ruangkota

Tag: tarif

  • LRT Jabodebek Mulai Layani Penumpang Besok, Tarif Termurah Rp 7100

    LRT Jabodebek Mulai Layani Penumpang Besok, Tarif Termurah Rp 7100

    7cloud.asia – Kereta Api Ringan atau LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi melayani penumpang mulai Senin (28/8/2023).

    Tercatat ada 18 stasiun yang sudah ditetapkan untuk melayani pelanggan LRT Jabodebek yang melayani dua rute yakni Jatimulya-Dukuh Atas dan Dukuh Atas-Harjamukti ini.

    Ke-18 stasiun LRT Jabodebek tersebut adalah yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat dan Jatimulya.

    Baca: Pengoperasian LRT Jabodebek sempat ditunda, ini alasannya

    Untuk mendukung pelayanan LRT Jabodebek, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan subsidi tarif.  

    Formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek tercantum pada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek ditetapkan pada 8 Juni 2023.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal mengatakan bahwa formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek berdasarkan perhitungan biaya pokok ditambah keuntungan dibagi dari jumlah penumpang per kilometernya.

    “Biaya pokoknya ini sering kami sebut biaya operasi kereta api (BOK), di situ bicara overheat, penggantian suku cadang, biaya perawatan, semuanya ada di situ, plus keuntungan biasanya cuma 10 persen. Ini yang kami gunakan tarif dasar aturannya,” ujar Risal saat media briefing di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

    Baca: Tidak lewati perlintasan sebidang, LRT Jabodebek relatif aman

    Pada akhirnya, lanjut dia, besaran tarif LRT Jabodebek, yakni Rp5.000 untuk 1 kilometer (km) pertama dan selanjutnya Rp700 untuk setiap km selanjutnya.

    “Kami pilih akhirnya di posisi Rp5.000 untuk 1 km pertama. Berikutnya adalah Rp700 per km berikutnya hingga tarif berdasarkan jarak kalau di bawah 10 km bisa sampai Rp11.300 kalau yang terjauh Rp27.400,” ungkapnya.

    Adapun besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.

    Baca: Rencana Tarif LRT Jabodebek

    Secara rinci, tarif berdasarkan rute sebagai berikut.

    – Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang sekitar 10 km (tarif Rp11.300).
    – Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sepanjang sekitar 25 km (tarif Rp21.800).
    – Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang sekirar 28 km (tarif Rp23.900).
    – Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sepanjang sekitar 13 km (tarif Rp13.400).
    – Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sepanjang sekitar 33 km (tarif Rp27.400).
    – Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sepanjang sekitar 15 km (tarif Rp14.800).
    – Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sepanjang sekitar 19 km (tarif Rp17.600).
    – Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang sekitar 18 km (tarif Rp16.900).
    – Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang sekitar 15 km (tarif Rp14.800).
    – Stasiun Cawang-Stasiun Halim sepanjang sekitar 4 km (tarif Rp7.100).

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Dalam rangka memperkenalkan moda transportasi LRT Jabodebek kepada masyarakat sekaligus memperingati HUT Ke-78 RI, pemerintah berencana untuk memberikan tarif promo.

    Kendati demikian, tarif promo tersebut masih dalam tahap perumusan konsep baik besaran dan waktu pelaksanaannya.

    Pemerintah juga masih merumuskan regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan tarif promo LRT Jabodebek itu.

    Baca: Pembangunan kawasan dengan konsep TOD di Jakarta

    Kemenhub juga menyebut pemberian subsidi terhadap tarif LRT Jabodebek dilakukan agar biayanya tidak terlalu membebani masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat beralih ke angkutan massal.

    Adapun, besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah mencapai sekitar Rp18.000 per penumpang untuk rute terjauh.

    LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek strategis nasional pengembangan angkutan massal perkotaan.

    Infrastruktur ini dibangun untuk mengurangi tingkat kemacetan di Ibu Kota Jakarta dan jalur penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.

    Sumber: Antaranews.com

     

     

  • Berlaku Tarif Promo, Sebulan ke Depan Tarif LRT Jabodebek Jauh Dekat Rp 5000

    Berlaku Tarif Promo, Sebulan ke Depan Tarif LRT Jabodebek Jauh Dekat Rp 5000

    7cloud.asia – Kereta listrik ringan atau LRT Jabodebek resmi beroperasi pada hari ini, Senin (28/8/2023).

