7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur Jakarta dan beberapa wilayah pada Sabtu (23/05/2026).
Dalam laman resmi BMKG, hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat juga berpotensi mengguyur wilayah Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Maluku.
Sementara wilayah lainnya hujan berintensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
Kondisi cuaca serupa berpotensi pula mengguyur wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua.
Tak hanya hujan, BMKG memprakirakan angin kencang dengan kecepatan maksimal 25 knot akan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dengan kondisi cuaca seperti ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan pohon tumbang.
7cloud.asia – Penelitian terbaru menngungkap, risiko demensia tidak hanya dipengaruhi faktor usia, genetik, atau riwayat keluarga, tetapi juga kebiasaan sederhana yang dilakukan pada pagi hari.
Dipantau dari laman Eating Well pada Jumat (22/5/2026), sejumlah ahli kesehatan otak menyebut rutinitas sebelum pukul 10 pagi dapat membantu menjaga kualitas tidur, hidrasi, aliran darah, suasana hati, hingga fokus yang berkaitan dengan kesehatan kognitif jangka panjang.
Berikut empat kebiasaan pagi yang direkomendasikan para ahli untuk membantu menurunkan risiko demensia:
Paparan cahaya matahari pagi Ahli saraf bersertifikat Dr. Jon Stewart Hao Dy mengatakan cahaya matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam siklus tidur dan bangun.
Menurut dia, paparan cahaya alami pada pagi hari membantu tubuh lebih waspada di siang hari dan lebih mudah beristirahat saat malam. Tidur yang berkualitas diketahui penting untuk proses memori, pembelajaran, dan pembersihan limbah metabolik di otak.
Dy menyarankan orang menghabiskan waktu sekitar 10 hingga 20 menit di luar ruangan setelah bangun tidur, misalnya sambil minum kopi atau berjalan santai.
Minum segelas air putih setelah bangun tidur Neuropsikolog klinis Wilfred G. van Gorp menjelaskan otak manusia terdiri dari sekitar 75 persen air sehingga dehidrasi dapat memengaruhi kecepatan berpikir dan daya ingat kerja.
Ia mengutip studi kohort 2025 yang menemukan asupan cairan rendah berkaitan dengan peningkatan penumpukan amyloid-beta di otak, salah satu ciri penyakit Alzheimer.
Minum air putih pada pagi hari dinilai membantu menjaga hidrasi, mendukung aliran darah, serta membantu konsentrasi dan fungsi memori sepanjang hari.
Menghindari terlalu lama duduk dan menatap layar Para ahli menyarankan agar orang tidak langsung menghabiskan pagi dengan duduk di dalam ruangan sambil menatap layar ponsel atau komputer dalam cahaya redup.
Van Gorp mengatakan aktivitas fisik membantu produksi brain-derived neurotrophic factor (BDNF), protein yang berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel saraf.
Aktivitas ringan seperti berjalan kaki lima hingga 10 menit, peregangan, atau melakukan pekerjaan rumah dapat membantu meningkatkan energi, aliran darah, dan kejernihan mental.
Merencanakan hal menyenangkan dalam sehari Anggota Medical, Scientific & Memory Screening Advisory Board Alzheimer’s Foundation of America Dr. Allison B. Reiss menyarankan orang memulai hari dengan merencanakan tiga hal yang dapat membawa rasa senang atau puas.
Menurut dia, emosi positif berkaitan dengan kesehatan otak dan dapat membantu menurunkan stres yang selama ini dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif.
Kegiatan tersebut juga membuat otak tetap aktif karena melibatkan proses pengambilan keputusan, memori, dan pola pikir fleksibel.
Selain empat kebiasaan tersebut, para ahli juga menyarankan pola makan sehat, tidur cukup, serta tetap aktif secara sosial dan mental untuk membantu menjaga kesehatan otak.
7cloud.asia – Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2021–2026, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
“Karena kesehatan itu adalah bagian dari hak dasar manusia.” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan” yang digelar Universitas Paramadina beberapa waktu lalu.
