7cloud.asia – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa partainya tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain terkait posisi politiknya.
Menurut Ganjar, posisi PDI Perjuangan sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Sikap tersebut, kata dia, merupakan keputusan resmi partai yang lahir dari mekanisme organisasi tertinggi.
“Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu,” tegas Ganjar, Jumat (19/6/2026).
Pernyataan Ganjar ini disampaikan untuk merespons pernyataan sejumlah partai yang menyoal posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan bersikap tegas dan tidak berada di posisi “abu-abu” terhadap pemerintahan Prabowo.
Hal yang hampir sama dilontarkan Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mendesak PDI Perjuangan lebih baik menjadi oposisi.
Baca: Instruksi Megawati adalah Langkah PDI Perjuangan Menuju Oposisi
Sahroni menyebut, PDI Perjuangan hanya mendukung pemerintah di saat senang. Kemudian, di saat pemerintah kesulitan, kata dia, PDI Perjuangan ikut-ikutan menyerang.
Menanggapi pernyataan ini, Ganjar menegaskan fungsi penyeimbang bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah.
PDI Perjuangan, katanya, tetap akan mendukung program yang berpihak kepada rakyat, namun tidak akan ragu memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Ganjar menyebut sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian PDI Perjuangan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, pendidikan, kesehatan, kebijakan luar negeri hingga penanganan bencana.
“Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Namun pernyataan paling tajam muncul saat Ganjar Pranowo menyinggung dinamika politik nasional. Tanpa menyebut nama partai tertentu, ia mengingatkan publik bahwa ada pihak-pihak yang dulu berada di luar lingkar kekuasaan, namun kemudian memilih bergabung dengan pemerintahan.
Baca: PDI Perjuangan Sayangkan Program MBG Sedot Anggaran Pendidikan
“Kita semua tahu siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu hak politik setiap partai dan kami menghormatinya,” tandasnya.
Ia menilai akan lebih bijak jika setiap partai menjelaskan posisi politiknya masing-masing daripada sibuk mengomentari sikap partai lain.
“PDI Perjuangan tidak membutuhkan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun,” tegasnya.
Ganjar menambahkan, yang paling penting bukanlah berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menurutnya, justru yang membingungkan publik adalah pihak-pihak yang pernah berseberangan, lalu bergabung dengan kekuasaan, namun kini mengkritik konsistensi partai lain.
“Yang membingungkan publik bukan partai yang konsisten menjadi penyeimbang, melainkan siapa yang pernah berhadapan, dan siapa yang akhirnya bergabung, lalu menggurui pihak lain soal konsistensi. Mari kita saling bercermin,” pungkasnya.
Leave a Reply