ruangkota

Tag: sumatera

  • Hujan Deras Akibatkan Jalan Lintas Sumatera Terputus

    Hujan Deras Akibatkan Jalan Lintas Sumatera Terputus

    7cloud.asia – Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi-Padang, Sumatera Barat (Sumbar) lumpuh total akibat badan jalan terputus tepatnya dekat Simpang Ratu Balqis Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada Minggu siang.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya, Sumbar, Eldison di Pulau Punjung, Minggu, mengatakan titik jalan yang terputus sudah masuk wilayah Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi.

    Daerah ini berbatasan dengan Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

    “Titik jalan putus berada kurang lebih dua kilometer dari pusat Kecamatan Sungai Rumbai,” katanya.

    Ia menjelaskan berdasarkan informasi sementara air bah yang datang dari aliran sungai sekitar meluap dan menghantam jalan, menyebabkan longsor dan terputusnya akses jalan utama yang menghubungkan Jambi dengan wilayah Sumatera Barat.

    Baca: BMKG imbau masyarakat waspadai cuaca ekstrem

    Lokasi jalan yang putus berada tidak jauh dari Simpang Ratu Bilqis, yang dikenal sebagai jalur vital bagi pengendara lintas provinsi di Sumatera.

    Ia menyatakan akibat kejadian tersebut antrean panjang kendaraan ‘mengular’ dari arah Padang menuju Jambi, begitupun sebaliknya.

    Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo serta pihak Balai Jalan Nasional terkait putusnya jalan tersebut.

    “Kami sudah koordinasi, informasinya pihak Balai Jalan Nasional sudah menuju lokasi,” imbuhnya.

    Akibat putusnya Jalan Lintas Sumatera, Dusun Siri Sekapur, Jujuhan, Bungo, para pengguna jalan dari Bungo, Jambi, menuju Sumatera Barat (Sumbar) atau sebaliknya dialihkan menggunakan jalur alternatif Sangir Solok Selatan, Minggu.

    Baca: Pulau Jawa waspada bencana alam hingga April 2025

    Kadis BPBD Kesbangpol Zainadi, di Jambi, Minggu, mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan darurat kondisi jalan yang putus tersebut.

    “Saat ini kami sudah memasang garis pembatas dan mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif,” katanya.

    Pihaknya juga telah menghubungi Dinas PUPR setempat untuk penanganan lebih lanjut. Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif melalui Jalur Sangir Solok Selatan.

    Hingga saat ini, petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, dan warga masih berusaha melakukan penanganan darurat di lokasi.

    Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah setempat.

     

  • Soroti Banjir Sumatera: Saatnya Mengubah Paradigma Pembangunan dan Lakukan Pertaubatan Ekologis

    Soroti Banjir Sumatera: Saatnya Mengubah Paradigma Pembangunan dan Lakukan Pertaubatan Ekologis

    7cloud.asia – Anggota Komisi XII DPR Meitri Citra Wardani menyatakan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi krisis ekologis.

    Kondisi ini menurutnya, menuntut perubahan cara pandang dan tata kelola lingkungan secara menyeluruh.

    “Bencana ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk melakukan taubat ekologis sebagai wujud komitmen moral sekaligus langkah awal untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terus berulang dan semakin memperparah dampak bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

    Meitri ini menjelaskan, banjir bandang di Sumatera bukan semata-mata bencana alam, melainkan alarm keras bahwa kerusakan lingkungan, deforestasi, perubahan fungsi lahan, dan tata ruang yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

    “Taubat ekologis perlu segera kita lakukan, yakni dengan mengubah cara berpikir, cara hidup, dan cara kita mengelola alam,” tegas Meitri.

    Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

    Meitri menjelaskan, curah hujan ekstrem bukan satu-satunya penyebab banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera.

    Dia menyebut menurunnya daya dukung lingkungan akibat pembabatan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan terhadap operasi industri dan pertambangan telah memperbesar tingkat risiko kerentanan masyarakat.

    “Hujan tidak bisa kita kendalikan, tetapi kerusakan hutan dan sungai adalah akibat dari tangan kita sendiri. Taubat ekologis berarti jujur mengakui kesalahan kolektif dan memperbaikinya dengan tindakan nyata,” lanjutnya.

