Komisi V DPR: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK Akan Rumit dan Berisiko pada Keamanan Data Pribadi

7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritisi rencana penyesuaian subsidi tarif KRL Jabodetabek yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Toriq menilai, skema ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan yang merugikan masyarakat pengguna KRL Jabodetabek.

“Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” jelas Toriq seperti dikutip Parlementaria, Minggu (1/9/2024).

Politisi PKS ini mengkhawatirkan risiko keamanan data pribadi dalam penerapan skema subsidi tarif berdasar NIK ini.

Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang akan merugikan masyarakat.

Baca: Soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, DPR sebut beban masyarakat tambah berat

Selain itu, dia menilai bahwa skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

“Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dianggap lebih efektif.

Pertama, integrasi skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti Bansos atau PKH, sehingga subsidi lebih tepat sasaran.

“Yang lainnya, penerapan subsidi berbasis tingkat pendapatan yang lebih adil dan penguatan infrastruktur digital serta sistem verifikasi. Kami hanya ingin memastikan bahwa subsidi dapat diakses secara efisien dan aman oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Toriq.

Baca: Kontroversi penyesuaian tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK

Seperti diketahui pemerintah dalam hal ini Kemenhub akan melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek menjadi berdasarkan NIK pada tahun depan.

Kemenhub beralasan, penyesuaian skema subsidi ini agar subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Subsidi PSO KRL Jabodetabek diperkirakan menyentuh angka Rp7,88 triliun, berdasarkan APBN 2024. Jumlah itu meningkat Rp5,09 triliun dibanding 2023, dengan peningkatan rata-rata 2,4 persen pertahun.

Merujuk pada laporan KAI Commuter, realiasi laporan yang tersedia hingga 2022, subsidi mencapai Rp1,41 triliun. Sementara itu, subsidi pada 2018-2022 berada di kisaran Rp1,13 triliun-1,63 triliun.

Dalam tiga tahun terakhir, yakni pada 2020-2022, total anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun.