7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan puncak musim kemarau 2026 akan terjadi pada Agustus dan diperparah dengan fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (10/06/2026) menjelaskan kemarau yang terjadi kali ini berpotensi lebih kering serta lebih panjang dibanding kondisi normal.
Selanjutnya dia mengungkapkan puncak kemarau pada Agustus diprediksi terjadi di 369 Zona Musim (ZOM) atau hampir separuh wilayah Indonesia. Wilayah terdampak meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” jelas Faisal.
BMKG mencatat hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM telah memasuki musim kemarau. Jumlah tersebut akan terus bertambah pada Juni dan Juli seiring meluasnya wilayah yang mengalami penurunan curah hujan.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan kemarau tahun ini diprediksi lebih ekstrem karena dipengaruhi El Nino. BMKG memperkirakan peluang El Nino kategori moderat mencapai 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan pasokan air, penurunan produksi pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BMKG meminta pemerintah daerah tidak menunggu kondisi memburuk. Sektor pangan diminta menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas yang lebih tahan kekeringan.
Sementara sektor sumber daya air didorong memperkuat cadangan air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi penurunan kualitas udara yang dapat memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama di wilayah rawan karhutla.
BMKG menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat langkah mitigasi, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara situasional.
“Pembaruan prediksi iklim ini diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi dan strategi adaptasi di daerah,” ujar Faisal.
7cloud.asia – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, Pemkot Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meskipun tidak mendapatkan status darurat.
Seperti diketahui Pemprov Jawa Barat menolak status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung dengan alasan akan memicu kepanikan massal.
Pemkot Bandung mengusulkan status darurat karena volume sampah melonjak hingga mencapai 1500 ton per hari, beriringan dengan kapasitas TPA Sarimukti yang terus menipis dan berisiko penuh
Meskipun pengajuan status ditolak, penanganan masalah tetap berjalan menggunakan solusi alternatif, termasuk pemasangan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan dan edukasi pemilahan sampah di tingkat hulu.
“Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa, (2/6/2026) seperti dilansir di laman resmi Pemkot Bandung
Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri.
Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya kewenangan Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal kuota dan perizinan pembuangan residu.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.
“Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya,” kata Farhan.
Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan.
Dalam masa transisi, Farhan mengatakan, keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir.
Di sisi lain, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program Gaslah. Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan peningkatan.
“Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT,” ungkapnya.
Meski demikian, capaian tersebut masih berada di kisaran 30 persen dari target, sehingga Pemkot Bandung masih memprioritaskan pendekatan edukasi kepada masyarakat.
Farhan mengakui, aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia, namun penerapannya belum menjadi prioritas karena mempertimbangkan aspek sosial.
“Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap,” ujarnya.
Ia optimis, melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah dan provinsi, serta partisipasi aktif masyarakat, persoalan sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ungkapnya.
7cloud.asia – Bagi banyak anak dan kaum muda dari keluarga miskin dan marginal, krisis iklim tidak selalu hadir sebagai peristiwa dramatis seperti bencana.
Krisis iklim, bagi mereka, muncul dalam bentuk cuaca yang makin panas, kabut asap yang mengganggu pernapasan, air bersih yang makin mahal, atau genangan permanen yang membuat ruang bermain dan lingkungan tempat tinggal mereka perlahan berubah.
Namun, tidak semua dari mereka menyebut pengalaman itu sebagai “perubahan iklim”, apalagi “ketidakadilan iklim”.
Mereka menganggap kondisi tersebut normal karena keterbatasan akses terhadap bahasa politik, ruang partisipasi publik kaum muda belum siap, serta dominasi masalah ekonomi yang lebih mendesak.
Suhu panas yang makin terasa dapat mengubah pola hidup, mengganggu istirahat, dan berdampak pada kesehatan. Air bersih yang makin sulit dan mahal membuat keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk kebutuhan dasar.