Menurut Ghufron, Indonesia memilih model pembiayaan kesehatan berbasis kontribusi peserta dibandingkan sistem yang sepenuhnya bergantung pada pajak seperti yang diterapkan di Inggris.
Dalam sistem tersebut, dana yang dikelola BPJS Kesehatan bukan merupakan aset lembaga, melainkan dana amanah milik peserta yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang tidak berorientasi keuntungan dan memiliki kedudukan langsung di bawah Presiden.
Tugas utama BPJS Kesehatan adalah memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan keuangan akibat biaya berobat.
“BPJS bertanggung jawab bukan pada jadwal atau kerja dokter, tapi pada sisi demand sidenya. Yakni access without financial hardship atau tanpa kesulitan keuangan.”
Ghufron juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
Menurutnya, laju perluasan kepesertaan Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan sejumlah negara yang lebih dahulu menerapkan sistem jaminan kesehatan universal, termasuk Jerman, Jepang, dan Korea Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, menyoroti dampak kebijakan penonaktifan peserta PBI yang mulai berlaku sejak Februari 2026.
Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih dirasakan oleh jutaan warga miskin yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Masalah serius kini adalah sejak Februari 2026 ada kebijakan pemerintah untuk penonaktifan PBI BPJS bagi warga negara miskin ada 11 juta orang,” katanya.
Badawi menilai akar persoalan terletak pada ketidaksinkronan dan ketidakmutakhiran data antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan dalam sistem administrasi PBI yang memerlukan pembenahan secara menyeluruh dan sistematis.
Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memegang amanah yang sangat besar karena menyangkut hak dasar masyarakat serta layanan publik yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga negara setiap hari.
7cloud.asia – Komisi V sangat mendukung program Rumah Susun Transit-Oriented Development (TOD) untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Jabodetabek.
Oleh karena itu dibutuhkan penguatan regulasi terkait undang-undang perumahan agar bisa terlaksana diberbagai titik.
Menurut Anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi dengan adanya konsep TOD itu bisa menjadi solusi untuk kota dengan padat penduduk.
“Jabodetabek sangat butuh desain seperti ini (Rusunawa TOD) untuk menyelesaikan masalah kepadatan (dan juga) polusi,” ujar Hadi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Rumah Susun Transit-Oriented Development(TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/05/2026).
Legislator dari Fraksi PKS tersebut menambahkan bahwa program rusunawa TOD ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin memiliki hunian dengan harga terjangkau.
Terlebih, menurutnya, rusunawa itu berlokasi di sekitar Pondok Cina, Depok, sehingga bisa menekan angka backlog rumah , yaitu kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain itu, Hadi juga menyoroti proses Pembangunan rusunawa TOD ini agar tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan Masyarakat yang hendak menggunakan transportasi umum di Stasiun Pondok Cina.
“Pembangunan (rusunawa TOD) ini diharapkan juga tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dari transport keluar masuk daripada masyarakat pengguna daripada baik itu transportasi ataupun yang tinggal disini,” jelas Hadi.
Anggota Komisi V DPR, Teguh Iswara mempertegas pentingnya Rusun TOD diamplifikasi ke banyak titik sehingga bisa mengurangi permasalahan backlog perumahan terlebih lagi pihak pengelola memiliki lahan yang cukup untuk bisa mengembangkan rusun TOD ini.
Diketahui, kawasan Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina di Jalan Margonda Raya, Depok, mengintegrasikan Stasiun KRL Pondok Cina dengan pusat perbelanjaan, hunian apartemen, dan Universitas Indonesia.
Terobosan ini mengutamakan konektivitas pejalan kaki melalui fasilitas penyeberangan untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi.
Adapun komponen utama kawasan meliputi transportasi yang terpusat langsung di Stasiun KRL Pondok Cina, yang terhubung ke jalur utama komuter Jakarta-Bogor.
Selanjutnya, secara konektivitas, akses langsung (sky bridge) yang menghubungkan stasiun, area komersial, dan kampus Universitas Indonesia.