    Peresmian moda transportasi berbasis rel bernama LRT Jabodebek ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Harga tiket LRT Jabodebek diatur lewat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

    Tarif LRT Jabodebek ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk 1 kilometer (km) pertama dan Rp 700 untuk km selanjutnya. Sehingga, tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp 24.000-25.000. 

    Baca: Segini tarif LRT Jabodebek

    Tarif LRT Jabodebek ini sudah disubsidi agar harganya tidak terlalu membebani masyarakat sekaligus untuk menarik minat lebih banyak orang beralih ke angkutan massal.

    Sebagai contoh, rute terjauh Harjamukti-Jati Mulya aslinya memiliki tarif dari operator Rp 43.923. Dari situ pemerintah memberikan PSO 37 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp 27.400.

    Besaran subsidi harga tiket LRT Jabodebek yang diberikan ke penumpang berbeda-beda tergantung rutenya.

    Namun, selama sebulan ke depan, LRT Jabodebek bakal menerapkan tarif promo yakni hanya sebesar Rp 5.000 per orang untuk perjalanan jauh maupun dekat.

    LRT Jabodebek mempunyai 434 jadwal perjalanan setiap harinya pukul 05.00-23.30 WIB.

    Baca: 18 Stasiun LRT Jabodebek siap melayani

     

    Berikut ini rincian lengkap tarif LRT Jabodebek setelah masa promo berakhir:

    Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sekitar 10 kilometer tarif Rp 11.300

    Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sekitar 25 kilometer tarif Rp 21.800

    Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sekitar 28 kilometer tarif Rp 23.900

    Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sekitar 13 kilometer tarif Rp 13.400

    Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sekitar 33 kilometer tarif Rp 27.400

    Baca: Pengoperasian LRT Jabodebek sempat tertunda, ini alasannya

    Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sekitar 15 kilometer tarif Rp 14.800

    Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sekitar 19 kilometer tarif Rp 17.600

    Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sekitar 18 kilometer tarif Rp 16.900

    Stasiun Jatimulya-Stasiun Halim sekitar 15 kilometer tarif Rp 14.800

    Stasiun Cawang-Stasiun Halim sekitar 4 kilometer tarif Rp 7.100

    Baca: Tak lewati perlintasan sebidang, LRT Jabodebek relatif aman

    Pembayaran tiket LRT Jabodebek menggunakan sistem cashless, baik dengan kartu uang elektronik perbankan (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, dan Bank DKI Jakarta), KMT KAI Commuter, scan QRIS Link Aja dan KAI PAY.

     

     

     

     

  • Mulai Hari Ini Berlaku Tarif Normal LRT Jabodebek, Tarif Tertinggi Rp 20 Ribu

    Mulai Hari Ini Berlaku Tarif Normal LRT Jabodebek, Tarif Tertinggi Rp 20 Ribu

    7cloud.asia – Mulai hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, LRT Jabodebek akan memberlakukan tarif promo baru dengan ketentuan rute terpendek sebesar Rp 3.000 dan rute terjauh sebesar Rp 20.000.

    Pemberlakuan tarif baru ini seiring dengan promo tarif flat LRT Jabodebek sebesar Rp 5.000 untuk semua rute yang telah berakhir kemarin, Sabtu (30/9/2023).

    Melansir Kompas.com, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risal Wasal tarif promo LRT Jabodebek ini berlaku mulai 1 Oktober 2023 sampai 29 Februari 2024.

    Baca: Mimpi Jokowi agar transportasi publik di Jakarta terintegrasi

    Namun, ia belum dapat memastikan periode penerapan tarif promo yang baru ini akan diperpanjang atau tidak setelah Maret 2024. “Jalan aja dulu, jalan dulu aja,” jawab Risal.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yakin pengguna LRT Jabodebek tidak berkurang usai diskon tarif flat berakhir.

    “Enggak lah (penumpang tidak turun). Itu kalau saya datang ke Cibubur, Bekasi, orang-orang itu senang sekali sama LRT,” ungkap Budi beberapa waktu lalu. 

    Baca: Tak disubsidi, segini harga tiket Kereta Cepat

    LRT Jabodebek, lanjut Budi, memberikan layanan yang nyaman dan cepat sehingga akan tetap tinggi peminatnya.

    Apalagi, memangkas waktu tempuh lintas Bekasi hingga Dukuh Atas maupun Cibubur hingga Dukuh Atas menjadi tak sampai 1 jam.