Dampak-dampak kecil ini kemudian menumpuk. Anak-anak kehilangan ruang bermain. Kaum muda merasa asing di lingkungan sendiri. Keluarga beradaptasi sendiri dengan membeli air, mengubah rutinitas, atau menerima bahwa panas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pengalaman ini dekat dengan konsep “kekerasan perlahan” atau slow violence. Kekerasan semacam ini bekerja secara bertahap, berlangsung lama, dan sering kali paling keras menghantam kelompok rentan.
Karena tidak dramatis, kekerasan iklim sering tidak masuk dalam perhatian publik dan kebijakan. Padahal, bagi anak dan kaum muda marginal, dampaknya sangat konkret.
Empat bentuk ketidakadilan iklim
Studi ini menemukan bahwa pengalaman anak dan kaum muda marginal mencerminkan sedikitnya empat bentuk ketidakadilan iklim:
1. Ketidakadilan prosedural
Ketidakadilan ini terjadi ketika pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup dan tidak melibatkan masyarakat—terutama anak-anak dan kaum muda—dalam pengambilan keputusan, program, aksi, dan kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim.
2. Ketidakadilan distributif
Ketidakadilan distributif mengacu kepada kondisi ketika sumber daya, intervensi, dan bantuan yang diterima masyarakat tidak sepadan dengan kemampuan mereka menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan.
3. Ketidakadilan rekognitif
Ketidakadilan ini diakibatkan oleh kecenderungan pemerintah yang meremehkan dampak perubahan iklim bertahap, dengan asumsi bahwa masyarakat mampu pulih tanpa bantuan pemerintah.
4. Ketidakadilan antargenerasi
Minimnya perhatian pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim dan mengembangkan strategi adaptasi jangka panjang merupakan bentuk ketidakadilan antargenerasi terhadap anak-anak dan kaum muda.
Meski mengalami berbagai bentuk ketidakadilan iklim, anak-anak dan kaum muda umumnya tidak mengidentifikasi pengalaman tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Situasi ini dapat dibaca sebagai bentuk ketidakadilan epistemik.
Ketika perubahan iklim hanya dibingkai sebagai proses alamiah yang tidak dapat dihindari, masyarakat merasa tidak memiliki alasan untuk menuntut solusi dari pemerintah.
Alhasil, masyarakat menangani dampak perubahan iklim ditangani secara mandiri dan konsekuensinya ditanggung bersama. Namun, adaptasi semacam ini tidak mengatasi akar masalah dari perubahan iklim yang dapat menyisakan dampak negatif berkepanjangan.
Kebijakan iklim masih terlalu sempit
Banyak intervensi iklim pemerintah (maupun masyarakat) dan kebencanaan masih bertumpu pada rekayasa teknis, seperti pembangunan tanggul, pompa, atau drainase.
Kita memang membutuhkan infrastruktur yang andal. Namun, tanpa pemahaman tentang kehidupan warga, solusi teknis bisa menciptakan masalah baru: memindahkan risiko, mengganggu ruang hidup, atau tidak menjawab persoalan sosial ekonomi yang dialami warga.
Kita juga menghadapi keterbatasan data. Banyak definisi, indikator, dan dataset iklim belum mampu menangkap kekerasan perlahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Data mungkin dapat menunjukkan wilayah rawan banjir atau suhu yang meningkat, tetapi belum tentu menangkap dampaknya terhadap jam belajar, biaya air, kesehatan kulit, beban pengasuhan, rasa aman, atau hilangnya ruang bermain anak.
Melibatkan kaum muda bukan sekadar mengundang mereka
Partisipasi bermakna menuntut perubahan cara kerja.
Pertama, anak dan kaum muda perlu diberi ruang untuk mulai dari pengalaman mereka sendiri. Anak dan kaum muda dapat merasa rendah diri ketika diajak terlibat dalam kegiatan oleh orang dewasa.