Dari sisi hunian dan komersial, diilengkapi dengan proyek pembangunan Rusunami TOD di area lahan PT KAI serta terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan Margo City dan Depok Town Square.
7cloud.asia – Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2026 yang jatuh pada 22 Mei, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama warga Pulau Pari melakukan rehabilitasi mangrove dengan menanam 7.000 bibit mangrove.
Mahasiswa dari 20 kelompok Mahasiswa Pecinta Alam dan BEM, Kelompok Perempuan Pulau Pari (KPPP), serta Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) dilibatkan dalam kegiatan ini.
Kegiatan rehabilitasi mangrove ini mencakup kajian sosial-ekologi pra-penanaman, pelatihan rehabilitasi, penanaman, dan monitoring.
Pengkampanye Perlindungan Laut dan Pesisir Eksekutif Nasional WALHI, Mida Saragih menegaskan bahwa rangkaian aksi rehabilitasi mangrove ini merupakan kerja bersama warga dan orang muda dalam menjaga keanekaragaman hayati pesisir dan membangun ketangguhan ekosistem pulau kecil terhadap perubahan iklim.
”Bagi kami, menanam mangrove juga berarti menjaga ruang hidup, serta biota pesisir dan kekayaan hayati Pulau Pari,” ujarnya.
Pulau Pari, salah satu dari 113 pulau di Kepulauan Seribu Jakarta, memiliki luas sekitar 41,32 hektare dan termasuk kategori pulau kecil (BIG, 2020).
Pulau ini telah lama terdampak alih fungsi kawasan dan krisis iklim, termasuk abrasi pantai yang semakin parah. WALHI mencatat bahwa kerusakan mangrove di Pulau Pari telah mengancam penghidupan warga serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana iklim.
WALHI bersama tim akademisi melakukan kajian sosial-ekologi pra penanaman dan menemukan 7 jenis mangrove yang tersebar di Pulau Pari, antara lain: Avicennia marina (Api-api), Bruguiera cylindrica (Lindur),
Juga Excoecaria agallocha (Buta-buta), Lumnitzera racemosa (Teruntum putih), Rhizhophora stylosa (bakau kecil), Sonneratia alba (Pedada) dan Cylocarpus moluccensis (Nyirih batu).
Penanaman mangrove dilakukan menggunakan metode rumpun berjarak, dengan 20–30 propagul dalam satu rumpun. Jenis yang ditanam adalah bakau kecil (Rhizophora stylosa), yang merupakan spesies dominan di Pulau Pari.
Metode ini dipilih berdasarkan kajian, karena lebih efisien, mempercepat proses penanaman, serta meningkatkan ketahanan bibit terhadap gelombang laut.
Selain penanaman, WALHI bersama warga mengembangkan sistem monitoring berbasis citizens science yang dilengkapi dengan basis data sederhana untuk mencatat pertumbuhan mangrove.
Warga Pulau Pari dan peserta mahasiswa juga mendapatkan pelatihan terkait identifikasi jenis mangrove, teknik penanaman, dan pemantauan.
“Gerakan dan aksi rehabilitasi mangrove ini adalah pertemuan antara gerakan moral kemanusiaan dan gerakan perlindungan lingkungan,” tambah Mida.
Asmania Ketua Kelompok Perempuan Pulau Pari, menegaskan pentingnya perlindungan wilayah kelola rakyat.
“Pulau Pari adalah ruang hidup kami. Pemerintah perlu menghentikan perusakan mangrove dan memastikan perlindungan bagi pulau kecil serta hak masyarakat pesisir,” ujarnya.
Warga Pulau Pari juga berharap kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengambil kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi ekosistem Pulau Pari.
Mereka menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi lokal sangat bergantung pada kondisi pesisir yang sehat dan terjaga. “Bagi kami aksi menumbuhkan mangrove adalah aksi untuk jaga pulau. Pulau pari adalah ruang hidup kami,” tegas Aas.
