Blog

  • Selain RDF BRIN Juga Kembangkan Teknologi SRF untuk Mengolah Sampah Residu

    Selain RDF BRIN Juga Kembangkan Teknologi SRF untuk Mengolah Sampah Residu

    7cloud.asia – Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang memanfaatkan campuran sampah kota dan residu biomassa yang telah dipisahkan dari material nonbahan bakar telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri semen sesuai standar SNI 9313:2024.

    Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Wiharja, dalam kegiatan BRIN EnviroTalk #55 beberapa waktu lalu memaparkan bahwa selain RDF, BRIN juga mengembangkan Solid Recovered Fuel (SRF).

    SRF merupakan bentuk RDF dengan kualitas lebih terkontrol dan nilai kalor lebih tinggi yang diatur dalam SNI 8966:2021. Teknologi ini digunakan pada pembangkit listrik.

    “Pemanfaatan RDF harus disesuaikan dengan tujuan penggunaannya karena komposisi bahan bakarnya berbeda. Untuk pembangkit listrik, kandungan plastik dibatasi sehingga pengendalian kualitas menjadi sangat penting,” paparnya.

    Baca: Pembangunan PLTSa Harus Dibarengi Kebijakan Pengurangan dan Pemilahan Sampah

    Menurut Wiharja, proses produksi RDF meliputi lima tahap utama, yakni penerimaan dan inspeksi awal sampah, pemilahan material nonbahan bakar, pencacahan awal, pengeringan hingga kadar air di bawah 20 persen, serta pencacahan akhir sesuai kebutuhan industri.

    Namun, implementasi teknologi RDF di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ukuran cacahan yang belum memenuhi standar serta kadar air sampah yang masih tinggi.

    Ia menilai tahap pengeringan dan pencacahan menjadi faktor paling krusial dalam menghasilkan RDF berkualitas.

    Selain itu, keterbatasan investasi, khususnya untuk mesin pencacah akhir, membuat pengolahan RDF dinilai lebih efektif dilakukan pada skala kawasan.

    “Karena itu, BRIN mengembangkan sistem RDF dua tingkat, yakni skala komunitas untuk pemilahan awal dan pengolahan sederhana, serta skala kawasan untuk pemrosesan lanjutan hingga menghasilkan RDF siap pakai bagi industri,” ungkapnya.

    Baca: RDF Plant Rorotan Dioperasikan Bertahap Pasca Insiden di TPST Bantargebang

    Wiharja menambahkan, proses pengeringan RDF dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengeringan termal, udara, tenaga surya, dan biodrying, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan.

    Pengembangan teknologi ini juga mempertimbangkan keberadaan pengguna akhir dalam jarak ekonomis agar sistem pengelolaan tetap efisien dan berkelanjutan.

    Saat ini, industri semen menjadi pengguna utama RDF di Indonesia. Namun, pemanfaatannya dinilai memiliki potensi untuk diperluas ke berbagai sektor industri lainnya.

    Melalui pengembangan teknologi RDF, BRIN berharap pengelolaan sampah di Indonesia dapat lebih terpadu, mengurangi ketergantungan pada TPA, serta mendukung penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

  • Regenerasi Lingkungan Jadi Agenda Mendesak Hadapi Krisis Iklim

    Regenerasi Lingkungan Jadi Agenda Mendesak Hadapi Krisis Iklim

    7cloud.asia – Upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan konservasi atau pengurangan dampak negatif.

    Berbagai sektor kini didorong bergerak menuju pendekatan regeneratif yang berorientasi pada pemulihan ekosistem, penguatan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih bijak.

    Isu tersebut mengemuka dalam agenda Path to Sustainable Growth 2026 yang akan digelar di The Apurva Kempinski Bali pada 24 Juni mendatang.

    Baca: Krisis Iklim Mengancam Kehidupan Generasi Mendatang

    Dengan mengangkat tema “Regenerasi untuk Masa Depan”, forum ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam.

    Pendekatan regeneratif dinilai semakin relevan karena persoalan keberlanjutan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

    Sektor pariwisata, pertanian, pendidikan, keuangan hingga ekonomi kreatif memiliki keterkaitan langsung terhadap upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

     Baca: Solusi Iklim Membutuhkan Perubahan Struktural

    Director of Hygiene, Safety and Sustainability The Apurva Kempinski Bali, Desak Intan menjelaskan bahwa tema Regenerate the Future dipilih karena konsep keberlanjutan tidak hanya mempertahankan kondisi yang ada, tetapi juga memperbaiki sesuatu yang telah mengalami kerusakan.

