7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro menyoroti ketimpangan yang besar antara luas hutan yang rusak dengan realisasi program rehabilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Berbicara dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup di Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025) Darori melontarkan kritik tajam terhadap minimnya alokasi anggaran rehabilitasi hutan dalam RAPBN 2025.
“Rehabilitasi saja hanya 3 ribu hektare. Dua puluh juta hutan rusak kok cuma 3 ribu? Berapa ratus tahun lagi kita merehabilitasi?” ujarnya.
Menurut Darori, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang hanya sekitar Rp7 triliun belum cukup untuk menangani kerusakan hutan secara serius. Padahal, tambahnya, kondisi hutan justru terus mengalami kemunduran, bahkan lebih buruk dibanding masa sebelumnya.
“Zaman saya dulu hutan sudah rusak, sekarang tambah rusak. Jadi ini bukan soal siapa menterinya, tapi karena tidak ada penanganan serius. Kalau mau tuntas, anggarannya harus ditambah. Saya usulkan kita duduk bersama untuk susun tambahan Rp10 triliun,” kata Darori.
Ia juga menyinggung peran hutan dalam mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang belakangan kerap melanda sejumlah daerah, termasuk kawasan tol di Jabodetabek.
Baca: Berdayakan petani dengan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan
Menurutnya, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hulu tidak bisa diselesaikan secara sektoral oleh daerah, melainkan membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan dukungan pusat.
“Apa yang terjadi di Jawa Barat dan DKI? Hulunya itu tanggung jawab kita. Kalau hanya mengandalkan anggaran KLHK, tidak akan cukup. Dulu saya pernah usulkan DKI kasih Rp1 triliun per tahun buat penghijauan, tapi ditolak. Sekarang baru terasa akibatnya,” katanya.
Tak hanya soal kerusakan hutan dan banjir, Darori juga menyoroti pendekatan konservasi terhadap satwa liar, khususnya gajah.
Ia mengapresiasi perubahan regulasi yang kini lebih memungkinkan penanaman pakan satwa di dalam kawasan hutan, namun mengingatkan agar kebijakan itu diimplementasikan secara konkret.
Darori bahkan menyampaikan contoh praktik langsung di lapangan dengan menanam pohon nangka dan pisang sebagai pakan gajah yang efektif dan murah.
“Saya usul parit dibuat, gundukan ditanami pisang dan nangka. Ini sederhana tapi efektif,” ujarnya sembari mendorong anggota Komisi IV ikut menanam langsung di lapangan.
Baca: Greenpeace ungkap dalang pembabatan hutan di Kalimantan Barat
Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan strategi yang jelas dalam mengelola jutaan hektare kebun sawit yang sedang dialihkan kembali ke kawasan hutan oleh Satgas Sawit.
Menurutnya, tanpa konsep dan anggaran yang memadai, proses pengembalian lahan ke status kawasan hutan akan menimbulkan persoalan baru.
“Sekarang sudah 2 juta hektare Sawit sudah dikembalikan ke hutan. Konsep Bapak apa? Ditanya ini. Yang dikonservasi mau diapakan? Yang di hutan lindung mau diapakan? Ini konsepnya belum ada,” kata Darori.
Darori juga menyoroti kebijakan tumpang tindih lahan yang menyebabkan konflik antara warga dengan Perhutani di daerah seperti Tasikmalaya dan Garut.
Ia meminta agar kasus pencabutan ribuan sertifikat warga karena dianggap berada di kawasan hutan diselesaikan melalui skema perhutanan sosial, agar masyarakat tidak semakin terpinggirkan.
Baca: Laju deforestasi di Indonesia meningkat dalam tiga tahun terakhir
Leave a Reply