    Meitri mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi izin pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana, melaksanakan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan, serta memperkuat penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku perusakan lingkungan.

    Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kawasan Daerah Aliran Sungai melalui reforestasi dan rehabilitasi lahan, disertai penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

    Baca: Presiden didorong tetapkan banjir Sumatera jadi Bencana Nasional

    Lebih jauh, Meitri mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan taubat ekologis sebagai gerakan moral bersama. Baginya, perubahan perilaku sehari-hari seperti menjaga kebersihan sungai, mengurangi sampah, dan menghentikan kebiasaan merusak alam adalah bagian dari tanggung jawab kolektif.

    ”Kita harus kembali pada prinsip keseimbangan. Setiap sampah yang dibuang sembarangan, setiap hutan yang ditebang tanpa reboisasi, dan setiap sungai yang dicemari adalah bom waktu. Taubat ekologis mengajak kita memperbaiki perilaku sehari-hari, mencintai alam sebagai amanah, bukan komoditas semata,” terangnya.

    Meitri menambahkan, bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera harus menjadi titik balik untuk mengubah arah pembangunan ekonomi yang lebih memihak pada kelestarian alam yang berkelanjutan.

    “Alam sudah sering mengingatkan kita, maka sepatutnya kita harus berubah. Perubahan itu bisa dimulai dengan pertaubatan kita dan mengawal secara serius pembangunan ekonomi yang harmonis dan selaras dengan pelestarian lingkungan alam,” pungkas Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini.

    Sebagaimana diberitakan, bencana tersebut telah menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

  • 1009 Sekolah Terdampak Banjir Sumatera, DPR Ingatkan Kemendiknas Bergerak Cepat

    1009 Sekolah Terdampak Banjir Sumatera, DPR Ingatkan Kemendiknas Bergerak Cepat

    ruangkota.com – Sebanyak1009 sekolah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dilaporkan rusak akibat banjir besar yang melanda kawan tersebut.

    Komisi X DPR menegaskan, penanganan sekolah yang rusak ini  juga harus mencakup daerah terisolir dan mitigasi bencana pendidikan.

    Wakil Ketua Komisi X DPR  Lalu Hadrian Irfani memberikan perhatian serius terhadap 1.009 sekolah di Aceh dan Sumatera yang rusak akibat banjir bandang dan longsor.

    Komisi X, katanya, akan segera memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk meminta penjelasan terkait penanganan situasi pendidikan di daerah terdampak.

    Baca Juga: BRIN Bentuk Gugus Tugas Penanganan Banjir Sumatera, Ini yang Akan Dilakukan

    Lalu mengatakan, banjir yang terjadi tidak hanya merusak fasilitas pendidikan, tetapi menghambat kegiatan belajar mengajar secara signifikan.

    Oleh karena itu, Komisi X ingin memastikan Kemendikdasmen bergerak cepat dan tepat dalam menangani berbagai persoalan yang muncul.

    “Komisi X ingin mendengarkan secara langsung apa saja langkah yang sudah dilakukan Kemendikdasmen. Situasi ini menyangkut masa depan pendidikan ribuan siswa dan keselamatan para guru,” kata Lalu Hadrian di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dia menjelaskan, sejumlah aspek penting harus segera dipastikan penanganannya, antara lain kondisi guru dan siswa di lokasi bencana, termasuk keselamatan dan kebutuhan dasar mereka.

    “Kerusakan gedung sekolah, termasuk inventaris dan sarana pembelajaran yang rusak atau hilang. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang terdampak banjir,” ujarnya.

    Baca Juga: Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Tembus 604 Orang

    Penanganan Daerah Terisolir

    Ketua DPW PKB NTB itu menyebut, pihaknya juga akan membahas penanganan daerah yang masih terisolir akibat akses jalan terputus, yang membuat kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan.

    “Tidak kalah pentingnya adalah daerah-daerah yang hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang terputus tentu berdampak pada layanan pendidikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” sebutnya.

    Lalu Hadrian juga meminta Kemendikdasmen menyusun langkah mitigasi dan protokol penanganan pendidikan di daerah rawan bencana, sehingga kejadian serupa di masa depan dapat direspons lebih cepat dan sistematis.

    Terpisah Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan berupaya agar proses pengajaran di daerah terdampak banjir bisa segera pulih. 

     

  • Politisi PKS Sindir Menteri Kehutanan yang Terkesan Ingin Melepas Tanggung Jawab

    Politisi PKS Sindir Menteri Kehutanan yang Terkesan Ingin Melepas Tanggung Jawab

    7cloud.asia – Kritik tajam disampaikan anggota DPR dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

    Dalam pertemuan itu, anggota Komisi IV, Rahmat Saleh, menyampaikan kritiknya terkait pernyataan Menteri Kehutanan yang mengklaim deforestasi menurun sepanjang 2025

    Pernyataan ini  dinilai, sebagai bantahan Menhut bahwa deforestasi turut memperburuk banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera yang menewaskan lebih dari 800 jiwa.

    Rahmat Saleh juga melontarkan kritik tajam terkait penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dinilai kurang sigap menangani banjir bandang ini.

    Rahmat menyinggung contoh dari negara lain sebagai pembanding. Ia mengutip langkah dua anggota kabinet Filipina yang dikabarkan mengundurkan diri setelah dinilai tidak mampu merespons bencana banjir besar yang terjadi pada 18 November lalu. 

    Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan patut dijadikan pelajaran.

    Baca Juga: Korban Banjir Sumatera Tembus 836 Orang, Desakan Agar Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Terus Digaungkan

    Rahmat memaparkan, pemerintah Filipina menghadapi tekanan publik terkait lambannya penanganan situasi darurat.

    Dua menteri kemudian memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban, meski kondisi cuaca ekstrem bukan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

    Ia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang menunjukkan integritas serta rasa empati terhadap masyarakat.

    Oleh sebab itu, menurut Rahmat, bukan sesuatu yang salah jika ada menteri di Indonesia yang mengambil sikap serupa apabila merasa tidak lagi mampu menjalankan tugas menangani bencana besar.

    Dalam rapat itu, Rahmat menegaskan bahwa jabatan publik bukan hanya soal wewenang, tetapi juga tanggung jawab. Ia menyebut bahwa bencana banjir di Sumatera telah menimbulkan kerugian besar dan menyisakan banyak masalah kemanusiaan.

    Karena itu, pemerintah termasuk Menteri Kehutanan harus menunjukkan langkah konkret dan kepemimpinan yang kuat. 

    Baca Juga: DPR: Banjir Sumatera Harus Jadi Momentum Perbaikan Pengelolaan Hutan

    Di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rahmat menyampaikan kekhawatiran bahwa penanganan bencana termasuk banjir bandang di Sumatera memerlukan kecepatan, koordinasi, serta ketegasan dari para pejabat terkait.

    Dia menilai masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, terutama dalam masa krisis ketika warga kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan akses kebutuhan dasar.

    Rahmat menekankan bahwa mundur dari jabatan adalah pilihan yang terhormat apabila seseorang merasa kewenangannya tidak lagi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.

    Politisi PKS ini menyatakan bahwa tidak ada hal yang tabu dalam belajar dari negara lain, termasuk mengenai sikap pejabat publik dalam menghadapi tekanan masyarakat.

    Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa jabatan bersifat sementara, tetapi dampak dari sebuah keputusan dapat mempengaruhi hidup banyak orang.

    Karena itu, menurutnya, keberanian mengambil sikap tegas merupakan cerminan integritas seorang pejabat negara.

    Baca Juga: WALHI Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan yang Diduga Bertanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan

    Sementara, anggota Komisi IV lainnya juga mengingatkan agar kementerian memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang rentan menimbulkan banjir. 

    Mereka menilai bahwa degradasi lingkungan dan perubahan tata ruang menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.

    Rapat kerja tersebut berakhir dengan beberapa catatan. Komisi IV meminta kementerian mempercepat tindak lanjut lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan BNPB serta pemerintah daerah.

    DPR menegaskan bahwa situasi darurat membutuhkan kerja cepat dan menyeluruh, bukan sekadar pernyataan atau rencana di atas kertas.

