ruangkota

Tag: puan maharani

  • Kemiskinan Jadi Alasan Perdagangan Organ Tubuh, Ini Kata Puan Maharani

    Kemiskinan Jadi Alasan Perdagangan Organ Tubuh, Ini Kata Puan Maharani

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti laporan Kementerian Sosial yang menyebut masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu kasus perdagangan organ tubuh terutama perdagangan ginjal.

    Puan mengaku miris, karena rata-rata korban perdagangan organ tubuh nekat menjual ginjalnya karena masalah ekonomi, termasuk akibat terlilit utang.

    “Beberapa orang mungkin tergoda untuk menjadi pendonor ginjal ilegal karena menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Mereka mungkin merasa terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang dan menganggap pendonoran ginjal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang,” ujar Puan Maharani sebagaimana dikutip Parlementaria.

    Fenomena seperti ini, ujar Puan Maharani sungguh sangat menyedihkan. Negara harus bisa hadir untuk memutus rantai kejahatan perdagangan organ tubuh yang dipicu masalah kemiskinan ini. 

    Ditambahkannya, Pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga semua masyarakat dapat hidup sejahtera.

     

    Baca Juga: Komisi II DPR: Mafia Tanah Tergolong Kejahatan Luar Biasa 

    Puan Maharani mengimbau Pemerintah semakin memprioritaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia agar faktor ekonomi tidak lagi memicu terjadinya aksi-aksi kejahatan.

    “Pastikan kembali program-program pro rakyat tepat sasaran. Sehingga warga yang membutuhkan bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah dan tidak ada lagi yang terpaksa melakukan kejahatan karena kesulitan ekonomi,” sebutnya sebagaimana dikutip Parlementaria.

    DPR, ujar Puan Maharani akan mendukung pula program-program inklusif serta komprehensif agar bantuan dapat terserap optimal kepada masyarakat yang berada di garis kemiskinan. 

    Ia meminta aparat mengusut tuntas praktik perdagangan organ tubuh yang melibatkan sindikat internasional dan meminta Pemerintah mencegah kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.

    “Praktik perdagangan organ tubuh ke luar negeri adalah pelanggaran serius dan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi” kata Puan 

     

    Baca Juga: Pelaku Kekerasan Berlapis pada PRT SK Hanya Dituntut 4 Tahun, Keberpihakan Jaksa Dipertanyakan

    Puan Maharani mengapresiasi pihak Polri yang berhasil membongkar praktik perdagangan organ tubuh, khususnya ginjal, yang melibatkan jaringan internasional.

    Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka, termasuk oknum polisi berinisial M alias D berpangkat Aipda karena ikut terlibat dalam praktik ilegal perdagangan tubuh. 

    Diketahui, Aipda M bukan bagian dari sindikat perdagangan organ tubuh, tetapi ikut membantu tersangka TPPO untuk menghilangkan jejaknya. Aipda M ditangkap karena merintangi penyidikan.

    Polisi juga menangkap seorang oknum pegawai Imigrasi yang bertugas di Bandara Ngurah Rai, Bali, berinisial AH karena menyalahgunakan wewenang. AH menerima sejumlah uang dengan membantu pengurusan keberangkatan para sindikat perdagangan organ tubuh.

    Sementara 9 tersangka lainnya adalah para korban praktik perdagangan organ tubuh yang kemudian direkrut oleh jaringan internasional, untuk kembali mencari mangsa di tanah air.

     

    Baca Juga: Jaminan Layanan Kesehatan Seksual bagi Korban Kekerasan Seksual Masih Sangat Kurang

    Seorang lainnya yang berinisal H merupakan penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Polisi masih memburu pelaku lainnya.

    “Pengungkapan kasus ini meminimalisir jatuhnya korban selanjutnya. Kami juga berharap pihak kepolisian bisa bekerja profesional dalam mengusut oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus perdagangan organ tubuh ini, termasuk oknum dari pihak Imigrasi,” tegas Puan.

    Puan Maharani juga mendorong Polri mencari otak di balik terciptanya sindikat perdagangan organ tubuh itu. Ia meminta Polisi menelusuri kemungkinan adanya pihak berwemang lain yang terlihat dalam kasus perdagangan organ tubuh ke Kamboja.

    “Ini adalah praktik yang besar risikonya. Harus ditelusuri bagaimana para sindikat perdagangan organ tubuh selama ini aman melangsungkan kejahatan mereka. Apalagi sindikat menjaring orang-orang, jadi harus diketahui upaya dan pihak mana-mana saja yang dapat meloloskan keberangkatan hingga transaksi mereka,” ungkapnya.

