Blog

  • DPR Usulkan Insentif untuk Daerah yang Sukses Mengelola Sampah

    DPR Usulkan Insentif untuk Daerah yang Sukses Mengelola Sampah

    7cloud.asia – Anggota Komisi II DPR Fauzan Khalid mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil mengatasi persoalan sampah.

    Menurutnya, insentif ini akan mendorong daerah semakin inovatif dalam mengelola sampah sekaligus memperkuat upaya pemerintah pusat yang selama ini telah membantu sejumlah pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah.

    “Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan dkutip Parlementaria, Senin (22/6/2026).

    Sebelumnya, saat Rapat Kerja Komisi II DPR pada Kamis (11/6/2026), Fauzan mengapresiasi keterlibatan Kemendagri dalam membantu pemerintah daerah menangani pengelolaan sampah.

    Baca: Mayoritas TPS3R di Indonesia Tidak Berfungsi Optimal

    Menurutnya, dukungan berupa bantuan mesin-mesin pengelolaan sampah kepada belasan pemerintah daerah merupakan langkah yang patut diteruskan karena membantu daerah meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

    Politisi NasDem ini menilai penanganan sampah tidak cukup dilakukan di tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi harus dimulai dari rumah tangga melalui penguatan budaya pemilahan sampah.

    Karena itu, sinergi antara Kemendagri dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pengelolaan sampah berlangsung lebih efektif.

    “Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan Pemda agar secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran,” ujarnya.

    Baca: Pengolahan Sampah Terpadu “Dari Sampah Menjadi Gizi” yang Dikembangkan ITB

    Dalam rapat yang sama, Fauzan juga meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memfokuskan program pada percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

    Menurutnya, penguatan produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan ekonomi digital perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

    “Kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan hunian yang layak. Termasuk rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” tegasnya.

    Fauzan juga meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerapkan strategi pemanfaatan fasilitas secara bertahap agar aset yang telah selesai dibangun dapat segera difungsikan.

    Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan IKN menuju target sebagai ibu kota politik pada 2028.

  • Cuaca Hari Ini: Pagi Hingga Malam, Sebagian Jakarta Berpotensi Hujan

    Cuaca Hari Ini: Pagi Hingga Malam, Sebagian Jakarta Berpotensi Hujan

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Selasa (23/06/2026).

    Melansir laman resmi BMKG, hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada pagi hari. Wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.

    Selanjutnya pada siang dan sore hari, cuaca di seluruh wilayah Jakarta umumnya berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

    Malamnya, hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara wilayah lainnya diprediksi berawan tebal.

    Untuk wilayah lainnya di Indonesia, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur.

    Kondisi cuaca seperti ini berpeluang pula terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah dan Papua.

    BMKG juga mengajak masyarakat di wilayah Jawa Barat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

    Selain itu, masyarakat di wilayah Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara juga harus mewaspadai potensi angin kencang dengan kecepatan maksimal 25 knot.

  • UGM Dampingi Santri Kurangi Sampah Makanan

    UGM Dampingi Santri Kurangi Sampah Makanan

    7cloud.asia – Ini cerita tentang upaya mengurangi sampah makanan di Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Imdad, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Timbunan sisa makanan di pondok pesantren ini dapat mencapai sekitar 30-40 kilogram setiap harinya, dengan nasi dan sayur menjadi jenis makanan yang paling banyak tersisa di tumpukan sampah makanan yang ada.

    Melihat fenomena ini, santri dan pengelola pondok menyusun langkah bersama untuk mengurangi jumlah makanan yang tersisa sekaligus mengolah sisa yang masih dihasilkan melalui program “Santri Lawan Food Waste”.

    Dengan didampingi tiga mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada mereka memulai program ini.

    Kadek Darmawan, Stella Stritamar Amabi, dan Karimatul Khalidah mendampingi kegiatan tersebut sebagai bagian dari Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat dan Networking.

    Langkah pertama yang dilakukan ialah observasi dan wawancara untuk memahami keseharian santri serta pengelolaan makanan di asrama.