    Dengan mengangkat contoh dari negara lain, DPR berharap pemerintah bisa melihat praktik baik maupun kegagalan dari luar negeri sebagai bahan evaluasi. 

    Rapat berlangsung tanpa interupsi dari pihak kementerian. Raja Juli mencatat masukan yang disampaikan dan memastikan akan melakukan evaluasi lanjutan.

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak banjir di Sumatera.

    (Disarikan dari berbagai sumber)

     

     

     

  • Pemprov Sumatera Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Desember

    Pemprov Sumatera Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Desember

    7cloud.asia – Pemprov Sumatera Barat memperpanjang masa status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari atau hingga 22 Desember mendatang. 

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait menemukan masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. 

    “Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh. (Perpanjangan) 14 hari, sampai 22 Desember mendatang,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam keterangan tertulisnya.

    Data sementara yang terbaru  Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12/2025) pukul 18.00 WIB, tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

    Mahyeldi menyebut dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

    Ia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

    “Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

    Terpisah, pakar psikologisosial dari Universitas Gadjah Mada, Diana Setiyawati, S.Psi., MHSc., Ph.D., Psikolog, mengatakan pada fase awal tanggap darurat, kebutuhan paling utama yang harus segera dipenuhi adalah logistik dan tempat tinggal yang layak bagi para penyintas. 

    Ia menekankan bahwa kesejahteraan psikologis tidak akan mungkin pulih jika kebutuhan dasar belum terpenuhi. 

    “Kalau kita bicara tentang well-being atau kesejahteraan fisik dan psikologis, nomor satu itu basic needs harus terpenuhi dulu. Masyarakat harus kembali pada kondisi yang nyaman. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi dan bagaimana mereka merasa tersupport,” jelasnya seperti dilansir ugm.ac.id

    Ia menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fondasi utama sebelum masuk pada tahapan pemulihan yang lebih panjang. Setelah fase darurat terlewati, Diana menyebutkan bahwa pihaknya bersama berbagai pemangku kepentingan akan menyusun program pemulihan jangka menengah dan panjang di wilayah terdampak, khususnya di Aceh. 

    Pendekatan ini dinilai penting agar pemulihan dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan. 

    Dalam aspek bantuan yang bersifat paling mendesak saat ini, Diana menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak-anak.

    Diana menjelaskan bahwa timnya memprioritaskan penyediaan dignity kit dan alat belajar untuk anak-anak sebagai bagian dari upaya pemulihan aktivitas harian dan mental mereka. 

    “Untuk sekarang, kita prioritaskan dignity kit dan alat belajar untuk anak-anak, karena itu membantu mereka segera kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Kita juga melatih para relawan dengan psychological first aid agar mereka bisa mendampingi penyintas saat memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan dasar lainnya,” terangnya.

    Dignity kit tersebut mencakup pembalut, perlengkapan mandi, popok, dan kebutuhan personal lainnya yang sangat penting bagi perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat.

    Diana juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan bencana ini adalah menjangkau lokasi-lokasi terdampak yang sulit diakses. Untuk mengatasi kendala tersebut, timnya bekerja sama dengan NGO lokal yang sudah lebih dulu berada di lapangan. 

    Tantangan terbesar tentu saja bagaimana cara menjangkau lokasi-lokasi bencana ini. Karena itu, pihaknya akan  menggandeng salah satu NGO yang memang sudah lama di lapangan.  Kami, ujar Diana, yang melakukan training, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

    Melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, serta kerja sama lintas sektor dengan NGO dan institusi lokal, Diana menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga membangun kembali ketahanan mental dan rasa aman masyarakat. 

    Ia berharap langkah-langkah ini dapat membantu para penyintas untuk perlahan bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara lebih layak

     

     

  • Gembiranya Anak-anak di Padang Saat Boneka Mengedukasi Korban Banjir

    Gembiranya Anak-anak di Padang Saat Boneka Mengedukasi Korban Banjir

    7cloud.asia – Canda, tawa dan celoteh anak-anak korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat ini mewarnai sesi edukasi cuci tangan di Batipuh Panjang pada Selasa (9/12/2025) lalu.