    Baca Juga: Anak Penyandang Disabiltas jadi Korban Kekerasan Seksual di Jakbar, Bagaimana Tanggung Jawab Lingkungan?

    Berdasarkan informasi, saat ini ada 122 WNI yang terdata telah melakukan transplantasi ginjal di Kamboja melalui sindikat. Transaksi perdagangan ginjal terjadi di rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Kamboja.

    Puan Maharani meminta Pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan Kamboja dan negara-negara lain yang terindikasi juga menjadi lokasi praktik perdagangan organ tubuh. Sehingga, pengusutan kasus ini akan berjalan tuntas.

    “Kerja sama internasional dengan negara-negara terkait sangat penting. Berbagi informasi dan kerja sama dengan agen penegak hukum dari negara lain juga dapat membantu mengungkap sindikat perdagangan organ secara lebih efektif,” terang Puan.

    Lemahnya edukasi tentang bahaya praktik perdagangan organ tubuh di Indonesia dinilai telah dimanfaatkan oleh sindikat internasional karena korban diiming-imingi uang.

    Baca Juga: Perempuan dengan Down Syndrome Rentan Alami Kekerasan Tapi Sering Diabaikan

    Menurut Puan Maharani, Pemerintah harus menggalakkan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya dari kejahatan TPPO ini.

    “Perlu ada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi dari perdagangan organ tubuh. Pendidikan tentang kesehatan dan etika moral harus ditingkatkan untuk mencegah orang terjebak dalam praktik ilegal seperti ini,” ungkap mantan Menko PMK itu.

    Dia melanjutkan, pihak kepolisian harus berani mengambil langkah tegas terhadap jaringan perdagangan organ. Ia menegaskan, selain pengusutan tuntas kasus perdagangan organ tubuh, tindakan pencegahan juga penting dilakukan.

    “Upaya ini harus dilakukan dengan tegas dan profesional untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam perdagangan organ ilegal dihadapkan pada hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan,” sebut Puan Maharani.

    Baca Juga: Mencari Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan di Indonesia

     

  • Puan Maharani Bertemu Kaesang Pangarep, Ini yang Dibahas

    Puan Maharani Bertemu Kaesang Pangarep, Ini yang Dibahas

    7cloud.asia – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Kamis (5/10/2023) bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

    Pertemuan Puan Maharani dan Kaesang Pangarep berlangsung di sebuah tempat makan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis mulai pukul 13.40 WIB. 

    Puan Maharani yang siang itu mengenakan baju hitam, datang bersama anak pertamanya menggunakan mobil SUV warna hitam. Sementara, Kaesang Pangarep telah datang sekitar 20 menit sebelumnya mengenakan baju abu-abu bergaris.

    Kaesang Pangarep didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.

    Baca: Kaesang Pangarep terpilih jaid Ketua Umum PSI

    Saat bertemu, keduanya saling bersalaman dan menyapa awak media. Mereka lantas memasuki tempat makan tanpa memberikan keterangan apa pun.

    Pertemuan Puan Maharani dengan Kaesang Pangarep berlangsung selama sekitar satu jam. Usai pertemuan, Puan mengatakan pertemuan yang berlangsung informal.

    Keduanya sepakat agar Pemilu 2024 berlangsung damai, kondusif dan tetap fun tanpa ada gesekan berarti. 

    Dalam kesempatan itu, baik Puan Maharani maupun Kaesang Pangarep terlihat sangat akrab. Bahkan Puan memanggil Kaesang dengan dek ketua umum.

    Baca: PSI cabut dukungan ini tanggapan PDIP

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama politik antara PDI Perjuangan dan PSI.

    Said Abdullah berharap pertemuan tersebut dapat membulatkan tekad dukungan PSI kepada bakal calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

    Ia mengatakan bahwa PSI pernah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo yang sudah resmi didukung PDIP.

    Bahkan, PSI termasuk partai yang pertama kali menyatakan dukungannya kepada Ganjar, berdasarkan rembug rakyat yang mereka helat pada 2022 lalu.

    Namun, dukungan PSI itu belum pernah disampaikan secara formal kepada PDI Perjuangan.

    Baca: Survei SMRC ungkap Ganjar Pranowo masih unggul

    Namun, belakangan PSI dalam Kopdarnas yang dihelat pada September 2023 menyatakan mencabut dukungan tersebut.

    Meskipun begitu, Said menyatakan bahwa PDI Perjuangan tetap menghormati sikap politik PSI karena setiap partai memiliki otonomi masing-masing dalam bersikap.

