Seperti Ini Langkah Pemerintah Atasi Polusi Udara di Jakarta dan Sekitarnya

Written by

in

7cloud.asia – Menyikapi meburuknya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya, menggelar rapat terbatas  di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi minta jajaran terkait untuk mempersiapkan sejumlah langkah guna mengatasi polusi udara di Jakarta, Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam sepekan terakhir.

Langkah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya tersebut dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta ini,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, usai mengikuti rapat. 

Baca: Sumber polusi udara di Jakarta berasal dari PLTU Batubara

Intervensi terhadap polusi udara di Jakarta itu,  kata Siti, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Pada jangka menengah, polusi udara di jakarta dilakukan dengan mengurangi kendaraan dengan bahan bakar fosil. Kita. ujarnya, sudah punya MRT, LRT, kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi.

“Pada jangka panjang, tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek,” ujar Siti.

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan memperketat pelaksanaan uji emisi untuk atasi polusi udara di Jakarta ini.

Terkait utilitas kendaraan, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.

Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan

“Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” kata Budi.

Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

“Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain,” kata Budi.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memberlakukan kebijakan WFH bagi para pegawainya.

“Artinya, work from home itu 50 persen: 50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan, tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home,” kata Heru.

Baca: Transisi ke kendaraan listrik dinilai tak menyelesaikan akar masalah polusi udara di Jakarta

Heru menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.

Heru menegaskan aturan tentang hal itu sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu.

“Ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya, dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” tandas Heru.

Baca: KLHK sebut transisi ke kendaraan listrik salah satu solusi polusi udara di Jakarta

Sebelum rapat, Jokowi mengakui kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk. Menurut Jokowi, salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek adalah “karena musim kemarau”.

Dia mengatakan terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Namun Jokowi mengakui ada faktor penyebab lainnya, yaitu “pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.”

Presiden kemudian memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.

Jokowi meminta rekayasa cuaca untuk dilakukan.

Baca: Sejak Mei, Jakarta dan sekitarnya masuk sebagai kawasan terpolusi di dunia

“Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

“Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek,” ujarnya, seperti dilaporkan Detikcom.

Jokowi lantas meminta agar regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek untuk segera ditetapkan.

Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau.

“Dan tentu saja ini memerlukan anggaram, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin.

Baca: LRT mulai diujicobakan, segini kisaran tarifnya

“Saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain,” tuturnya.

Untuk jangka menengah, Jokowi meminta agar kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil segera diterapkan. Jokowi meminta agar warga beralih ke moda transportasi massal.

“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrivikasi kendaraan umum dgn bantuan pemerintah,” papar Jokowi.

Sementara untuk jangka panjang, Jokowi menekankan pentingnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dia meminta pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek untuk dilakukan.

“Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandas Presiden.

Sumber: Setkab

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *