan baik padahal lokasinya dekat dengan permukiman masyarakat.

    Pada akhir tahun 2022, misalnya, warga Rusunawa Marunda pernah mengeluhkan adanya pencemaran debu batubara yang disebut berasal dari sebuah perusahaan.

    “Harusnya dari perusahaan, kalau masih pakai batubara harus pakai filter untuk menyaring fly ash supaya tidak terbang dan lokasinya harus jauh dari permukiman,” jelas Aminullah kepada BBC News Indonesia, Minggu (13/08/2023).

    Baca: Menuju emisi rendah, IESR rekomendasikan PLTU Batubara segera ditutup

    PLTU Batubara juga serupa, di mana aktivitasnya dilakukan di ruang terbuka, rawan terbawa angin.

    “Harusnya di tempat tertutup dan punya alat penyiram untuk menutupi debu batubara,” imbuh Amimullah.

    Akan tetapi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat nyaris tidak pernah menyentuh persoalan pencemaran udara dari sektor industri energi dan manufaktur.

    Padahal kontribusi cemarnya pada poluis udara di Jakarta dan sekitarnya lebih besar daripada penggunaan transportasi, komersial, dan domestik.

    Aminullah melihat, hal ini karena adanya kepentingan ekonomi dan politik di belakang keputusan dan kebijakan pemerintah terkait polusi udara di Jakarta dan sekitarnya ini. 

    Baca: Dua alasan untuk beralih ke mobil listrik

    Ketika aturan emisi dari industri diperketat, ujar Aminullah, pengusaha pasti yang akan teriak-teriak.

    “Makanya pantauan kami ada kepentingan ekonomi dan politik yang mendegradasi kebijakan untuk kualitas lingkungan.” ujarnya.

    Amirullah menegaskan, jika pemerintah tidak berani tegas untuk memperketat aturan lingkungan ke perusahaan, akhirnya masyarakatlah yang akan menjadi korban.

    Jika pemerintah menganggap polusi udara sebagai masalah serius, maka tak ada solusi selain menekan industri agar menghentikan penggunaan batubara dan menggantinya ke energi ramah lingkungan. 

    Baca: Penutupan PLTU batubara di AS berdampak positif bagi kesehatan warga

    Sumber: BBC News Indonesia

     

  • Transisi ke Kendaraan Listrik Dinilai Bukan Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta

    Transisi ke Kendaraan Listrik Dinilai Bukan Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Menyikapi polusi udara di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil  ke kendaraan listrik sudah mendesak dilakukan 

    Hal ini karena penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan dinilai sebagai penyumbang emisi berskala besar dan jadi sumber polusi udara di Jakarta. 

    KPBB juga menyebut tingginya populasi sepeda motor di Jakarta menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di Jakarta.

    Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan kesehatan

    Teknologi mesin kendaraan yang tidak memenuhi standar kendaraan rendah emisi memperburuk polusi udara di Jakarta. 

    Seperti diketahui saat ini jumlah sepeda motor di Jakarta diperkirakan mencapai 16 juta unit, dan sebagian besar menggunakan bahan bakar dengan angka oktan rendah.
     
    Karena itu KPBB mendukung adanya gerakan masif peralihan ke kendaraan listrik dari kondisi saat ini yang mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil.
     
    Baca: Bukan kendaraan bermotor, ini sumber utama polusi udara di Jakarta

    Namun, sejumlah organisasi dan para pegiat lingkungan punya pendapat berbeda. Hal itu terungkap dalam jumpa pers menyoal kebijakan Pemprov Jakarta mengatasi polusi udara di Jakarta, Minggu (13/8/2023)

    Mereka berpendapat transisi ke mobil listrik tidak akan berpengaruh signifikan dalam mengurangi polusi udara di Jakarta, jika pembangkit listrik masih menggunakan batubara.

    “Ini hanya akan memindahkan sumber polutan dari knalpot kendaraan ke cerobong pembangkit listrik batubara,” ujar Juru Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu.

    Baca: Atasi polusi udara di Jakarta, KLHK sebut transisi ke kendaraan listrik mendesak dilakukan

    Elisa Sutanudjaja, warga yang ikut menggugat pemerintah terkait polusi udara di Jakarta juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. 

    Elisa mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan membebankan penyelesaian masalah polusi udara di Jakarta ini hanya kepada masyarakat.

    Seperti diketahui selain mendorong transisi ke kendaraan listrik, warga juga diajak untuk mulai menggunakan tranportasi publik.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah pada industri yang menghasilkan cemaran? Apa yang sudah dilakukan pemerintah pada produsen kendaraan bermotor itu?” ujar Elisa.

    Baca: Ini langkah yang dilakukan Pemprov atasi polusi udara di Jakarta

    Ia melihat pemerintah belum serius dalam mengambil kebijakan yang mendorong rendah emisi. Contohnya, pemerintah hingga saat ini masih membuka keran untuk penjualan mobil baru.

