7cloud.asia – Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan bahwa fasilitas daycare berkualitas di tempat kerja harus menjadi bagian dari standar minimum perusahaan di Indonesia.
Menurut Puan Maharani, hal ini menjadi penting agar orangtua bisa bekerja dengan nyaman tanpa khawatir tentang keamanan anak, menyusul belakangan banyak terjadi kasus kekerasan di daycare.
“Kita tidak hanya bicara soal solusi praktis, tetapi juga bagaimana Negara hadir untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung perempuan dan tumbuh kembang anak lewat daycare,” sebutnya.
“Karena anak-anak ini adalah aset bangsa yang akan memimpin Indonesia ke depan, sehingga semua elemen Negara harus bisa memastikan anak-anak memiliki tumbuh kembang yang baik,” tambah Puan.
Untuk itu, Puan meminta Pemerintah segera mengeluarkan program-program beserta aturan turunan dalam implementasi UU KIA, termasuk dalam hal kewajiban penyediaan fasilitas daycare di lingkungan kerja.
Baca: Daycare diamanatkan di UU KIA
“Kita mendorong Pemerintah untuk mempercepat implementasi dan pengawasan kebijakan mengenai daycare ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkan Puan, fasilitas daycare di lingkungan perkantoran akan sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak.
Lokasi yang berdekatan dengan orangtua akan menambah rasa aman bagi anak, di mana hal tersebut menjadi salah satu faktor penunjang proses tumbuh kembang anak, khususnya bagi balita.
“Tapi perlu dipastikan bahwa daycare yang disediakan harus berkualitas. Bukan hanya dari segi tempat dan layanannya saja, tapi juga para fasilitator yang mendampingi anak selama orangtua bekerja,” ucap Puan.
Baca: Kiat memilih daycare yang aman untuk anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) mengamanatkan tempat bekerja memang memiliki kewajiban menyediakan daycare.
Adapun aturan penyediaan daycare di perkantoran, baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintahan, tertuang dalam Pasal 30 Ayat (3) UU KIA yang mengatur tentang kewajiban penyediaan sarana dan prasarana bagi ibu hamil dan melahirkan.
Dalam pasal itu disebutkan terdapat sejumlah fasilitas, akomodasi layak, sarana, dan prasarana yang mesti disediakan tempat kerja bagi ibu hamil dan selepas melahirkan yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak (daycare).
Menurut Puan, aturan tentang fasilitas daycare merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan bekerja. Dengan begitu, perempuan bekerja tetap bisa produktif sekaligus berperan dalam menjaga anak.
Leave a Reply