ruangkota

Tag: rehabilitasi

  • Banyak Hutan Rusak, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat untuk Rehabilitasi

    Banyak Hutan Rusak, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat untuk Rehabilitasi

    7cloud.asia – Banyak kondisi hutan di Indonesia yang rusak akibat ulah manusia. Karena itu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merehabilitasi hutan.

    Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Yanto Santosa menjelaskan rehabilitasi yang dilakukan dengan menanam tanaman yang secara ekologis bagus, sekaligus menguntungkan secara ekonomi.

    “Saya menyarankan agar hutan-hutan yang rusak dikavling-kavling, jadikan sebagai lahan usaha masyarakat sekitarnya,” jelas Yanto seperti dikutip Antaranews, Rabu (15/11/2023).

    Menurutnya kawasan hutan tetap boleh ditanami dengan sawit seluas 60-70 persen dari luas lahan. Lahan yang tersisa dapat ditanami dengan pohon yang asri dan unggulan setempat.

    “Contohnya di Sulawesi pohon kayu hitam, pohon meranti di Kalimantan, dan lain sebagainya,” katanya.

    baca: brin pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

    Namun, lanjut Yanto, penanaman sawit tetap harus dicampur dengan tanaman hutan lainnya, sehingga tidak terjadi monokultur.

    Selain itu, campuran dengan tanaman hutan lainnya juga bertujuan untuk melestarikan tanaman-tanaman unggulan atau tanaman-tanaman asri setempat.

    Sehingga akan terbentuk wanatani atau agroforestry. “Artinya, selain tanaman kayu, ada hasil yang bisa diambil setiap bulan,” katanya.

    Selanjutnya Yanto  menjelaskan berdasarkan sejumlah penelitian yang ia lakukan, keterlibatan masyarakat dapat dipancing oleh motivasi ekonomi.

    “Saya sudah penelitian di mana-mana tentang masyarakat, simpulan saya, masalah ekonomi adalah driver utama,” ujarnya.

    baca: dampak el nino 267 ribu hektar lahan hangus terbakar

    Karena itu, agroforestry merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hutan.

    Dengan cara seperti ini, masyarakat dapat memetik dan menjual hasil panen tanaman sawit setiap bulan sembari menjaga kelestarian hutan kayu.

    “Maka tidak akan ada kebakaran, karena ditungguin hutannya. Kayunya juga akan terjaga karena masyarakat mengunjungi sambil nengok sawitnya,” urainya.

    Tanaman bernilai ekonomis yang dapat mengganti sawit, seperti pohon aren atau karet juga dapat digunakan sebagai alternatif.

    “Tetapi, saat ini, harus diakui bahwa tanaman palma yang bagus karena hasilnya dan dibeli dengan wajar,” ucap Yanto.

    Reporter: Nurakhmayani

  • PT Timah Olah Lahan Bekas Tambang menjadi Kawasan Rehabilitasi Satwa

    PT Timah Olah Lahan Bekas Tambang menjadi Kawasan Rehabilitasi Satwa

    7cloud.asia – PT Timah Tbk menyulap lahan bekas penambangan bijih timah di Bangka Belitung menjadi kawasan rehabilitasi satwa yang dilindungi pemerintah

    Langkah ini merupakan komitmen PT Timah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya satwa di kawasan tambang.

    Menilik masa lalu, penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung sudah dilakukan sejak abad ke-17. Berawal dari penambangan tradisional hingga modern seperti saat ini.

    Lahan bekas penambangan timah biasanya meninggalkan kolam-kolam. Tentu saja, penambangan ini ada masanya tidak dapat ditambang lagi sehingga butuh direhabilitasi

    “Dalam memperingati Hari Satwa Sedunia ini, PT Timah menjadikan lahan bekas tambang seluas empat hektare sebagai kawasan rehabilitasi satwa,” kata Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Jumat (18/10/2024)

    Baca: Jumlah Satwa Liar Turun 73 Persen dalam 50 Tahun Terakhir

    Anggi mengatakan satwa berperan penting untuk menjaga ekosistem global dan lingkungan.