     

     

  • Tak Hadir di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV, Ternyata Ini yang Dilakukan Puan Maharani di Paris

    Tak Hadir di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV, Ternyata Ini yang Dilakukan Puan Maharani di Paris

    7cloud.asia – Ketidakhadiran Ketua DPR yang juga ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024) menjadi sorotan.

    Pasalnya, absennya Puan Maharani ini terjadi saat wacana penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPR, termasuk PDI Perjuangan.

    Ketidakhadiran Puan Maharani pun berbuntut pada muncul anggapan ada penggembosan terhadap usulan penggunaan hak angket di jajaran Fraksi PDI Perjuangan. 

    Usut punya usut, Puan Maharani ternyata sedang melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers’ Summit 2024

    Kegiatan ini berlangsung di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia.

    Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Puan Maharani selama kunjungannya ke Prancis pekan ini.

    Baca: Interupsi soal hak angket warnai rapat paripurna pembukaan masa sidang IV DPR

    Sebelum menghadiri Women Speakers’ Summit 2024, Puan akan melakukan bilateral meeting dengan Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet.

    Pertemuan Puan dengan Yaël Braun-Pivet diselenggarakan hari ini, Selasa (5/3/2024) di kantor Majelis Nasional Prancis yang berada di Paris.

    “Hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif  lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of French dapat mendorong semakin eratnya kerja sama kedua negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dikutip Parlementaria.

    Pertemuan ini akan digelar selama dua hari yakni pada 6-7 Maret 2024. Forum ini merupakan wadah bagi ketua-ketua parlemen perempuan anggota IPU yang digelar untuk menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak perempuan.

    Puan pun menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Nasional Prancis yang telah menyelenggarakan KTT Ketua Parlemen perempuan tersebut.

    “Selamat kepada Majelis Nasional Prancis atas inisiatif mengadakan Women Speakers’ Summit 2024. Saya merasa terhormat bisa hadir di forum yang penting ini,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR  itu.

    Baca: DPD resmi bentuk Pansus untuk selidiki kecurangan di Pemilu 2024

    Dipimpin Ketua Majelis Nasional Prancis Yaël Braun-Pivet, rangkaian Women Speakers’ Summit 2024 diawali acara konferensi dengan beberapa wanita yang menginspirasi pada Rabu (6/3). Acara digelar di Hotel de Lassay, Paris.

    Forum tersebut akan diisi oleh Oleksandra Metviichuk, pemenang Nobel Perdamaian 2022 dari Ukraina dan Nancy Pelosi, anggota dan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) periode 2007-2011 & 2019-2023.

    Kemudian Women Speakers’ Summit 2024 secara resmi akan dibuka pada Kamis (7/3) pagi oleh Ketua Majelis Nasional Prancis Yaël Braun-Pivet. KTT diselenggarakan di Palais Bourbon yang merupakan gedung DPR Prancis.

    Pada KTT ini, para ketua parlemen perempuan dunia akan saling bertukar gagasan dan pengalaman sesuai dengan agenda nasional dan internasional masing-masing negara.

    Mereka juga akan menggunakan KTT sebagai salah satu upaya memperkuat diplomasi parlemen.

    “Melalui forum ini, para pemimpin parlemen perempuan bisa memperkuat komitmen, bertukar pengalaman, sekaligus menggalang kekuatan bersama untuk pemberdayaan perempuan,” ujar Puan.

    Baca: Unjukrasa dukung hak angket agar tak masuk angin

    Menurut mantan Menko PMK itu, pembahasan tentang isu perempuan dangat penting di saat dunia sedang mengalami berbagai krisis. Oleh karenanya, Puan sangat mendukung penyelenggaraan Women Speakers’ Summit 2024.

    “Sesama pemimpin perempuan harus memperkuat kerja sama untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik di tingkat global maupun di negara masing-masing,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

    KTT ini akan membahas sejumlah isu perempuan yang dibagi menjadi dua agenda forum diskusi. Forum pertama bertemakan ‘Pendidikan dalam kesetaraan, Kesehatan dan Perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan’.

    Sementara forum kedua mmbahas tentang kesetaraan gender, paritas dan pemberdayaan dalam politik, teladan perempuan.

    Puan pun diagendakan akan turut menyampaikan pernyataan pada dua forum diskusi itu. Selain agenda resmi, Women Speakers’ Summit 2024 akan berisikan beberapa side event yang dihelat oleh Majelis Nasional Prancis.

    Mulai dari jamuan sarapan, makan siang, dan makan malam, tour building Gedung DPR Prancis, hingga peresmian pameran foto-lukisan yang didedikasikan untuk hak politik perempuan.

