ruangkota

Blog

  • Menengok Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Kampung Bahari Nusantara

    Menengok Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Kampung Bahari Nusantara

    RUANGKOTA.COM – Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat memiliki pantai yang cantik yang bisa dijadikan tujuan wisata di Bekasi

    Selain pariwisata, Kampung Bungin juga memiliki potensi ekonomi kelautan dan maritim cukup tinggi dalam sektor perikanan dan rumput laut. Namun potensi ini belum dikelola optimal sehingga belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. 

    Desa yang berlokasi sekitar 120 kilometer dari Jakarta ini juga menghadapi masalah lingkungan, pantainya terkikis abrasi yang terus mengancam tempat tinggal warga.

    Desa Pantai Bakti berpenduduk 6.282 jiwa. Sebagian besar masyarakat di desa seluas 3.401 hektare ini bekerja sebagai nelayan, budidaya tambak ikan, dan rumput laut.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Dengan dibantu Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani), PT Pegadaian dan  Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Desa Pantai Bakti dikembangkan menjadi salah satu  Kampung Bahari Nusantara atau KBN

    Implementasi program kampung bahari nusantara ini dimulai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya petani rumput laut yang menjadi mata pencaharian sebagian besar warga kampung Bungin selain nelayan.

    Pelatihan Budidaya Rumput Laut berkelanjutan, yang diselenggarakan pada 11-13 Juli 2023 lalu dengan menghadirkan pakar dari IPB dan BRIN. 

    Baca: Perubahan iklim picu ‘bedol desa’ di Pantura

    Ada 30 peserta pelatihan dari tiga kelompok tani di Desa Pantai Bakti. Mereka umumnya sudah membudidayakan rumput laut secara turun temurun, namun kualitas dan hasil produksi dan nilai ekonomi rumput lautnya masih rendah.

    Para petani rumput laut, tidak hanya mendapatkan pelatihan budidaya, tetapi juga akan terjun praktek dengan membangun demplot budidaya rumput laut dan mendapat pendampingan hingga panen.

    “Selain pelatihan dan pendampingan, Intani juga siap menjadi off-taker untuk pasar lokal dan ekspor rumput laut,” kata Ketua Umum Intani Guntur Subagja Mahardika.

    Baca: Desa pesisir ini terdampak perubahan iklim, bangkit dengan listrik tenaga surya

    Guntur mengapresiasi kepedulian TNI AL mengembangkan masyarakat pesisir lewat program Kampung Bahari Nusantara, sebagai dari bagian meningkatkan ketahanan nasional. 

    Ia berharap kolaborasi Korps Marinir TNI AL dan Pegadaian lewat program Kampung Bahari Nusantara ini dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. 

    Dijelaskan, pengembangan budidaya rumput laut juga akan menjadi bagian dari program Gade Integrated Farming yang merupakan kolaborasi Pegadaian dengan Intani di berbagai daerah di Indonesia.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing oleh perubahan iklim

    “Melalui program ini kita bangun ekosistem pertanian dan perikanan secara terintegrasi dan ramah lingkungan,” jelasnya.

    Mayor TNI AL Deny Aprianto Putro memaparkan program Kampung Bahari Nusantara (KBN) digagas oleh Korps Marinir TNI AL.

    “Program yang melibatkan masyarakat ini dapat memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Deny.

    Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam ekosistem laut

    Deny menambahkan secara keseluruhan ada empat program utama yang dilakukan yakni Bela Negara, Pendidikan, Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

    “Pelatihan dan pendampingan budidaya rumput laut bersama Intani dan Pegadaian ini merupakan bagian dari program ekonomi, pemberdayaan masyarakat,” ujarnya

    Kepala Business Support Kanwil VIII Pegadaian Suyanto memaparkan Pegadaian mendukung program Kampung Bahari Nusantara antara lain melalui pemberdayaan ekonomi petani rumput laut, peningkatan fasilitas Kesehatan berupa pelayanan posyandu, dan di sektor Pendidikan membangun Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Kampung Bungin Muara Gembong.

    “Kami bekerjasama dengan Intani dalam beberapa program dan saat ini dengan TNI AL,” paparnya.

    Baca: Butuh kebijakan yang memihak nelayan yang terdampak perubahan iklim

    Program Kampung Bahari Nusantara diresmikan Wakil Presiden RI Prof Dr KH Maruf Amin di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Jakarta, 15 Mei 2023. 

    Dalam sambutannya, Wapres berharap dalam program Kampung Bahari Nusantara ini TNI AL juga turut berperan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan memitigasi perubahan iklim.

    “Saya harapkan TNI AL juga menjadi pandu bagi masyarakat pesisir dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari program literasi dan edukasi di Kampung Bahari Nusantara,” ujar Wapres.

    Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali menjelaskan saat ini ada 68 Kampung Bahari Nusantara, akan dikembangkan terutama membangun ketahanan nasional di perbatasan, di pulau-pulau terluar.

  • Banyak Kecurangan Ditemukan di PPDB, Haruskah Sistem Zonasi Dihapus?

    Banyak Kecurangan Ditemukan di PPDB, Haruskah Sistem Zonasi Dihapus?

    7cloud.asia – Pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem znasi memicu kisruh di berbagai daerah.

    Salah satunya, banyak kasus orang tua siswa yang berbuat curang dengan memalsukan Kartu Keluarga (KK) dan alamat agar bisa lolos PPDB zonasi di sekolah favorit.