    Sekitar 25 anak berkumpul di sebuah lapangan. Mata mereka tertuju pada sebuah boneka, Dodo berwajah lucu yang dimainkan oleh staf PMI Brebes, Safa’atulloh.

    Safaat, sapaan akrab pria berusia 30 tahun ini, menggunakan kemampuan ventriloquist atau seni berbicara dengan menggerakkan boneka tidak hanya sekedar memberikan hiburan.

    Safaat bersama tim dari PMI juga memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), terutama tentang cara cuci tangan pakai sabun kepada anak-anak korban bencana.

    Baca: PMI Distribusikan 250 Liter Air Bersih untuk Korban Bencana di Padang

    Anak-anak yang hadir tampak antusias mendengar penjelasan dari Safaat dan Dodo. Seperti yang diungkapkan oleh Kuin. Bocah berusia 5 tahun ini tampak begitu bersemangat. “Aku seneng dan gemes sama Dodo, soalnya mukanya lucu!” celoteh Kuin. 

    Sementara itu, Deni (6 tahun) mengangkat tangan ketika ditanya siapa yang rutin menjaga kebersihan. “Aku selalu nurut sama orangtua. Aku sikat gigi dan cuci tangan sebelum makan,” jawabnya bangga.

    Di tengah kerja teknis tim air dan sanitasi, dari menyalurkan air bersih hingga mengelola air bersih, kehadiran Dodo memberi sentuhan berbeda.

    Baca: PMI Kerahkan Tim Mobile Clinic untuk Korban Bencana Banjir di Aceh 

    Ia membantu menjembatani komunikasi antara relawan dan anak-anak, yang biasanya rentan secara psikologis setelah bencana.

    “Selama ada Dodo, anak-anak lebih fokus dan suasana jadi lebih cair. Mereka lebih berani menjawab dan bertanya,” kata Safaat.

    Kisah Safaat dan Dodo menunjukkan bahwa aksi kemanusiaan tak hanya soal logistik. Ia juga tentang cara kreatif menjangkau masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan paling membutuhkan perhatian. 

  • Cuaca Hari Ini: Beberapa Wilayah Berpotensi Hujan Sangat Lebat, Termasuk Jawa Barat

    Cuaca Hari Ini: Beberapa Wilayah Berpotensi Hujan Sangat Lebat, Termasuk Jawa Barat

    7cloud.asia – Beberapa wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada Rabu (17/12/2025). Diantaranya Jawa Barat.

    Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), disebutkan hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat berpeluang pula mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu.

    Selain itu, wilayah Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan dan Papua Selatan juga berpotensi hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat.

    Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

    Baca: Bibit siklon tropis 93S berpotensi dadi ‘Next Senyar’ pada akhir tahun

    Wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua juga berpotensi terjadi hujan berintensitas sedang hingga lebat.

    BMKG juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang yang akan melanda wilayah Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.

    Untuk seluruh wilayah Jakarta, hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Sedangkan pagi hari, cuaca diprediksi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

    Demikian juga pada malam hari. Seluruh wilayah Jakarta diprediksi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

  • Aliansi Daulat Sumatera (Andalas): Selamatkan Ruang Hidup dan Penghidupan Bentang Alam Sumatera

    Aliansi Daulat Sumatera (Andalas): Selamatkan Ruang Hidup dan Penghidupan Bentang Alam Sumatera

    7cloud.asia – Menghadapi krisis ekologis yang semakin mengancam Pulau Sumatera, sembilan Eksekutif Daerah WALHI se-Sumatera secara resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas).

    Aliansi ini lahir dari konsolidasi regional yang digelar di Pekanbaru pada 24-25 Mei 2026, sebagai wadah perjuangan bersama untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat Sumatera.

    Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) merupakan respons kolektif terhadap kondisi ekologis Pulau Sumatera yang telah mencapai titik kritis.

    Hutan, sungai, pesisir, gambut, dan lahan masyarakat terus mengalami degradasi masif akibat krisis iklim dan eksploitasi berlebihan, mengancam keselamatan generasi sekarang dan mendatang.

    Krisis Ekologis Sumatera dalam Angka
    Berdasarkan catatan dan pemantauan sembilan Eksekutif Daerah WALHI Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung), kehancuran ekologis telah melanda seluruh bentang alam dari ujung Aceh hingga Lampung.