Meyakinkan anak dan kaum muda bahwa pengalaman dan pengetahuan keseharian mereka sangat berharga merupakan salah satu langkah pertama untuk mendorong kepercayaan diri mereka.
Kedua, mereka perlu dibantu menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan struktur yang lebih besar.
Dengan mengenalkan hak-hak mereka sebagai warga negara, anak dan kaum muda jadi paham dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berperan dalam memenuhi hak-hak tersebut, termasuk hak untuk hidup layak dan aman dari ancaman perubahan iklim.
Ketiga, ruang partisipasi harus aman. Anak dan kaum muda harus bebas dari tekanan, ekspektasi, atau perasaan tidak nyaman dalam menjalani proses kegiatan. Pastikan bahwa mereka melakukan kegiatan atas dasar keinginan diri sendiri dan tanpa paksaan.
Keempat, partisipasi harus berpengaruh. Selain menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan struktur yang lebih besar, anak dan kaum muda harus diberikan saluran untuk mengubah keresahan mereka ke dalam aksi nyata.
Keterlibatan mereka dapat dimulai dalam skala yang kecil, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sampai skala yang lebih besar, seperti aktif berorganisasi di dalam komunitas pecinta lingkungan.
Dari “bertahan” menuju keadilan
Anak dan kaum muda marginal sudah lama beradaptasi dengan krisis iklim. Namun, kemampuan mereka untuk bertahan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan ketidakadilan yang mereka alami.
Pemerintah perlu mendefinisikan perubahan iklim secara lebih luas. Sementara masyarakat sipil dan aktivis perlu memperkuat kesadaran kritis kaum muda.
Lalu bagi akademisi dan peneliti, tantangannya adalah mengembangkan metode yang lebih kreatif, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi diseminasi sains para pakar bersama KONEKSI dan The Conversation Indonesia.
7cloud.asia – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah akan pentingnya efisiensi anggaran negara di tengah ancaman krisis ekonomi yang berat seperti saat ini.
Menjadi pembicara utama webinar bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” Selasa (9/6/2026) di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah perlu segera mengevaluasi berbagai pengeluaran yang tidak memberikan dampak produktif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan terlalu lama. Langsung saja ambil keputusan mengenai beban mana yang harus dipotong dan dikurangi agar fiskal negara menjadi lebih sehat,” tegasnya.
Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan besar dalam beberapa bulan ke depan. Salah satunya adalah ancaman El Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan nasional.
“Kalau El Nino berlangsung selama tujuh bulan, produksi padi bisa menurun. Kita harus mengimpor pangan dan tentu membutuhkan dana yang besar. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Ketiga, pentingnya manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit anggaran dan pengurangan pengeluaran yang tidak produktif.
“Manajemen krisis harus dilakukan dengan mengurangi utang melalui pengendalian defisit APBN. Semua pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi atau dihapus agar ekonomi dapat lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kalla juga mengingatkan gejolak ekonomi yang tidak tertangani dengan baik sering kali berkembang menjadi krisis politik yang berdampak besar terhadap stabilitas nasional.
Kondisi inilah yang terjadi di saat tumbang Bung Karno di masa Orde Lama dan Pak Harto di era Orde Baru
7cloud.asia – Sejarah Indonesia menunjukkan hubungan yang erat antara krisis ekonomi dan perubahan politik.
Gejolak ekonomi yang tidak tertangani dengan baik sering kali berkembang menjadi krisis politik yang berdampak besar terhadap stabilitas nasional. Kondisi inilah yang terjadi di saat tumbangnya Orde Lama dan Orde Baru
Demikian diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama webinar bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” Selasa (9/6/2026) di Kampus Universitas Paramadina Cipayung.
“Krisis ekonomi selalu ada kaitannya dengan politik. Bung Karno turun karena krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik. Harga beras naik, BBM naik, orang melakukan demonstrasi, lalu muncul berbagai gejolak politik. Pak Harto juga demikian saat krisis 1998 hingga akhirnya turun setelah memimpin selama 32 tahun,” ujarnya.