    “Nah kalau sesuatu yang sudah rusak tidak mungkin kita bisa maintain. Jadi regenerative itu lebih bagaimana cara kita membuat sesuatu menjadi lebih baik untuk future generation,” jelas Desak Intan.

    Forum tersebut mengangkat empat pilar utama, yakni daur ulang, pembaruan kehidupan, regenerasi, dan pengelolaan sumber daya secara bijak.

     Baca: Anak Muda Bicara Lingkungan dan Keadilan Ekologis

    Keempat aspek itu dipandang sebagai fondasi untuk mendorong transformasi dari sekadar mengurangi kerusakan menuju upaya memulihkan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi.

    Selain diskusi kebijakan, perhatian juga diarahkan pada lahirnya inovasi keberlanjutan dari kalangan generasi muda. Melalui program inkubasi dan pendampingan selama delapan minggu, mahasiswa dan startup tahap awal akan didorong mengembangkan solusi yang menghubungkan inovasi berkelanjutan dengan praktik regeneratif.

     Baca: Yuk, Kencangkan Suara untuk Pelestarian Lingkungan

    Langkah tersebut menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan membutuhkan keterlibatan lebih luas, tidak hanya pemerintah dan pelaku industri, tetapi juga kalangan akademisi, komunitas, serta generasi muda.

    Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, pendekatan regeneratif dinilai menjadi salah satu jalan untuk memastikan pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.

  • Tren Produk “Reusable” Dapat Mendorong Perkembangan Ekonomi Sirkular

    Tren Produk “Reusable” Dapat Mendorong Perkembangan Ekonomi Sirkular

    7cloud.asia – Meningkatnya penggunaan produk ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali (reusable) di kalangan generasi muda menjadi angin segar bagi industri hijau.

    Lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memproyeksikan tren positif ini dapat mendorong percepatan ekosistem ekonomi sirkular di Indonesia,
    seiring meningkatnya permintaan terhadap produk berkelanjutan.

    Peneliti CELIOS Rani Septyarini menjelaskan bahwa adopsi gaya hidup bebas sampah ini selaras dengan upaya pemulihan lingkungan global.

    “Tren ini bisa mendorong perkembangan ekonomi sirkular karena penggunaan produk reusable pada dasarnya sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, yaitu memperpanjang usia pakai produk dan mengurangi sampah,” kata Rani dikutip Antaranews.com, Rabu (10/6/2026).

    Baca: Daur Ulang Sampah Puntung Rokok Jadi Produk Bernilai Tinggi

    Menurut Rani, tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu kelestarian lingkungan secara perlahan telah mengubah lanskap pola konsumsi massal.

    Konsumen kontemporer saat ini cenderung lebih kritis dalam menimbang dampak ekologis dari setiap produk yang hendak mereka konsumsi.

    Rani menambahkan, perilaku konsumen ini menjadi peluang pasar produk ramah lingkungan.

    Perubahan fundamental pada perilaku konsumen ini, ujarnya, bakal menjadi stimulus kuat bagi para pelaku usaha untuk segera bermigrasi menyediakan produk yang lebih ramah lingkungan.

    Lebih lanjut, Rani menjabarkan bahwa indikator keputusan pembelian di kalangan anak muda kini telah bergeser. Aspek harga tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan utama.

    Baca: Tak Sekadar Mengolah Sampah Plastik, Robries Memberi Nilai Lebih 

    Konsumen, ujarnya, makin memedulikan rantai pasok produksi, jejak karbon yang dihasilkan, hingga nilai sosial (social value) yang diusung oleh sebuah produk.

    “Ketika permintaan terhadap produk yang berkelanjutan terus meningkat, pelaku usaha akan memiliki insentif ekonomi untuk berinvestasi pada desain produk yang lebih tahan lama, penggunaan bahan daur ulang, hingga sistem pengelolaan limbah yang lebih baik,” ujarnya.

    Insentif Ekonomi
    Menurut peneliti lulusan Universitas Airlangga tersebut, masifnya permintaan pasar terhadap komoditas berbasis keberlanjutan ini secara otomatis membuka keran implementasi ekonomi sirkular di lintas sektor usaha.