    Baca: Mengubah Pola Makan Efektif Menahan Laju Krisis Iklim

    Dari temuan awal tersebut, bersama santri dan unsur pengelola pondok, yaitu pengurus asrama, pengelola dapur, dan pengelola pondok limbah, ketiganya coba mengenali penyebab makanan tersisa dan menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang tersedia di pondok.

    Dilansir di ugm.acid, Kadek menjelaskan bahwa proses pendampingan membantu mahasiswa memahami persoalan sisa makanan dari pengalaman sehari-hari santri dan pengelola pondok.

    Dari diskusi yang telah dilakukan, mereka menemukan beberapa faktor yang memengaruhi makanan tersisa, antara lain rasa dan selera, kebiasaan mengonsumsi makanan ringan, suasana hati, porsi yang diambil, dan keterbatasan waktu makan.

    “Kami belajar bersama santri dan pengelola pondok untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan makanan tersisa. Usulan kegiatan muncul dari pengalaman dan kebutuhan mereka, sedangkan kami membantu membuka ruang diskusi agar setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan masukan,” ujar Kadek (18/6/2026).

    Dari rangkaian diskusi tersebut, santri dan pengelola pondok memilih empat kegiatan utama, yaitu edukasi tentang pengambilan porsi dan kebiasaan menghabiskan makanan, penyediaan kotak saran menu.

    Mereka juga mengaktifkan kembali budidaya maggot black soldier fly, serta pengembangan lomba kebersihan kamar yang memasukkan aspek pengurangan sisa makanan.

    Baca: Sampah Makanan Rumah Tangga Besar Kontribusinya pada Sampah Global

    Dari empat kegiatan yang dipilih, tiga di antaranya telah dijalankan.

    Pesan tentang pengambilan porsi sesuai kebutuhan, manfaat mengonsumsi makanan bergizi, dan pentingnya menghabiskan makanan disampaikan dalam kegiatan pembinaan santri setiap Jumat malam setelah salat Isya.

    Materinya dihubungkan dengan nilai yang telah hidup di lingkungan pesantren, seperti sikap tidak berlebih-lebihan atau israf, rasa syukur, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan makanan secara bijaksana.

    Kotak saran menu juga telah disediakan sebagai saluran komunikasi antara santri dan pengelola dapur. Melalui kotak tersebut, santri dapat menyampaikan masukan mengenai rasa, variasi, porsi, dan menu yang disajikan.

    Masukan yang terkumpul selanjutnya dapat menjadi bahan pembahasan bagi pengurus dan pengelola dapur. Sementara itu, pengelola pondok limbah mulai mengaktifkan kembali budidaya maggot setelah sekitar empat bulan tidak berjalan.

    Maggot tersebut dimanfaatkan untuk mengolah sisa makanan yang masih dihasilkan.

    Baca: Penerapan Ekonomi Sirkular untuk Mengurangi Limbah Makanan

    Kegiatan berikutnya, yaitu pengembangan lomba kebersihan kamar, masih dalam tahap persiapan untuk dimasukkan ke dalam agenda pondok yang berlangsung dua kali setahun.

    Dalam rancangan tersebut, upaya setiap kamar dalam mengurangi dan menangani sisa makanan menjadi salah satu aspek penilaian.

    Kamar dengan hasil terbaik memperoleh penghargaan, sedangkan kamar yang menghasilkan sisa makanan paling banyak mengikuti pembinaan edukatif kelompok, seperti menyampaikan kultum, membuat poster, mengampanyekan kebiasaan menghabiskan sayur, atau membantu kegiatan di dapur.

    Dengan kegiatan ini, para santri didorong untuk lebih bertanggung jawab atas kebersihan kamar dan konsumsi mereka.

    Sementara bagi mahasiswa, pendampingan tersebut menjadi pengalaman untuk mendengarkan kebutuhan santri dan pengelola pondok, mengenali sumber daya yang telah tersedia, serta mendukung pelaksanaan kegiatan tanpa mengambil alih proses pengambilan keputusan.

    Melalui keterlibatan santri dan pengelola pondok, “Santri Lawan Food Waste” mendukung upaya mengurangi sisa makanan dari sumbernya dan membangun kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

    Hal ini sejalan dengan SDGs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

  • BPBD: 2.735 Rumah Rusak Akibat Gempa di Sigi

    BPBD: 2.735 Rumah Rusak Akibat Gempa di Sigi

    7cloud.asia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), mencatat hingga hari ke-7 pascagempa bumi di daerah itu tercatat ada 2.735 unit rumah rusak.