    Menyoroti kisruh PPDB ini Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia/PSI  Furqan ALi menyarankan agar pelaksanaan sistem zonasi ini dievaluasi.

    “Sistem zonasi PPDB harus dievaluasi total,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (12/7/2023).

    Baca: Ratusan ribu anak di Papua tidak sekolah

    Dia melanjutkan, sistem zonasi PPDB mendiskriminasi calon siswa yang tinggal di desa atau pinggiran kota. Pasalnya Mereka tidak bisa mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu yang biasanya ada di tengah kota.

    Sistem zonasi dalam PPDB juga dinilai telah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, pungli, dan percaloan dalam PPDB.

    Furqan mencontohkan, temuan kasus 31 Kartu Keluarga (KK) palsu calon siswa baru yang terungkap di SMA Negeri 8 Pekan Baru, Riau.

     

    “Kasus penemuan 31 KK bodong calon siswa di SMA 8 Negeri Pekan Baru tersebut hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaannya praktik pemalsuan KK tersebut terjadi jamak di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ungkap Furqan.

    Baca: Pertimbangkan hal ini sebelum memasukkan anak ke homeschooling

    Furqan melanjutkan, hal ini diperkuat dengan temuan Wali Kota Bima Arya, ada 155 pendaftar PPDB yang tidak sesuai domisilinya dengan yang tercatat pada KK.

    “Tentu ini budaya negatif dalam pendidikan kita yang dapat merusak basis moral si anak. Berbohong jadi dianggap biasa,” tegas mantan aktivis 98 ini.

    “Selain itu, anak yang dicoret dari PPDB suatu sekolah karena ketahuan memanipulasi data, bisa mengalami trauma psikologis karena resiko stigma sosial maupun perasaan bersalah,” tambah Furqan.

    Dia menengarai, sistem zonasi PPDB telah mendorong praktik jual beli KK yang juga bisa mengganggu tertib data Dukcapil daerah setempat.

    Baca: Pendidikan berpusat pada siswa ternyata tak cocok diterapkan di semua tingkat

    Sistem zonasi PPDB ini mulai diterapkan pada 2017. Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud 17/2017 tentang PPDB SD/SMP/SMA sederajat.

    Kebijakan zonasi di PPDB tersebut, mengubah secara mendasar kategori/persyaratan penerimaan calon peserta didik di sekolah negeri. 

    Di mana penerimaan siswa baru lebih mengutamakan pada calon siswa yang tinggal terdekat dengan sekolah yang bersangkutan.

    Dalam jangka panjang sistem zonasi dalam PPDB ini akan memeratakan kualitas sekolah, karena murid berprestasi tidak terkumpul di sekolah tertentu. 

    Baca: Pendidikan montessori makin diminati

  • Harga Rumah Terus Naik dan Generasi Milenial Sulit Miliki Hunian, Ini yang Dilakukan Pemerintah

    Harga Rumah Terus Naik dan Generasi Milenial Sulit Miliki Hunian, Ini yang Dilakukan Pemerintah

    7cloud.asia – Tingginya harga rumah, mahalnya bunga KPR, dan sulitnya mencari pekerjaan dengan penghasilan yang layak membuat generasi milenial kesulitan memiliki hunian. 

    Kalaupun bisa memiliki hunian sendiri, biasanya rumah yang bisa dibeli generasi milenial berada jauh dari pusat kota.

    Data Kementerian PUPR menyebut, 81 juta orang generasi milenial belum mendapatkan fasilitas rumah atau hunian. Hal ini harus dipikirkan bersama. 

    Bagi generasi milenial, harga beli rumah yang terus naik menjadi kendala utama untuk memiliki hunian sendiri.

    Data Kemenkeu mencatat, indeks Harga Properti Residensial (IPHR) naik sebesar 1.87% pada kuartal pertama 2022. Kenaikan harga terjadi pada semua tipe rumah.

    Baca: Alternatif pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah

    Kenaikan harga rumah terjadi karena adanya penyesuaian harga yang dilakukan developer sejak awal 2022 ketika insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah mulai diberlakukan.

    Ketua Bidang Ekonomi The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip dalam diskusi bertajuk Prospek dan Tantangan Pembiayaan Perumahan Rakyat, Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Selasa (11/7/2023) menguatkan fakta ini.

    Ia mengatakan, dalam setahun terakhir, kenaikan IHPR relatif merata yaitu terjadi pada seluruh jenis tipe rumah, dengan kenaikan IHPR tertinggi terjadi pada rumah tipe menengah.

    Tingginya kenaikan IHPR tipe menengah ini mengindikasikan bahwa rumah tipe menengah saat ini relatif lebih diminati, dibandingkan dengan rumah tipe Kecil dan Besar.

    Baca: Rumah mungil sedang ngetrend, ini alasannya

    Sunarsip juga mencatat pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) terjadi pada seluruh tipe rumah, baik KPR Tapak maupun KPR Susun.

    “Untuk kelompok milenial sendiri, dari pemantauan IEI, makin melirik rumah susun tipe kecil. Kami perkirakan mobilitas menjadi alasan mereka,” ujar Sunarip 

    Pemerintah sendiri terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian atau rumah bagi generasi milenial ini. 

    Saat meresmikan Hunian Milenial Semesta Mahata Margonda, Depok pada April lalu, Presiden Jokowi memerintahkan agar lahan milik PT KAI dikembangkan menjadi hunian vertikal yang dibangun dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD.