    Hadirnya tren ini tidak hanya menekan potensi kerusakan lingkungan, melainkan juga melahirkan ceruk bisnis baru yang menjanjikan lewat perancangan model produksi dan konsumsi yang jauh lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam.

    “Artinya, perubahan perilaku konsumen ini bisa menjadi pendorong pasar untuk menuju ekonomi sirkular. Makin besar permintaan produk yang berkelanjutan, makin besar pula peluang ekonomi sirkular berkembang,” pungkas Rani.

    Baca: DemiBumi Ada Karena Planet Bumi adalah Titipan dari Generasi Mendatang

     

  • Industri Ekstraktif dan PSN Membuat Kalimantan Tengah Jadi Provinsi dengan Angka Deforestasi Tertinggi

    Industri Ekstraktif dan PSN Membuat Kalimantan Tengah Jadi Provinsi dengan Angka Deforestasi Tertinggi

    7cloud.asia – Di tengah ambisi pemerintah yang sering mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, wilayah dan warga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dipaksa menangung dampak negatifnya.

    Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah memaparkan masifnya industri ekstraktif dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan angka deforestasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2025.

    Status ini adalah implikasi di mana lebih dari 60 persen wilayah Kalimantan Tengah telah dibebani izin konsesi seperti perkebunan, pertambangan, dan industri kehutanan, belum termasuk tambahan kawasan yang dialokasikan untuk PSN.

    Berbicara dalam konferensi pers bersama pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Kalimantan yang dipantau secara daring pada Rabu (10/6/2026), Janang memaparkan semakin sempitnya ruang kelola rakyat khususnya yang dialami masyarakat adat

    Berdasarkan hasil analisis WALHI Kalimantan Tengah, setidaknya terdapat 401 konflik sosial yang terjadi dan belum terselesaikan sepanjang periode 2004-2025.
    Selain itu, tercatat 221 kejadian banjir di Kalimantan Tengah sepanjang 2021-2025.

    ”Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dan wilayah kelolanya telah melahirkan dampak sosial dan ekologis yang semakin serius dari waktu ke waktu,” ujar Janang.

    Baca: WALHI Se-Kalimantan Desak Deforestasi Segera Dihentikan untuk Pulihkan Kalimantan

    Situasi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyadari bahwa langkah paling tepat dalam melindungi rakyat dari proses peminggiran, kemiskinan struktural, dengan memastikan adanya jaminan keamanan atas wilayah kelola masyarakat.

    Ketika rakyat memiliki kedaulatan atas ruang hidupnya, maka mereka juga akan memiliki kedaulatan atas pangan serta keberlanjutan sumber-sumber penghidupan lainnya.

    Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat merupakan langkah penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi intensitas konflik antara masyarakat dan korporasi.

    “Sebab, dalam banyak kasus, masyarakat justru berada pada posisi yang dirugikan melalui kriminalisasi, perampasan ruang hidup, dan hilangnya hak atas wilayah kelolanya,“ ujar Janang.

    Pemerintah didesak untuk tidak mengabaikan keselamatan rakyat dan keberlangsungan ruang hidup mereka.

    Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat mengatakan, saat ini terdapat setidaknya 368 perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang mencaplok 3,9 juta ha lahan.

    Baca: Separuh Wilayah Kalimantan Selatan Terdampak Deforestasi Akibat Obral Izin Usaha

    Selain itu juga ada 65 izin Hutan Tanaman Industri yang menguasai 2,75 juta hektare lahan dan 737 izin tambang minerba yang memusnahkan 4,4 juta ha atau 32 persen hutan alam dalam dua dekade.

    Dan ada 135 perusahaan sawit, 25 izin HTI dan 123 IUP tambang yang dengan sengaja beroperasi dan mengeruk dan mengeringkan Kawasan Hidrologi Gambut, menghancurkan hulu sungai sehingga memicu amukan multiregional, karhutla dan banjir rob berkepanjangan di pesisir.

    “Krisis Ekologi ini memukul telak kaum perempuan terutama perempuan adat, petani dan nelayan tradisional,“ ujar Hartini dalam kesempatan yang sama.

    Hartini memaparkan, ketika hutan dirampas mereka kehilangan ruang kelola terhadap obat-obatan, anyaman, dan pangan mandiri, bahkan beban domestik mereka menjadi bertambah karena harus berjalan jauh mencari air bersih yang layak untuk memasak, mencuci dan menjaga kesehatan reproduksi keluarga.