    “Jumlah rumah rusak itu terus bertambah dengan rincian rusak berat 212 unit, rusak sedang 596 unit, dan rusak ringan 1.927 unit,” kata Komandan Satgas Tanggap Darurat Samuel Yansen Pongi dilansir Antaranews.com, Senin (22/6/2026).

    Ia mengemukakan tercatat lima desa mengalami dampak kerusakan pemukiman paling parah akibat gempa bumi tersebut, seperti Desa Uwenuni, Kamarora A, Kamarora B, Lembantongoa, dan Tongoa.

    “Untuk warga terdampak sebanyak 9.283 jiwa dengan 3.191 kepala keluarga yang tersebar di 48 desa dan 11 kecamatan pada wilayah Kabupaten Sigi,” ucapnya.

    Baca: Ribuan Warga Terdampak Gempa Magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah

    Menurut dia, total warga terluka sebanyak 92 orang dengan rincian 14 orang luka berat dan 1478 orang luka ringan.

    “Kami pun sudah mengajukan untuk pembangunan 210 hunian sementara (huntara) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga yang rumahnya rusak berat,” kata Samuel Yansen Pongi.

    Pemkab Sigi telah menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 30 Juni 2026 mendatang. Setelah masa tanggap darurat berakhir maka dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Pada masa rehab rekontruksi ini, ujar Pongi, pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan stimulan bagi korban terdampak berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang telah ditetapkan.

    “Yakni rumah dengan kategori rusak ringan memperoleh bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta,” kata Samuel Yansen Pongi.

    Baca: Mengenal Apa Itu Megathrust yang Bisa Picu Gempa dan Tsunami di Indonesia

  • Membuat Warga Aktif Bagus untuk Kesehatan: Daftar Wilayah yang Seharusnya Pemerintah Kota Berinvestasi

    Membuat Warga Aktif Bagus untuk Kesehatan: Daftar Wilayah yang Seharusnya Pemerintah Kota Berinvestasi

    7cloud.asia – Negara-negara di Afrika menghadapi peningkatan beban penyakit tidak menular. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko bagi sebagian besar penyakit tersebut.

    Penelitian tentang tren kurangnya aktivitas fisik di Afrika masih terbatas. Namun, bukti menunjukkan bahwa seiring dengan transisi yang dialami negara-negara seperti peningkatan urbanisasi, tingkat aktivitas fisik mungkin akan menurun.

    Namun di Afrika, agenda kesehatan didominasi oleh isu-isu mendesak seperti penyakit menular dan kerawanan pangan.

    Mengingat prioritas yang saling bersaing ini dan tidak adanya kebijakan aktivitas fisik, negara-negara Afrika perlu mengetahui strategi mana yang harus diinvestasikan.

    Mendorong aktivitas fisik harus menjadi prioritas. Menjadi aktif secara fisik bukanlah sepenuhnya pilihan individu, tetapi merupakan hasil dari dana, ruang, tempat, dan peluang yang tersedia bagi individu dan komunitas.

    Inilah mengapa pemerintah dan para pemimpin memiliki peran untuk dimainkan.

    Untuk membantu pemerintah yang ingin meningkatkan aktivitas fisik, kami di International Society for Physical Activity and Health, menawarkan delapan area utama untuk investasi. Ini didasarkan pada bukti global tentang apa yang berhasil.

    Tujuan kami adalah untuk membantu pemerintah memenuhi target yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Penelitian selama beberapa dekade menyoroti bahwa tidak ada satu solusi pun yang akan meningkatkan tingkat aktivitas fisik penduduk, yang telah menurun dan stagnan selama 50 tahun terakhir.

    Itulah mengapa saran investasi ulang kami mencakup berbagai lingkungan dan departemen pemerintah. Beberapa departemen, termasuk transportasi, pendidikan, olahraga, dan kesehatan, perlu bekerja sama.

