7cloud.asia – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan menerapkan skema pemberian subsidi tarif KRL Jabodetabek dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Peningkatan tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK ini akan diberlakukan pada tahun 2025 yang akan datang.
Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK sudah ada sejak 2023.
Adita mengeklaim PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah memiliki sistem mumpuni yang memungkinkan penerapan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK ini.
“Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder,” kata Adita, di Jakarta, Kamis (29/8/2024)
Baca: Pakar sebut perlu ada tarif khusus untuk kelompok tertentu
Menteri Perhubungan Budi Karya menegaskan, skema subsidi ini dimaksudkan agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang layak mendapatkan subsidi.
“Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” ujar Budi Karya.
Menanggapi wacana ini, Ketua Komunitas KRLMania, Nurcahyo mengatakan konsep subsidi tranportasi publik berbeda dengan bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.
Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik harusnya dimotivasi kepentingan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan begitu, bisa untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.
“Transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi,” tegas Nurcahyo dikutip Metrotvnews.com
Baca: Ini kata pakar transportasi soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setidjowarno mengatakan, skema subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK sebenarnya telah dibahas sejak 2018.
Namun, ketika hendak diimplementasikan tahun depan, kebijakan itu dinilai menjadi tak lagi sesuai.
“Namun sekarang jadi masalah, ketika kondisi layanan KRL memburuk, tiba-tiba akan ada kebijakan berdasar NIK. Waktunya kurang tepat di saat layanan KRL kurang bagus yang disebabkan kurangnya armada kereta,” katanya dikutip Metrotvnews.com, Minggu (1/9/2024)
Menurut dia, kebijakan itu seharusnya diterapkan secara komprehensif dengan peningkatan layanan KRL.
Djoko mengatakan subsidi KRL yang diberikan berdasarkan NIK, kurang efektif. Dia memberi opsi lain soal subsidi KRL, yakni peniadaan potongan harga saat akhir pekan dan hari libur.
Baca: Soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, DPR sebut beban masyarakat tambah berat
Menurut Djoko, hal tersebut bakal sejalan dengan tujuan pemerintah, yakni memangkas sepertiga public service obligation (PSO) yang ada. Penghematan ini, kata dia, bisa dialihkan untuk angkutan perintis di daerah lain.
Wacana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK juga ramai dibahasvdi sosial media. Salah satu akun Instagram dengan centang biru, @biasalahanakmuda, menentang keras recana tersebut.
Unggahan perihal wacana tersebut pun telah dibagikan lebih dari 12 ribu kali.
Dalam unggahannya, akun itu menyebut, “Bukannya di-support, malah disegmentasi.” Akun itu pun mempertanyakan referensi wacana tersebut, pasalnya di beberapa negara justru menggratiskan transum.
“Masalahnya di kapasitas, korbannya kelas menengah lagi,” sebut akun itu.
Akun itu pun mempertanyakan, apakah pembuat kebijakan pernah menggunakan transum. Menurut akun itu, pengguna KRL dan transum telah membantu pemerintah untuk mengurangi beban kemacetan.
“Catet ya. Mimpi kita adalah punya transum yang nyaman, aman, dan inklusif,” ujar @biasalahanakmuda.
Pada akhir unggahannya, akun itu mengutip pernyataan Wali Kota Bogota, G Petro, “Kota yang baik bukan di mana orang miskin naik mobil, tapi di mana orang kaya naik transportasi umum.”
Leave a Reply