    Oleh karena itu keselamatan rakyat tidak boleh digadaikan demi pertumbuhan ekonomi, hentikan ekspansi korporasi, audit seluruh izin tambang, sawit dan HTI serta kembalikan hak atas ruang hidup kepada rakyat dan perempuan adat.

  • Ikuti Perintah Trump, Pasukan AS Serang Iran Lagi

    Ikuti Perintah Trump, Pasukan AS Serang Iran Lagi

    7cloud.asia – Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan telah melancarkan serangkaian “serangan membela diri tambahan” terhadap sejumlah sasaran di Iran pada Rabu (10/06/2026) berdasarkan arahan Presiden Donald Trump.

    “Pasukan Komando Pusat AS melancarkan serangan membela diri tambahan pada hari ini pukul 17:15 waktu AS timur (04:15 WIB) terhadap sejumlah sasaran di Iran atas instruksi Panglima Tertinggi,” kata CENTCOM melalui media sosial X.

    “Serangan tersebut adalah untuk merespons agresi Iran yang tak beralasan dan terus berlanjut,” menurut militer AS itu.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan, rencana serangan militer AS terhadap Iran akan difokuskan pada “fasilitas kunci” di Iran, sembari memperingatkan bahwa operasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat tersebut akan “kuat dan jelas”.

    Baca: Iran dan Oman akan Kelola Bersama Selat Hormuz

    “Komando Pusat AS akan sibuk malam ini karena Presiden Trump berkata kita akan menghantam Iran dengan keras, dan kita akan melakukannya,” ucap Hegseth kepada wartawan di Pangkalan Udara MacDill di Tampa, Florida.

    Keputusan Trump untuk melakukan eskalasi serangan terhadap Iran dilakukan menyusul penembakan sebuah helikopter Apache AS oleh Iran awal pekan ini.

    Adapun ketegangan kawasan yang bermula pada 28 Februari setelah serangan gabungan AS-Israel ke Iran tersebut telah memicu serangkaian konfrontasi militer, saling balas serangan, dan ketegangan diplomatik.

    (Sumber: Antara/Anadolu)

     

  • Lahan Sekolah Diserobot untuk Pembangunan KDMP: Negara Abaikan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan

    Lahan Sekolah Diserobot untuk Pembangunan KDMP: Negara Abaikan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan

    7cloud.asia – Pada Senin (8/6/2026), pagar SDN Wolomoni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dijebol oleh ekskavator yang dioperasikan bersama aparat TNI demi membangun fasilitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    Ironisnya, sekolah yang semestinya menjadi prioritas rehabilitasi negara karena 4 dari 6 ruang kelasnya berada dalam kondisi rusak berat justru menjadi korban penghancuran atas nama program Negara.

    Apa yang terjadi di Ende ini bukan insiden tunggal di mana KDMP direncanakan mengambil lahan sekolah. Sebelumnya di Blitar, Jawa Timur sejumlah warga melakukan protes ke DPRD Blitar atas rencana pembangunan KDMP di area SDN Tegalrejo 01, Selopuro, Blitar.

    Merespon kondisi ini, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kekerasan dan perampasan hak publik demi KDMP.

    “Hentikan seluruh bentuk represi dan intimidasi dalam implementasi KDMP. Tarik aparat TNI dari setiap proses pelaksanaan program sipil. Fungsi militer adalah pertahanan negara bukan instrumen korporasi atau program Presiden,” demikian pernyataan tertulis YAPPIKA kepada media yang diterima Rabu (10/6/2026).

    Dalam pernyataannya, YAPPIKA menegaskan bahwa kasus penyerobotan lahan sekolah ini juga menunjukkan bahwa pendidikan hanya menjadi prioritas nasional di atas kertas.

    Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib membiayainya.

    Ketika fasilitas pendidikan yang rusak belum diperbaiki namun justru dihancurkan demi proyek lain, negara bukan sekadar lalai memenuhi kewajibannya, melainkan turut mengabaikan hak konstitusional warga atas pendidikan.

    Baca: Ritel Modern Ditutup untuk Pengembangan Koperasi Merah Putih Bakal Picu Gelombang PHK

    Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa 60,32 persen bangunan sekolah dasar masih berada dalam kondisi rusak.

    Alih-alih memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, pemerintahan Prabowo Gibran justru mengalihkan sebagian besar anggaran fungsi pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Seperti diberitakan, sebesar Rp223,5 triliun atau 29,01 persen dari total anggaran pendidikan nasional dialihkan untuk membiayai program MBG.

    “Pergeseran fiskal ini berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah membiayai rehabilitasi sekolah, operasional pendidikan, dan kesejahteraan guru,” imbuh YAPPIKA

    Di Nusa Tenggara Timur, setidaknya 9.000 guru PPPK terancam PHK. Di Sumedang, guru PPPK paruh waktu hanya menerima Rp15.000 per bulan setelah potongan BPJS.

    Represi terhadap SDN Wolomoni adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang sistematis mengabaikan hak dasar warga.

    Program yang Represif dan Merampas Hak Warga
    KDMP lahir dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 dengan target 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan 30.000 di antaranya diresmikan secara seremonial dalam rentang Maret–April 2026.

    Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Represif Aparat terhadap Pengunjukrasa

    Target ambisius ini dijalankan tanpa desain kelembagaan yang matang, tanpa mekanisme perlindungan kepentingan publik, dan tanpa konsultasi bermakna dengan warga desa. PMK No. 7 Tahun 2026 memaksa 58,03 persen dana desa dialihkan untuk pembentukan dan operasional KDMP.

    Akibatnya, ruang fiskal desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menyempit, mulai dari penanganan stunting, layanan posyandu, BLT-DD, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.

    Sementara itu, Surat Edaran Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025 mewajibkan lahan minimal 1.000 m² di lokasi strategis yang mendorong perampasan aset publik ketika pemerintah daerah tidak memiliki lahan yang diharapkan.

    Yang paling mengkhawatirkan bagi YAPPIKA adalah hadirnya aparat TNI dalam pelaksanaan program ekonomi-sosial ini.

    Keterlibatan TNI dalam mengawal penggusuran, mengintimidasi warga, dan membungkam protes adalah bentuk militerisasi ruang sipil yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

    Di Wolomoni, personel TNI aktif terlibat langsung dalam perusakan sekolah. Di Doropayung (Pati) dan Kunden (Blora), warga miskin menghadapi ancaman penggusuran permukiman yang melibatkan tentara, dan hampir di semua daerah pembangunan infrastruktur KDMP melibatkan tentara secara aktif.

    Ditambah lagi, KDMP juga sering menyingkirkan kebutuhan publik yang lebih penting. Selain sekolah, di Sukabumi, lahan yang telah disiapkan untuk RSUD dialihkan menjadi gedung koperasi.

    Di Sidoarjo dan Magetan, lapangan desa dicaplok tanpa musyawarah. Di Magelang, ratusan gedung KDMP berdiri di atas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilindungi undang-undang.

    YAPPIKA menegaskan selalu berdiri bersama warga yang hak-haknya dilanggar. Kami akan terus mendorong akuntabilitas negara, melindungi ruang partisipasi warga, dan memastikan kebijakan publik dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

  • Open Dumping Bakal Dihentikan pada Agustus: Jadi Tantangan Bagi Pemprov DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah

    Open Dumping Bakal Dihentikan pada Agustus: Jadi Tantangan Bagi Pemprov DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang diberlakukannya penghentian praktik open dumping pada Agustus mendatang.

    Kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST Bantargebang semakin terbatas karena itu hanya akan menerima sampah residu. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah dari sumbernya harus segera diperkuat.

    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, penanganan sampah tidak lagi bisa mengandalkan pola lama yang berfokus pada pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir.

    Menurutnya, pengelolaan sampah harus dilakukan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

    “Persoalan sampah sudah menjadi pekerjaan rumah dari periode ke periode. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan hilir. Hulu dan tengahnya juga harus diselesaikan melalui gerakan yang lebih masif dan terukur,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

    Yuke menjelaskan, Pergub Nomor 77 Tahun 2020 telah mengamanatkan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Warga melalui bank sampah.

    Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi volume sampah sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.

    Menurutnya, sejumlah fasilitas pengolahan yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, seperti RDF Bantargebang, RDF Rorotan, dan TPS3R.

    RDF Rorotan yang dirancang mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah per hari, misalnya, masih beroperasi di bawah kapasitas ideal.

    Ia menilai, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan waktu untuk memenuhi target penghentian open dumping. Ke depan, sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir harus terlebih dahulu diolah sehingga hanya menyisakan residu.

    “Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ritase pengangkutan sampah ke Bantargebang sehingga di sejumlah wilayah proses pengangkutan menjadi lebih lambat,” katanya.