    Puan juga direncanakan akan berkunjung ke Wisma KBRI Prancis di Paris pada Jumat (8/3). Kunker Puan di Paris didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri.

  • Bertemu Ketua Majelis Nasional Prancis, Puan Maharani Singgung Upah Pekerja Perempuan yang Lebih Rendah

    Bertemu Ketua Majelis Nasional Prancis, Puan Maharani Singgung Upah Pekerja Perempuan yang Lebih Rendah

    7cloud.asia– Dalam lawatannya ke Paris Prancis, Ketua DPR Puan Maharani bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet.

    Pertemuan bilateral ini dilakukan Puan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers’ Summit 2024 yang diselenggarakan di Prancis.

    Pertemuan Puan Maharani dengan Madame Yaël Braun-Pivet berlangsung di Palais Bourbon, gedung parlemen Prancis yang berada di Paris, Selasa (5/3/2024).

    Dalam pembicaraan dua arah ini Puan Maharani mempertanyakan, mengapa ada perbedaan gaji bagi perempuan dan laki-laki di Prancis.

    Yaël Braun-Pivet mengakui tentang hal tersebut dan menjelaskan perbedaan gaji perempuan 25 persen lebih sedikit dibanding bagi pekerja laki-laki.

    “Namun hal ini karena durasi kerja dari pemberi kerja yang lebih sedikit bagi perempuan dibanding laki-laki. Dengan masa kerja sama, perbedaannya 15 persen. Untuk posisi pekerja penuh waktu, ada perbedaan sekitar 4 persen,” paparnya.

    Baca: Macan itu bernama Luluk Hamidah

    Yaël Braun-Pivet juga mengakui masih kurangnya akses perempuan di Prancis untuk menduduki jabatan-jabatan penting.

    “Secara prinsip memang sudah ada kesamaan hak antara laki-laki dan Perempuan, namun untuk kesempatan yang riil masih perlu waktu,” aku Yaël Braun-Pivet.

    Puan mengatakan, perjuangan untuk adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan masih belum selesai sehingga perlu untuk terus diperjuangkan.

    Setali tiga uang, Yaël Braun-Pivet sependapat dan menyatakan Indonesia sangat berperan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di ASEAN.

    “Indonesia aktif membahas isu perempuan di AIPA 2023, di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Indonesia juga aktif pada isu perempuan di Afghanistan dan di tingkat global, Indonesia berperan untuk mendorong hal ini,” kata Pivet.

    Baca: Di Hari Perempuan Internasional aktivis geruduk Istana desak Jokowi diadili karena telah merusak demokrasi

    Dalam kesempatan itu, Puan mengundang Ketua Majelis Nasional Prancis untuk hadir dalam agenda Parliamentary Meeting pada the World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar di Bali pada 19-21 Mei mendatang.

    WWF merupakan pertemuan utama parlemen di tingkat global yang membahas isu air dan sanitasi, terutama dalam menghadapi kelangkaan pasokan air bersih. 

    “Parlemen harus berkontribusi mengatasi isu pasokan air bersih dan sanitasi, dan dalam mencapai targer SDG 6. Saya ingin mengundang ibu Presiden Majelis Nasional Perancis untuk menghadiri acara tersebut,” ujarnya

    Pada pertemuan tersebut Puan juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya Women Speakers’ Summit 2024 yang merupakan inisiatif dari Parlemen Prancis.

    “Selamat Siang, bonjour, terima kasih atas kesempatan pertemuan pada siang hari ini. Saya juga ingin sampaikan ucapan selamat kepada Majelis Nasional Prancis atas inisiatif mengadakan Women Speakers’ Summit 2024,” kata Puan dalam kesempatan tersebut.

    Baca: Membaca pemikiran Kartini lewat surat-suratnya

    Menurut Puan, KTT Ketua Parlemen perempuan yang membahas tentang isu-isu perempuan tersebut sangat penting di saat dunia tengah mengalami berbagai krisis.

    Dengan berbagai pengalaman dan gagasan, para pimpinan parlemen perempuan dapat memperkuat kerja sama dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

    “Sebagai sesama pemimpin perempuan, kita harus mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.Kita merasakan tidak mudah untuk menjadi pemimpin di dunia politik,” tutur Puan.

    Ditambahkannya,  Puan, Women Speakers’ Summit dapat mempercepat pencapaian tujuan sesuai target SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

    Sumber: dpr.go.id

  • Hadir di Women Speakers’ Summit 2024, Puan Maharani Ajak Parlemen Perempuan Dunia Advokasi Hak Perempuan

    Hadir di Women Speakers’ Summit 2024, Puan Maharani Ajak Parlemen Perempuan Dunia Advokasi Hak Perempuan

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti tentang berbagai konflik di belahan dunia, di mana perempuan menjadi pihak paling terdampak.

