7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan pembangunan LRT Jakarta dengan memperpanjang rute dari semula Velodrome-Manggarai hingga Dukuh Atas dengan total panjang 14,2 kilometer (km)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan panjang rute tersebut akan bertambah dua kilometer dengan penambahan rute Manggarai-Dukuh Atas, dari yang sebelumnya hanya 12,2 km dengan rute Velodrome-Manggarai.
Pramono mengatakan, keputusan ini diambil setelah mendapatkan masukan, saran, pertimbangan, dan juga kemampuan fiskal Pemerintah DKI Jakarta.
”Kemarin saya sudah memutuskan dalam rapat setelah mendapatkan masukan, saran, untuk untuk LRT yang diputuskan adalah extention dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Dukuh Atas,” ujar Pramono kepada media, Rabu (20/5/2026).
Pramono menambahkan, dengan keputusan ini maka anggaran atau investasi untuk pembangunan LRT Veledrome–Dukuh Atas akan ditambah menjadi Rp2,7 triliun.
Menurut Pramono, keputusan tersebut dibuat agar rute tersebut benar-benar dapat terselesaikan hingga tuntas.
Setelah rute tersebut selesai, pembangunan akan dilanjutkan dengan rute Veledrome menuju Jakarta International Stadium (JIS), Ancol, hingga PIK 2 sampai dengan Bandara Soekarno Hatta.
“Sedangkan dari Velodrome, JIS, Ancol, kemudian nanti akan diteruskan sampai PIK 2 dan sampai dengan Soekarno-Hatta, rutenya diselesaikan kemudian. Sekarang baru selesai sampai dengan Ancol,” ungkap Pramono.
Sebelumnya, Pramono sempat mengungkapkan soal peluang pengembangan jalur LRT Jakarta hingga kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan terhubung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Rencana tersebut disebut menjadi bagian penting untuk menyempurnakan konektivitas transportasi massal di Jakarta melalui sistem loop atau jalur terintegrasi.
Pramono menjelaskan secara trase atau jalur, pengembangan LRT Jakarta saat ini sebenarnya telah memperoleh izin dari pemerintah pusat hingga kawasan Ancol.
Menurutnya, pengembangan jaringan transportasi di wilayah utara Jakarta menjadi langkah strategis agar konektivitas antarkawasan semakin baik.
“Untuk LRT, secara trase sebenarnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat sampai dengan Ancol,” ujar Pramono.
7cloud.asia – Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 diwarnai kritik keras terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita perubahan.
Komunitas Komunitas ’98 Garis Lucu menyebut semangat reformasi kini perlahan dipinggirkan oleh praktik kekuasaan yang dianggap sarat oligarki, minim kontrol publik dan mengancam kebebasan sipil.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026), komunitas tersebut menilai perjalanan reformasi mengalami kemunduran serius.
Nilai-nilai demokrasi, penegakan HAM, dan keberpihakan kepada rakyat yang dahulu diperjuangkan mahasiswa dan aktivis 1998 kini kian terkikis oleh kepentingan elite politik.
“Reformasi lahir dari perlawanan terhadap otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM. Namun hari ini publik justru menyaksikan bagaimana sosok-sosok yang memiliki catatan pelanggaran HAM mendapat ruang besar dalam kepemimpinan nasional. Ini menjadi ironi besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia,” jelas juru bicara Komunitas ’98 Garis Lucu, Ignatius Indro.
Komunitas tersebut juga menyoroti munculnya kembali glorifikasi terhadap rezim Orde Baru, termasuk wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tanpa penyelesaian sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
Mereka menilai upaya memoles ulang sejarah berpotensi menghapus ingatan kolektif bangsa atas berbagai praktik represi dan kekerasan negara yang pernah terjadi selama rezim Orde Baru.
“Bangsa ini tidak boleh kehilangan ingatan. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim, tetapi perjuangan agar negara tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, represi, dan kekuasaan tanpa kontrol. Ketika kritik dibungkam, kebijakan dibuat tanpa keberpihakan kepada rakyat, dan sejarah mulai dipoles ulang, maka alarm demokrasi sebenarnya sedang berbunyi,” tegas juru bicara lainnya, Alex Leonardo.
Lebih lanjut Komunitas ’98 Garis Lucu menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan kecenderungan menjauh dari semangat reformasi.
Mereka menyebut sejumlah indikator seperti melemahnya kontrol publik, menyempitnya ruang kebebasan sipil, hingga praktik politik yang lebih menguntungkan oligarki dibanding kepentingan rakyat luas.
Menurut mereka, demokrasi Indonesia kini berada di persimpangan serius ketika kritik publik semakin sering dianggap ancaman, sementara kekuasaan dinilai semakin terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu.
Momentum 28 tahun Reformasi, kata mereka, seharusnya menjadi pengingat bahwa cita-cita perubahan belum selesai diperjuangkan.
Karena itu, Komunitas ’98 Garis Lucu mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan seluruh elemen bangsa untuk kembali menjaga nilai-nilai reformasi agar tidak tenggelam oleh pragmatisme politik dan konsolidasi kekuasaan.
“Reformasi harus terus dirawat sebagai gerakan moral agar Indonesia tetap berdiri di atas demokrasi, supremasi hukum, penghormatan HAM, dan keberpihakan kepada rakyat,” demikian pernyataan Komunitas ’98 Garis Lucu.
7cloud.asia – Kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Jumat (22/05/2026) siang dan sore.
Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diprediksi cerah, berawan.
Siang dan sore hari, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Wilayah lainnya diprediksi berawan hingga hujan berintensitas ringan.
Selanjutnya pada malam hari, cuaca di Jakarta diprediksi berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan.
Sementara wilayah lain di Indonesia, hujan berintensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta.
Kondisi cuaca serupa berpotensi pula terjadi di wialayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo.
Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua juga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Sedangkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Maluku
7cloud.asia – Kebijakan pengurus negara mendorong Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 dinilai menyimpan masalah.
Alih-alih sebagai solusi atas kondisi darurat sampah nasional, pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL), secara tidak langsung justru berpotensi mengarahkan masyarakat ke dalam darurat kesehatan.
Studi Cole-Hunter (2020) “The health impacts of Waste-to-Energy emissions: A systematic review of the literature” menunjukkan bahwa fasilitas WtE dengan pasokan sampah yang tidak dipilah menghasilkan emisi racun berkonsentrasi tinggi.
Polutan tersebut seperti dioksin, furan, dan logam berat, yang memicu dampak karsinogenik maupun non-karsinogenik seperti kanker, gangguan pernapasan, dan kerusakan ekologi.
Racun ini tidak hilang setelah pembakaran, melainkan tetap mengendap dalam abu sisa (bottom ash) dan berpotensi mencemari tanah serta air tanah jika tidak dikelola secara ketat.
Hal ini diperkuat oleh temuan Domingo (2025) “Cancer Risk Associated with Residential Proximity to Municipal Waste Incinerators: A Review of Epidemiological and Exposure Assessment Studies,”.
Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang tinggal dekat insinerator terutama dengan kontrol emisi lemah menghadapi peningkatan signifikan risiko kanker akibat paparan kronis dioksin dan furan, yang berkorelasi dengan kasus Non-Hodgkin Lymphoma, soft-tissue sarcoma, dan kanker hati.
PSEL: Solusi Palsu yang Mengancam Sementara itu, kajian WALHI (2024) bersama temuan Nexus3 Foundation menegaskan bahwa karakteristik sampah Indonesia yang basah dan tercampur plastik membuat proses pembakaran tidak optimal dan justru memperbesar pembentukan dioksin dan furan beracun.
Pengukuran di sejumlah PLTSa menunjukkan kadar dioksin melampaui ambang aman, mencemari rantai makanan seperti telur ayam, serta terkonsentrasi tinggi dalam abu sisa yang tergolong limbah B3 berbahaya bagi tanah dan air .
Temuan ini memperkuat kekhawatiran atas dampak lingkungan dan kesehatan dari teknologi ini. Sehingga rencana pembangunan PLTSa Tamalanrea di Makassar sangat berisiko menyebabkan dampak kesehatan dan masalah-masalah lingkungan lainnya.
Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan mengatakan, operasi PLTSa hanya akan mendorong Indonesia terus terjebak dalam solusi hilir dan melupakan mandat UU 18 Tahun 2008 yang fokus pada pengurangan sampah dari sumber.
”Sehingga keberadaan PLTSa terutama di Makassar hanya akan memperpanjang masalah, meningkatkan risiko lingkungan dan kesehatan. Selain itu juga akan meningkatkan eksklusi sosial akibat polusi dan konflik lahan,” tegasnya.
