Blog

 

7cloud.asia – Respons Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terhadap kritik diplomat senior Dino Patti Djalal sempat memicu perdebatan publik. Dalam video yang dirilis untuk menanggapi kritik mengenai intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.

Teddy memuji Dino sebagai “diplomat hebat” tetapi “hanya” menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan.

Alih-alih menanggapi substansi, banyak yang menganggap respons tersebut sebagai bentuk sindiran untuk mendiskreditkan sosok pengkritik.

Dari sini muncul pertanyaan yang lebih luas: mengapa respons terhadap kritik publik sering kali tidak berhenti pada penjelasan kebijakan, tetapi juga menyasar kredibilitas orang yang mengkritik?

Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dapat dipahami melalui dua konsep: blame avoidance dan chilling effect.

Keduanya membantu menjelaskan bagaimana cara pejabat merespons kritik tidak hanya berdampak pada debat elite, tetapi juga pada kualitas ruang kebebasan berpendapat secara lebih luas.

Pola semacam ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan cermin dari lemahnya budaya akuntabilitas di kalangan pejabat untuk mempertanggungjawabkan substansi kebijakan ke publik. 

‘Blame avoidance’: menghindari substansi, mendelegitimasi pengkritik

Blame avoidance merujuk pada strategi aktor politik atau birokrasi untuk menghindari tanggung jawab atas kritik atau potensi kesalahan kebijakan.

Dalam praktiknya, misal dalam hal pejabat menghadapi sorotan, mereka cenderung mengalihkan isu, membingkai ulang masalah, atau melemahkan kredibilitas pihak yang menyampaikan kritik. 

Di Indonesia, strategi ini diperkuat oleh kultur paternalistik yang mempersonalisasi kebijakan. Artinya, kritik terhadap program presiden kerap dipersepsikan menjadi kritik terhadap presiden secara personal. Alhasil, responsnya pun bersifat personal, bukan substantif.

Respons Teddy terhadap kritik Dino tidak menjawab secara langsung dengan data atau penjelasan kebijakan yang rinci. Sebaliknya, Teddy berusaha membelokan substansi ke pengalaman jabatan Dino guna mendelegitimasinya.

Pola serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai respons pejabat publik di Indonesia, ketika kritik terhadap program pemerintah tidak dijawab dengan evaluasi kebijakan, tetapi dengan mempertanyakan latar belakang atau kapasitas pengkritik.

Contohnya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam merespons kritik mengenai implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketika publik mengkritik manfaat MBG yang tidak tepat sasaran dan rawannya korupsi anggaran, Amran malah mengatakan para pengkritik “tidak pernah merasakan miskin”.

Dalam logika blame avoidance, strategi ini efektif untuk meredam tekanan publik tanpa harus membuka evaluasi kebijakan secara lebih dalam. 

Dari ‘blame avoidance’ ke ‘chilling effect’

Dalam jangka panjang, taktik blame avoidance dapat menciptakan efek yang lebih luas dalam masyarakat, yang dikenal sebagai chilling effect. Kondisi ini terjadi ketika individu menjadi enggan menyampaikan pendapat atau kritik karena takut terhadap konsekuensi sosial, politik, atau hukum.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang telah bersuara, tetapi juga oleh banyak orang yang pada akhirnya memilih diam sebelum sempat berpendapat.

Ketika kritik terhadap kebijakan publik berulang kali dibalas dengan delegitimasi pengkritik, publik dapat merasa bahwa menyampaikan pendapat sangat berisiko. 

Pola yang berulang dalam berbagai kasus

Mengapa pola seperti ini begitu sering muncul lintas masa pemerintahan dan pejabat negara?

Jawabannya bukan hanya karena karakter individu pejabat, pola ini lahir dari iklim birokrasi yang menempatkan loyalitas vertikal (kepada atasan) di atas akuntabilitas horizontal kepada publik. 

Dalam birokrasi yang seperti itu, kritik terhadap pejabat tidak dibaca sebagai masukan untuk perbaikan, melainkan sebagai ancaman terhadap otoritas yang harus segera dinetralikan.

Sementara membela pimpinan secara retoris, termasuk dengan menyerang kredibilitas pengkritik, justru dianggap sebagai bentuk dedikasi dan loyalitas.

Insentifnya jelas: pejabat yang sigap “memasang badan” dipersepsikan loyal. Sementara pejabat yang mengakui adanya persoalan dalam kebijakan berisiko dianggap tidak solid dan kehilangan posisi strategisnya. 

Bagaimana seharusnya pejabat merespons kritik?

Pejabat publik seharusnya menjawab kritik pada tataran substansi: menunjukkan data dan hasilnya sejauh ini, serta menjelaskan pelaksanaan, dampak, maupun resiko kebijakan tersebut. Lalu, biarkan publik yang menilai.

Jika kritik memiliki dasar, pemerintah seharusnya melihatnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, bukan ancaman. Kemampuan menerima kritik dan kesediaan berbenah bukanlah tanda kelemahan pemerintah, melainkan bagian dari proses pembelajaran kebijakan (policy learning) dalam sistem demokrasi.

Cara pejabat merespons kritik menunjukkan sejauh apa mereka memahami akuntabilitas. Jika kritik dianggap gangguan yang harus diredam, maka yang lahir adalah budaya defensif.

Namun, jika kritik dipandang sebagai hak publik untuk minta pertanggungjawaban, maka pemerintahan berpotensi semakin akuntabel.

Pilihan di antara keduanya akan menentukan apakah demokrasi menjadi ruang pertanggungjawaban atau sekadar ruang pembenaran kekuasaan.  

---

Agie Nugroho Soegiono, Dosen Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga dan Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi, Dosen dan Peneliti di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.