7cloud.asia – Kritik tajam disampaikan anggota DPR dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi IV, Rahmat Saleh, menyampaikan kritiknya terkait pernyataan Menteri Kehutanan yang mengklaim deforestasi menurun sepanjang 2025
Pernyataan ini dinilai, sebagai bantahan Menhut bahwa deforestasi turut memperburuk banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera yang menewaskan lebih dari 800 jiwa.
Rahmat Saleh juga melontarkan kritik tajam terkait penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dinilai kurang sigap menangani banjir bandang ini.
Rahmat menyinggung contoh dari negara lain sebagai pembanding. Ia mengutip langkah dua anggota kabinet Filipina yang dikabarkan mengundurkan diri setelah dinilai tidak mampu merespons bencana banjir besar yang terjadi pada 18 November lalu.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan patut dijadikan pelajaran.
Rahmat memaparkan, pemerintah Filipina menghadapi tekanan publik terkait lambannya penanganan situasi darurat.
Dua menteri kemudian memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban, meski kondisi cuaca ekstrem bukan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.
Ia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang menunjukkan integritas serta rasa empati terhadap masyarakat.
Oleh sebab itu, menurut Rahmat, bukan sesuatu yang salah jika ada menteri di Indonesia yang mengambil sikap serupa apabila merasa tidak lagi mampu menjalankan tugas menangani bencana besar.
Dalam rapat itu, Rahmat menegaskan bahwa jabatan publik bukan hanya soal wewenang, tetapi juga tanggung jawab. Ia menyebut bahwa bencana banjir di Sumatera telah menimbulkan kerugian besar dan menyisakan banyak masalah kemanusiaan.
Karena itu, pemerintah termasuk Menteri Kehutanan harus menunjukkan langkah konkret dan kepemimpinan yang kuat.
Baca Juga: DPR: Banjir Sumatera Harus Jadi Momentum Perbaikan Pengelolaan Hutan
Di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rahmat menyampaikan kekhawatiran bahwa penanganan bencana termasuk banjir bandang di Sumatera memerlukan kecepatan, koordinasi, serta ketegasan dari para pejabat terkait.
Dia menilai masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, terutama dalam masa krisis ketika warga kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan akses kebutuhan dasar.
Rahmat menekankan bahwa mundur dari jabatan adalah pilihan yang terhormat apabila seseorang merasa kewenangannya tidak lagi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.
Politisi PKS ini menyatakan bahwa tidak ada hal yang tabu dalam belajar dari negara lain, termasuk mengenai sikap pejabat publik dalam menghadapi tekanan masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa jabatan bersifat sementara, tetapi dampak dari sebuah keputusan dapat mempengaruhi hidup banyak orang.
Karena itu, menurutnya, keberanian mengambil sikap tegas merupakan cerminan integritas seorang pejabat negara.
Baca Juga: WALHI Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan yang Diduga Bertanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan
Sementara, anggota Komisi IV lainnya juga mengingatkan agar kementerian memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang rentan menimbulkan banjir.
Mereka menilai bahwa degradasi lingkungan dan perubahan tata ruang menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.
Rapat kerja tersebut berakhir dengan beberapa catatan. Komisi IV meminta kementerian mempercepat tindak lanjut lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan BNPB serta pemerintah daerah.
DPR menegaskan bahwa situasi darurat membutuhkan kerja cepat dan menyeluruh, bukan sekadar pernyataan atau rencana di atas kertas.
Dengan mengangkat contoh dari negara lain, DPR berharap pemerintah bisa melihat praktik baik maupun kegagalan dari luar negeri sebagai bahan evaluasi.
Rapat berlangsung tanpa interupsi dari pihak kementerian. Raja Juli mencatat masukan yang disampaikan dan memastikan akan melakukan evaluasi lanjutan.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak banjir di Sumatera.
(Disarikan dari berbagai sumber)
Leave a Reply