    Bencana ekologis tidak lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang telah menelan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, serta merampas hak-hak agraria masyarakat adat dan komunitas lokal.

    Baca: Pasca Banjir Sumatera, Tata Kelola Lingkungan Harus Dibenahi

    Sekitar 5 juta masyarakat miskin di Sumatera menjadi kelompok rentan dan paling terdampak akibat krisis iklim dan bencana ekologis yang terus berulang.

    Dampak yang mereka alami meliputi hilangnya nyawa dan luka-luka akibat banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan ekstrem, serta abrasi pesisir;

    Krisis iklim juga mengakibatkan kehilangan lahan garapan dan mata pencaharian utama sebagai petani, nelayan, dan pekebun akibat banjir, intrusi air laut, dan perluasan konsesi industri;

    Terganggunya ketahanan pangan keluarga karena gagal panen berulang dan rusaknya lahan pertanian produktif; kesulitan akses air bersih yang aman; serta meningkatnya risiko penyakit seperti diare, ISPA, dan malaria pasca-bencana.

    Selain itu, jutaan di antaranya terancam kehilangan rumah dan tempat tinggal akibat penggusuran lahan serta konflik agraria yang semakin marak, yang pada akhirnya memperdalam kemiskinan struktural dan memaksa banyak keluarga melakukan migrasi paksa.

    Krisis ini ditandai oleh semakin banyaknya korban jiwa dan kerugian materiil akibat bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan abrasi pesisir, serta terus meningkatnya korban konflik agraria dan sumber daya alam, termasuk konflik kehutanan dan perebutan wilayah kelola rakyat.

    Baca: Korban Banjir Sumatera Resmi Gugat Negara di PTUN

    Aliansi Daulat Sumatera Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) menilai bahwa seluruh pemerintah daerah di Sumatera telah gagal melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pulau ini.

    Pemerintah daerah juga dinilai gagal membangun kerja sama lintas provinsi berbasis ekoregion untuk menyelamatkan Sumatera sebagai satu tubuh ekologis.
    Dalam pertemuan ini, Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) menyampaikan tuntutan dan rekomendasi kepada seluruh Gubernur di Sumatera serta Pemerintah Pusat sebagai berikut:

    Pertama, mendesak kepala daerah di Sumatera untuk Segera menggelar pertemuan Gubernur se-Sumatera khusus untuk merumuskan Solusi Penyelamatan Ekologi Sumatera secara terintegrasi;

    Andalas juga mendesak pemerintah memberikan pengakuan hukum penuh terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) masyarakat adat dan komunitas lokal serta menyelamatkan hutan tersisa dengan mencabut izin konsesi industri besar yang merusak.

    Keempat, pemerintah segera melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

    Menjadikan Keadilan Ekologis sebagai panglima dalam setiap kebijakan pembangunan;
    Memperkuat penegakan hukum lingkungan secara tegas terhadap pelaku perusakan terutama korporasi penjahat lingkungan;

    Memandang dan mengelola Sumatera sebagai satu kesatuan ekologis (satu bagian), bukan semata-mata terkotak-kotak menurut batas provinsi; dan

    Melaksanakan pemulihan ekosistem esensial secara masif dan terpadu, termasuk gambut, hutan mangrove, dan daerah aliran sungai.

  • Peminggiran Masyarakat Adat dan Pengetahuan Mereka Perburuk Kerentanan Ekologis di Sumatera

    Peminggiran Masyarakat Adat dan Pengetahuan Mereka Perburuk Kerentanan Ekologis di Sumatera

    7cloud.asia – Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah menyoroti peminggiran masyarakat adat dan pengetahuan mereka, dan menilai ini adalah bagian dari kekerasan struktural yang mencabut hak atas ruang hidup.

    Di Jambi, masyarakat adat disingkirkan dari wilayah kelola sekaligus dari pengambilan keputusan, sementara pengetahuan ekologisnya diabaikan demi investasi ekstraktif.

    WALHI Jambi menilai, ini sebagai bentuk nyata ketidakadilan ekologis. Pendekatan negara dan korporasi yang teknokratis menjadikan masyarakat sekadar objek, sekaligus memperparah krisis dan kerentanan di tingkat tapak.