    Hal ini diungkapkan Puan Maharani saat menghadiri diskusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers‘ Summit 2024 yang diselenggarakan di Prancis. 

    Ia khawatir konflik telah menjadi new normal. Padahal dalam situasi konflik, perempuan merupakan pihak yang paling terdampak.

    Perempuan tidak hanya menjadi korban perang tapi juga berada dalam situasi paling rentan.

     “Remaja perempuan mengalami learning–loss akibat rusaknya sekolah-sekolah dan terhentinya kegiatan belajar, seperti di Gaza dan Ukraina,” ujar Puan seperti dikutip Parlementaria pada Jumat (8/3/2024).

    Baca: Hari Perempuan Internasional tuntut Jokowi diadili 

    Terbatasnya pendidikan formal, ujar Puan Maharani, juga terjadi diberbagai wilayah yang mengalami konflik internal seperti di Myanmar, dan Sudan

    Puan Maharani juga menyebut perempuan seringkali menjadi objek perdagangan manusia dan korban kekerasan akibat konflik.

    Menurutnya, dalam kondisi konflik, hak-hak perempuan terhadap kesehatan juga semakin terabaikan.

    “Untuk mengatasi hal ini, kita sebagai pemimpin perempuan harus mengambil tindakan konkret. Sebagai ketua parlemen perempuan, kita harus berkontribusi dalam upaya mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian,” ucap Puan.

    Baca: Hari perempuan internasional diperingati setiap tahun, tapi masalah perempuan tak kunjung rampung 

    Untuk itu, Ia mendorong agar anggota parlemen perempuan di seluruh dunia mengembangkan budaya damai dan toleransi.

    Puan juga menyuarakan pentingnya penolakan terhadap cara-cara kekerasan dalam penyelesaian perbedaan.

    “Parlemen harus berkontribusi menjamin terpenuhinya hak perempuan terhadap pendidikan, mendapat akses terhadap kesehatan, dan menolak berbagai kekerasan kepada perempuan,” tegasnya.

    Kepada forum, Puan juga menyatakan pentingnya negara memberikan akses penuh terhadap kesehatan dan pendidikan bagi perempuan. Hal itu dinilai menjadi kunci agar negara menjadi lebih sejahtera.

    Baca: Sulitnya perempuan masuk parlemen

    Ia menegsakan, berkembang dan majunya suatu negara juga tergantung kemajuan para perempuan.

    Karena itu, Puan Maharani mengajak para ketua parlemen yang hadir hari ini untuk bekerja bersama mendorong kemajuan perempuan di negara kita masing-masing.

    ”Dengan demikian, kita membantu para perempuan mencapai cita-citanya, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya. 

  • Puan Maharani Didapuk Menjadi Duta IPU untuk Promosi Kepemimpinan Perempuan di Parlemen

    Puan Maharani Didapuk Menjadi Duta IPU untuk Promosi Kepemimpinan Perempuan di Parlemen

    7cloud.asia –  Ketua DPR Puan Maharani diminta Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Tulia Ackson menjadi IPU Ambassador for promotion of women leadership (in parliament) atau Duta IPU untuk promosi kepemimpinan perempuan di parlemen.

    Permintaan itu disampaikan di sela bilateral meeting antara Puan dan Tulia Ackson di sela-sela The 148th IPU Assembly yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sabtu (23/3/2024).

    Saat bertemu Presiden IPU, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Wakil Tetap di Jenewa Duta Besar Febrian Ruddyard.

    Dalam pertemuan itu, Tulia Ackson yang merupakan perempuan ketiga pemimpin IPU mengaku terkesan dengan kepemimpinan Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR.

    Oleh karenanya, ia meminta Puan untuk menjadi IPU Ambassador for promotion of women leadership (in parliament).

    “Sebagai tugas, IPU meminta Ibu Ketua (Puan) mewakili IPU untuk berkunjung ke negara-negara dengan tingkat kepemimpinan politik perempuan yang masih rendah,” kata Tulia Ackson dikutip Parlementaria.

    Baca: Puan Maharani ajak parlemen dunia advokasi hak-hak perempuan

    “Hal itu dilakukan sebagai kampanye peningkatan kesadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan keputusan,” lanjutnya.

    Puan pun berterima kasih atas penunjukan dari IPU tersebut. Ia menyatakan siap mengemban tugas dengan baik demi mencapai tujuan peningkatan kepempimpinan politik perempuan di dunia.  