Dimoderatori Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Kalla menjelaskan bahwa salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi krisis adalah kondisi nilai tukar rupiah.
Menurutnya, nilai mata uang sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional.
“Mata uang itu soal supply dan demand. Banyak orang menyimpan dolar Amerika Serikat karena tidak percaya kepada rupiah. Semakin banyak orang menyimpan dolar, maka nilai rupiah akan semakin turun,” katanya.
Selain nilai tukar, Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya memahami kondisi pasar secara lebih komprehensif. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi tidak dapat diukur hanya dari ramainya pusat-pusat perbelanjaan.
“Pasar itu ada dua, yaitu pasar modal dan pasar riil. Orang sering mengatakan mal masih ramai sehingga ekonomi dianggap baik-baik saja. Padahal orang datang ke mal belum tentu untuk berbelanja, bisa saja hanya mencari tempat yang nyaman atau ber-AC. Yang harus dilihat adalah bagaimana daya beli masyarakat di pasar riil,” jelasnya.
Menurut Jusuf Kalla, melemahnya pasar modal saat ini juga menunjukkan adanya persoalan kepercayaan investor. Investor hanya akan menanamkan modal apabila memiliki keyakinan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.
Pasar modal turun karena masalah kepercayaan. Orang membeli saham karena percaya perusahaan itu akan menghasilkan laba. Ketika kepercayaan menurun, saham-saham dilepas.
“Dulu saham tambang sangat diminati, sekarang banyak yang mengalami penurunan. Saham perbankan juga mengalami tekanan sehingga banyak investor melepas kepemilikannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi sering kali memunculkan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya, meningkatnya angka kriminalitas tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang memburuk.
Ketika banyak orang menganggur dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berbagai persoalan sosial akan muncul. Kita melihat kasus pencurian dan kejahatan jalanan yang ramai dibicarakan.
“Ini harus menjadi perhatian bersama karena ekonomi dan kondisi sosial saling berkaitan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membantu mencari solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa.
Menurutnya, universitas memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam menghasilkan penelitian yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik.
“Tugas universitas pertama adalah mencerdaskan bangsa. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah melalui hasil-hasil penelitian. Kampus harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.
7cloud.asia – Deforestasi yang terus terjadi di Kalimantan menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan semata-mata persoalan lingkungan hidup, melainkan juga persoalan tata kelola ruang dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Demikian ditegaskan pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Kalimantan dalam jumpa pers yang digelar secara daring pada Rabu (10/6/2026).
Melansir keterangan tertulis WALHI, dalam pernyataanya, WALHI se-Kalimantan menyebut berdasarkan data 2015 s/d 2025 penghancuran ekologis dan ekosistem di pulau Kalimantan mencapai hampir 33,59 persen dari luasan pulau Kalimantan.
Jika dirinci, Kalimantan telah kehilangan hutan tropis kurang lebih 412.790 hektare per tahun.
Kehilangan tersebut akibat dari kebijakan investasi 4.110 izin HGU baik perkebunan kelapa sawit dan lainnya, 1.717 izin kuasa pertambangan, 330 izin PBPH baik untuk hutan tanaman industri, serta berbagai bentuk perubahan penggunaan lahan lainnya.
Hilangnya tutupan hutan tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, namun juga memperbesar risiko bencana ekologis dan rusaknya daya dukung daerah aliran sungai serta hilangnya keanekaragaman hayati.
WALHI menegaskan, berbagai bencana yang terjadi tidak dapat dipahami semata sebagai akibat faktor alam semata, melainkan sebagai konsekuensi dari rusaknya fungsi ekologis bentang alam akibat kebijakan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.
Pada saat bersamaan, konflik tenurial di berbagai wilayah Kalimantan juga meningkat. Dalam catatan WALHI setidaknya ada 35 kasus konflik tenurial yang didampingi WALHI di Kalimantan.