    Yuke mengapresiasi langkah Pemprov DKI melalui program Jaga Jakarta Bersih yang mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

    Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan masyarakat serta sistem pengelolaan yang mampu menampung hasil pemilahan sampah.

    Selain memperkuat fasilitas pengolahan, Komisi D juga mendorong pengembangan ekonomi sirkular melalui pengolahan kompos dan budidaya maggot.

    Sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) diminta memetakan bank sampah, komunitas pengolah sampah, serta potensi pasar bagi hasil olahan tersebut.

    Di sisi lain, Yuke menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi data pengelolaan sampah hingga tingkat RW agar kebutuhan armada dan fasilitas pengolahan dapat dihitung lebih akurat.

    “Jakarta memiliki banyak inovator muda di bidang pengolahan sampah. Potensi seperti ini harus diberikan ruang karena bisa menjadi bagian dari solusi,” ucapnya.

    Yuke juga menyinggung rencana penerapan retribusi persampahan. Dikatakan Yuke, kebijakan tersebut harus dibarengi peningkatan kualitas layanan serta kesiapan infrastruktur yang memadai.

    Selain itu, penerapannya juga perlu dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    “Syarat utamanya adalah kesiapan infrastruktur. Ketika pelayanan sudah baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut,” tandasnya.

    Sementara, sejumlah organisasi lingkungan mengritisi kebijakan Pemprov yang terkesan meletakkan tanggung jawab pengelolaan sampah di level individu atau warga.

    Instruksi Gubernur DKI Jakarta Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber sekilas terdengar revolusioner.

    Padahal, di lapangan sudah ada banyak komunitas masyarakat di Jakarta yang sudah mengimplementasikan praktik baik ini jauh sebelum imbauan disosialisasikan.

    Riset yang dilakukan Greenpeace Indonesia (2021) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat (70 persen) sudah bersedia untuk beralih ke sistem guna ulang.

    Namun, niat baik ini masih terhambat oleh minimnya alternatif yang dapat dipilih oleh warga untuk mengurangi penggunaan plastik. Greenpeace menilai, perusahaan dan pemerintah yang enggan berinovasi menjadi batu sandungan warga untuk mencapai solusi krisis iklim yang berkelanjutan.

  • Riset Tunjukkan Terumbu Karang Indonesia Tahan Panas, Tapi Ketahanannya Ada Batasnya

    Riset Tunjukkan Terumbu Karang Indonesia Tahan Panas, Tapi Ketahanannya Ada Batasnya

     

    7cloud.asia – Indonesia merupakan rumah bagi sistem terumbu karang terbesar dan paling beragam di dunia, yang membentang lebih dari 32 ribu kilometer persegi di seluruh kepulauan Nusantara. Serupa dengan belahan dunia lainnya, terumbu karang kita juga terdampak pemanasan laut.

    Namun, studi baru kami menemukan bahwa meskipun suhu laut terus meningkat, tutupan terumbu karang di sebagian besar wilayah tetap stabil dalam jangka panjang.

    Penelitian kami mengumpulkan data pemantauan terumbu karang dari seluruh Indonesia dalam periode 2004 hingga 2023. Pemantauan ini mencakup 394 lokasi terumbu permanen di 32 wilayah.

    Sebagian besar data datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Wildlife Conservation Society Indonesia Program, WWF Indonesia, dan Operation Wallacea.

    Hasil riset menunjukkan, dari 32 lokasi penelitian, 26 lokasi di antaranya menunjukkan tutupan karang kurang lebih stabil. Dua lokasi malah membaik, dan hanya empat lokasi memburuk.

    Kestabilan ini terpantau bertahan meski suhu permukaan laut meningkat signifikan di seluruh lokasi penelitian antara 1985 hingga 2023, dengan pemanasan lebih tinggi terjadi di Indonesia bagian timur. 

    Walaupun ini jelas kabar baik, tapi bukan berarti terumbu karang kita bakal terus aman ke depannya. Ketika tekanan panas menjadi terlalu sering atau terlalu parah, kehilangan karang bisa meningkat dengan sangat cepat.

    Bahkan terumbu paling tangguh pun punya titik kritis

    Sebagian besar stabilitas yang kami amati didasarkan pada bagaimana terumbu karang menghadapi gelombang panas besar, terutama pada 2010 dan 2016.

    Meskipun peristiwa tersebut sempat memicu pemutihan (bleaching) dan kehilangan karang di beberapa wilayah, banyak yang pulih setelahnya.