    Baca: Salah kaprah pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia

    Jokowi menginginkan agar konsep TOD hunian milenial dapat dikembangkan di semua kota. Utamanya lahan-lahan PT KAI yang tidak termanfaatkan dengan baik dapat dikerjasamakan dengan BUMN seperti PT PP, Perumnas dan Kementerian PUPR untuk hunian milenial.

    “Harus kita bangun sebanyak-banyaknya hunian seperti ini,” kata Jokowi seperti dikutip di laman resmi Setkab.

    Hunian Milenial Semesta Mahata Margonda, Depok ini untuk unit subsidi dijual sekitar Rp 200 juta, sedangkan unit tanpa subsidi antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

    “Cicilannya juga murah. Sehingga sangat pas sekali kalau untuk hunian anak-anak muda kita,” ujar Jokowi kala itu.

    Baca: Slow city, konsep tata kelola kota yang lebih ramah lingkungan

    Dalam kesempatan itu, , Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan hunian milenial di 7 lokasi dengan pendanaan total senilai Rp5 triliun.

    “Total unit yang dibangun mencapai 8.348 dan tingkat kelakuan-nya di atas 65%, dan 41% adalah milenial yang beli tempat ini,” ujar Erick dalam kesempatan yang sama.

    Hunian vertikal yang ditujukan untuk generasi milenial ini sudah ada di Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor dan Karawang. Sementara rumah susun dengan konsep TOD di Klender dijadwalkan selsai usai Lebaran.

    Namun hunian vertikal bukan satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi generasi milenial khususnya yang tinggal di perkotaan.

    Baca: Generasi alfa, generasi yang akan membentuk dunia kerja di masa depan

    Ada sejumlah opsi yang bisa dijajaki, Koalisi Berhuni Untuk Semua misalnya menginisiasi program coresidence, di mana milenial tak harus tinggal terlalu jauh dari pusat kota.

     

     

  • Salah Kaprah Pembangunan Hunian Berkonsep TOD di Indonesia

    Salah Kaprah Pembangunan Hunian Berkonsep TOD di Indonesia

    7cloud.asia – Sejumlah hunian yang diklaim menerapkan konsep transit oriented development atau TOD kini tengah dibangun di Jakarta. Salah satu di antaranya adalah Hunian Milenial di Pondok Cina, Depok. 

    Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan agar hunia dengan konsep TOD ini  dibangun di kota-kota besar di Indonesia selain Jakarta, mengingat saat ini jutaan warga belum memiliki tempat tinggal.

    Lantas, apakah pembangunan hunian dengan konsep TOD ini bisa menjawab masalah kemacetan di Jakarta sekaligus memenuhi kebutuhan hunian warga Jakarta?

    Baca Juga: Menengok Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Kampung Bahari Nusantara

    Ketua Bidang Ekonomi The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip mengatakan pembangunan hunian dengan konsep TOD memang menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyakarat urban. 

    Hal ini disampaikan Sunarsip dalam diskusi bertajuk Prospek dan Tantangan Pembiayaan Perumahan Rakyat, Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Selasa (11/7/2023).

    Lebih lanjut, ia melihat hunian/kawasan dengan konsep TOD di Jakarta lebih menyasar kelompok menengah atas.

    Baca Juga: LRT Jabodebek Resmi Diujicobakan, Segini Kisaran Tarifnya

    Hal ini karena Hunian dengan konsep TOD ini lebih banyak dibangun dan dimiliki swasta yang orientasinya lebih mengejar keuntungan.

    “Hunian TOD akan mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat berpendapatan rendah jika lahan, pelaksana dan pembiayaannya dilakukan dan dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Sunarsip.

    Terpisah Senior Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Deliani Poetriayu Siregar menilai ada mislead dalam pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia. 

    Baca Juga: Gerakan Rumah Mungil Sedang Ngetrend, Apa Manfaatnya untuk Lingkungan?

    Deliani memaparkan, konsep hunian TOD sebenarnya merujuk pembangunan satu kawasan sedemikian rupa sehingga orang yang tinggal di kawasan itu juga melakukan aktifitasnya di tempat tersebut.

    “Sehingga mobilitas penghuninya bisa dilakukan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Baru pada pemenuhan layanan untuk tingkat selanjutnya adalah dengan membangun dan menyediakan transportasi publik secara massal,” terang Deliani kepada 7cloud.asia, Rabu (12/7/2023) melalui zoom.

    Sementara dalam prakteknya, pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia seolah-olah hanya menempelkan hunian pada area stasiun kereta komuter maupun LRT/MRT.  

    Baca Juga: Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    Padahal, lanjutnya, kawasan di sekitar hunian yang disebut mengadopsi konsep TOD tersebut  belum terbangun fasilitas lain yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan harian mereka yang tinggal.

    “Di kawasan tersebut belum terbangun untuk pejalan kaki dan bersepeda, sehingga mereka yang tingal masih harus pergi ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan pribadi,” imbuhnya.

    Menurut Deliani, hunian berkonsep TOD kini berubah menjadi branding. “Karena kami memiliki property dekat dengan transportasi publik, ujarnya, maka kami konsep TOD. Padahal belum tentu hunian tersebut memenuhi syarat TOD,” tandasnya.

    Baca Juga: Menikmati Kreatifitas Urang Bandung di Pasar Kreatif Bandung

    Untuk mendekatkan agar pembangunan yang salah kaprah ini dengan konsep TOD yang sebenarnya, maka pengembang perlu menyediakan dan membangun fasilitas pendukung yang dibutuhkan. 

    Namun untuk itu, pengembang harus melibatkan pemilik persil, agar penambahan dan pelengkapan fasilitas yang biasanya berujung dengan kenaikan harga tersebut tidak justru mengusir penghuni awalnya.

    Sependapat dengan Sunarsip, Deliani juga melihat pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia juga belum memiliki konsep affordability atau keterjangkauan.

    Baca Juga: Oktober 2023, Bandara Kertajati Diharapkan Sudah Beroperasi Penuh

    Padahal, menurutnya, aspek keterjangkauan ini penting untuk mewujudkan TOD yang berkeadilan. Hal ini guna menghindari terjadinya jentrifikasi (penghuni asli ‘terusir’ karena tidak mampu membayar biayanya).  

    Hunian dengan harga dan biaya hidup terjangkau menjadi poin kunci, selagi orang belum bisa tinggal dekat dengan tempat dia beraktivitas.

    Saat ini, ITDP bersama sejumlah lembaga laiinya sedang menggodok sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk ‘menyempurnakan dan menyesuaian’ konsep asli TOD dengan kondisi yang ada di Indonesia. 

  • Teknologi Pengelolaan Sampah Masaro, Mengubah 1 Kilogram Sampah Jadi Senilai 1 Gram Emas

    7cloud.asia – Masaro demikian sistem pengelolaan sampah ini dinamai. Masaro merupakan sistem dan teknologi pengelolaan sampah yang menghasilkan zero waste.

    Masaro atau manajemen sampah zero mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya cost center atau cenderung memakan biaya dengan sistem kumpul-angkut dan buang menjadi pengelolaan yang besifat profit center.

    Pengelolaan sampah bersifat profit center ini antara lain dilakukan dengan dipilah-diangkut-diproses dan lantas dijual. 

    Pengelolaan sampah dengan teknologi Masaro membagi sampah dari masyarakat menjadi lima kategori yaitu sampah membusuk, sampah plastik film, sampah waste to energy (WTE), sampah daur ulang, dan sampah B2 (bahan berbahaya)

    Baca: Yuk kenali jenis sampah plastik dan nilai ekonominya

    Saat berbincang dengan 7cloud.asia beberapa waktu lalu, pencipta teknologi pengelolaan sampah Masaro Ahmad Zainal menjelaskan pengelolaan sampah dengan sistem Masaro bisa diterapkan meski warga tidak melakukan pemilahan dari rumah.

    Sampah yang belum terpilah ini nantinya akan dipilah menjadi lima jenis sampah yaitu sampah mudah membusuk, sampah lambat membusuk, sampah tidak bisa membusuk, sampah tidak bisa didaur-ulang dan sampah beracun dan berbahaya.

    “Masing-masing jenis sampah ini akan diolah sesuai sifatnya untuk menghasilkan berbagai produk, mulai dari kompos hingga konsentrat cair istimewa,” terang Zainal kepada 7cloud.asia melalui sambungan telepon. 

    Sampah mudah membusuk, seperti makanan, sayuran, buah-buahan akan diolah menjadi konsentrat pakan organik yang dalam pengelolaan sampah sistem Masaro dinamai KOCI (Konsentrat pakan Organik Cair Istimewa).

    Baca: Butuh tindakan kolektif untuk pengeloaan sampah plastik

    Harga 1 kilogram KOCI ini, menurut Zainal, setara dengan harga 1 gram emas. 

    Sementara sampah lambat membusuk, dengan menggunakaan teknologi pengelolaan sampah Masaro akan diolah menjadi kompos padat masaro ataupun kompos cair Masaro.

    “Dengan formula kami, sistem pengomposan ini bisa berlangsung lebih cepat, yakni kurang dari satu minggu,” terang Zainal sembari menambahkan setiap kilogram kompos padat laku dijual Rp 40 sedangkan kompos cair Masaro dijual seharga Rp 1250 per liter.

    Lain lagi dengan pengelolaan sampah tidak bisa membusuk. Melalui teknologi pengelolaan sampah Masaro sampah tidak bisa membusuk dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah yang bisa didaur-ulang dan tidak bisa didaur-ulang.

    Baca: Kenali beragam teknologi untuk pengelolaan sampah plastik

    Untuk sampah yang bisa didaur-ulang akan dikumpulkan tersendiri, namun Masaro tidak menangani sampah jenis ini.

    “Selain dijual kepada pengepul ada juga yang disadaqahkan kepada pengepul,” imbuh Zainal.

    Sementara sampah plastik yang tergolong jenis sampah yang tidak bisa didaur-ulang dengan teknologi pengelolaan Masari akan diolah menjadi pestisida organik Masaro.

    Jadi dengan teknologi pengelolaan sampah Masaro ini, hampir tidak ada sampah rumah tangga yang terbuang sia-sia. Semua jenis sampah bisa digunakan untuk hal yang berguna.

    Baca: Menyoal galon sekali pakai, apakah menjadi solusi untuk lingkungan

    Bahkan dengan teknologi pengelolaan sampah Masaro ini, tempat pengelolaan sampah bisa dijadikan edu wisata untuk mengenalkan pengelolaan sampah kepada anak-anak.

    Zainal yang merupakan pensiunan dosen ITB dan pernah menjabat sebagai Staf Ahli di Kementerian Perindustrian ini menuturkan, teknologi pengelolaan sampah Masaro ini mulai ia kembangkan sekitar 10 tahun lalu. 

    Awalnya teknologi pengelolaan sampah Masaro diterapkan untuk skala RW di lingkungan tempat tinggal Zainal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Kini teknologi pengelolaan sampah Masaro telah diterapkan di sejumlah kota seperti di Kota Cilegon yang merupakan program CSR Chandra Asri. Teknologi pengelolaan sampah Masaro juga diterapkan di Desa Babakan, Kuningan Cirebon Jawa Barat 

    Baca: Mengenal Insectta, aplikasi pengelolaan sampah makanan dari Singapura

    “Kini teknologi pengelolaan sampah Masaro sedang dikembangkan di TPA Mekarsari dan IPPO Dumai yang mampu mengolah 100 ton sampah per hari untuk Zero Waste to TPA,” ujar Zainal Bangga. 

    Pembangunan teknologi pengelolaan sampah Masaro di Dumai ini memakan biaya sebesar Rp 35 miliar yang diambil dari APBD. Sedangkan operasionalnya akan ditangani BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup setempat.

    Dari pengelolaan sampah terpadu yang berdiri di atas lahan seluas 5000 meter persegi ini akan dihasilkan beragam produk baik kompos, pakan ternak maupun pestisida organik yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan setempat. 

    Pemanfaatan produk pengelolaan sampah dengan teknologi Masaro ini akan dilakukan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Taman & Pariwisata.

    Baca: KLHK ajak warga ‘boikot’ produk yang tak kelola sampah plastiknya

    “Diperkirakan akan ada sekitar 580 Kelompok Tani, KWT, dan perkebunan yang akan memanfaatkan produk dari TPST Dumai ini,” imbuh Zainal.

    Ke depan lokasi TPST Dumai ini juga bisa dimanfaatkan eduwisata baik dalam pengeloaan sampah maupun edukasi sektor pertanian maupun perikanan.

  • Perubahan Iklim Jadi Momentum Tuk Jalani Gaya Hidup Frugal Living

    Perubahan Iklim Jadi Momentum Tuk Jalani Gaya Hidup Frugal Living

    7cloud.asia – Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan. Salah satunya adalah makin banyaknya orang yang menjalani gaya hidup frugal living.

    Dalam kondisi yang serba tidak menentu, masyarakat makin sadar bahwa memikirkan dana darurat itu penting. Itu sebabnya frugal living menjadi pilihan. Pandemi membuat seseorang semakin dapat mengukur bagaimana kondisi keuangan (financial), seberapa kuat pondasi keuangannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

    Sejumlah pesohor seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Ratu Elizabeth II, Leonardo  de Caprio, dan pesohor lainnya adalah beberapa contoh yang mempraktikkan gaya hidup frugal living ini.

    Baca: Gaya hidup minimalis lebih ramah lingkungan

    Frugal living secara sederhana sering diartikan sebagai gaya hidup hemat atau irit.  Pengeluaran diatur dengan ketat agar pendapatan bisa disisihkan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

    Jhon White, seorang professor filosopi pendidikan  dalam tulisannya “The Frugal Life, and Why We Should Educate for It” menjelaskan bahwa frugal living harus diadopsi oleh generasi masa depan.

    “Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim (climate change) harus menjadi momentum untuk mendeklarasikan frugal living dan mengajarkannya kepada generasi masa kini,” tulis Jhon White.

    Baca: Dampak gaya hidup konsumtif bagi lingkungan

    Jumlah penduduk dunia yang terus meningkat, sumber daya yang semakin terbatas mau tidak mau membuat manusia harus mengadopsi gaya hidup yang hemat, tidak menghambur-hamburkan sumber daya dengan percuma, tidak makan dengan berlebihan, tidak memproduksi sampah yang tidak perlu, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak bumi.

    Konsep hidup frugal living secara langsung dapat berhubungan dengan upaya-upaya menyelamatkan bumi dari pencemaran lingkungan.

    Oleh sebagian orang, frugal living mungkin dinilai dinilai pelit dan berlebihan.  Tapi, sesungguhnya konsep frugal living tidak sedangkal itu.

    Baca: Dampak fast fashion bagi lingkungan

    Frugal Living diartikan sebagai konsep dimana seseorang mengalokasikan dana yang dimilikinya dengan kesadaran penuh dan pertimbangan masak-masak.

    Pengadopsi frugal living akan mengambil keputusan dengan pertimbangan dan analisis yang baik disertai dengan strategi pencapaian tujuan keuangan masa depan yang jelas.

    Pengadopsi frugal living akan memilih memasak makanan sehat daripada membeli makanan di luar. Dia akan lebih memilih membeli produk lokal berkualitas ketimbang maniak merek tertentu.

    Penganut frugal living juga tidak memusingkan fesyen atau gadget yang terus menerus up to date selama apa yang dimilikinya masih bisa digunakan.

    Baca: Gerakan rumah mungil yang lebih ramah lingkungan

    Jadi, para penganut frugal living akan terus menikmati hidup berkualitas dengan standar yang mereka tetapkan tanpa harus goyah dengan pendapat orang lain, demi tercapainya tujuan keuangan jangka panjang yang telah ditetapkan.

    Kajian atas konsep frugal living semakin berkembang, tidak hanya menghubungkan gaya hidup dengan tujuan keuangan pribadi jangka panjang.

    Frugal living juga tentang keberlangsungan lingkungan dan kehidupan seluruh manusia di masa yang akan datang.