    Berikut delapan investasi yang sebaiknya didorong oleh pemangku kebijakan untuk membuat warganya lebih sehat:

    Program Sekolah
    Anak-anak yang aktif secara fisik cenderung akan aktif secara fisik saat dewasa. Aktivitas fisik juga berkontribusi positif terhadap prestasi akademik dan perilaku di kelas.

    Lingkungan dan program sekolah yang membuat siswa tetap aktif sebelum, selama, dan setelah sekolah direkomendasikan. Salah satu program multi-komponen yang paling terkenal dan sukses adalah “Sekolah Bergerak” Finlandia.

    Fleksibilitas dalam implementasi program-program ini diperlukan karena sekolah-sekolah menghadapi realitas pasca Covid-19.

    Perjalanan aktif
    Kebijakan transportasi yang didanai yang mendukung berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum mendorong moda perjalanan yang lebih aktif. Kebijakan ini juga harus memperhatikan keselamatan.

    Sebagian besar perjalanan di kota cukup singkat untuk ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kursi roda.

    Mengganti perjalanan mobil dengan perjalanan transportasi aktif meningkatkan kesehatan, mengurangi cedera dan trauma jalan raya, serta mengurangi emisi berbahaya, bersama dengan manfaat lainnya.

    Hal ini telah dilakukan di banyak kota di Eropa. Bagi mereka yang tinggal jauh dari tempat kerja, transportasi umum dapat mendorong moda perjalanan yang lebih aktif, seperti berjalan kaki ke dan dari halte bus atau stasiun kereta api.

     

    Desain perkotaan aktif
    Orang-orang aktif di lokasi yang terasa aman dan menarik untuk digunakan. Ruang dapat dirancang untuk mendukung aktivitas fisik, seperti bangunan di mana tangga terlihat menarik secara visual.

    Menyediakan akses ke taman adalah contoh lain yang jelas, tetapi ada nuansa, seperti jenis dan kualitas fasilitas yang disediakan di taman. Desain perkotaan aktif memungkinkan banyak hal yang dibutuhkan orang berada di dekat rumah atau tempat kerja, dalam jarak berjalan kaki.

    Kebijakan yang didanai yang mendukung akses yang adil ke taman, fasilitas lokal, dan infrastruktur berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum yang lebih baik membuat aktivitas fisik lebih menarik, mudah diakses, dan adil.

    Pertimbangan perencanaan ini sangat relevan di negara-negara Afrika yang mengalami urbanisasi cepat. Ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya-upaya ini layak untuk dilakukan.

    Sebagai contoh, fitur lingkungan binaan berkontribusi pada peningkatan aktivitas fisik di kalangan orang dewasa di Uganda, dan di kalangan orang dewasa dan remaja Nigeria.

    Perawatan Kesehatan
    Para profesional kesehatan berada dalam posisi untuk memberi nasihat kepada pasien tentang bagaimana dan mengapa mereka harus aktif secara fisik. Tetapi beberapa profesional kesehatan membutuhkan pelatihan dan dukungan tambahan untuk mempromosikan aktivitas fisik.

    Ada indikasi keberhasilan di beberapa negara berpenghasilan tinggi seperti Australia. Tetapi masih ada ruang untuk perbaikan di negara-negara Afrika, dan strategi dapat memanfaatkan inisiatif global “Olahraga adalah Obat”.

    Pendidikan Publik dan Media
    Kampanye media sosial, media digital, dan media massa dapat menyampaikan pesan yang jelas tentang aktivitas fisik.

    Platform ini dapat menjangkau populasi besar secara efektif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik dan peluang untuk lebih aktif, serta mengarah pada perubahan perilaku.

    Olahraga dan Rekreasi untuk Semua
    Menyediakan berbagai peluang olahraga sepanjang hidup adalah kunci untuk menjaga keterlibatan masyarakat dalam olahraga. Mengingat biaya beberapa olahraga yang tinggi, subsidi pemerintah mungkin menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi.

    Olahraga secara khusus telah dikaitkan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan “Perangkat Aksi” yang dapat digunakan oleh berbagai negara. Olahraga dan rekreasi untuk semua telah tercapai di negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Kanada.

    Kemajuan juga telah dicapai di beberapa negara Afrika, seperti Zambia, di mana kebijakan olahraga nasional lebih eksplisit.

    Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, baca artikel asli di sini

     

  • Pariwisata Berbasis Produk Indikasi Geografis Makin Diminati Wisatawan

    Pariwisata Berbasis Produk Indikasi Geografis Makin Diminati Wisatawan

    7cloud.asia – Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis atau Geographical Indication Tourism guna menghadirkan pariwisata yang memberi nilai tambah, baik bagi warga setempat maupun wisatawan yang datang.

    Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Itok Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik itu dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum (Kemenhum).

    Saat ini, kolaborasi tersebut telah memasuki tahap audiensi dan pemetaan awal untuk mengidentifikasi potensi produk serta destinasi yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem Geographical Indication Tourism yang berkelanjutan.

    “Wisata tematik ini akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal,” kata Itok saat dikutip Antaranews.com, Senin (22/6/2026).

    Baca: Daerah Ini Hadirkan Agrobiodiversitas sebagai Atraksi Wisata

    Itok menjelaskan bahwa inisiatif itu bertujuan menjadikan produk-produk indikasi geografis sebagai pintu masuk pengembangan wisata tematik berbasis pengalaman (experience-based tourism).

    Sehingga wisatawan tidak hanya mengenal atau membeli produk khas suatu daerah, tetapi juga terdorong mengunjungi daerah asalnya untuk menikmati proses produksi, budaya, tradisi, serta atraksi lokal yang melatarbelakanginya.

    Menurut Itok, hal itu sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, kini menjadi mencari pengalaman yang membumi.

    “Wisatawan tidak lagi hanya ingin membeli kopi atau kain tenun, tetapi juga ingin mengetahui cerita di balik produk tersebut,” ujar Itok.

    Baca: Tayangan Kuliner di Netflix Mendorong Eksplorasi Budaya dan Wisata

    Oleh karena itu, Itok mengatakan produk khas daerah perlu dikemas menjadi sebuah pengalaman wisata yang utuh (story-driven tourism).

    Sebagai contoh, kopi tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk mengunjungi kebun kopi, bertemu petani.

    “Sekaligus mengikuti proses panen dan pengolahan, belajar teknik penyeduhan, menikmati kuliner lokal, hingga mengenal budaya masyarakat setempat,” imbuh Itok.

    Ketika produk dikemas menjadi sebuah narasi perjalanan yang autentik, katanya, barang tersebut akan berpotensi meningkatkan lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (spending), sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

  • Aliansi Solidaritas Mandalika Laporkan Dugaan Korupsi Dana Ganti Rugi ke KPK

    Aliansi Solidaritas Mandalika Laporkan Dugaan Korupsi Dana Ganti Rugi ke KPK

    7cloud.asia – Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH-NTB), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Aliansi Solidaritas Lingkar Mandalika (ASLI-Mandalika) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) bersama Indonesia Corupption Watch (ICW) menyerahkan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PT. Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Tengah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dugaan korupsi ini terkait kompensasi dan pemukiman kembali warga terdampak program Mandalika Urban Tourisme Project Indonesia (MUTIP).

    MUTIP merupakan program yang didanai Asia Investment Infrastructure Bank (AIIB) senilai 248,8 juta dolar (setara Rp3,77 triliun dengan kurs Rp15.235) pada tahun 2018.

    Program ini sebagai bagian dari standar perlindungan warga terdampak di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung atas penggusuran paksa oleh PT. ITDC. 

    Skema ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Pemukiman (RAP) yang dibuat oleh PT. ITDC bersama AIIB.

    Dalam dokumen RAP tersebut, PT. ITDC tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi 3 kelompok hak pokok warga terdampak dengan total anggaran sebesar Rp 19 miliar.

    Dana ini dialokasikan untuk  Dana pindah,  Penyediaan rumah permanen (pemukiman kembali), dan Pemulihan mata pencaharian warga terdampak.

    Selain itu, PT. ITDC juga memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring agar perlindungan sosial warga terdampak selama proses pemindahan.

    Dalam laporannya, koalisi menyebutkan fakta di lapangan sangat berbeda, pembangunan pemukiman yang seharusnya dilakukan oleh PT. ITDC justru dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Lombok Tengah.