    “Pun, saat warga diajak naik transportasi umum, pemerintah juga belum sepenuhnya menyediakan transportasi yang murah dan nyaman,” imbuhnya.

    Pandangan serupa diungkapkan Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah. 

    Aminullah juga melihat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta belum menyentuh akar masalah.

    Baca: IQAir sebut kualitas udara di sejumlah kota masuk kategori tak sehat

    Termasuk langkah terbaru yang ditempuh Dinas LHK DKI Jakarta  membentuk satuan tugas untuk merazia kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi.

    Pemerintah seharusnya membatasi jumlah penggunaan kendaraan. Selama kepemilikan kendaraan tidak dibatasi, ujarnya, ya tidak akan berpengaruh besar.

    “Kalau diumpamakan Jakarta ini sudah mengalami obesitas kendaraan. Tapi pemerintah bukannya diet dengan membatasi kendaraan, tapi terus-terusan memperbesar pakaiannya,” ujarnya sebagaimana dikutip BBC News Indonesia.

    Baca: Lokasi CFD di Jakarta selain Sudirman-Thamrin

     

  • Seperti Ini Langkah Pemerintah Atasi Polusi Udara di Jakarta dan Sekitarnya

    Seperti Ini Langkah Pemerintah Atasi Polusi Udara di Jakarta dan Sekitarnya

    7cloud.asia – Menyikapi meburuknya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya, menggelar rapat terbatas  di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi minta jajaran terkait untuk mempersiapkan sejumlah langkah guna mengatasi polusi udara di Jakarta, Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam sepekan terakhir.

    Langkah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya tersebut dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

    “Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta ini,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, usai mengikuti rapat. 

    Baca: Sumber polusi udara di Jakarta berasal dari PLTU Batubara

    Intervensi terhadap polusi udara di Jakarta itu,  kata Siti, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali kerja dari rumah atau work from home (WFH).

    Pada jangka menengah, polusi udara di jakarta dilakukan dengan mengurangi kendaraan dengan bahan bakar fosil. Kita. ujarnya, sudah punya MRT, LRT, kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi.

    “Pada jangka panjang, tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek,” ujar Siti.

    Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan memperketat pelaksanaan uji emisi untuk atasi polusi udara di Jakarta ini.

    Terkait utilitas kendaraan, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.

    Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan

    “Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” kata Budi.

    Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

    “Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain,” kata Budi.

    Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memberlakukan kebijakan WFH bagi para pegawainya.

    “Artinya, work from home itu 50 persen: 50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan, tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home,” kata Heru.

    Baca: Transisi ke kendaraan listrik dinilai tak menyelesaikan akar masalah polusi udara di Jakarta

    Heru menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.

    Heru menegaskan aturan tentang hal itu sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu.

    “Ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya, dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” tandas Heru.

    Baca: KLHK sebut transisi ke kendaraan listrik salah satu solusi polusi udara di Jakarta

    Sebelum rapat, Jokowi mengakui kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk. Menurut Jokowi, salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek adalah “karena musim kemarau”.

    Dia mengatakan terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

    Namun Jokowi mengakui ada faktor penyebab lainnya, yaitu “pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.”

    Presiden kemudian memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.

    Jokowi meminta rekayasa cuaca untuk dilakukan.

    Baca: Sejak Mei, Jakarta dan sekitarnya masuk sebagai kawasan terpolusi di dunia

    “Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

    “Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek,” ujarnya, seperti dilaporkan Detikcom.

    Jokowi lantas meminta agar regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek untuk segera ditetapkan.

    Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau.

    “Dan tentu saja ini memerlukan anggaram, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin.

    Baca: LRT mulai diujicobakan, segini kisaran tarifnya

    “Saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain,” tuturnya.

    Untuk jangka menengah, Jokowi meminta agar kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil segera diterapkan. Jokowi meminta agar warga beralih ke moda transportasi massal.

    “Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrivikasi kendaraan umum dgn bantuan pemerintah,” papar Jokowi.

    Sementara untuk jangka panjang, Jokowi menekankan pentingnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

    Dia meminta pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek untuk dilakukan.

    “Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandas Presiden.

    Sumber: Setkab

  • Dampak Polusi Udara di Jakarta Bagi Pekerja: Sering Jatuh Sakit dan Produktivitas Menurun

    Dampak Polusi Udara di Jakarta Bagi Pekerja: Sering Jatuh Sakit dan Produktivitas Menurun

    7cloud.asia – Ini cerita tentang Widya, seorang pekerja yang sangat merasakan dampak polusi udara di Jakarta

    Saat berbincang dengan 7cloud.asia, pada Minggu (7/9/2025) di Jakarta Widya menyebut, sudah setahun ini dia pindah kerja ke Jakarta setelah sebelumnya tinggal di pinggiran Kota Medan.