    Baca: Slow fashion yang lebih ramah lingkungan

     

    Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan dalam menerapkan Frugal Living antara lain

    1. Tujuan finansial (financial goals) yang jelas dan masuk akal.

    Tujuan keuangan tentunya sesuatu yang dibutuhkan, yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita.

    Merumuskan financial goals yang jelas dan masuk akal akan membantu kita untuk dapat mencapainya, agar semua upaya yang dilakukan tidak sia-sia.

    Tujuan keuangan bisa saja mengumpulkan dana pernikahan, membeli rumah, tabungan pendidikan anak, merencanakan pensiun dini, mengamankan dana darurat yang cukup, atau memiliki dana pensiun yang cukup.

    Baca: Slow city yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan

    2. Selalu analisis kebutuhan vs keinginan sebelum belanja

    Hasil analisis terhadap perilaku konsumen menunjukkan bahwa pengeluaran untuk memenuhi gaya hidup jauh lebih besar daripada pengeluaran membeli barang-barang yang dibutuhkan.

    Jadi dapat disimpulkan banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang tidak memberikan manfaat yang sesungguhnya diperlukan.

    3. Hindari utang konsumtif

    Bisa dibayangkan betapa kacaunya kondisi keuangan jika harus membeli barang konsumtif, yang mungkin saja tidak sepenuhnya dibutuhkan, namun harus dibeli dengan kredit. 

    Baca: Prinsip ramah lingkungan di tempat kerja

    4. Tidak terpengaruh tren

    Terus menerus mengikuti perkembangan fashion, gadget, mobil, atau benda-benda lain sangat dihindari dalam konsep frugal living. 

    Menghindari siklus konsumerisme dan tidak melakukan impulsif buying adalah perilaku yang harus dijaga dalam frugal living. Berhentilah memikirkan ekspektasi orang lain atas diri kita.

    5. Yakini hidup bukan untuk saat ini saja

    Masih ada hari esok, masih ada anak-anak yang perlu diperjuangkan, masih ada generasi penerus yang akan menggantungkan hidupnya di bumi ini. Frugal living tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi untuk keberlangsungan bumi.

    Referensi :

    White Jhon. 2021. The Frugal Life and Why We Should Educate for It. London Review of Education 19 (1).

  • LRT Jabodebek Resmi Diujicobakan, Segini Kisaran Tarifnya

    LRT Jabodebek Resmi Diujicobakan, Segini Kisaran Tarifnya

    7cloud.asia – Uji coba terbatas LRT Jabodebek dengan penumpang resmi dilakukan pada Rabu (12/7/2023) kemarin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menjajal langsung moda transportasi tanpa masinis ini.

    Ujicoba LRT Jabodebek ini akan dilakukan hingga Agustus mendatang, dan setelah itu penumpang akan dikenai tarif.

    Uji coba terbatas LRT Jabodebek yang dilakukan kemarin hanya untuk undangan terbatas seperti kementerian dan lembaga (K/L), jurnalis, dan komunitas.

    Baca: Kesiapan LRT Jabodebek

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menjelaskan, masyarakat baru bisa menjajal LRT Jabodebek pada 27 Juli sampai 15 Agustus 2023.

    “Tanggal 12-26 Juli akan ada 22 perjalanan setiap hari. Itu yang kita undang stakeholder dan pihak-pihak terkait. Nanti tanggal 27 Juli sampai 15 Agustus akan ada 434 perjalanan setiap hari,” katanya.

    “Jadi setelah terbatas sampai tanggal 26 Juli, kita akan perluas dan nanti 6 perjalanan untuk angkutan penumpang terbatas,” lanjutnya.

    Baca: Tarif LRT Jabodebek dinilai masih kemahalan

    Dalam satu trainset LRT Jabodebek berisi 6 gerbong. Dalam masa uji coba, 1 trainset bisa menampung sekitar 150 orang. Dengan begitu diperkirakan ada 900 penumpang yang bisa menjajal uji coba LRT Jabodebek dalam sehari.

    Ke depan, LRT Jabodebek diharapkan bisa menjadi transportasi andalan bagi warga DKI Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi sekaligus mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta.

    Dengan menggunakan LRT Jabodebek, waktu tempuh bisa dipangkas hingga separuhnya. Waktu tempuh LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas ke Harjamukti Cibubur hanya 39 menit.

    Baca: Konsep TOD diharapkan bisa mengurai kemacetan di Jakarta

    Sementara waktu tempuh LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur selama 43 menit.

    “Ini lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan sekalipun lewat tol, yang waktu tempuhnya bisa sekitar 2 jam. Dengan naik LRT Jabidebek mampu memangkas waktu sepertiganya. Ini angka yang signifikan,” tutur Budi Karya Sumadi saat ujicoba beberapa waktu lalu.

    Lantas, berapa tarifnya? Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menjelaskan, tarif LRT Jabodebek akan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Untuk tarif termurah ditetapkan Rp 5.000.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Sementara tarif terjauh LRT Jabodebek, yaitu Stasiun Harjamukti Cibubur sampai Stasiun Jati Mulya Bekasi diperkirakan Rp 25.000. Tarif tersebut tinggal menunggu disahkan lewat Peraturan Menteri.

    Adapun hitungan tarifnya adalah Rp 5.000 per kilometer pertama. Tarif per kilometer selanjutnya ditetapkan Rp 700.