    Tetapi, gelombang panas yang terjadi beberapa tahun terakhir dan prediksi kedepannya terjadi lebih berat. Karena itu, temuan kami ini pun tidak bisa ditafsirkan sebagai bukti bahwa terumbu karang Indonesia aman dari perubahan iklim.

    Gelombang panas laut kini semakin intens di seluruh dunia. Pada April 2024, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mengonfirmasi peristiwa pemutihan karang global keempat. Mereka melaporkan bahwa tingkat tekanan panas yang dapat memicu bleaching telah memengaruhi sekitar 84,4% terumbu karang dunia antara Januari 2023 hingga September 2025.

    Indonesia juga terdampak tren global ini. Di Selat Dampier, Raja Ampat, sebuah studi terbaru mendokumentasikan pemutihan karang massal terkait dengan gelombang panas laut pada 2024.

    Ketika kami membandingkan perubahan tutupan karang dengan akumulasi tekanan termal, kami menemukan bahwa tutupan karang tetap stabil pada tingkat panas rendah hingga sedang. Namun, terdapat penurunan tajam setelah tekanan tersebut melewati ambang kritis sekitar 12 DHW.

    DHW (degree-heating weeks) adalah metrik yang menggabungkan seberapa panas suhu air dari biasanya dan berapa lama panas itu bertahan.

    Bayangkan ini sebagai “dosis panas” kumulatif bagi terumbu karang. Misalnya, 12 DHW bisa berarti suhu panas bisa bertahan 12 minggu dengan suhu air 1°C di atas maksimum musim panas normal, ataupun enam minggu pada 2°C di atas normal.

    Dalam penelitian kami, kehilangan karang menjadi jauh lebih mungkin terjadi setelah suhu melampaui 12 DHW. Dengan kata lain, banyak terumbu karang Indonesia tampaknya mampu menyerap tekanan panas tingkat sedang—tetapi itu hanya sampai batas tertentu.

    Dan perlu dicatat bahwa istilah “stabil” di sini mengacu pada total area yang masih tertutup karang hidup, yang merupakan satu-satunya metrik yang konsisten dipakai dalam berbagai program pemantauan di Indonesia. Namun, adanya tutupan juga tak menjamin terumbu karangnya benar-benar sehat.

    Sebuah terumbu, misalnya, masih bisa mempertahankan tingkat tutupan yang stabil meskipun karang-karang besar dan tua sudah mati. Jenis karang paling tahan panas yang tersisa mungkin hanya beberapa spesies.

    Bentuk dan struktur terumbu pun bisa jadi sudah tak lagi kompleks sehingga ikan dan hewan laut lain tak bisa berlindung di sana.

    Jadi, dari luar bisa saja kita melihat seperti “masih ada karangnya”, tetapi sebenarnya kualitas ekosistemnya sudah menurun. 

    Perlindungan tak bisa hentikan pemutihan, tapi bisa bantu pemulihan

    Terumbu karang Indonesia tidak merespons tekanan panas dengan cara yang sama. Beberapa komunitas karang bisa pulih dengan cepat setelah mengalami pemutihan, sementara yang lain kesulitan.

    Ini terutama di wilayah yang mengalami polusi, sedimentasi, penangkapan ikan destruktif, dan pembangunan di kawasan pesisir yang mengurangi kemampuan mereka untuk pulih kembali.

    Penelitian kami menyoroti bahwa bahkan terumbu di dalam kawasan konservasi laut (MPA) pun tidak bisa menghindari pemutihan ketika suhu laut melonjak. Status perlindungan tidak bisa menghentikan laut dari pemanasan, tetapi bisa secara signifikan meningkatkan peluang pemulihan dengan mengurangi tekanan lokal.

    Di Aceh, terumbu di sekitar Pulau Weh mengalami kerusakan parah akibat peristiwa bleaching pada 2010. Menariknya, beberapa di antaranya berhasil pulih ke tingkat tutupan karang sebelum terjadi pemutihan enam tahun sebelumnya. Pemulihan ini kemungkinan besar didukung oleh upaya perlindungan jangka panjang.

    Di Lombok,
    khususnya di sekitar Teluk Sekotong, tekanan panas yang berulang dan intens telah memicu kehilangan karang yang besar, termasuk penurunan besar setelah peristiwa bleaching parah tahun 2016. Keadaan semakin parah karena terumbu-terumbu ini juga dihantam berbagai tekanan manusia yang menghambat kemampuan mereka untuk pulih.