    Waktu tempuh itu jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan lama perjalanan dari Cibubur menuju Jakarta Pusat melalui jalur darat atau jalan tol yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

    “Karena itu (LRT Jabodebek) memangkas waktu lebih dari 1 jam,” kata Budi Karya.

    Baca: Stasiun LRT yang terhubung dengan moda angkutan lain

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada awal pengoperasian LRT Jabodebek Kemenhub menerapkan diskon 78 persen untuk tarif promo LRT Jabodebek.

    Tarif promo diberikan untuk menarik masyarakat agar menjajal moda transportasi baru ini. Tarif promo tersebut berupa tarif flat sebesar Rp 5.000 untuk seluruh lintas pelayanan.

    Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai dengan akhir September 2023.

    Baca: LRT sering alami gangguan, Jokowi: hargai karya anak bangsa

    Pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).

    Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp 66 Miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Komisi V DPR: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK Akan Rumit dan Berisiko pada Keamanan Data Pribadi

    Komisi V DPR: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK Akan Rumit dan Berisiko pada Keamanan Data Pribadi

    7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritisi rencana penyesuaian subsidi tarif KRL Jabodetabek yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Toriq menilai, skema ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan yang merugikan masyarakat pengguna KRL Jabodetabek.

    “Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” jelas Toriq seperti dikutip Parlementaria, Minggu (1/9/2024).

    Politisi PKS ini mengkhawatirkan risiko keamanan data pribadi dalam penerapan skema subsidi tarif berdasar NIK ini.

    Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang akan merugikan masyarakat.

    Baca: Soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, DPR sebut beban masyarakat tambah berat

    Selain itu, dia menilai bahwa skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

    “Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” ujarnya.

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dianggap lebih efektif.

    Pertama, integrasi skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti Bansos atau PKH, sehingga subsidi lebih tepat sasaran.

    “Yang lainnya, penerapan subsidi berbasis tingkat pendapatan yang lebih adil dan penguatan infrastruktur digital serta sistem verifikasi. Kami hanya ingin memastikan bahwa subsidi dapat diakses secara efisien dan aman oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Toriq.

    Baca: Kontroversi penyesuaian tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK

    Seperti diketahui pemerintah dalam hal ini Kemenhub akan melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek menjadi berdasarkan NIK pada tahun depan.

    Kemenhub beralasan, penyesuaian skema subsidi ini agar subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Subsidi PSO KRL Jabodetabek diperkirakan menyentuh angka Rp7,88 triliun, berdasarkan APBN 2024. Jumlah itu meningkat Rp5,09 triliun dibanding 2023, dengan peningkatan rata-rata 2,4 persen pertahun.

    Merujuk pada laporan KAI Commuter, realiasi laporan yang tersedia hingga 2022, subsidi mencapai Rp1,41 triliun. Sementara itu, subsidi pada 2018-2022 berada di kisaran Rp1,13 triliun-1,63 triliun.

    Dalam tiga tahun terakhir, yakni pada 2020-2022, total anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun.

  • Pro Kontra Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK: Subsidi Transportasi Bukan Bansos

    Pro Kontra Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK: Subsidi Transportasi Bukan Bansos

    7cloud.asia – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan menerapkan skema pemberian subsidi tarif KRL Jabodetabek dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    Peningkatan tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK ini akan diberlakukan pada tahun 2025 yang akan datang.

    Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK sudah ada sejak 2023.

    Adita mengeklaim PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah memiliki sistem mumpuni yang memungkinkan penerapan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK ini.

    “Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder,” kata Adita, di Jakarta, Kamis (29/8/2024)

    Baca: Pakar sebut perlu ada tarif khusus untuk kelompok tertentu

    Menteri Perhubungan Budi Karya menegaskan, skema subsidi ini dimaksudkan agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang layak mendapatkan subsidi.

    “Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” ujar Budi Karya.

    Menanggapi wacana ini, Ketua Komunitas KRLMania, Nurcahyo mengatakan konsep subsidi tranportasi publik berbeda dengan bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.

    Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik harusnya dimotivasi kepentingan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan begitu, bisa untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

    “Transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi,” tegas Nurcahyo dikutip Metrotvnews.com

    Baca: Ini kata pakar transportasi soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek

    Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setidjowarno mengatakan, skema subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK sebenarnya telah dibahas sejak 2018.

    Namun, ketika hendak diimplementasikan tahun depan, kebijakan itu dinilai menjadi tak lagi sesuai.