    Salah satu bentuk nyata komitmen PT Timah dalam melestarikan satwa yakni dengan berkolaborasi dengan Alobi Foundation mendirikan Pusat Penyelematan Satwa (PPS) di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang.

    Lahan bekas tambang seluas empat hektare itu kini disulap menjadi kawasan Pusat Penyelematan Satwa, terdapat puluhan kandang satwa dengan suasana yang dibuat bak habitat asli mereka.

    Pepohonan rimbun, tanaman buah yang bisa menjadi pakan alami para satwa yang direhabilitasi menjadi ciri khas.

    Kawasan bekas tambang yang dulu penuh lubang kini telah dialihfungsungsikan menjadi beberapa spot, mulai dari agro wisata

    Ada juga untuk perkebunan, pertanian, peternakan, wisata air, hingga tempat penampungan sementara bagi satwa yang dilindungi untuk nantinya dilepasliarkan.

    “Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan kawasan lahan bekas tambang yang dikelola PT Timah menjadi kawasan yang mengusung konsep edu eco tourism yang terintegrasi dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan,” katanya.

    Baca: Konservasi 4 satwa prioritas di Taman Nasional Gunung Leuser

    Manager PPS Alobi Air Jangkang Endy R. Yusuf mengatakan PPS ini untuk merehabilitasi satwa yang sifatnya sementara, satwa liar yang dilindungi direhabilitasi agar insting liar mereka kembali.

    Setelah dinyatakan siap mereka akan kembali dilepasliarkan ke habitat aslinya.

    Beberapa satwa yang pernah direhabilitasi diantaranya beruang madu, kakak tua, burung merak, rusa sambar, owa, kukang, mentilin dan beragam satwa lainnya. Termasuk hewan endemik Bangka Belitung.

    “Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan lahan bekas tambang, salah satunya difungsikan untuk PPS. Di kawasan ini dibangun sekitar 37 kandang, menara pantau, kantor, klinik dan fasilitas lainnya yang dibangun oleh PT Timah,” katanya.

    Ia berharap, dalam Moment Hari Hewan Sedunia, semua pihak dapat sama-sama melestarikan satwa liar, karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di habitat aslinya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Peringatan 208 Tahun Kebun Raya Bogor Ditandai dengan Rehabilitasi Tanaman Arecaceaae dan Anonaceace

    Peringatan 208 Tahun Kebun Raya Bogor Ditandai dengan Rehabilitasi Tanaman Arecaceaae dan Anonaceace

    7cloud.asia – Pada bulan Mei tahun ini, tepatnya 18 Mei 2025 Kebun Raya Bogor genap berusia 208 tahun.

    Kebun Raya Bogor yang didirikan ahli botani Jerman, C.G. Reinwardt, awalnya merupakan bagian dari halaman Istana Bogor dan kemudian dikembangkan menjadi pusat penelitian botani, konservasi, dan pendidikan.

    Selama lebih dari dua abad, Kebun Raya Bogor telah menjadi ruang pelestarian, pengetahuan keanekaragaman hayati, dan kebudayaan Indonesia. Kebun Raya Bogor juga menjadi tempat bertemunya masyarakat dengan alam serta nilai-nilai budaya.

    Di usianya kini, Kebun Raya tidak hanya dikenal sebagai kebun raya tertua di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai ruang hijau hidup yang menjadi sumber pembelajaran lintas generasi

    Memperingati hari jadi Kebun Raya Bogor, PT Mitra Natura Raya (MNR) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar rehabilitasi tumbuhan koleksi dan peresmian Rumah Kaca Hoya.

    Baca: Peringatan HUT Ke-207 Kebun Raya Bogor

    Peringatan HUT ke-208 Kebun Raya Bogor dan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia ini menjadi pengingat pentingnya menjaga dan memulihkan kekayaan hayati Indonesia.

    Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN, Sasa Sofyan Munawar mengatakan, BRIN terus memastikan kelima fungsi kebun raya yakni konservasi, penelitian, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan tetap berfungsi secara seimbang dan proporsional.

    Ditambahkannya, rehabilitasi tumbuhan koleksi merupakan bagian penting dari kegiatan pengelolaan tumbuhan koleksi di Kebun Raya sebagai pusat konservasi tumbuhan.