Di Kalimantan Timur, ada sebanyak 8 (delapan), Kalimantan Barat terdapat 9 (sembilan) kasus, Kalimantan Tengah sebanyak 9 (sembilan) kasus,dan di Kalimantan Selatan terdapat 9 (sembilan) kasus.
Kondisi ini menunjukkan tumpang tindih antara Wilayah Kelola Rakyat dengan izin-izin yang diberikan negara kepada sektor ekstraktif maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga mengancam hak masyarakat adat, petani, nelayan dan komunitas lokal yang selama ini bergantung pada ruang hidupnya.
Artinya masalah deforestasi, konflik tenurial, krisis ekologis, dan krisis iklim bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan gejala dari model pembangunan yang menempatkan hutan, tanah, dan sumber daya alam sebagai objek eksploitasi.
Sementara perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat sering kali berada pada posisi yang dilemahkan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dan wilayah kelolanya telah melahirkan dampak sosial dan ekologis yang semakin serius dari waktu ke waktu.
Pemerintah diminta untuk mengabaikan keselamatan rakyat dan keberlangsungan ruang hidup mereka.
Untuk itu, WALHI se-Kalimantan menuntut agar pengurus negara untuk segera menghentikan laju deforestasi hutan tropis Kalimantan yang disebabkan oleh kebijakan dan perizinan yang cenderung mengedepankan kepentingan investasi dan modal yang rakus ruang di pulau Kalimantan.
WALHI juga mendesak Negara untuk segera menghentikan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat/lokal yang mempertahankan hak atas wilayah adat maupun ruang hidup ekonomi,sosial, dan budaya.
Lindungi hutan tropis dan kesatuan ekologis daratan Kalimantan dari ambisi kebijakan dan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengancam keberlangsungan biodiversity di pulau Kalimantan.
Pulihkan ruang-ruang hidup masyarakat adat/lokal di pulau Kalimantan dari ancaman krisis iklim yang disebabkan kebijakan palsu transisi energi yang berdampak pada perempuan dan generasi mendatang.
Pemerintah juga didesak untuk mencabut izin korporasi yang terbukti melakukan deforestasi dan merusak ekosistem gambut, yang memicu terjadinya bencana ekologis di pulau Kalimantan.
Terakhir, WALHI mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan kebijakan-kebijakan di level nasional dan daerah yang berpihak kepada (salah satunya RUU Masyarakat Adat)
Hal ini untuk mengembalikan hak atas tata kuasa dan kelola Wilayah Adat secara utuh kepada masyarakat adat maupun komunitas lokal.
Dalam kebudayaan Ngada, bambu hadir di hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari rumah adat, instrumen musik ritual, hingga peralatan hidup sehari-hari.
Namun, penelitian terbaru kami menemukan bahwa kegunaan bambu di Ngada melampaui dimensi fisik. Ia tak terpisahkan dari sistem nilai, struktur sosial, dan budaya yang membentuk peradaban masyarakat.
Sayangnya, desakan modernisasi menyebabkan pengetahuan tradisional tentang bambu, kohesi sosial, dan ekspresi artistik mulai pudar, digantikan individualisme, orientasi pasar, dan teknologi produksi massal.
Jejak leluhur
Studi etnografi klasik menyebutkan, leluhur Suku Ngada berasal dari Asia Selatan, yang membawa kebudayaan Hindu era megalitikum dari timur laut India.
Sebuah studi genetik terbaru menyebut bahwa populasi di kepulauan Indonesia, termasuk Flores, merupakan keturunan campuran Afrika yang bermigrasi secara bergelombang selama puluhan ribu tahun lalu.
Sementara syair Su’i Uwi dalam upacara Reba menceritakan leluhur orang Ngada adalah para migran yang berasal dari tempat bernama Sina (sering dikaitkan dengan “Cina” atau wilayah Yunnan). Reba merupakan ritual tahunan yang menandai perayaan tahun baru orang Ngada.