    Saat dikonfirmasi apakah tarif tersebut sudah pasti, Risal membenarkan. Tarif itu juga sudah termasuk subsidi dari pemerintah. “Iya Rp 5.000 per kilometer dan Rp 700,” tuturnya.

    Baca: Bersepeda jadi cara warga menikmati kotanya

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal perkiraan tarif LRT Jabodebek. Menurutnya, tarif LRT Jabodebek bakal ditetapkan di kisaran Rp 20.000-25.000 untuk rute terjauh. Namun pemerintah juga masih menghitung.

    “Kalau dengar-dengar bocorannya ya antara Rp 20.000-25.000 kira-kira, tapi kita akan menghitung. Tentu hitungan itu tidak asal menghitung,” katanya.

  • Menko PMK Siratkan Sistem Zonasi di PPDB Akan Dipertahankan

    Menko PMK Siratkan Sistem Zonasi di PPDB Akan Dipertahankan

    7cloud.asia – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan kembali bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) penting ditempuh demi mencegah terjadinya kastanisasi sekolah.

    Menko PMK menyampaikan hal itu di tengah kembali mencuatnya sejumlah temuan kecurangan yang dilakukan oleh orang tua murid di beberapa daerah untuk mengakali sistem zonasi PPDB.

    “Kalau zonasi di PPDB menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan, ya itu kan dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah, yang dulu kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan,” kata Menko Muhadjir kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7/2023).

     
    Baca: Ditemukan banyak kecurangan dalam PPDB, apakah zonasi harus dihapus?
    Menurut Menko PMK, seiring dengan pemberlakuan sistem zonasi PPDB, pemerintah daerah (pemda) dihadapkan dengan dua tugas utama.
     
    Pertama menyusun peraturan daerah (perda) untuk menegakkan peraturan zonasi di PPDB tersebut.

    “Sehingga, apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses PPDB bisa dipastikan ada penindakan yang jelas,” ujarnya.

     
    Baca: Mendobrak mitor, pendidikan vokasi kini bukan lagi pilihan kedua

    Muhadjir menegaskan,  tanggung jawab Pemda itu sejalan dengan status kebijakan terkait pendidikan yang merupakan urusan konkuren atau urusan yang sudah dibagikan antara pemerintah pusat dengan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Jadi kalau kecurangan-kecurangan di PPDB itu dibiarkan saja, apalagi yang main curang adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti,” kata Menko Muhadjir.

    Apabila kecurangan terjadi maupun persepsi sekolah favorit masih subur, lanjut Menko PMK, maka pemda harus segera melakukan evaluasi internal atas keberlangsungan maupun keberhasilan program-program pemerataan kualitas pendidikan.

     
    Baca: Mengapa pendidikan montessori makin diminati
     
    Kemudian tanggung jawab kedua pemda adalah melakukan program pemerataan kualitas sekolah atau pendidikan sejalan dengan tujuan sistem zonasi.

    “Biar tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus favorit, sehingga seseorang itu tidak kemudian harus melakukan kecurangan karena masih ter-persepsi ada sekolah favorit itu,” ujarnya.

    Menko PMK mengingatkan temuan kecurangan zonasi PPDB tidak terjadi di semua daerah. Ia menyebut DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi yang sudah sangat baik dalam melakukan intervensi untuk pemerataan kualitas pendidikan.

    “Bukan hanya negeri yang diperhatikan, termasuk bantuan untuk swasta, sehingga nyaman siapapun orang tua itu menyekolahkan tidak perlu lagi mengejar dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji untuk mengejar sekolah favorit,” katanya.

    Baca: Simak hal ini sebelum memasukkan anak ke homeschooling

  • Dipasang di Atas Tumpukan Sampah, Baliho Caleg PKS Menuai Kritik Warganet

    Dipasang di Atas Tumpukan Sampah, Baliho Caleg PKS Menuai Kritik Warganet

    7cloud.asia – Sebuah baliho kampanye milik caleg asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Depok, Jawa Barat menjadi sorotan.

    Pasalnya baliho bertuliskan “PKS menang, Anies Presiden RI” itu dipasang di atas tumpukan sampah yang ada di depan Pasar Agung Depok Timur. 

    Pemasang baliho seolah tak mempedulikan tumpukan sampah itu. Padahal Depok merupakan basis PKS. Selama empat periode terakhir, kota yang terletak di selatan Jakarta ini dipimpin oleh kader-kader PKS.

    Baca: Gerindra siap mendukung Kaesang Pangarep menjadi balon walikota Depok

    Keberadaan baliho PKS ini tak urung menuai ktikan publik. Pasalnya beberapa hari sebelumnya Pemkot Depok mencopot baliho parpol dengan alasan mengganggu pemandangan.

    “Daripada ngurusin spanduk dan baliho parpol, nggak mau fokus ngurus sampah dulu? Ini di Pasar Agung dan terjadi di mana-mana di Depok karena terjadi penumpukan armada truk sampah di Cipayung.

    Nunggu ada Baliho “PSI Menang, Walikota Kaesang, Sampah Pun Hilang”? demikian cuit Sigit Widodo, pemilik akun @sigitwid

    Baca: PSI sebut pencalonan Kaesang mendapat dukungan warga dan parpol

    lain lagi pendapat Icuk Pramana Putra. Dia mengunggah video pendek di akun Tiktoknya mengritisi keberadaan baliho yang dipasang juru bicara DPP PKS Muhammad Kholid yang sedang maju sebagai calon anggota DPR.