    Pada peringatan HUT Kebun Raya Bogor kali ini, kegiatan rehabilitasi (penanaman) tumbuhan koleksi difokuskan pada dua kelompok tumbuhan penting, yakni suku Arecaceae dan Annonaceae.

    “Kegiatan ini dilakukan bukan sekadar menanam, namun bertujuan untuk memastikan tumbuhan koleksi yang ditanam mengganti tumbuhan koleksi yang mati sebelumnya. Sehingga, tumbuhan koleksi terjaga jumlah dan kondisinya sesuai masterplan Kebun Raya,” kata Sasa dikutip brin.go.id.

    Baca: Kebun Raya di Indonesia yang kudu dikunjungi

    Lebih lanjut, Sasa menjelaskan, pada 2024, terdapat 299 koleksi spesimen yang mati, sementara penanaman koleksi yang baru mencapai 102 spesimen.

    Sasa menguraikan, terdapat 9 spesimen tumbuhan koleksi suku Arecaceae (palem-paleman) yang mati dan harus direhabilitasi.

    Data Registrasi Kebun Raya Bogor pada Februari 2025 mencatat, ragam suku Arecaceae di Kebun Raya Bogor sekitar 73 marga, 237 jenis, 1.008 spesimen.

    Sasa menambahkan, keragaman palem Indonesia sangat tinggi. Dari sekitar 576 jenis (46 marga) palem yang ada di Indonesia, 216 jenis (29 marga) di antaranya merupakan jenis-jenis endemik.

    Sementara itu, terdapat 12 spesimen tumbuhan koleksi suku Annonaceae (sirsak-sirsakan) yang mati dan harus direhabilitasi.

    Baca: Temu nasional pengelola Kebun Raya Indonesia 2024

    Data Registrasi Kebun Raya Bogor pada Februari 2025 mencatat, ragam suku Annonaceae di Kebun Raya Bogor sekitar 31 marga, 77 jenis, 287 spesimen.

    Diketahui, suku Annonaceae merupakan salah satu suku terbesar dari Angiospermae dan memiliki keragaman yang tinggi di daerah hutan hujan dataran rendah di kawasan Malesia, termasuk Indonesia.

    Di sisi lain, pembangunan Rumah Kaca Hoya merupakan upaya lain dalam meningkatkan jumlah dan kualitas tumbuhan koleksi Kebun Raya. Rumah Kaca Hoya merupakan fasilitas khusus untuk konservasi dan edukasi tanaman dari genus Hoya.

    Tanaman hoya dikenal karena bentuk dan keindahan bunganya serta nilai ilmiahnya sebagai tanaman epifit tropis.

    Rumah Kaca Hoya diharapkan menjadi pusat konservasi unggulan untuk spesies Hoya dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Baca: Mengenal Kebun Raya Mangrove Surabaya

  • Hutan yang Rusak Puluhan Juta Hektare Tapi Rehabilitasi 3000 Hektare Setahun, DPR: Butuh Berapa Ratus Tahun?

    Hutan yang Rusak Puluhan Juta Hektare Tapi Rehabilitasi 3000 Hektare Setahun, DPR: Butuh Berapa Ratus Tahun?

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro menyoroti ketimpangan yang besar antara luas hutan yang rusak dengan realisasi program rehabilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Berbicara dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup di Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025) Darori melontarkan kritik tajam terhadap minimnya alokasi anggaran rehabilitasi hutan dalam RAPBN 2025.

    “Rehabilitasi saja hanya 3 ribu hektare. Dua puluh juta hutan rusak kok cuma 3 ribu? Berapa ratus tahun lagi kita merehabilitasi?” ujarnya.

    Menurut Darori, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang hanya sekitar Rp7 triliun belum cukup untuk menangani kerusakan hutan secara serius. Padahal, tambahnya, kondisi hutan justru terus mengalami kemunduran, bahkan lebih buruk dibanding masa sebelumnya.

    “Zaman saya dulu hutan sudah rusak, sekarang tambah rusak. Jadi ini bukan soal siapa menterinya, tapi karena tidak ada penanganan serius. Kalau mau tuntas, anggarannya harus ditambah. Saya usulkan kita duduk bersama untuk susun tambahan Rp10 triliun,” kata Darori.