    Sebaliknya, Puan menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Tulia Ackson sebagai Presiden IPU yang ke-31 pada IPU Assembly ke-147 di Angola, Oktober 2023 lalu. 

    “Keberhasilan ini mencerminkan pencapaian luar biasa, di mana ibu menjadi perempuan ketiga yang memimpin IPU, sekaligus perempuan pertama mewakili kawasan Afrika yang mengemban amanah ini,” ujar Puan.

    “Hal ini juga menandai langkah signifikan peran perempuan dalam diplomasi parlemen dan kepemimpinan global,” lanjut Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 itu.

    Baca: Masalah perempuan diangkat di Hari Perempuan Internasional

    Puan meyakini, kepemimpinan IPU di bawah Tulia Ackson akan membuat IPU menjadi semakin lebih efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan visi Tulia Ackson.

    Ia juga mengapresiasi komitmen Tulia Ackson yang mendorong kerja sama internasional serta dalam mempromosikan perdamaian dan nilai-nilai demokrasi.

    “Sebagai sesama pemimpin perempuan, tentu kita dapat bekerja sama untuk memperkuat pembahasan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global,” ungkap Puan.

    Puan berharap para pemimpin parlemen perempuan bisa memperkuat komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Puan memastikan DPR siap mendukung isu tersebut.

    “Mewakili Indonesia, saya siap mendukung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan mulia itu,” tegasnya.

    Baca: Perempuan Indonesia masih temui kesulitan untuk bisa terpilih jadi aleg

    Puan menghadiri Forum of Women Parliamentarians yang merupakan konferensi anggota parlemen perempuan IPU. Acara digelar di lokasi yang sama.

    Forum of Women Parliamentarians dihadiri oleh 145 delegasi parlemen berbagai negara. Ada 55 ketua parlemen yang turut menjadi peserta konferensi dari 180 negara anggota IPU.

    Pada forum ini, Puan menyoroti mengenai perkembangan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di mana seiring dengan kemajuan teknologi digital, perempuan dan anak perempuan mungkin tertinggal dalam bidang tersebut.

    Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI), ujar Puan, tidak hanya memberikan peluang besar bagi kemajuan manusia tetapi juga membawa tantangan yang sangat besar.

    Baca: Pemiskinan perempuan masih terus terjadi

    “Dalam hal ini, saya percaya bahwa AI harus diatur secara komprehensif,” kata Puan saat berbicara di forum.

    Puan menyatakan, perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang paling terkena dampak dan paling rentan selama konflik dan perang meskipun ada upaya global untuk pemberdayaan dan kesetaraan perempuan. Hal ini seperti terlihat di Gaza dan Ukraina.

    Sebanyak 67 persen dari korban konflik yang terjadi di Gaza baru-baru ini diketahui merupakan perempuan dan anak-anak. Mereka diserang secara brutal, dibunuh, dan menjadi sasaran pasukan Israel.

    “Ini merupakan peringatan yang menyakitkan bagi komunitas global untuk berinvestasi lebih banyak pada agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan,” terang Puan.

     

     

  • Buka Sidang Bersama DPR dan DPD: Puan Maharani Singgung Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kekuasaan dan Etika Politik

    Buka Sidang Bersama DPR dan DPD: Puan Maharani Singgung Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kekuasaan dan Etika Politik

    7cloud.asia – DPR RI dan DPD RI menggelar Sidang Bersama pada Jumat (16/8/2024) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam sambutannya, Ketua DPR Puan Maharani, yang juga memimpin sidang tersebut, menyoroti pentingnya proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai bahan autokritik atau koreksi diri bagi bangsa Indonesia.

    Puan Maharani menegaskan bahwa Pemilu 2024, yang telah dilaksanakan pada awal tahun ini, merupakan agenda nasional yang sangat penting dan strategis.

    Hasil dari Pemilu ini akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan, mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di berbagai tingkat pemerintahan.

    “Pada awal tahun ini, kita bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Puan dalam pidatonya.

    Puan menekankan perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tidak berisikan kepentingan diri sendiri dan kelompok.

    Puan juga menekankan tentang hakekat demokrasi untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara dalam memberikan rakyatnya hidup sejahtera sesuai harkat dan martabatnya.

    “Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat,” ujar Puan.

    Ia pun mengingatkan bahwa Konstitusi telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

    “Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” sambung Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

    Puan menyatakan keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

    Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung demokratis yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

    “Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,” terang Puan.

    Oleh karena itu, politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.

    “Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,” tandasnya.

    Puan kemudian menyinggung soal prinsip demokrasi yang disampaikan pendiri negara Indonesia sekaligus Presiden pertama RI Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 bahwa demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang memberi hidup, dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

    Puan lalu mengutip Bung Karno yang menyatakan bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan.