“PLSTa dipromosikan sebagai solusi sampah dan energi, padahal yang dihasilkan bukan hanya listrik, tetapi juga abu beracun serta polutan persisten seperti dioksin dan furan. Polutan ini memicu kanker, mengganggu hormon, serta mencemari tanah, air, hingga rantai pangan.
Penelitian kami menunjukkan residu pembakaran dari fasilitas insinerator di Indonesia mengandung dioksin yang sangat tinggi.
Menempatkan PLTSa dekat permukiman dan sekolah di Makassar berarti mempertaruhkan kesehatan masyarakat demi solusi instan yang mahal dan berisiko.
”Jangan sampai darurat sampah diubah menjadi darurat kesehatan publik,” tegas Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus3 Foundation.
7cloud.asia – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).
Gusti mengatakan, ada sejumlah indikator penting dalam menilai keberhasilan program KUR, mulai dari kemampuan UMKM naik kelas, penguatan sektor produktif, hingga efektivitas penyaluran kredit kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebab itu, ia menekankan kelompok pelaku usaha nonbankable seharusnya menjadi perhatian utama dalam program KUR.
Pasalnya, kelompok tersebut umumnya memiliki usaha dan arus kas yang berjalan baik, tetapi belum memenuhi syarat administrasi perbankan sehingga kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal.
“Kadang-kadang mereka sulit mendapatkan kredit akhirnya lari ke pinjaman online,” ucap Kesuma dikutip Parlementaria.
Apalagi, menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena pelaku usaha kecil yang tidak mendapatkan akses pembiayaan formal berpotensi terjebak pinjaman berbunga tinggi yang justru membebani usaha mereka.
Di sisi lain, ia juga menyoroti rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KUR yang disebut berada di bawah 3 persen.
Angka tersebut, nilainya, perlu dievaluasi lebih mendalam untuk memastikan rendahnya NPL bukan disebabkan perbankan terlalu selektif memilih debitur.
“Perlu dicek dulu non-performing loan itu akibat apa. Apakah bank sangat selektif yang dikasih kredit itu orang yang memang sangat bankable,” ujarnya.
Dia menambahkan, apabila penyaluran KUR hanya diberikan kepada pelaku usaha yang sudah benar-benar bankable, maka tujuan utama program untuk membantu masyarakat kecil berisiko tidak tercapai secara optimal.
Oleh karena itu, dia meminta bank penyalur KUR lebih berani memperluas akses pembiayaan kepada UMKM yang membutuhkan, termasuk pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi standar administrasi perbankan tetapi memiliki prospek usaha yang baik.
Secara tegas, ia mengingatkan bahwa bank milik negara tidak hanya berfungsi mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan tugas penugasan negara untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil.
“Bank penyalur kredit ke UMKM ini harus menjalani tugas penugasan negara jadi tidak semata untuk mencari aman,” tuturnya.
Terakhir, selain akses pembiayaan, ia berharap agar penyaluran KUR perlu lebih diarahkan ke sektor-sektor produktif yang belum banyak tersentuh, termasuk ekonomi kreatif, agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha nasional.
7cloud.asia – Rencana pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Tamalanrea, Kota Makassar menuai protes keras dari ribuan warga kecamatan Tamalanrea.
Lokasi proyek yang direncanakan berada sangat dekat dengan pemukiman padat dan sekolah yang menampung 1.000 siswa menjadi teror bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia.
Sejak awal rencana pembangunan PLTSa di Makassar diumumkan, gejolak penolakan warga Tamalanrea terus membesar dan meluas.
”Warga dari Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, Alamanda, hingga kawasan sekitar Gudang Eterno telah berkali-kali turun ke jalan, menggelar aksi, dan menyampaikan keberatan melalui berbagai saluran resmi dan layangan petisi penolakan,” Ucap Haji Akbar, Masyarakat Kampung Mulabaru.
Kehadiran PT Sarana Utama Sinergi (PT SUS) sebagai perusahaan pemenang tender PSEL juga menciptakan ketegangan sosial yang tidak perlu. Penolakan warga yang konsisten mempertegas bahwa proyek ini kehilangan legitimasi sosial dan tidak diinginkan oleh warga.
Sehingga, WALHI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penggunaan PLTSa dengan mekanisme memusnahkan sampah dengan membakarnya bukanlah solusi sejati.