    Ia juga menyinggung peran hutan dalam mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang belakangan kerap melanda sejumlah daerah, termasuk kawasan tol di Jabodetabek.

    Baca: Berdayakan petani dengan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan

    Menurutnya, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hulu tidak bisa diselesaikan secara sektoral oleh daerah, melainkan membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan dukungan pusat.

    “Apa yang terjadi di Jawa Barat dan DKI? Hulunya itu tanggung jawab kita. Kalau hanya mengandalkan anggaran KLHK, tidak akan cukup. Dulu saya pernah usulkan DKI kasih Rp1 triliun per tahun buat penghijauan, tapi ditolak. Sekarang baru terasa akibatnya,” katanya.

    Tak hanya soal kerusakan hutan dan banjir, Darori juga menyoroti pendekatan konservasi terhadap satwa liar, khususnya gajah.

    Ia mengapresiasi perubahan regulasi yang kini lebih memungkinkan penanaman pakan satwa di dalam kawasan hutan, namun mengingatkan agar kebijakan itu diimplementasikan secara konkret.

    Darori bahkan menyampaikan contoh praktik langsung di lapangan dengan menanam pohon nangka dan pisang sebagai pakan gajah yang efektif dan murah.

    “Saya usul parit dibuat, gundukan ditanami pisang dan nangka. Ini sederhana tapi efektif,” ujarnya sembari mendorong anggota Komisi IV ikut menanam langsung di lapangan.

    Baca: Greenpeace ungkap dalang pembabatan hutan di Kalimantan Barat

    Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan strategi yang jelas dalam mengelola jutaan hektare kebun sawit yang sedang dialihkan kembali ke kawasan hutan oleh Satgas Sawit.

    Menurutnya, tanpa konsep dan anggaran yang memadai, proses pengembalian lahan ke status kawasan hutan akan menimbulkan persoalan baru.

    “Sekarang sudah 2 juta hektare Sawit sudah dikembalikan ke hutan. Konsep Bapak apa? Ditanya ini. Yang dikonservasi mau diapakan? Yang di hutan lindung mau diapakan? Ini konsepnya belum ada,” kata Darori.

    Darori juga menyoroti kebijakan tumpang tindih lahan yang menyebabkan konflik antara warga dengan Perhutani di daerah seperti Tasikmalaya dan Garut.

    Ia meminta agar kasus pencabutan ribuan sertifikat warga karena dianggap berada di kawasan hutan diselesaikan melalui skema perhutanan sosial, agar masyarakat tidak semakin terpinggirkan.

    Baca: Laju deforestasi di Indonesia meningkat dalam tiga tahun terakhir

  • Upaya Memulihkan Fungsi Ekologis Kawasan Karst yang Kritis di Malang

    Upaya Memulihkan Fungsi Ekologis Kawasan Karst yang Kritis di Malang

    7cloud.asia – Lahan bekas tambang di Gunung Gede, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan Malang, Jawa Timur bakal diubah menjadi lahan produktif berbasis agroforestry.

    Rehabilitasi ini dilakukan oleh tim peneliti Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang.
    Kerangka Acuan Kerja (KAK) program pemulihan lahan bekas tambang dilakukan di Malang Rabu (8/10/2025) lalu.

    Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN Asep Hidayat menyambut baik kerjasama ini, karena akan menjadi tonggak awal kolaborasi riset dan inovasi untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan karst yang kritis.

    Ia menjelaskan penelitian model rehabilitasi di lahan bekas tambang sesuai dengan tupoksi PR Ekologi dan siap menyediakan tenaga ahli periset untuk riset yang sedang dan akan dilakukan.

    Periset PR Ekologi BRIN, Sugeng Budiharta menjelaskan bahwa 32 persen wilayah selatan Kabupaten Malang tergolong lahan kritis, terutama di kawasan karst akibat penambangan batu kapur rakyat.