    Tingginya polusi udara di Jakarta membuat perempuan yang berkantor di Jatiwaringin, Jakarta Timur ini sering jatuh sakit, tepatnya sakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) sehingga harus sering-sering absen dari tempat kerjanya.

    Tak hanya ISPA, Widya ternyata juga memiliki alergi debu, sehingga buruknya polusi udara Jakarta sangat berdampak karena dia harus sering bekerja di luar ruangan.

    Untuk berobat Widya memanfaatkan layanan BPJS. Namun, untuk itu dia harus antre yang kadang memakan waktu seharian. Sementara jika ke poliklinik swasta, Widya merasa berat karena baik biaya pemeriksaan maupun tebus obatnya relatif mahal.

    “Setahun pindah ke Jakarta, hampir setiap minggu ISPA saya kambuh, sehingga harus bedrest. Kantor memang memberikan izin tetapi saya khawatir ini akan mempengaruhi karier karena kinerja saya menurun,” ujarnya.

    Baca: Dampak polusi udara di Jakarta pada kesehatan fisik dan mental

    Tak hanya soal kinerja, Widya juga mencemaskan biaya besar yang harus dia keluarkan untuk obat-obatan maupun membeli berbagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya.

    Pun demikian dengan kebutuhan alat-alat kebersihan tubuh yang dirasakannya membengkak saat dia harus pindah ke Jakarta.

    “Saya jadi berpikir, uang yang seharusnya dapat saya sisihkan kini habis untuk biaya pengobatan,” ujarnya.

    Apa yang dirasakan Widya ini mungkin jamak dirasakan pekerja lain di Jakarta. Namun demikian, tidak banyak orang yang memperhatikan kondisi ini. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap polusi udara adalah sebuah kondisi yang wajar dihadapi pekerja.

    Padahal, polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik semata, melainkan juga terhadap kesehatan mental yang selanjutnya dapat mempengaruhi produktivitas pekerja.

    Buruknya kualitas udara Jakarta.
    Polusi udara memang masih menjadi masalah serius bagi Jakarta. Aktivis lingkungan menilai polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki fase kronis.

    Dilansir Tempo.co, selama 10 tahun terakhir, kualitas udara Jakarta berada dalam kategori tidak sehat dengan konsentrasi tahunan PM2.5 mencapai 46,1 mikrogram per meter kubik, lebih dari tiga kali lipat batas aman nasional. Kondisi ini dinilai sudah darurat.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara di Jakarta

    “Polusi udara di Jakarta sudah masuk kategori tidak sehat selama sepuluh tahun terakhir, dan ini bukan lagi situasi yang bisa dianggap wajar,” kata Koordinator Aliansi Udara Bersih dan Jaringan Rebut Kembali Langit Biru Amalia S. Bendang dikutip Tempo, Juli 2025.

    Pada bulan Agustus 2025, Jakarta sempat masuk ke dalam kota ketiga paling tercemar udaranya menurut IQAir berdasarkan pengukuran Indeks Kualitas Udara Jakarta yang masuk dalam kategori “tidak sehat bagi kelompok sensitif”.

    Buruknya kualitas udara Jakarta disinyalir berasal dari polusi udara akibat limbah industri, perumahan, transportasi, hingga pembangkit listrik tenaga uap.

    Polusi udara ini menimbulkan berbagai akibat yang berpengaruh atas menurunnya kualitas lingkungan dan kehidupan umat manusia. Mulai dari memperburuk krisis iklim, munculnya kerugian ekonomi, hingga menghambat produktivitas pertanian.

    Sayangnya, hingga hari ini belum terlihat upaya serius untuk menangani polusi udara di Jakarta. Upaya mengatasi polusi udara di Jakarta masih belum menyentuh akar masalahnya.

    Sebetulnya, Pemerintah sudah mendapatkan “teguran” dari warga terkait ketersediaan udara bersih dan upaya melawan polusi udara di Jakarta.

    Baca: Butuh transportasi publik berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Pada tanggal 16 September 2021, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. telah mendorong agar negara, melalui peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aktif memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak atas udara bersih bagi warganya.

    Meski sempat diajukan upaya kasasi, Mahkamah Agung malah menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 2560K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 21 November 2024.

    Artinya, tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Karena, hak untuk mendapatkan udara yang bersih merupakan hak asasi manusia.

    Masyarakat internasional telah mengakui udara bersih sebagai bagian hari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Setiap tanggal 7 September, masyarakat internasional memperingati Hari Udara Bersih untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya udara bersih bagi kesehatan dan lingkungan.

    Baca: Sanksi Tipiring terhadap kendaraan yang langgar ketentuan uji emisi