    Hal ini dinilai bertentangan dengan aturan tentang UU Pengadaan Tanah, dengan status rumah hingga saat ini tetap menjadi aset pemerintah Daerah Lombok Tengah, bukan milik warga terdampak.

    Selain itu, berdasarkan dokumen RAP, bahwa rumah pemukiman kembali akan dibangun dalam bentuk dua lantai (rumah tapak), kenyataan rumah dibangun oleh Dinas perkim dalam bentuk rumah satu lantai, type 36.

    Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa PT. ITDC tidak membangun rumah pemukiman kembali, padahal anggarannya ada sebesar Rp. 15 miliar.

    Sementara, laporan dugaan korupsi terhadap Dinas Perkim Lombok Tengah berkaitan dengan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 1,8 miliar untuk 120 Kepala Keluarga Terdampak Proyek (KKTP) Mandalika.

    Penyaluran untuk 120 KKTP masing-masing senilai Rp15 juta. Kegiatan penyaluran tersebut dilakukan melalui Bank NTB Syariah.

    Fakta di lapangan, Bansos tersebut tidak pernah disalurkan, hasil penelusuran terhadap 24 KKTP menyampaikan tidak mengetahui Namanya tertera sebagai penerima bahkan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari anggaran tersebut.

    Bedasarkan pola pendistribusian dana Bansos, kami menduga bahwa semua warga terdampak sebanyak 120 KK yang ditetapkan sebagai penerima dana bansos tersebut, tidak menerima samasekali.

    Temuan tersebut diserahkan ke bidang Pengaduan Masyarakat (DUMAS) di KPK dan telah mendapatkan register.

    “Aduan tersebut kami register menjadi 2 laporan yakni dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. ITDC (Mandalika) dan Dinas Perkim Lombok Tengah,” ujar juru bicara Koalisi dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (23/6/2026).

     

  • Cuaca Hari Ini: Hati-hati, BMKG Keluarkan Status Waspada Hujan Sangat Lebat di Sejumlah Wilayah

    Cuaca Hari Ini: Hati-hati, BMKG Keluarkan Status Waspada Hujan Sangat Lebat di Sejumlah Wilayah

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah pada Rabu (24/06/2026). Status waspada.

    Dalam akun instagram (IG) resmi BMKG, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Utara.

    Sementara hujan berintensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok.

    Status waspada juga berlaku di wilayah Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua dan Papua Selatan.

    Tak hanya hujan, BMKG juga memprediksi angin kencang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

    Dengan kondisi cuaca seperti ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor dan pohon tumbang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.  

  • Merawat Pengetahuan Obat Tradisional Orang Berbak Jambi Agar Tidak Punah

    Merawat Pengetahuan Obat Tradisional Orang Berbak Jambi Agar Tidak Punah

     

     7cloud.asia – Taman Nasional Berbak Sembilang yang membentang di kawasan pesisir Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan sudah menjadi hutan lindung sejak 1935. Hutan ini amat kaya akan keanekaragaman hayati, baik fauna maupun berbagai vegetasi, termasuk diantaranya adalah tanaman obat.

    Pada April 2026, saya bersama tim peneliti melakukan kajian etnobotani guna menelusuri tanaman obat berdasarkan pengetahuan masyarakat sekitar hutan.

    Kami mendatangi dua desa penyangga sekitar hutan taman nasional, tepatnya Desa Sungai Rambut dan Desa Rantau Rasau, di Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur, Jambi.

    Tanaman obat tersebut sudah banyak tumbuh di sekitar desa warga, sehingga kami tak perlu sampai masuk ke kawasan hutan taman nasional.

    Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi setidaknya 71 spesies tumbuhan obat yang masih dikenal oleh masyarakat desa, di antaranya adalah tanaman dadap (Erythrina orientalis), sekejut (Mimosa pudica), lempuyang (Zingiber Sp.), leletup (Physalis angulata) dan spirtus (nama ilmiah dalam proses identifikasi). 

    Masyarakat memanfaatkan bagian daun, batang atau akar tanaman tersebut untuk mengobati berbagai penyakit seperti demam, sakit perut, gatal, diare, hingga lemah tulang.