7cloud.asia – Dampak perubahan iklim yang dipicu emisi gas rumah kaca kian nyata. Karena itu dibutuhkan langkah segera agar kondisi ini tidak semakin membruk.
Karena ukuran dan pengaruhnya, pemerintah dan pelaku usaha sudah seharusnya menanggung sebagian besar beban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini.
Namun demikian, Kepala Mitigasi Perubahan Iklim di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Hongpeng Lei mengatakan bahwa setiap warga dunia dapat berkontribusi dengan menurunkan jejak karbon mereka.
“Anda dan saya juga memiliki peran penting untuk dimainkan. Setiap sepersekian derajat pemanasan yang dapat kita hindari akan membuat planet ini menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih layak huni,” ujar Lei seperti dikutip dari laman resmi unep.org, Rabu (20/5/2026).
Dalam tulisan sebelumnya, telah diulas bagaimana kita bisa berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca lewat transportasi, penggunaan energi dan pola konsumsi pangan.
Dalam tulisan ini kita akan melihat apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara kita mempengaruhi pengambil kebijakan dengan sumber daya yang dimiliki.
“Tindakan kita dapat membantu mengubah norma dan sistem dari waktu ke waktu. Tetapi dibutuhkan kerja sama semua orang.” tandasnya.
1. Beli lebih sedikit barang, gunakan lebih lama Semua barang yang kita beli dan alat yang kita gunakan memiliki harga karbon. Misalnya, dibutuhkan energi – yang seringkali berasal dari bahan bakar fosil – untuk mengekstrak bahan mentah, memproduksi produk, dan mengirimkannya ke seluruh dunia.
Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi emisi adalah dengan mengurangi konsumsi. Perbaiki apa yang bisa Anda perbaiki, gunakan kembali apa yang Anda miliki, dan daur ulang jika memungkinkan.
Hal ini sangat penting di negara-negara berpenghasilan tinggi, di mana konsumsi sangat mencolok dan emisi gas rumah kaca per kapita seringkali jauh lebih besar daripada negara-negara berkembang.
Misalnya, rata-rata orang di Amerika Utara mengeluarkan sekitar 20 ton karbon per tahun, dibandingkan dengan 1,6 ton untuk seseorang di Afrika Sub-Sahara.
2. Pilih barang yang ramah lingkungan Anda juga dapat berkontribusi pada pengurangan emisi rumah kaca dengan mengonsumsi barang yang proses produksinya memperhatikan kelestarian lingkungan.
Mengonsumsi produksi lokal atau pangan lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Karena dengan mengonsumsi produk lokal artinya lebih sedikit emisi gas rumah kaca karena jarak distribusi yang pendek.
Anda juga dapat menghindari membeli barang yang dalam proses produksinya harus merusak lingkungan dan menghasilkan banyak polutan.
3. Lindungi hutan di sekitar Anda Hutan sangat penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Hutan menyimpan sejumlah besar karbon yang menyebabkan pemanasan global, yang jika dilepaskan ke atmosfer dapat memperburuk krisis iklim.
Anda dapat melindungi ekosistem penting ini dengan memilih produk kayu dan kertas yang berkelanjutan, dan mendukung upaya untuk menghidupkan kembali hutan.
4. Gunakan suara dan dompet Anda. Dengan bersuara, mendukung kebijakan ramah iklim, dan membuat pilihan sadar sebagai konsumen, pemilih, dan anggota masyarakat, individu dapat mendorong perubahan yang lebih luas.
Konsumen juga memiliki pengaruh melalui produk yang mereka beli, perusahaan yang mereka dukung, dan pemimpin yang mereka pilih, bahkan bank yang mereka pilih—karena lembaga keuangan mendanai proyek-proyek yang membentuk masa depan kita.
“Meskipun individu saja tidak dapat menyelesaikan krisis iklim, pilihan pribadi dapat membantu mengurangi emisi, memengaruhi pasar, dan membangun dukungan untuk tindakan yang lebih luas,” kata Lei.
