7cloud.asia – Sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mendorong Pembentukan Pansus DPR untuk menuntaskan kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten.
Wakil Ketua Komis IV DPR, Alex Indra Lukman menjelaskan sebagai lembaga legislatif, DPR punya mitra di masing-masing Komisi, maka untuk efektif dan agar segera bisa diungkap dengan tuntas siapa yang bertanggung jawab maka sebaiknya dibentuk Pansus.
Alex mengaku khawatir terkait pengabaian terhadap tindak lanjut sertifikasi lahan laut yang harusnya lebih jelas pengaturannya.
Sebab, hingga kini pemasangan pagar laut puluhan kilometer itu hingga kini belum diketahui siapa dalangnya.
“Jadi jangan kemudian dibekukan atau seperti pagar laut yang kemudian dibongkar tanpa jelas siapa penanggung jawabnya. Soal pembekuan (sertifikat) itu kan soal teknis,” katanya dilansir di akun resmi Facebook PDI Perjuangan.
Jika tidak ditindak, Alex justru khawatir bahwa banyak kasus serupa mungkin tersembunyi, hanya saja tidak terdeteksi karena kurangnya pengawasan.
Baca: Sejumlah kalangan dorong proses hukum dalam kasus pagar laut Tangerang
Dengan dibentuk Pansus, DPR bisa lebih mendalami kenapa hal yang seperti ini bisa terjadi, karena tidak menutup kemungkinan pagar laut juga terjadi di tenpat lain.
“Ini kan terjadi terbongkarnya karena hal ini viral dihebohkan oleh masyarakat. Jadi itu kan tidak menutup kemungkinan banyak kasus yang lain lagi kan gitu, yang kebetulan tifak terpantau oleh masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus juga mendesak pimpinan DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus pagar laut.
Menurut Deddy, kasus ini menyeret berbagai pihak mulai dari menteri hingga menteri koordinator.
“Kenapa diusulkan ada Pansus, karena kan ada banyak kementerian terlibat di sana harusnya, ada KKP, ada Kementerian Investasi, karena dulu tentu mereka ikut menetapkan untuk PSN, ada Menko juga segala macam, jadi ini melibatkan banyak pihak,” kata Deddy yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan kepada awak media, Rabu (22/1/2025).
Menurut Deddy, bukti kejahatan yang merugikan masyarakat khususnya nelayan ini terpampang nyata di depan masyarakat.
Baca: Walhi sebut penerbitan sertifikat di atas laut berpotensi langgar hukum
“Jadi memang seharusnya ada Pansus karena ini kejahatan yang telanjang di depan publik,” katanya.
Saat itu, Deddy mengatakan untuk membentuk pansus maka harus melalui kesepakatan antar fraksi dan pimpinan DPR. Sebab, pansus ini dibentuk lintas fraksi, bukan hanya Komisi II yang merupakan mitra kerja Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.
“Kan itu harus ada kesepakatan. Apalagi pansus itu kan artinya lintas komisi, ya tentu nanti kita lihat pimpinan DPR seperti apa sikapnya, kita tunggu aja,” katanya.
Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di atas laut Tangerang kini tengah menuai polemik. Belakangan terungkap pagar laut itu memilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejak 2023 silam.
Menurut Deddy, untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pengadaan pagar laut misterius ini tidak memerlukan waktu yang lama.
“Nah tentu ini siapa yang berperan? yang berperan tentu orang ATR/BPN dong. Karena yang mengeluarkan surat surat itu kan dari ATR BPN. Seharusnya segera diumumkan, dan seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu,” kata Deddy.
Dia menegaskan, ini harus jelas-jelas sanksinya dan itu kemudian menjadi pintu masuk bagi Menteri yang baru untuk membereskan institusinya.
Leave a Reply