Berbagai jejak tersebut menunjukkan bahwa orang Ngada kemungkinan adalah hasil percampuran budaya dan genetik dari berbagai gelombang migrasi selama puluhan ribu tahun.
Bambu yang tumbuh di Ngada diyakini sudah ada jauh sebelum leluhur mereka menetap di Flores. Orang-orang Ngada menyebut bambu-bambu itulah yang membantu para leluhur mereka bertahan hidup.
“Mereka bikin rumah, alat berburu, meramu makanan, bertani, mengolah makanan, dan alat musik atau permainan. Semuanya pakai bambu,” ujar informan riset di Bajawa.
Mengelola pangan dan kebudayaan
Temuan riset kami mendukung penuturan warga ini. Kami mengidentifikasi 54 alat tradisional berbahan bambu yang digunakan masyarakat Ngada di masa lalu. Hampir semua alat tradisional yang teridentifikasi dibuat dari satu spesies bambu, yakni famili Poaceae, subfamili Bambusoideae.
Syair Su’i Uwi mengisahkan, sebelum menetap dan membangun kampung, leluhur Ngada mengembara di daratan Flores dari Muara Lege Lapu (sekarang Muara Wae Mokel) hingga ke wilayah Ngada. Mereka bertahan hidup dengan berburu. Di sini, bambu mulai digunakan jadi alat berburu.
Setelah para leluhur menetap di Ngada, mereka membangun perkampungan (nua) dan rumah-rumah (sao) dari bambu.
Seiring waktu, populasi masyarakat bertambah dan kebutuhan pangan pun meningkat. Budaya berburu berganti menjadi bertani. Bambu pun diolah menjadi alat-alat pertanian.
Orang-orang Ngada juga mulai beternak. Mereka membuat pagar pelindung ternak babi seperti sala (pagar horizontal), subi (pagar anyaman), hingga folo (pagar bambu utuh).
Struktur subi dan folo masih digunakan sampai sekarang, dilengkapi dengan gobe ranga, belahan bambu untuk wadah pakan ternak.
Dalam mengolah dan mengamankan pangan, orang Ngada menggunakan bambu untuk alat dapur dan wadah pengawetan.
Mereka sehari-hari makan uwi (ubi), nasi, maupun jagung yang dimasak menggunakan rodho (kukusan bambu) lalu disajikan di dalam rana (keranjang bambu).
Sebagai lauk, daging ternak direbus atau dipanggang menggunakan tusukan (nusu) diletakkan dalam wadah-wadah tradisional dari bambu seperti nyiru bambu, yang mereka sebut dengan sege atau zezo.
Mengantisipasi musim paceklik, mereka membuat wadah penyimpanan dari bambu seperti tuku sui untuk mengawetkan daging babi, tuku leko untuk menyimpan cadangan padi atau jagung, toke wae atau po’o wae untuk menyimpan air, rêmi untuk menampung tepung jagung, serta tuku koro dan tuku sie untuk wadah pelindung cabai dan garam.
Di waktu senggang, orang-orang Ngada punya tradisi bermusik dan melakukan permainan rakyat berbasis bambu. Nasihat dan nilai-nilai luhur diwariskan orang tua kepada anak-anak lewat permainan foy doa, sebuah seruling bambu ganda.
Berbagai permainan bambu menjadi perekat sosial antargenerasi. Mulai dari sagu alu (tarian lompat bambu) hingga aneka permainan replika taktik perang seperti nobe (lempar lembing), tempuling (tombak bambu), lengi tana (meriam bambu), topo (parang bambu), dan bedi (senapan bambu) yang digemari anak-anak.