    “Kondisi ini melahirkan lahan akses terbuka (LAT) yang tidak produktif dan mengancam keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Baca: Kawasan Karst menjaga keseimbangan lingkungan

    Dalam kesempatan tersebut, Periset PR Ekologi Titut Yulistyarini menjelaskan program SIMPLE BANG+++ (Sistem Pemulihan Lahan Bekas Tambang dengan Integrasi Ekologi, Teknologi, dan Ekonomi) yang diinisiasi sebagai langkah komprehensif untuk mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif berbasis agroforestry.

    Kegiatan rehabilitasi lingkungan di Gunung Gede telah dimulai sejak tahun 2024 di area seluas 2,5 hektare.

    Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Masyarakat Desa Sumberejo menanam lima jenis bibit buah-buahan, yaitu kelengkeng, nangka dak, jambu air, mangga, dan kelapa genjah, dengan tingkat kelangsungan hidup mencapai lebih dari 80 persen.

    “Hasil total penutupan tajuk tanaman mencapai 1.341 meter persegi atau sekitar 5,5 persen dari total area, disertai peningkatan biodiversitas mencapai 54 spesies dari 26 famili,” jelas Titut.

    Selain menilai pertumbuhan tanaman, tim juga melakukan analisis karakter ekofisiologi untuk mengetahui kemampuan adaptasi jenis yang ditanam terhadap kondisi lahan karst yang kering dan miskin hara.

    Struktur vegetasi yang terbentuk juga mulai menunjukkan stratifikasi alami, dengan semak dan anakan pohon lokal yang tumbuh kembali di sekitar area rehabilitasi.

    Baca: Pentingnya konservasi kawasan karst untuk menjaga keseimbangan lingkungan

    “Temuan ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi mulai berhasil membangun ekosistem baru yang lebih stabil dan berpotensi meningkatkan cadangan karbon,” jelasnya.

    Berdasarkan pengamatan anatomi daun, periset Pusat Riset Sistem Biota BRIN Fauziah menambahkan bahwa mangga, kelengkeng, nangka, dan jambu mete memiliki jaringan palisade dan kutikula tebal yang menunjukkan adaptasi tinggi terhadap kondisi kering.

    Dari hasil penelitian ini ia menyarankan untuk memperkaya jenis tumbuhan di kawasan rehabilitasi dengan menanam tanaman cepat tumbuh yang memiliki daun tipis dan mudah terdekomposisi sehingga dapat menjadi sumber hara tambahan ke dalam tanah.

    Jenis-jenis tersebut di antaranya pohon Salam (Syzygium polyanthum) dan Gamal (Gliricidia sepium),

    Sementara itu, periset PR Ekologi Setyawan Agung Danarto memaparkan hasil survei sosial yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat di kawasan tersebut.

    “Sebanyak 80 persen responden memahami pentingnya rehabilitasi dan 67 persen terlibat aktif dalam kegiatan di lapangan,” ujarnya. Masyarakat berharap Gunung Gede dapat berkembang menjadi kawasan wisata alam sekaligus penahan bencana.

    Baca: Rehabilitasi hutan yang rusak hanya 3000 hektare setahun

    Plt. Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman berharap agar kolaborasi ini dapat menghasilkan model ekosistem berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

    Ia menekankan pentingnya riset lanjutan untuk menilai dampak rehabilitasi terhadap kualitas tanah dan air, serta perlunya penyusunan database lahan bekas tambang sebagai dasar perencanaan.

    “Kami berharap lokasi rehabilitasi ini nantinya menjadi contoh kawasan yang tidak hanya pulih secara ekologis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui pengembangan wisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui sinergi BRIN dan Pemkab Malang, diharapkan Gunung Gede dapat menjadi model nasional pemulihan lahan bekas tambang berbasis riset ilmiah yang mengintegrasikan konservasi, ekonomi hijau, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Rehabilitasi Mantan Dirut ASDP Dinilai Sejalan dengan Keadilan

    Rehabilitasi Mantan Dirut ASDP Dinilai Sejalan dengan Keadilan

    7cloud.asia – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mendapat apresiasi.

    Menurut Anggota Komisi III DPR, Abdullah, keputusan Presiden tersebut sejalan dengan rasa keadilan publik.

    Ia menilai bahwa selama proses hukum berlangsung, banyak dukungan moral dari masyarakat maupun kalangan profesional yang menilai Ira Puspadewi sebagai sosok yang jujur dan tidak memiliki masalah integritas dalam kasus yang sempat menyeretnya.