    “Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, One for All,” ucapnya.

    Puan lalu mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik.

    Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.

    “Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,” jelas Puan.

    “Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

    Di sisi lain, Puan menyatakan demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan sebagainya.

    Tujuannya agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.

    Puan memahami untuk mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, karena itu jalan yang sulit dilalui.

    “Mungkin saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia, tujuan sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tegasnya.

  • Kembali Terpilih Menjadi Ketua DPR Periode 2024-2029, Ini Janji Puan Maharani

    Kembali Terpilih Menjadi Ketua DPR Periode 2024-2029, Ini Janji Puan Maharani

    7cloud.asia – Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. Ini merupakan kali kedua Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR.

    Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 telah disetujui secara bulat oleh seluruh anggota dewan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I uTahun Sidang 2024-2025 Selasa (1/10/2024).

    Dalam Rapat Paripurna ini juga dipilih pimpinan DPR periode 2024-2029. Adapun pemilihan pimpinan DPR ditetapkan berdasarkan Pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

    Lewat aturan ini, mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dilakukan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

    Bersama Puan Maharani, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), pimpinan DPR ada empat Wakil Ketua DPR periode 2024-2029, yaitu Adies Kadir (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Saan Mustofa (Fraksi Partai NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi PKB).

    “Setelah rakyat memilih wakil-wakilnya, selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR, dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera,” tutur Puan dalam pidatonya usai dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029.

    Politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan bahwa amanah yang dia peroleh ini merupakan tugas dan tanggung jawab untuk dapat menjalankan amanat rakyat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

    Sebab itu, ia akan berusaha menyelesaikan sejumlah tantangan untuk membangun Indonesia seperti isu struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, dan kemiskinan.

    Tidak hanya itu saja, ia menyebutkan Indonesia juga akan menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global, hingga perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan.

    DPR melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya, imbuhnya, harus melakukan intervensi melalui kebijakan negara terkait politik hukum, politik anggaran dan politik pembangunan.

    DPR pun memiliki tugas dalam hal fungsi pengawasan atas kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan UU. Menurut Puan, tugas ini akan diarahkan demi menjamin peningkatan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat.

    “(Agar) semua urusan rakyat menjadi mudah (seperti) kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya sehingga hidup rakyat semakin sejahtera,” urainya.

    Sementara untuk agenda diplomasi Parlemen DPR, Puan mengatakan tugas itu akan diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. DPR disebut akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral.

    “Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh anggota DPR RI melalui kegiatan Grup Kerjasama Bilateral antar Parlemen,” tutur Puan.

    Adapun agenda dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen tersebut, menurut Puan, secara lebih rinci akan ditetapkan kemudian oleh setiap Komisi dan Badan AKD DPR setelah seluruh Komisi dan Badan AKD DPR terbentuk.

    “Dan tentu saja agenda-agenda kerja AKD DPR RI juga menunggu terbentuknya Pemerintahan dan Kabinet yang baru,” terangnya.

    Tidak hanya itu saja, Puan mengingatkan anggota DPR agar dalam kerja-kerjanya harus mengutamakan kerja bersama, dan gotong royong. Sebab seorang anggota DPR tidak mungkin bekerja sendiri.

    “Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan Anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan peran diplomasi,” kata Puan.

    Terakhir, dirinya menekankan bahwa mekanisme kerja di setiap AKD DPR adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan.

    “Oleh karena itulah, di setiap Alat Kelengkapan Dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar poksi-poksi antar pimpinan dan anggota, dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan rakyat dan negara,” pesannya.

  • Fasilitas Daycare Berkualitas Harus Jadi Standar Minimum Perusahaan di Indonesia

    Fasilitas Daycare Berkualitas Harus Jadi Standar Minimum Perusahaan di Indonesia

    7cloud.asia – Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan bahwa fasilitas daycare berkualitas di tempat kerja harus menjadi bagian dari standar minimum perusahaan di Indonesia.

    Menurut Puan Maharani, hal ini menjadi penting agar orangtua bisa bekerja dengan nyaman tanpa khawatir tentang keamanan anak, menyusul belakangan banyak terjadi kasus kekerasan di daycare.

    “Kita tidak hanya bicara soal solusi praktis, tetapi juga bagaimana Negara hadir untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung perempuan dan tumbuh kembang anak lewat daycare,” sebutnya.

    “Karena anak-anak ini adalah aset bangsa yang akan memimpin Indonesia ke depan, sehingga semua elemen Negara harus bisa memastikan anak-anak memiliki tumbuh kembang yang baik,” tambah Puan.