    Contoh-contoh ini memperkuat alasan mengapa perubahan iklim dan pengelolaan terumbu lokal tidak bisa diatasi secara terpisah.

    Meski mengurangi tekanan lokal tak akan mencegah pemutihan saat gelombang panas ekstrem terjadi, langkah tersebut bisa memberi peluang yang sangat dibutuhkan terumbu untuk bertahan dan pulih setelahnya. 

    Mengapa pemantauan jangka panjang penting?

    Penelitian kami adalah analisis skala nasional pertama yang menghubungkan perubahan jangka panjang tutupan karang di Indonesia, dengan tekanan termal di sejumlah besar terumbu yang dipantau.

    Tanpa pemantauan jangka panjang, kita tidak bisa mengetahui terumbu mana yang mampu menghadapi tekanan panas, pulih setelah pemutihan, atau perlahan memburuk.

    Jika Indonesia ingin melindungi terumbu karangnya secara efektif, negara ini membutuhkan strategi nasional yang lebih kuat dan terkoordinasi untuk memantau kondisi karang dan dampak pemutihan.

    Kerangka ini harus melampaui sekadar tutupan karang, dengan memantau tingkat keparahan bleaching, angka kematian, kemampuan pemulihan, rekrutmen karang muda, komposisi komunitas, serta perubahan struktur dari waktu ke waktu.

    Seiring terus menghangatnya laut, masa depan terumbu karang Indonesia tidak hanya bergantung pada toleransi alaminya, tetapi juga pada kemampuan kita menjaga kondisi yang memungkinkan mereka untuk pulih.


    Tries Blandine Razak, Adjunct Research Associate, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Cuaca Hari Ini: Memasuki Kemarau, Masih Banyak Wilayah Berpotensi Hujan

    Cuaca Hari Ini: Memasuki Kemarau, Masih Banyak Wilayah Berpotensi Hujan

    7cloud.asia – Memasuki musim kemarau, masih banyak wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada Jumat (12/06/2026).

    Dalam laman resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Banten.

    Kondisi cuaca serupa berpotensi pula terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

    Selain itu, wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua dan Papua Selatan juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Sedangkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpeluang mengguyur wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Pegunungan.

    BMKG juga memprediksi angin kencang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

  • Komisi VI DPR: KDMP Jangan Hanya Kejar Target Jumlah

    Komisi VI DPR: KDMP Jangan Hanya Kejar Target Jumlah

    7cloud.asia – Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus dibarengi dengan perencanaan bisnis yang matang agar tidak berakhir menjadi koperasi yang tidak aktif atau mangkrak.

    Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027.

    Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto mengatakan bahwa DPR mendukung penuh program KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.

    Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk.

    “Kita mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas?” kata Darmadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

    Baca: Ritel Modern Ditutup untuk Pengembangan KDMP Bisa Picu PHK

    Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan terkait lokasi koperasi yang dinilai kurang layak.

    Bahkan, terdapat koperasi yang berada di lokasi sepi aktivitas ekonomi atau berdekatan dengan koperasi lain yang memiliki usaha serupa.

    Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Kalau ini dijalankan terus tanpa verifikasi dan validasi yang kuat, saya khawatir ke depan banyak KDMP yang mangkrak. Karena koperasi tetap harus berjalan dengan prinsip bisnis yang sehat,” ujarnya.

    Darmadi menekankan bahwa Dalam pembahasan RKA-K/L Tahun 2027, tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Koperasi perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas program.

    Baca: Penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk Mengoperasikan KDMP Menyimpan Bom Waktu

    Hal ini termasuk pendampingan usaha, pelatihan sumber daya manusia, dan pengawasan koperasi yang telah terbentuk.

    Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya ditandai dengan berdirinya lembaga koperasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menggerakkan perekonomian desa secara berkelanjutan.

    “Yang kita inginkan adalah koperasi yang hidup dan berkembang. Jangan hanya berdiri di atas kertas, tetapi tidak memiliki aktivitas ekonomi yang nyata,” tegasnya.

    Karena itu, ia meminta Kementerian Koperasi memastikan seluruh program yang diusulkan dalam RKP dan RKA Tahun 2027 memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.

    “Kita ingin anggaran negara yang digunakan betul-betul menghasilkan koperasi yang produktif, mandiri, dan memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkas Darmadi.