Ancaman modernitas dan mitigasinya
Sayangnya, studi kami menemukan bahwa pemanfaatan bambu kini menurun akibat industri modern yang memproduksi peralatan plastik dan aluminium. Alat-alat buatan pabrik ini dinilai lebih murah, tahan lama, dan mudah didapat di toko dan kios, meski sebenarnya meninggalkan banyak limbah.
Pergantian material ini pun turut melemahkan modal sosial dan mengikis tradisi gotong royong dalam pembangunan rumah bambu.
Bersamaan dengan itu, pengetahuan praktis, memori kolektif, identitas, dan struktur sosial yang sebelumnya dipertahankan melalui praktik kolektif pemanfaatan bambu juga terkikis.
Teknologi digital turut mengubah pola interaksi sosial. Masyarakat lebih memilih bermain gawai alih-alih memainkan permainan tradisional atau bermain musik bersama. Nilai sakral dan artistik bambu jadi kian memudar. Kini, alat musik dan permainan bambu hanya muncul dalam seremonial penyambutan tamu dan upacara adat.
Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah kelompok masyarakat lantas menginisiasi berbagai gerakan pelestarian bambu di Ngada. Misalnya, pencanangan program seribu desa bambu untuk mendorong kembali budi daya bambu oleh masyarakat.
Berbagai inisiatif tersebut tentu membutuhkan dukungan banyak pihak. Sudah saatnya pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan organisasi non pemerintah bahu-membahu bersama masyarakat Ngada untuk menyelamatkan bambu Ngada, bukan hanya sebagai spesies, tapi juga sebagai identitas peradaban.
7cloud.asia – Sebagian wilayah Indonesia saat ini tengah memasuki musim kemarau. Namun masih ada peluang hujan sangat lebat di beberapa wilayah pada Kamis (11/06/2026).
Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Maluku.
Kemudian hujan berintensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua berpotensi pula terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Tak hanya hujan, BMKG juga memprediksi angin kencang dengan kecepatan maksimum 25 knot akan melanda wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara.
7cloud.asia – Ribuan desa di Kalimantan Timur merasakan dampak akibat deforestasi yang terjadi di wilayah itu. Dan deforestasi di Kalimantan Timur ini berkaitan erat dengan gencarnya penerbitan izin korporasi.
Deputi Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur, Yadi Saputra menyatakan bahwa wilayah hilangnya tutupan hutan beririsan dengan keberadaan konsesi pertambangan, perkebunan sawit, dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
“Arah kebijakan tata ruang telah mempersempit ruang hidup rakyat Kalimantan Timur,“ ujar Yadi dalam pernyataan bersama pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Kalimantan yang dipantau secara daring pada Rabu (10/6/2026).
Yadi memaparkan, hal ini terlihat dari sekitar 1.038 desa/kelurahan di Kalimantan Timur, 65 persen wilayah administrasi pedesaan tersebut telah dibebani izin korporasi industri ekstraktif skala besar.
Dengan angka deforestasi dari tahun 2001-2025 kurang lebih seluas 5,2 juta hektare, sehingga total hutan Kalimantan Timur yang lenyap dari tutupan awal kurang lebih 28 persen.
Kehilangan tutupan hutan per kabupaten (2001-2025) terindikasi Kab. Kutai Timur diperkirakan mencapai 1,4 juta ha, disusul Kab. Kutai Kartanegara 920.000 ha, Kab. Berau 760.000 ha, Kab. Berau 620.000 ha, Kutai Barat 580.000 ha.
Hutan yang hilang pada tahun 2023 seluas 28.633 Ha dan tahun 2024 seluas 44.483 Ha, yang artinya 2024-2025 kenaikan angka deforestasi naik 55 persen.
Keberadaan PBPH secara estimasi telah membebani 300 desa/kelurahan dengan luasan konsesi keseluruhan 5,5 juta hektare yang mengancam wilayah adat, hutan primer, dan koridor satwa.
Pertambangan batu bara secara estimasi sekitar 450 desa/kelurahan dengan seluas 4,1 juta hektar yang menyebabkan lubang tambang, pencemaran air dan konflik tata ruang.