7cloud.asia – Pimpinan Komisi V, Muhammad Syauqie menegaskan kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di Depok, Jawa Barat, harus diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Kawasan TOD Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.
Hadir dalam kunjungan ini jajaran Pemkot Depok, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT Kereta Api Indonesia, PT. Kereta Commuter Indonesia, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Jumat (22/05/2026).
“Komisi V DPR perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqi kepada Parlementaria usai peninjauan.
Lebih lanjut, Syauqie menegaskan bahwa jangan sampai pembangunan TOD tidak berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
“Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini,” tambahnya.
Politisi PAN tersebut menjelaskan bahwa pembangunan Transit Oriented Development (TOD) merupakan bagian dari transformasi tata kota dan pola mobilitas masyarakat perkotaan menuju penggunaan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
DPR juga ingin mengetahui sejauh mana efektivitas rumah susun TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,
“Kami juga ingin mendorong TOD dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi perkotaan di kawasan Jabodetabek,” jelasnya.
Selain fokus pada pembangunan dan efektivitas, Syauqie juga menaruh perhatian serius terkait aspek keselamatan keselamatan bangunan tinggi
Hal ini terutama terkait mitigasi kebakaran, jalur evakuasi darurat, aksesibilitas disabilitas, sistem drainase kawasan, serta daya dukung lingkungan Kota Depok yang saat ini sudah sangat padat.
“Pembangunan kawasan modern tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat perkotaan”, pungkas Legislator Dapil Kalteng tersebut.
7cloud.asia – Menurut data terbaru dari Press Freedom Index 2025, kebebasan pers di Indonesia kini anjlok di peringkat 127, dari posisi 111 sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal serius tentang menyempitnya ruang kritik di tengah demokrasi.
Media menjadi lebih berhati-hati, menghindari isu sensitif, dan meredam kritik terhadap penguasa. Saat jurnalis menghadapi kekerasan fisik, kriminalisasi, hingga ancaman digital, insting ruang redaksi pun bergerak untuk mengamankan dirinya.
Dalam psikologi politik, kondisi ini dikenal sebagai self-censorship—strategi bertahan di lingkungan berisiko tinggi. Situasi tersebut menciptakan iklim informasi yang seolah tampak aman, tetapi perlahan kehilangan keberanian. Lambat laun, publik belajar untuk diam.
Kritik dianggap mengganggu stabilitas
Logika algoritma platform digital turut andil memperburuk keadaan. Liputan mendalam sering kalah oleh konten cepat, emosional dan sensasional.
Akibatnya, kemampuan publik memahami isu struktural, seperti korupsi kebijakan, konflik kepentingan, dan pelemahan institusi demokrasi melemah.
Di sisi lain, gerakan sipil yang mengkritik kebijakan kerap dilabeli negatif oleh pemerintah. Kritik disamakan dengan antipemerintah dan dianggap menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas. Aktivis pun tak terhindar dari serangan digital, intimidasi simbolik, hingga doxing.
Tekanan seperti ini memunculkan kondisi democratic fatigue, yakni kelelahan psikologis menghadapi politik yang terasa makin sulit diubah.
Contoh lain adalah kritik terhadap ekspansi industri ekstraktif atau konflik lahan kerap diposisikan sebagai ancaman bagi investasi dan pembangunan nasional.
Alhasil, peran aktivisme lingkungan kerap disepelekan sebagai penghambat kemajuan ekonomi dalam kacamata sempit pemerintah.
Narasi seperti ini berbahaya karena mengubah cara publik memandang kritik. Aktivisme tidak lagi dipahami sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan, tetapi sebagai sumber kegaduhan yang menghambat stabilitas.
Padahal, dalam demokrasi yang sehat, gerakan sipil seharusnya berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika fungsi ini dilemahkan melalui stigma, intimidasi dan kelelahan kolektif, demokrasi kehilangan salah satu mekanisme pengawas terpentingnya.
Demokrasi tidak selalu melemah lewat kudeta atau pembungkaman besar-besaran. Tak jarang, ia melemah secara perlahan ketika masyarakat mulai merasa bahwa kritik adalah hal sia-sia.