Kepala Divisi Transisi Energi WALHI Sulawesi Selatan, Nurul Fadli Gaffar mengatakan, upaya pengelolaan sampah berbasis pengurangan dan pemulihan material di Kota Makassar hingga saat ini masih sangat minim dan jauh dari memadai.
”Di tengah dorongan besar terhadap proyek PLTSa dan teknologi pembakaran sampah, pemerintah justru belum menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu,” ujarnya.
Data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di Makassar masih sangat terbatas, yakni hanya terdapat 76 unit bank sampah, 6 unit komposting skala RT/RW, dan 8 unit TPS3R.
Bahkan sejumlah fasilitas penting seperti rumah kompos, pusat olah organik, pusat daur ulang (PDU), TPST di luar TPA hingga biodigester tercatat belum tersedia sama sekali.
Kapasitas pengelolaannya pun masih sangat rendah dibandingkan timbulan sampah kota yang mencapai lebih dari 388 ribu ton per tahun. Secara keseluruhan, sampah yang berhasil terkelola hanya sekitar 6.074 ton per tahun atau setara 1,56 persen dari total timbulan sampah tahunan Kota Makassar.
Bahkan pada fasilitas TPS3R, terdapat kesenjangan besar antara sampah yang masuk dengan sampah yang benar-benar berhasil dikelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilahan dan pengolahan dari sumber belum berjalan optimal.
Padahal, lanjut Fadli, karakter sampah Makassar didominasi oleh sampah organik rumah tangga sebesar 65 persen yang seharusnya lebih relevan ditangani melalui pemilahan, komposting, dan daur ulang, bukan dibakar.
Namun alih-alih memperkuat infrastruktur pengurangan sampah berbasis masyarakat, pemerintah justru lebih agresif mendorong pendekatan hilir berbasis pembakaran. Akibatnya, kebijakan persampahan di Makassar cenderung berorientasi pada solusi cepat di hilir, sementara akar persoalan seperti pengurangan dari sumber, perubahan pola konsumsi, dan tanggung jawab produsen belum dibenahi secara serius.” tutup Fadli, Kepala Divisi Transisi Energi WALHI Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, WALHI mendesak pemerintah untuk tidak membangun PLTSa di Makassar. Pemerintah, baik pusat maupun daerah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, harus memperkuat pengelolaan sampah berbasis Zero Waste Cities dan pendekatan dari hulu.
Dengan fokus pada pemilahan sampah di sumber (rumah tangga) yang terbukti dapat menurunkan timbulan sampah ke TPA hingga 50 persen; pelarangan plastik sekali pakai secara ketat di tingkat produsen dan;
Dan, yang terakhir, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas, mengingat karakteristik sampah Indonesia yang didominasi sisa makanan.
7cloud.asia – Wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang mengalami penurunan sebesar 5,5 persen pada bulan April dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year on year/yoy) menjadi 3,69 juta.
Diwartakan Antaranews.com, Rabu (20/5/2026) waktu setempat, penurunan yang disebabkan oleh penangguhan dan pengurangan penerbangan terkait konflik di Timur Tengah serta perselisihan diplomatik dengan China.
Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, penurunan ini menjadi yang pertama sejak Januari, meski secara bulanan menjadi capaian tertinggi pada 2026.
Berdasarkan organisasi wisatawan, pengunjung dari Timur Tengah mengalami penurunan 21,4 persen menjadi 22.300.
Hal ini disebabkan karena perang AS-Israel dengan Iran yang mengganggu lalu lintas Udara di beberapa bandara dan penerbangan dari Eropa melalui Timur Tengah ke Jepang.
Tak hanya itu, wisatawan dari Tiongkok juga mengalami penurunan signifikan yakni menurun 56,8 persen atau menjadi 330.700 setelah adanya imbauan dari pemerintah untuk menghindari perjalanan ke Jepang.
Hal tersebut disebabkan karena Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah menyatakan adanya potensi keterlibatan Jepang dalam situasi darurat di Taiwan, hubungan bilateral dengan Negeri Tirai Bambu pun disebut memburuk dipicu pernyataan Takaichi.
Meski demikian, ada kabar baik, Korea Selatan menduduki puncak daftar dengan 878.600 pengunjung meningkat 21,7 persen, diikuti Taiwan dengan 643.500 atau meningkat 19,7 persen.
Jumlah pengunjung dari sembilan pasar, termasuk Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, dan Amerika Serikat, mencapai rekor tertinggi pada bulan April.