    Untuk itu, Puan meminta Pemerintah segera mengeluarkan program-program beserta aturan turunan dalam implementasi UU KIA, termasuk dalam hal kewajiban penyediaan fasilitas daycare di lingkungan kerja.

    Baca: Daycare diamanatkan di UU KIA

    “Kita mendorong Pemerintah untuk mempercepat implementasi dan pengawasan kebijakan mengenai daycare ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Ditambahkan Puan, fasilitas daycare di lingkungan perkantoran akan sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak.

    Lokasi yang berdekatan dengan orangtua akan menambah rasa aman bagi anak, di mana hal tersebut menjadi salah satu faktor penunjang proses tumbuh kembang anak, khususnya bagi balita.

    “Tapi perlu dipastikan bahwa daycare yang disediakan harus berkualitas. Bukan hanya dari segi tempat dan layanannya saja, tapi juga para fasilitator yang mendampingi anak selama orangtua bekerja,” ucap Puan.

    Baca: Kiat memilih daycare yang aman untuk anak

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) mengamanatkan tempat bekerja memang memiliki kewajiban menyediakan daycare.

    Adapun aturan penyediaan daycare di perkantoran, baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintahan, tertuang dalam Pasal 30 Ayat (3) UU KIA yang mengatur tentang kewajiban penyediaan sarana dan prasarana bagi ibu hamil dan melahirkan.

    Dalam pasal itu disebutkan terdapat sejumlah fasilitas, akomodasi layak, sarana, dan prasarana yang mesti disediakan tempat kerja bagi ibu hamil dan selepas melahirkan yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak (daycare).

    Menurut Puan, aturan tentang fasilitas daycare merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan bekerja. Dengan begitu, perempuan bekerja tetap bisa produktif sekaligus berperan dalam menjaga anak.

  • Soroti Kasus MinyaKita, DPR Minta Pengawasan Ditingkatkan Agar Rakyat Tak Dirugikan

    Soroti Kasus MinyaKita, DPR Minta Pengawasan Ditingkatkan Agar Rakyat Tak Dirugikan

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, rentetan kasus pemalsuan MinyaKita menunjukkan bahwa selama ini ada celah dari sisi pengawasan yang bisa dipergunakan oknum tak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.

    “Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (14/3/2025).

    MinyaKita adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

    “Jika produk ini dimanipulasi, maka dampaknya sangat merugikan rakyat, baik dari segi kualitas maupun harga,” lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga peredaran MinyaKita palsu di pasaran, lanjut Puan, terjadi karena kurangnya pengawasan.

    “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” tutur cucu proklamator itu.

    “Jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” imbuhnya.

    Puan pun meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita.

    Baca: Masih awal tahun APBN sudah defisit

    Ia ingin keadilan bagi kebutuhan masyarakat dijunjung tinggi dan mendorong penegak hukum untuk mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

    “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” papar Puan.

    Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka terkait ketidaksesuaian takaran MinyaKita dengan label yang ada di kemasan.

    Modus licik pabrik produksi minyak goreng MinyaKita itu adalah menyunat isi kemasan 1 liter menjadi 750-800 mililiter.

    Tak hanya itu, pihak kepolisian juga telah membongkar tempat produksi MinyaKita palsu yang beromzet ratusan juta per bulan di Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku inisial TRM ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

    Modus pelaku dengan mengemas ulang diduga minyak curah. Pelaku mendapatkan minyak curah dari berbagai daerah mulai dari Tangerang hingga Cakung.

    Kemudian pelaku bersama lima pekerja lainnya melakukan pengemasan ulang dengan melabelkan MinyaKita, dan hanya diisi 750 mililiter, bukan satu liter.

    Praktik serupa juga terjadi Depok, Jawa Barat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyelewengan minyak goreng bersubsidi MinyaKita di sebuah pabrik di Depok, Jawa Barat.

    Baca: Serikat Pekerja Transportasi minta bonus Hari Raya diberikan kepada semua driver

    Isi MinyaKita disunat dengan modus mengemas ulang minyak ke dalam kemasan yang tak sesuai takaran di label. Polisi menetapkan AWI, pemilik pabrik MinyaKita di Depok sebagai tersangka.

    Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, dia meminta Komisi IX DPR yang bermitra dengan BPOM agar ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi secara berkala. Peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan akan berdampak kepada kesehatan masyarakat.

    “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya. Dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” sebut Puan.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan. Dengan begitu, kata Puan, setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.

    “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” terang mantan Menko PMK itu.

    “Hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan juga harus dipastikan agar memberikan efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan,” sambung Puan.