    Menurutnya, keputusan Presiden memberikan rehabilitasi untuk Ira Puspadewi merupakan sinyal penting bahwa negara hadir untuk mengoreksi ketidakadilan.

    Baca: No Viral No Justice jadi cermin ketika keadilan tidak ditegakkan

    “Selama ini publik melihat Bu Ira adalah figur profesional yang bersih, dan keputusan ini mengembalikan kehormatan beliau,” ujar Abdullah dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Politisi PKB ini menegaskan bahwa kasus tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama terkait pemahaman dan pembedaan antara kebijakan korporasi dan tindak pidana korupsi.

    Dia meminta aparat penegak hukum untuk tidak gegabah, pasalnya tidak semua keputusan bisnis yang berujung kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

    ”Dunia korporasi memiliki dinamika, risiko, dan ruang diskresi yang tidak selalu linier. Kebijakan perusahaan bisa saja merugi, tetapi itu belum tentu merupakan korupsi,” tegasnya.

    Baca: Presiden didesak batalkan KUHAP karena dinilai bahayakan penegakan hukum

    Abdullah menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih hati-hati dan proporsional dalam menangani perkara di sektor korporasi agar tidak menghambat profesionalitas pengelolaan BUMN maupun perusahaan lain.

    Para profesional, ujarnya, harus terlindungi ketika mereka mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis bisnis dan tata kelola yang benar.

    “Jika setiap kerugian perusahaan dianggap sebagai indikasi pidana, maka tidak ada yang berani mengambil keputusan strategis,” tambahnya.

    Ia berharap rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi menjadi pelajaran penting sekaligus titik balik bagi perbaikan sistem hukum agar lebih berkeadilan, objektif, dan tidak mengorbankan profesional yang bekerja dengan integritas.

  • Kemenhut: Luas Hutan yang Harus Direhabilitasi Pasca Banjir Sumatera Capai 49.197 Hektare

    Kemenhut: Luas Hutan yang Harus Direhabilitasi Pasca Banjir Sumatera Capai 49.197 Hektare

    7cloud.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan potensi area hutan untuk rehabilitasi sebagai bagian dari penanganan bencana ekologis banjir Sumatera mencapai 49.197 hektare (ha).

    Angka ini didapat setelah Kemenhut mendata potensi untuk rehabilitasi kawasan hutan pasca-bencana banjir Sumatera.

    Direktur Rehabilitasi Hutan Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut, M Saparis Soedarjanto menyampaikan dengan area rehabilitasi yang terluas berada di Sumatera Utara.

    “Potensi area untuk rehabilitasi dalam rangka penanganan bencana banjir Sumatera, di Aceh 9.876 ha, Sumut 36.271 ha dan Sumber 3.050 ha,” ujar Saparis dikutip Antaranews.com.

    Baca: Penegakan hukum terhadap perusahaan penyebab banjir Sumatera masih setengah hati

    Sebelumnya, Kemenhut telah mengidentifikasi sejumlah areal yang sedang direhabilitasi juga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.

    Berdasarkan laporan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan di Sumatra Barat, areal rehabilitasi yang ditanam seluas 1 hektare terdampak bencana banjir Sumatera.

    Tidak hanya itu, BPDAS Asahan Barumun di Sumatra Utara melaporkan areal seluas 10 hektare di Desa Singgalang yang menjadi bagian dari lokasi penanaman pada 2024, juga terdampak bencana tersebut.

    Di wilayah BPDAS Krueng Aceh, areal rehabilitasi seluas 280 hektare yang dilakukan pada 2025 serta 40 hektare yang dilakukan penanaman pada 2024 di lokasi berbeda juga ikut terdampak.

    Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan negara mencegah kerusakan lingkungan

    Data tersebut merupakan hasil identifikasi cepat pada periode 28 November-10 Desember 2025 dan dapat berubah dengan penambahan terbaru.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.180 orang meninggal dunia akibat bencana di sejumlah wilayah Sumatera.

    Sebanyak 145 orang masih berstatus hilang dan 238 ribu orang mengungsi, berdasarkan data per Jumat (9/1/2026).