7cloud.asia – Banjir bandang dan longsor di Aceh akhir tahun lalu turut meluluhlantakkan kawasan sekitar hutan konservasi Lingga Isaq, Aceh Tengah. Dampak paling kritis salah satunya terjadi di Kemukiman (kumpulan desa) Wehni Dusun Jamat.
Ratusan hektare sawah dan ladang kopi—sumber napas ekonomi warga yang menyumbang hingga 52,57% pendapatan rumah tangga, tertutup material longsor dan batuan, atau hanyut terbawa air.
Jalan dan jembatan yang hancur terbawa arus membuat kemukiman ini semakin terisolasi. Warga tak bisa memproduksi beras karena ketiadaan pasokan BBM membuat mesin penggiling padi tak bekerja.
Di Lanskap penyangga kawasan konservasi Lingga Isaq, parahnya dampak bencana ini bukan cuma disebabkan oleh kejadian alam seperti Siklon Senyar.
Sebagai ahli kehutanan yang pernah meneliti di Lingga Isaq, penulis menganggap faktor utamanya justru berada pada kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini turut dipicu pendekatan konservasi berbasis keamanan yang memisahkan warga dengan pelestarian alam.
Kini kawasan permukiman Lingga Isaq tengah memasuki fase pemulihan bencana. Bagi penulis tak ada waktu yang tepat kecuali saat ini untuk melakukan “reset konservasi”. Tujuannya agar pelestarian lingkungan bisa benar-benar menghidupkan ekonomi masyarakat dan mencegah bencana berulang di masa depan.
Mengapa reset konservasi dibutuhkan?
Hutan konservasi Lingga Isaq di Aceh Tengah bukan sekadar hamparan hutan yang didominasi oleh tegakan pinus seluas 86.704 hektare.
Selama hampir lima dekade, kawasan yang berstatus “taman buru” ini berfungsi sebagai jantung pengaturan siklus air Kawasan Ekosistem Leuser.
Ia menaungi empat hulu daerah aliran sungai (DAS) vital (Jambo Aye, Meurebo, Tripa, dan Peusangan) yang mengaliri kehidupan hingga ke pesisir Aceh.
Di dalamnya, keanekaragaman hayati yang luar biasa bersemayam. Hutan Lingga Isaq merupakan ruang hidup spesies kunci seperti rusa sambar (Cervus unicolor), beruang madu (Helarctos malayanus), rangkong papan ( Buceros sp), hingga satwa penting seperti orang utan dan harimau sumatera, serta tanaman pinus khas Aceh dan Rafflesia acehensis.
Sayangnya, sejak berstatus hutan konservasi sejak 1978, kawasan ini masih mengedepankan pelestarian gaya lama: larangan akses masyarakat dan patroli ketimbang kemitraan bersama masyarakat.
Akibatnya, potensi ekonomi restoratif (yang mengutamakan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan) tidak pernah tergarap optimal karena mereka kerap dihantui risiko ditangkap bahkan dipidanakan.
Di sisi lain, pendekatan ini juga memunculkan pelanggaran hukum karena masyarakat mau tak mau merambah hutan untuk berburu, bertani, dan sebagainya. Alhasil, sekitar 90,56 hektare tutupan lahan hutan sekunder (hutan alam yang telah terjamah manusia) Lingga Isaq berubah menjadi area semak. Selain itu, kawasan kebun campuran juga meluas atau mengambil alih area semak seluas 53,38 hektare.
Kegiatan ekonomi juga berlangsung di zona penyangga atau kawasan sekitar hutan konservasi Lingga Isaq yang dekat sekali dengan permukiman. Tapi, studi saya mendapati aktivitas ini justru menjadi bumerang karena membahayakan kelangsungan kawasan konservasi dan juga masyarakat.
Misalnya, pertanian monokultur (satu jenis tanaman saja) pinus di kawasan hutan produksi yang mengganggu stabilitas lereng. Berdasarkan analisis spasial yang saya lakukan, Kemukiman Wehni Dusun Jamat didominasi oleh topografi ekstrem dengan 75% wilayah memiliki kelerengan curam hingga sangat curam (>25%).
Risiko kian menumpuk dengan keberadaan pertambangan emas di wilayah Mukim ini, yang secara langsung mengubah bentang alam dan membebani daya dukung lingkungan.
Kombinasi antara lereng ekstrem, vegetasi homogen, perubahan tutupan lahan, dan aktivitas ekstraktif pertambangan ini menjadi ‘bahan bakar’ utama bagi terjadinya longsor masif saat curah hujan ekstrem melanda.