Sementara pembukaan hutan untuk perkebunan sawit diperkirakan telah membebani 550 desa/kelurahan dengan luasan 1 juta hektar yang mengubah bentang alam dan mempersempit ruang kelola rakyat.
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq menyampaikan Kalimantan Selatan telah dibebani berbagai izin usaha yang 51,57 persen dari total luas wilayahnya.
“Luasan ini setara dengan sekitar 29 kali luas Kota Jakarta,” terang Raden dalam kesempatan yang sama.
Beban izin tersebut terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) seluas 645.611 hektare, Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 722.895 hektare, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 559.080 hektare.
Akumulasi izin yang terus memperluas penguasaan ruang di Kalimantan Selatan telah berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan seluas sekitar 2.200 hektare sepanjang tahun 2025 dan melepaskan sekitar 1,7 juta ton emisi karbon ke atmosfer.
Dampak dari deforestasi tersebut semakin memperparah krisis ekologis yang ditandai dengan berulangnya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahun, tanpa adanya langkah penyelesaian yang serius dan mendasar dari negara.
Sepanjang tahun 2025, WALHI Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya 276 kejadian karhutla dan 44 kejadian banjir. Bencana ekologis tersebut berdampak kepada 452.453 jiwa dan menyebabkan 94.763 rumah terendam.
Selain memicu kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, besarnya beban perizinan di Kalimantan Selatan juga semakin menyempitkan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat.
Lahan-lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, termasuk kawasan pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, serta wilayah adat dan desa, terus mengalami tekanan akibat ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala besar.
Kondisi ini tidak hanya mengancam kedaulatan pangan daerah, tetapi juga melemahkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan sumber-sumber kehidupan mereka.
”Jika situasi ini terus dibiarkan, Kalimantan Selatan akan menghadapi krisis ekologis dan krisis pangan yang semakin serius di masa mendatang,” tandasnya
7cloud.asia – Sejumlah samudra menghadapi tekanan “berat” akibat aktivitas manusia setelah laju kenaikan permukaan laut meningkat dalam 10 tahun terakhir.
Demikian laporan penelitian yang dipimpin PBB, sehingga mendesak upaya global untuk membatasi dampak polusi dan perubahan iklim.
Tekanan yang “meningkat” itu bersifat kumulatif, meliputi polusi dan industri penangkapan ikan berskala besar, jelas Penilaian Ketiga Samudra Dunia (WOA III).
WOA III adalah satu-satunya penilaian terintegrasi global tentang samudra dunia yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, termasuk dampak kenaikan permukaan laut
Forum itu menilai keadaan samudra dari 2021-2025, dan merupakan upaya kolektif dari tim penulis antar sektor yang terdiri dari lebih dari 650 ahli dari puluhan negara.
Penilaian yang dirilis pada Senin (1/6/2026) itu menggarisbawahi bahwa aktivitas yang disebabkan oleh manusia menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara luas dan memberikan “tekanan berat” kepada sistem samudra.
Menurut temuan tersebut, permukaan laut terus naik dengan laju yang semakin meningkat, dari 2 milimeter (0,08 inci) per tahun sebelum 2015 menjadi 4,3 milimeter per tahun pada 2023.
Studi itu juga menemukan bahwa sekitar 16 persen dari total peningkatan kandungan panas laut sejak 1955 telah terjadi sejak 2018.
“Kita tidak bisa terus memperlakukan laut sebagai sumber daya yang tak terbatas. Kolaborasi global yang mendesak diperlukan untuk melindungi ekosistem laut,” tegas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres,
Dia menambahkan dunia harus membangun hubungan baru dengan laut yang didasarkan pada sains, dibingkai oleh hukum internasional.
Hal ini harus dibangun atas dasar tanggung jawab bersama di seluruh negara, sektor, dan generasi.
