Tag: tangerang

7cloud.asia – Pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir pantai Tangerang, Banten terus menuai sorotan.

Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut yang diduga kuat terkait dengan pembangunan PSN di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 ini dinilai tidak cukup.

Sejumlah Anggota Komisi IV DPR meminta pemerintah bertindak tegas dan membongkar pagar laut yang dibangun dari bambu ini. Siapa yang berada di belakangnya harus diselidiki.

Anggota Komisi IV DPR, Riyono menilai pembuatan pagar laut yang membentang di 16 wilayah kecamatan tersebut berpotensi melanggar penggunaan wilayah ruang laut.

Baca: Komisi IV DPR desak pemerintah segera membongkar pagar Laut di Tangerang

Karena itu, dia mendesak dilakukan penyelidikan siapa pelaku dan otak di belakangnya. Hal itu disampaikan Riyono usai mendatangi langsung lokasi pemagaran tersebut.

“Kita mau nyari siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan ruang wilayah laut, ini punya potensi pelanggaran penggunaan wilayah ruang laut. Mau kita cek dan mau kita selidiki siapa yang melakukan ini,” kata Riyono dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Pemagaran laut itu berada di wilayah laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.

Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga diberikan pemberat berupa karung berisi pasir.

“Siapa pun dia, dia harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia laut untuk nelayan,” ujar politisi PKS ini.

Baca: PSN di PIK 2 mengokupasi kawasan hutan lindung

Menurut Riyono, pemagaran laut tersebut merugikan nelayan. Sebab mereka harus memutar saat pergi melaut atau kembali.

“Kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan,” kata Riyono.

Maka dari itu, Riyono mengajak instansi terkait untuk menyelidiki pembangunan pagar laut ini.

“Kawan-kawan di Pemprov, teman-teman di KKP ayo kita lihat dengan sejujur-jujurnya,” jelas Legislator Dapil 7 Jatim itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad juga menegaskan, pembangunan pagar laut ini juga mengancam penghidupan warga sekitar yang sebagian besar bekarja sebagai nelayan. tidak bisa melaut untuk mencari nafkah.

“Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan,” ujarnya.

7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan terus mendesak pemerintah untuk mengungkap misteri di balik pembangunan pagar laut Tangerang.

Johan menegaskan, pagar laut itu tidak cukup hanya disegel, tapi harus dibongkar dan beking dan pelakunya juga harus ditangkap.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

Pasalnya, pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu tidak mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Legislator asal Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I itu mengatakan, penanganan masalah pagar laut itu tidak cukup hanya dengan penyegelan. Pemerintah dan aparat harus tetap mengusut tuntas persoalan itu.

“Itu harus usut tuntas sampai ketemu siapa yang memerintahkan pemasangan pagar sampai 30,16 km tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Baca: Komisi IV DPR desak dilakukan penyelidikan soal pagar laut

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menguasai ruang laut tanpa adanya izin yang jelas,” imbuhnya

Daniel mengatakan, persoalan ini harus menjadi perhatian KKP dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku.

Apalagi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Luat( PKRL) sudah menyatakan bahwa pembangunan pagar laut itu melanggar aturan. Maka persoalan pagar itu harus segera dibereskan agar tidak mengganggu aktivitas nelayan.

Johan menegaskan, tidak mungkin pembangunan pagar laut yang sangat panjang itu dibiayai masyarakat. Jadi, tidak benar jika ada organisasi masyarakat yang mengaku membangun dan membiayai pembangunan pagar.

“Itu tidak masuk akal. Dari mana mereka punya uang begitu besar. Pasti ada yang mendanai. Itu yang harus diusut,” papar Daniel Johan.

Baca: Komisi IV DPR desak pemerintah segera bongkar pagar laut di Tangerang

Dia meminta aparat mengusut dan menangkap dalang di balik pembangunan pagar laut yang merusak ekosistem laut itu. Aparat tidak boleh takut dengan pihak-pihak yang menjadi beking dari proyek tersebut.

Daniel mengatakan, setelah pembukaan masa sidang nanti, Komisi IV akan memanggil KKP untuk membahas persoalan pagar laut yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

“Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan hal-hal semacam ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku,” ucapnya.

Untuk mengusut siapa dalang dari proyek itu, maka harus ada kerja sama mulai dari nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan setempat, serta KKP.

“Kalau ada beking oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” pungkas Daniel Johan.

7cloud.asia – Setelah menuai kontroversi akhirnya pagar laut sepanjang 30.16 kilometer di perairan Tangerang, Banten dibongkar.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang ini dilakukan pasukan TNi Angkatan Laut bekerja sama dengan warga sekitar pada Sabtu (18/1/2025). Pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah secara langsung Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut yang utama,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Ill Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto di Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

Ada sekitar 600 personel dari tiga pasukan khusus TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut pada Sabtu (18/1/2025).

Tiga pasukan khusus itu di antaranya, Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).

“Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Harry.

Baca: Komisi II DPR Minta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tidak Cuci Tangan

Harry mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair guna mengukur kedalaman patok pagar bambu.

“Kami perlu mengetahui, patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” kata Harry.

Selain pasukan khusus, TNI AL juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang.

Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru dua kilometer pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Harry, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah.

“Kesulitan kita, lebih mudah menanam daripada mencabut. Apalagi yang ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan,” uca Harry.

TNI AL pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangeran itu akan rampung dalam waktu 10 hari.

Baca: Komisi IV DPR mendesak dilakukan penyelidikan terkait pagar laut di Tangerang

“Targetnya itu paling cepat 10 hari. 10 hari, bukan dua bulan,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady kepada wartawan, Sabtu.

Menurut dia, pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap harinya secara bertahap.  Wira Hadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

“Kalau cuacanya masih seperti ini, bergelombang, kami menyesuaikan waktunya,” katanya.

Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya, ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama.

Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai dua meter.

Dalam pembongkaran ini, TNI AL siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. “Apa pun itu, kalau kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, kami akan tampil ke depan,” kata Harry.

Pembongkaran pagar laut, menurut Harry, akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya.

“Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi-koordinasi lebih lanjut,” ujarnya.

Diungkapnya pagar laut di Tangerang membuat pagar laut lain seperti di Bekasi, dan seberang Pulau C Jakarta Utara ikut terkuak.