    Salah satu contoh yang paling nyata adalah masyarakat Suku Anak Dalam yang harus merelakan hutan-hutan yang selama ini menjadi rumah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman perkayuan, hingga tambang.

    Setidaknya, saat ini secara konkrit ada 7 Tumenggung yang melawan perampasan ruang hidup mereka.

    Oscar menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, termasuk pengetahuan lokalnya, harus menjadi dasar kebijakan.

    Baca: Kerentanan Ekologis Sumatera, Kebakaran Lahan di Riau, Banjir di Bengkulu

    ”Tanpa itu, pembangunan hanya akan merampas ruang hidup, memperdalam konflik dan kerusakan lingkungan,” ujar Oscar Anugrah.

    Sorotan yang sama dilontarkan Direktur WALHI Bengkulu, Dodi Faisal. Dia memaparkan, konflik agraria di wilayah Sumatera mencatatkan angka yang cukup tinggi, diperparah oleh masifnya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan lokal.

    Tindakan represif ini dinilai sengaja digunakan untuk menjegal pengakuan hak pengelolaan lahan oleh rakyat yang tengah berkonflik di sektor pertambangan, perkebunan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    Salah satu potret mandeknya penyelesaian sengketa ini terjadi di Provinsi Bengkulu. Hingga kini, terdapat sedikitnya 17 titik konflik agraria yang tersebar di 6 kabupaten dengan total luas mencapai 87.588,99 hektare yang belum kunjung menemui titik terang.

    Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta Tim Pelaksana Reforma Agraria Sejati (TPRAS) oleh Gubernur Bengkulu pun terkesan hanya menjadi seremonial belaka dan jalan di tempat tanpa ada langkah penyelesaian yang konkret di lapangan.

    Penyelesaian sengketa lahan ini seharusnya tetap bersandar pada amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

    Baca: Aliansi Daulat Sumatera Serukan Penyelamatan Ruang Hidup dan Penghidupan Bentang Alam Sumatera

    “Pemerintah didesak untuk tidak menggunakan mekanisme Bank Tanah, yang dinilai justru menghambat capaian reformasi kepemilikan tanah yang telah berjalan di berbagai daerah,” Dodi Faisal, Direktur WALHI Bengkulu.

    Di sisi lain, upaya kriminalisasi terhadap petani pejuang hak atas tanah justru semakin tajam. Kasus yang menimpa petani di Pino Raya menjadi bukti nyata ketimpangan hukum tersebut.

    Petani yang menjadi korban penembakan oleh oknum keamanan PT Agro Bengkulu Selatan, alih-alih mendapatkan keadilan, justru ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka kini harus menghadapi jeratan hukum berlapis setelah aparat penyidik menambahkan pasal terkait dugaan penggunaan senjata tajam.

    Padahal, secara yuridis, Pasal 307 ayat (2) KUHP secara tegas mengecualikan penggunaan senjata tajam jika digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau aktivitas sah lainnya.

    Ketentuan dalam KUHP baru ini merupakan penguatan norma hukum yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

    “Penggunaan pasal tersebut untuk menjerat petani yang sedang menggarap lahan adalah bentuk pemaksaan hukum yang mengabaikan substansi undang-undang demi membela kepentingan korporasi,” tegas Dodi.

  • DPR: Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera Jangan Lagi Hanya Berorientasi Proyek

    DPR: Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera Jangan Lagi Hanya Berorientasi Proyek

    7cloud.asia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana membangun konektivitas jalur kereta api yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

    Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel kereta terintegrasi di Pulau Sumatera.

    Menurut Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

    Namun, dia menegaskan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatera saat ini.

    Rivqy mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun.

    “Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar politisi PKB itu dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

    Rivqy juga menyoroti bahwa hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatra masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan.

    Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.

    Jangan sampai, ujarnya,”kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal.

    “Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang,” tegasnya.

    Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatra selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu.

    Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatra harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.

    “Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru,” katanya.

    Rivqy menegaskan pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya.

    Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans Sumatra yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.

    “Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatra harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan,” jelasnya.

    Rivqy mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.

    “Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun,” pungkasnya.