Bagaimana seharusnya menjaga Taman Buru Lingga Isaq?
Temuan saya menandai bahwa pendekatan konservasi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perubahan penggunaan lahan di tingkat tapak. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan integrasi antara kebijakan perlindungan kawasan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.
Selama ini pemerintah cenderung membiarkan warga bertani kopi secara monokultur di area curam yang rawan longsor. Padahal, jika pemerintah mau membuka kerja sama pelestarian hutan bersama masyarakat, pertanian kopi yang ada bisa diperkuat dengan model agroforestri atau pertanian campuran.
Riset membuktikan bahwa kopi cocok menjadi komoditas agroforestri. Sebab, agar bisa panen optimal, pohon kopi membutuhkan unsur hara dalam tanah yang berasal dari keberadaan tanaman lainnya, termasuk tanaman hutan.
Pelestarian hutan bersama warga sebenarnya sudah dilakukan oleh warga Desa Linge (bagian dari Kemukiman Wehni Dusun Jamat). Di sana, warga mendapatkan pendampingan dari sejumlah lembaga masyarakat untuk bertani kopi dan pinus secara lestari melalui program perhutanan sosial.
Namun, untuk semakin memperkuat pelestarian hutan dan memulihkan ekosistem yang rusak pascabencana, model kemitraan ini perlu diperluas. Pemerintah perlu bergerak aktif untuk mengajak masyarakat di kawasan penyangga lainnya untuk berpartisipasi.
Selain melalui agroforestri, pelibatan masyarakat untuk pelestarian hutan Lingga Isaq juga perlu mencakup perencanaan jalur evakuasi dan pengiriman bantuan apabila bencana melanda.
Ke depannya, manajemen konservasi harus menyelaraskan perlindungan ekosistem dengan jaminan keselamatan dan ketangguhan penghidupan masyarakat di dalamnya.
Momentum perubahan sebenarnya sudah ada setelah pemerintah menghapus status “Taman Buru” dalam Undang Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem yang baru.
Evaluasi ini harus menjadi momentum untuk mendefinisikan ulang batas dan fungsi kawasan berdasarkan kondisi hutan terkini bersama masyarakat. Harapannya, setiap jengkal lahan di Mukim Wehni Dusun Jamat memiliki kepastian pengelolaan yang selaras dengan prinsip mitigasi bencana.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi diseminasi sains para pakar bersama CommsLab dan The Conversation Indonesia.
7cloud.asia – Secara kepesertaan, cakupan BPJS Kesehatan telah mencapai sekitar 99,4 persen penduduk Indonesia.
Namun, menurut Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dr. Lula Kamal, tingkat peserta aktif yang rutin membayar iuran baru berada pada kisaran 79 persen sehingga menjadi salah satu persoalan mendasar dalam menjaga kesehatan keuangan program.
Lula menjelaskan bahwa dana iuran yang dibayarkan peserta sesungguhnya merupakan bentuk tabungan bersama yang digunakan untuk menjamin layanan kesehatan seluruh masyarakat, termasuk peserta penerima bantuan iuran.
“Saat ini masyarakat Indonesia yang membayar BPJS sebenarnya sedang ‘menabung’ atau punya ‘celengan’ yang besar sekali dari iuran BPJS,” ujarnya di sela webinar bertajuk “Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan” yang digelar Universitas Paramadina beberapa waktu lalu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (19/5/2026), disebutkan diskusi tersebut, para narasumber menyoroti berbagai tantangan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Hal ini mulai dari persoalan defisit keuangan BPJS, rendahnya tingkat keaktifan peserta, akurasi data penerima bantuan iuran (PBI), hingga pentingnya memperkuat pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.
Lula menerangkan bahwa dana yang terhimpun dari iuran peserta juga digunakan untuk membantu masyarakat yang sakit dan tidak mampu melalui skema PBI.
Dengan demikian, menurutnya, layanan PBI bukanlah layanan yang sepenuhnya gratis karena pembiayaannya berasal dari gotong royong dana peserta yang terkumpul.
Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan finansial BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa pada akhir 2025 rasio klaim telah mencapai 117 persen, sementara pengumpulan dana hanya sekitar 107 persen.
Situasi tersebut menyebabkan pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dari iuran aktif peserta.
“Dana yang dipakai lebih besar dari yang ditabung (iuran aktif). Jadi besar pasak daripada tiang.”