Peran vital media menjaga ruang kritik
Media memang tak jarang terjebak pada logika konflik sesaat. Namun dalam kondisi kelelahan demokrasi saat ini, media tetap berperan penting.
Gerakan sipil baru mendapat perhatian pers ketika terjadi bentrokan atau kontroversi. Sementara advokasi jangka panjang, riset kebijakan, dan kerja dokumentasi jarang memperoleh ruang yang memadai.
Akibatnya, publik lebih sering melihat gerakan sipil sebagai keramaian politik dibanding kontribusi substantif bagi demokrasi.
Karena itu, kolaborasi antara media dan gerakan sipil menjadi semakin penting, terutama di tengah tekanan politik dan ekonomi yang terus meningkat.
Kolaborasi ini bukan berarti mengikis independensi media. Pilar keempat dalam demokrasi ini tetap harus menjaga verifikasi, kritik dan jarak profesinal.
Setidaknya, media perlu menyadari jebakan netralitas sempit: sekadar melaporkan konflik tanpa menjelaskan akar persoalan. Hal itu dapat memperlemah ruang demokrasi yang pada akhirnya merusak kebebasan pers.
Media perlu membantu publik memahami struktur masalah di balik sebuah peristiwa. Aksi protes, misalnya, tidak cukup dilihat sebagai keramaian jalanan, tetapi juga ekspresi dari persoalan kebijakan yang lebih dalam.
Pada saat yang sama, gerakan sipil membutuhkan media agar kritik tidak tenggelam dalam arus informasi digital yang cepat dan dangkal. Visibilitas media dapat meningkatkan biaya politik bagi tindakan represif sekaligus memperluas pemahaman publik terhadap isu yang diperjuangkan.
Demokrasi butuh keberanian untuk bersuara
Yang sedang kita pertaruhkan sebenarnya bukan sekadar hubungan media dan gerakan sipil, melainkan kualitas ruang publik demokratis itu sendiri.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang percaya bahwa suara mereka masih berarti. Ketika publik mulai merasa bahwa kritik sia-sia, bahwa perubahan mustahil terjadi dan bahwa diam lebih aman daripada bersuara, demokrasi kehilangan fondasinya.
Karena itu, mempertahankan ruang kritik bukan hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang menjaga harapan bahwa perubahan masih mungkin diperjuangkan bersama.
Ruang publik adalah arena di mana warga setara berdialog dan membentuk opini bersama. Ketika ruang itu menyempit, demokrasi tidak hanya kehilangan oksigen, tapi juga kehilangan jiwa.
Masyarakat yang tidak percaya pada dirinya sendiri, dan merasa tidak berdaya untuk mengubah, adalah masyarakat yang siap menerima apa saja, tidak lagi menuntut akuntabilitas.
Kini, mempertahankan ruang kritik bukan soal memperjuangkan kebebasan berpendapat semata, melainkan untuk menjaga harapan bahwa perubahan masih mungkin kita usahakan bersama.
7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, 13 jembatan gantung putus akibat terjangan banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kerusakan infrastruktur tersebut terjadi pascabanjir luapan yang melanda daerah itu sejak Minggu (17/5/2026).
“Tercatat ada 13 jembatan gantung yang putus serta satu akses jalan utama masih terendam air,” kata dia.
Putusnya jembatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim reaksi cepat di lapangan untuk distribusi pasokan bantuan darurat, khususnya wilayah Kecamatan Kayan Hilir.
Adapun berdasarkan data pemutakhiran yang diterima BNPB, jumlah korban terdampak sebanyak 5.078 kepala keluarga, dan lima unit rumah di antaranya mengalami rusak berat.
Para penyintas banjir tersebut merupakan warga dari 15 desa, di antaranya Desa Nanga Toran dan Pakak di Kayan Hulu; Desa Landau Beringin dan Nanga Mau di Kayan Hilir; serta Desa Sungai Sintang dan Bengkuang di Kelam Permai.