    “Namun sekarang jadi masalah, ketika kondisi layanan KRL memburuk, tiba-tiba akan ada kebijakan berdasar NIK. Waktunya kurang tepat di saat layanan KRL kurang bagus yang disebabkan kurangnya armada kereta,” katanya dikutip Metrotvnews.com, Minggu (1/9/2024)

    Menurut dia, kebijakan itu seharusnya diterapkan secara komprehensif dengan peningkatan layanan KRL.

    Djoko mengatakan subsidi KRL yang diberikan berdasarkan NIK, kurang efektif. Dia memberi opsi lain soal subsidi KRL, yakni peniadaan potongan harga saat akhir pekan dan hari libur.

    Baca: Soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, DPR sebut beban masyarakat tambah berat

    Menurut Djoko, hal tersebut bakal sejalan dengan tujuan pemerintah, yakni memangkas sepertiga public service obligation (PSO) yang ada. Penghematan ini, kata dia, bisa dialihkan untuk angkutan perintis di daerah lain.

    Wacana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK juga ramai dibahasvdi sosial media. Salah satu akun Instagram dengan centang biru, @biasalahanakmuda, menentang keras recana tersebut.

    Unggahan perihal wacana tersebut pun telah dibagikan lebih dari 12 ribu kali.
    Dalam unggahannya, akun itu menyebut, “Bukannya di-support, malah disegmentasi.” Akun itu pun mempertanyakan referensi wacana tersebut, pasalnya di beberapa negara justru menggratiskan transum.

    “Masalahnya di kapasitas, korbannya kelas menengah lagi,” sebut akun itu.

    Akun itu pun mempertanyakan, apakah pembuat kebijakan pernah menggunakan transum. Menurut akun itu, pengguna KRL dan transum telah membantu pemerintah untuk mengurangi beban kemacetan.

    “Catet ya. Mimpi kita adalah punya transum yang nyaman, aman, dan inklusif,” ujar @biasalahanakmuda.

    Pada akhir unggahannya, akun itu mengutip pernyataan Wali Kota Bogota, G Petro, “Kota yang baik bukan di mana orang miskin naik mobil, tapi di mana orang kaya naik transportasi umum.”

  • Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Dinilai Tindakan Diskriminatif dan Tidak Pro-Rakyat

    Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Dinilai Tindakan Diskriminatif dan Tidak Pro-Rakyat

    7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan subsidi tarif Kereta Rel Listrik atau KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025.

    Selain mendapat penolakan dari komunitas pengguna KRL, tegas Sigit, pemberian subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK juga dinilai diskriminatif dan tidak pro rakyat.

    Sigit menegaskan, PSO pada KRL adalah amanat UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk menjamin tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk pelayanan publik, pemberian subsidi KRL termasuk KRL Jabodetabek juga seharusnya mengedepan prinsip kesamaan hak.

    “Tidak boleh diskriminatif. Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik,” jelas Sigit dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (3/9/2024).

    Baca: Pro-kontra tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK

    Selain diskriminatif, Sigit juga menilai rencana pemerintah memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.

    Adapun skema baru pemberian PSO itu, kata Sigit, menurutnya justru dapat berisiko menambah beban ekonomi bagi masyarakat pengguna KRL yang tidak memiliki akses subsidi, terutama kelas menengah-bawah.

    “Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik”

    Maka dari itu, ia menilai rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

    Dia menegaskan, mereka yang bergantung pada KRL untuk perjalanan sehari-hari, terutama untuk bekerja. Mereka rata-rata kelompok menengah kebawah.

    Baca: Penyesuaian tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK di mata pakar

    Kalau orang kaya, tentu lebih memilih mobil pribadi daripada KRL Jabodetabek karena jauh lebih nyaman.

    Kalau kemudian dibatasi subsidinya dengan NIK, tentu akan membebani mereka karena tarif KRL akan naik.

    ”Saat daya beli masyarakat menurun dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, seharusnya PSO ditambah bukan malah dibatasi,” jelas Politisi PKS ini.

    Sigit meminta pemerintah menunda dan meninjau ulang kebijakan PSO KRL berbasis NIK. Kebijakan subsidi KRL menurutnya harus lebih pro rakyat karena masyarakat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman.

    Seperti diketahui, pada tahun 2024, daya beli masyarakat Indonesia menunjukkan tanda-tanda melemah akibat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga.