Lula menambahkan bahwa defisit BPJS Kesehatan saat ini terus berlangsung setiap bulan dengan nilai sekitar Rp2 triliun per bulan.
Pada 2026, defisit diproyeksikan mencapai Rp20–23 triliun, dengan beban terbesar berasal dari penyakit katastropik seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, dan stroke.
Ia menilai bahwa salah satu tantangan terbesar BPJS adalah masih dominannya pembiayaan kuratif dibandingkan upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui program promotif dan preventif.
“Tindakan pencegahan harusnya bukan di kuratif, tapi di pengobatan promotive, preventif, dan itu yang belum berjalan dengan baik. Sehingga dana habis untuk belanja kesehatan dan bukan menjaga kesehatan.”
Selain itu, Lula mengungkapkan masih tingginya jumlah peserta tidak aktif yang menunggak pembayaran iuran. Total tunggakan peserta diperkirakan telah melampaui Rp28 triliun.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan demografis berupa meningkatnya populasi lanjut usia, tingginya kasus tuberkulosis dan penyakit kronis, sementara besaran iuran belum mengalami penyesuaian selama beberapa tahun terakhir.
Lebih lanjut, ia mengidentifikasi lima isu utama yang berpotensi mengancam keberlanjutan BPJS Kesehatan, yaitu ancaman defisit hingga Rp30 triliun.
Penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI juga menjadi masalah, ketidaksesuaian data kelompok miskin yang berhak menerima bantuan, serta persoalan pengelolaan data yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.
Menurut Lula, peran BPJS Kesehatan juga sangat penting bagi keberlangsungan fasilitas kesehatan nasional karena sebagian besar rumah sakit di Indonesia kini menggantungkan pendapatan layanan dari skema BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit sekarang, 60-80% hidup dari BPJS. Mereka mengantri untuk jadi mitra BPJS,” pungkasnya
7cloud.asia – Film horor-komedi Sekawan Limo 2: Gunung Klawih tidak hanya menawarkan teror dan gelak tawa, tetapi juga membawa kritik sosial yang dekat dengan realitas kehidupan saat ini.
Lewat kisah penuh humor khas Jawa Timur, sutradara Bayu Skak menyelipkan pesan tajam tentang budaya mencari jalan pintas demi meraih kesuksesan.
Dalam film produksi Starvision, Skak Studios, dan Legacy Pictures itu, Bayu menegaskan bahwa ambisi instan justru bisa menjadi bumerang yang menghancurkan hidup seseorang.
“Di film ini yang menjadi pesan adalah ‘ojo nggolek dalan pintas (jangan mencari jalan pintas)’. Sesuatu yang instan akan berujung petaka,” ujar Bayu.
Pesan tersebut terasa relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern, termasuk fenomena orang-orang yang rela melakukan berbagai cara demi cepat kaya, cepat terkenal, atau cepat berkuasa.
Sindiran itu dibalut dengan komedi segar dan nuansa mistis yang menjadi ciri khas film Sekawan Limo.
Film ini kembali menghadirkan kisah lima sahabat, yakni Bagas, Lenni, Juna, Andrew, dan Dicky yang berkumpul untuk merayakan ulang tahun anak Andrew. Namun suasana bahagia berubah mencekam ketika mereka mengetahui keluarga Andrew menjadi target tumbal pesugihan.
Demi menyelamatkan sahabat dan keluarganya, mereka melakukan perjalanan ke Gunung Klawih. Perjalanan itu justru membawa mereka ke berbagai kejadian ganjil dan menyeramkan.
Konflik semakin memuncak ketika Juna tiba-tiba menghilang usai tersesat ke dunia demit. Kelima sahabat itu pun harus berjuang bukan hanya menyelamatkan keluarga Andrew, tetapi juga membawa Juna kembali dari alam lain dalam keadaan hidup.
Meski dibalut cerita horor, film ini tetap menghadirkan banyak adegan komedi yang membuat suasana tidak sepenuhnya gelap. Tingkah kocak para tokohnya menjadi penyeimbang di tengah ketegangan dan teror yang muncul sepanjang cerita.
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih diproduseri Chand Parwez Servia dan dibintangi Bayu Skak, Nadia Arina, Joshua Suherman, Ferry Salim, Brandon Salim, Benedictus Siregar, Indra Pramudjito, dan sejumlah pemain lainnya. Rencananya akan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026.