    Mereka meramu tanaman obat ini dengan berbagai cara. Ada yang daunnya cukup diremas lalu ditempelkan di bagian yang sakit, ada yang bagian akarnya direbus lalu airnya diminum, dan ada pula daun tanaman dilayur atau dipanaskan di atas api lalu ditempelkan di bagian tubuh yang sakit.

    Penelitian kami secara spesifik menelusuri tanaman obat untuk mengobati eksim. Spirtus adalah salah satu kandidat tumbuhan yang kami temukan.

    Beberapa warga bercerita, mereka biasanya menggunakan daun spirtus yang diremas dan dicampur minyak tanah lalu dioleskan ke bagian yang gatal. Selang beberapa waktu, eksim pun hilang.

    Penelitian kami berencana mengidentifikasi tanaman ini dan menguji lebih lanjut kandungan zat (fitosterol) pada spirtus di laboratorium untuk melihat sejauh mana daun spirtus secara ilmiah berkhasiat mengobati penyakit eksim. 

    Pengetahuan tradisional yang mulai pudar

    Pengetahuan warga di sekitar Berbak tentang tanaman obat ini diwariskan dari keluarga atau tokoh pengobatan tradisional setempat secara turun-temurun.

    Selama studi lapangan, kami menemukan pengetahuan tradisional masih dijaga oleh generasi tua. Namun sayangnya, transfer pengetahuan obat herbal dari tetua kepada kaum muda tak sepenuhnya terjadi.

    Seorang perempuan muda lokal yang menjadi pendamping penelitian kami bahkan menyatakan tidak berminat menjadi penerus pengobatan tradisional karena dianggap kuno dan bukan tren di kalangan anak muda.

    “Tidak mau jadi penerus Nyai, Pak. Orang-orang tua saja. Kami masih muda, nanti mati gaya,” ujar salah seorang perempuan muda lokal.

    Karenanya, informan kami untuk pengobatan tradisional di desa Sungai Rambut hanya ada tiga orang perempuan yang usianya di rentang 30-80 tahun.

    Sementara di Desa Rantau Rasau, pengetahuan obat-obatan ini hampir sirna setelah meninggalnya tokoh pengobatan tradisional terakhir desa tersebut pada 2025 lalu. Sementara seorang anaknya yang punya potensi menggantikan malah pindah ke kota setelah menikah.

    Hilangnya herbalis desa bersamaan dengan berkurangnya kebanggaan masyarakat terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional.

    Masyarakat di dua desa hilir Jambi yang kami kunjungi nampak semakin kurang percaya diri karena adanya pandangan bahwa pengetahuan obatan tradisional itu sudah kuno, ditambah dominasi pengobatan medis puskesmas yang dianggap lebih praktis dan modern.

    Meski sebagian dari mereka ikut dalam berbagai kegiatan konservasi taman nasional, masyarakat setempat belum melihat tanaman obat-obatan ini memiliki nilai ekonomi.

    Akhirnya, mereka lebih memilih menanam dan menjual komoditas perkebunan seperti pinang dan kelapa sawit, karena hasilnya lebih pasti dan dapat langsung menghasilkan uang. 

    Butuh transformasi perubahan menyeluruh

    Gejala sosial ekologi di atas menegaskan pentingnya upaya etnobiopedagogi transformatif, yakni upaya menggabungkan pelestarian tumbuhan, pengetahuan tradisional, pendidikan masyarakat, dan dukungan ekonomi secara bersamaan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

    Pengetahuan tentang tanaman obat tradisional akan lebih berharga jika masyarakat tidak hanya diminta merawat pengetahuan tersebut dan melakukan konservasi tanamannya, tetapi juga ada upaya untuk mendatangkan manfaat ekonomi nyata dari tanaman yang dipelihara,

    Misalnya, menjembatani koneksi masyarakat desa penyangga Taman Nasional Berbak dengan pelaku industri herbal. 

    Tren industri farmasi global dan gaya hidup masyarakat saat ini justru sedang berputar balik ke arah pengobatan herbal, pengakuan obat-obatan tradisional, dan fitofarmaka atau farmasi berbasis bahan dasar alam.

    Apalagi setelah Covid-19, makanan, minuman dan obat-obatan alami yang dibuat sendiri menjadi semacam tameng kesehatan keluarga.