Saat ini menurut Abdul, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang masih berupaya melakukan penanganan darurat di lokasi kejadian.
Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang dinilai bukan semata-mata dipicu tingginya curah hujan, melainkan erat kaitannya dengan kerusakan ekosistem dan menurunnya daya dukung lingkungan akibat alih fungsi lahan.
Kondisi ini disebut menjadi penyebab utama bencana ekologis yang terus berulang di beberapa kecamatan, khususnya di wilayah Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kelam Permai.
7cloud.asia – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dialihkan ke Pengadilan Militer.
Dalam pernyataannya, PBHI menilai langkah tersebut tak hanya menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi korban, tapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme hukum digunakan untuk melindungi aparat dan mereproduksi impunitas.
PBHI menilai, suara Andrie Yunus sebagai korban merupakan pihak yang paling layak didengar pandangan, keberatan, dan tuntutannya mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
“Negara tidak dapat meminggirkan suara korban dan secara sepihak menentukan mekanisme penegakan hukum yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Kahar Muamalsyah, Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI.
Kahar menegaskan, perspektif korban harus menjadi pusat dalam proses pencarian keadilan, bukan sekadar pelengkap prosedural dalam sistem hukum yang tertutup dan bias institusional.
Pandangan Andrie yang menolak kasusnya untuk diadili di Pengadilan Militer, lanjut Kahar, merupakan pandangan yang mutlak mesti dipertimbangkan oleh negara.
PBHI menilai pengalihan perkara ini ke Pengadilan Militer merupakan bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan Andri Yunus sebagai korban.
PBHI memandang bahwa Pengadilan Militer adalah mekanisme internal yang minim pengawasan publik, sarat konflik kepentingan, serta tidak independen akibat kuatnya relasi komando dan jiwa korsa.
Dalam sistem tersebut, aparat militer diperiksa oleh sesama aparat militer, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Situasi demikian secara inheren bertentangan dengan prinsip fair trial dan equality before the law.
Selain itu, sebagai seorang pembela hak asasi manusia, Andrie Yunus seharusnya memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari negara, bukan justru direviktimisasi melalui proses hukum yang tidak independen.
Penggunaan Pengadilan Militer dalam perkara ini memperlihatkan bagaimana korban dipaksa kembali berhadapan dengan struktur kekuasaan yang patut diduga memiliki relasi langsung dengan pelaku.
Alih-alih memberikan pemulihan dan rasa aman, negara justru menempatkan korban dalam situasi yang memperdalam trauma dan menjauhkan korban dari keadilan.
PBHI menegaskan bahwa pembela HAM memiliki posisi khusus yang wajib dilindungi dalam negara demokratis.
Serangan terhadap pembela HAM bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan ancaman terhadap kebebasan sipil, partisipasi publik, dan perjuangan hak asasi manusia itu sendiri.
Ketika negara gagal melindungi pembela HAM dan justru memproses kasusnya melalui mekanisme yang tidak dipercaya publik, maka negara sedang mengirim pesan berbahaya bahwa kekerasan terhadap pembela HAM dapat dinegosiasikan melalui perlindungan institusional aparat.
Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, PBHI menyatakan mosi tidak percaya terhadap keseluruhan proses penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus apabila tetap diproses melalui Pengadilan Militer.
Publik memiliki alasan yang sah untuk meragukan independensi putusan karena mekanisme tersebut tidak terbuka, tidak akuntabel, dan berada dalam ruang internal institusi militer sendiri.
PBHI menandang bahwa keengganan Negara untuk memproses penegakan hukum kasus Andrie Yunus melalui peradilan umum menegaskan bahwa negara tidak memiliki perhatian serius pada penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan.
“Proses peradilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Militer menunjukkan bahwa negara tidak memiliki i’tikad baik untuk memenuhi hak-hak korban, terutama hak atas keadilan. Maka wajar bila kepercayaan publik terhadap negara hukum semakin tergerus,“ pungkas Kahar.