  • Kebijakan Tarif Donald Trump Dinilai Bakal Menekan Nilai Rupiah

    Kebijakan Tarif Donald Trump Dinilai Bakal Menekan Nilai Rupiah

    7cloud.asia – Kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dinilai akan memberi tekanan pada nilai Rupiah.

    Analis Doo Financial Futures Lukman Leong, dilansir Antaranews.com menilai kurs Rupiah akan mengalami tekanan berat akibat penerapan tarif impor sebesar 32 persen yang diterapkan Donald Trump.

    “Indonesia (mendapatkan tarif) 32 persen. Rupiah bakalan tertekan berat sebagai salah satu negara yang dikenakan tariff reciprocal besar,” kata Lukman dikutip Antaranewss.com, Kamis (3/4/2025).

    Pada Rabu (2/4/2025), Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap mitra dagang AS sebagai upaya untuk memangkas defisit perdagangan global.

    Baca: Konsumsi Lebaran jadi indikasi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja

    Dalam pernyataannya pekan lalu, Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25 persen untuk semua mobil yang dibuat di luar AS, akan berlaku sesuai rencana pada Kamis.

    Rupiah diperkirakan akan kembali melemah hari ini, besar kemungkinan akan volatile dan melibatkan intervensi Bank Indonesia.

    ”Indeks dolar AS terpantau volatile menyusul kebijakan tarif imbal balik Trump yang sedang diumumkan terlihat lebih agresif dari yang diperkirakan. Sentimen pasar saat ini sangat negatif dan risk off, BI akan intervensi,” ujar Lukman.

    Berdasarkan sentimen tersebut, Lukman memperkirakan kurs rupiah pada hari ini berkisar Rp16.600 sampai dengan Rp16.900 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Kamis pagi di Jakarta melemah sebesar 59 poin atau 0,36 persen menjadi Rp16.772 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.713 per dolar AS.

    Baca: Turunnya kelas menengah jadi alarm ekonomi nasional

     

  • Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Global yang Diterapkan Donald Trump

    Mahkamah Agung AS Batalkan Kebijakan Tarif Global yang Diterapkan Donald Trump

    7cloud.asia – Mahkamah Agung Amerika Serikat, pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat memutuskan bahwa Presiden Donald Trump tidak berwenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

    Keputusan ini diambil dengan hasil pemungutan suara 6 suara setuju dan 3 menolak mncabut tarif global yang diterapkan Trump.

    Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan beberapa kebijakan tarif global Presiden Donald Trump ini dinilai sebagai pukulan serius bagi rakyat AS.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut, keputusan ini merampas pengaruh signifikan Trump baik di dalam maupun luar negeri.

    “Hari ini menjadi kekalahan bagi rakyat AS karena dengan menghilangkan pengaruh instan Presiden Trump dalam menggunakan wewenang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), rakyat Amerika mengalami kemunduran yang signifikan,” kata Bessent di Fox News, seperti dikutip kantor berita Ria Novosti.

    Trump menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) AS tersebut “sangat mengecewakan” dan menuduh MA telah dipengaruhi oleh “kepentingan asing”.

    Ia kemudian menegaskan bahwa seluruh tarif keamanan nasional tetap berlaku, dan bahwa putusan MA tersebut khususnya hanya menyangkut penggunaan tarif IEEPA.

    Trump langsung menetapkan tarif global baru sebesar 10 persen untuk impor dari seluruh dunia, hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan bea masuk impor dari banyak negara.

    Tarif baru itu akan diberlakukan berdasarkan UU yang membatasinya hingga 150 hari, dan akan berlaku secepatnya. Trump marah atas putusan MA tersebut, dan menekankan bahwa dengan tarif baru ini proses penyesuaian dimulai.

    Merespon putusan Mahkamah Agung AS tersebut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan Indonesia akan tetap fokus dalam melakukan legalisasi dan menyusun aturan turunan dari hasil kesepakatan dagang timbal balik (ART) dengan AS.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, dengan keputusan Mahkamah Agung AS tersebut Indonesia tak perlu melakukan ratifikasi ART. Tarif resiprokal sudah tak berlaku lagi, bahkan perusahaan RI bisa menagih selisih bea masuk ke AS.

    Menurut dia, semua yang dilakukan tim negosiasi Indonesia bisa dianggap batal. Begitu pula tekanan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) karena Trump menggunakan tarif resiprokal sebagai ancaman, seharusnya gugur.

    Sumber: Antaranews.com-Sputnik/RIA Novosti