    Peluang besar ini seharusnya dapat mengubah keadaan sosial, ekologi dan ekonomi desa-desa tradisional penyangga Taman Nasional Berbak.

    Dalam hal ini, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, yaitu:

    Pertama, perlu edukasi kepada generasi muda Berbak, misalnya lewat muatan lokal dalam pembelajaran berisi pengetahuan obatan tradisional berdasarkan keanekaragaman hayati yang mereka miliki.

    Ini penting agar anak-anak muda memahami betapa berharganya tumbuhan obat tradisional mereka dan membangkitkan lagi kepercayaan diri sebagai pemilik pengetahuan pengobatan tradisional.

    Kedua, pelaku industri obat-obatan mesti hadir, baik melalui skema undangan pemerintah maupun sebagai tanggung jawab sosial korporasi (CSR), menjelaskan kepada masyarakat kebutuhan industri herbal saat ini.

    Bahkan, jika memungkinkan perusahaan melakukan kemitraan langsung dengan orang Berbak untuk budidaya tanaman tertentu sesuai kebutuhan industri. Hanya dengan begitu, pengetahuan obat-obatan tradisional orang Berbak akan lestari.

    Foto: infoJambi


    Arfan, Dosen Peneliti, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • DPR Usulkan Dana Kompensasi Lingkungan untuk Warga di Sekitar Kawasan Industri

    DPR Usulkan Dana Kompensasi Lingkungan untuk Warga di Sekitar Kawasan Industri

    7cloud.asia – Aktivitas industri yang kerap memicu polusi mendapat sorotan dari DPR yang mendorong adanya dana kompensasi lingkungan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas kawasan industri.

    Menurut anggota Komisi VII DPR, Andhika Satya Wasistho keberadaan kawasan industri tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR bersama Badan Keahlian DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026) Andhika menyoroti hasil telesurvei partisipasi publik yang menunjukkan masih adanya berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri,

    Dalam rapat tersebut, Legislator Dapil Jawa Tengah II menyebutkan persoalan yang muncul mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan tanah, hingga kemacetan lalu lintas.

    Karena itu butuh regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan masih perlu diperkuat agar dampak pembangunan kawasan industri dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat sekitar.

    Baca: Greenpeace Indonesia Dorong Industri FMCG Serius Kurangi Sampah Plastik

    Dia menegaskan, perlu didorong klausul yang betul-betul spesifik tentang kontribusi perusahaan untuk pemeliharaan lingkungan.

    “Misalnya dapat dituangkan dalam bentuk dana kompensasi untuk masyarakat ataupun CSR yang wajib. Karena sampai hari ini hal tersebut belum tertuang secara jelas,” ujarnya dilansir Parlementaria.

    Persoalan lingkungan akibat aktivitas industri, lanjutnya, kerap menjadi sumber keluhan masyarakat. Karena itu, perusahaan yang beroperasi di kawasan industri perlu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap upaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan.

    Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi di Kabupaten Demak yang menjadi bagian dari daerah pemilihannya.

    Menurutnya, keberadaan kawasan industri di wilayah tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat terkait persoalan penurunan tanah yang diduga dipengaruhi aktivitas pengurukan lahan dan pemanfaatan air tanah.

    Baca: Industri Ekstraktif dan PSN Membuat Kalimantan Tengah Jadi Provinsi dengan Angka Deforestasi Tertinggi

    “Saya ambil contoh di daerah pemilihan saya, di Demak. Hari ini yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah persoalan penurunan tanah. Karena adanya pengurukan tanah dan juga pemanfaatan air tanah yang mungkin belum dikontrol secara baik dan benar sehingga menimbulkan dampak lingkungan,” jelasnya.

    Selain mendorong dana kompensasi lingkungan, Andhika juga mengusulkan adanya audit lingkungan secara berkala dan penerapan sanksi yang lebih progresif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

    Ia menilai pengawasan terhadap kawasan industri juga perlu melibatkan masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta didukung transparansi data.

    Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan kawasan industri berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan warga sekitar.

    “Prinsipnya bagaimana kawasan industri ini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para pekerja yang ada di dalamnya, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Bahkan lebih jauh lagi, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh pemerintah daerah tempat kawasan industri itu berada,” pungkasnya.