    “Waktu keliling di tadi, saya menemukan hal yang menarik. Bahwa di depan Pasar Agung Depok ada tumpukan sampah yang seharusnya menjadi prioritas walikota.

    Kalau walikota bisa membuat surat edaran terkait spanduk, harusnya teman-teman PKS juga bisa mengingatkan walikota bahwa di bawah baliho mereka ada setumpukan sampah …. ini memalukan,” ujarnya.  

    Baca: PKPU 10/2023 dinilai langkah mundur

    Kepemimpinan PKS di Kota Depok memang sedang disorot setelah PSI mendeklarasikan Kaesang Pangarep menjadi balon walikota Depok. 

    PSI beralasan, Depok butuh perubahan karena  selama hampir 20 tahun kepemimpinan kader PKS, kota Depok dinilai stagnan.

    “PSI Menang, Walikota Kaesang” demikian PSI menyatakan sikapnya. Baliho yang dipasang di Jalan utama di Kota Depok ini seolah menjadi genderang perang bagi kepemimpinan PKS.

    Baca: Kaesang siap menjadi Depok Pertama, ini respon PDIP dan PKS

    Pencalonan Kaesang Pangarep ini sempat memicu kontroversi yang dilanjutkan dengan beredarnya surat edaran dari walikota Depok untuk menertibkan baliho Partai politik.

    Kaesang sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk maju menjadi balon walikota Depok.

    Dan, sejauh ini PSI menyebut pihaknya telah mendapatkan dukungan baik dari warga Depok yang menginginkan perubahan maupun dari sejumlah partai politik. Dukungan untuk Kaesang antara lain telah disiratkan oleh Gerindra.

    Sementara PDIP yang selama ini menjadi jalan politik keluarga Jokowi, belum secara tegas menyatakan sikapnya atas pencalonan Kaesang menjadi balon walikota Depok

  • Merebaknya Antraks Sudah Terkendali, Pemkab Gunungkidul Tak Perlu Terapkan Status KLB

    Merebaknya Antraks Sudah Terkendali, Pemkab Gunungkidul Tak Perlu Terapkan Status KLB

    7cloud.asia –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak perlu menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atas kasus antraks yang menyerang hewan ternak di wilayah itu.

    Namun demikian, Pemkab Gunungkidul diminta untuk melakukan penanganan iintensif terkait merebaknya penyakit antraks yang menyerang hewan ternak di kawasan tersebut.
     
    Dilansir Antaranews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Kamis​​​​​ (13/7/2023) mengaku terkejut dengan kasus antraks di Gunungkidul.
     
    “Tapi antraks setiap tahun ada dan tidak bisa hilang, Spora antraks bisa bertahan bertahun-tahun. Konon bisa 50 tahun spora antraks bisa bertahan,” katanya kepada wartawan.
     
    Baca: Tak lagi tanam tembaku omzet petani di Magelang justru berkali lipat

    Kasus antraks di Indonesia sendiri tidak separah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD pada hewan ternak. Hal yang mengejutkan adalah antraks bisa mengkontaminasi manusia dan menyebabkan meninggal dunia.

     
    Dari deteksi Kementerian Pertanian (Kementan), kata dia, kasus antraks yang menyebabkan manusia meninggal dunia hanya ada di Gunungkidul.
     
    Untuk menangani merebaknya kasus antraks Kementan menerapkan tiga agenda yang perlu dilaksanakan di semua daerah.

    Setiap ada antraks harus ada agenda penanganan darurat atau SOS. Salah satunya, hewan ternak yang mati akibat antraks tidak boleh disentuh, tapi langsung dibakar dan dikubur.

     
    Baca: Kisah sukses petani pisang di Kalimantan Timur

    Langkah kedua, daerah di sekitar lokasi antraks sampai radius 200 meter harus diisolasi penuh. Kemudian wilayah itu dijaga oleh puskeswan.

     
    Dokter hewan di setiap wilayah memiliki standar pelaksanaan pencegahan penyakit antraks.

    “Di Gunungkidul ada kontraksi yakni hewan positif antraks yang telah dikubur digali kembali dan dagingnya dikonsumsi masyarakat,” kata Mentan Syahrul.

     
    Ia mengatakan kasus antraks di Gunungkidul sebagai peringatan bagi semua pihak bahwa tidak boleh diabaikan.
     
    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Untuk itu Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan langkah terpenting selanjutnya dalam penanganan antraks adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kejadian antraks langsung disikapi dengan cepat.

    Hewan yang terkena antraks itu memiliki gejala klinis seperti demam dan mulut berbusa. Kondisi semakin parah, dalam waktu satu sampai dua hari bisa langsung mati.

     
    “Hal ini yang perlu diberikan edukasi kepada masyarakat soal antraks,” katanya.

    Mentan Syahrul Yasin Limpo juga menyerahkan bantuan berupa vaksin antraks hingga pendukung lainnya senilai Rp631.613.132,00. Vaksinnya mencapai 60.817 dosis.

     
    Baca: Menyiapkan ketahanan pangan di IKN

    Gunungkidul mendapatkan jatah sebanyak 11.017 dosis dan DIY sebanyak 12.667 dosis. Sisanya sebanyak 37.133 dosis jadi cadangan di Balai Besar Veteriner Yogyakarta.

    Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengklaim jika kasus antraks saat ini sudah terkendali. Ia mengakui kasus ini menyebabkan seorang warganya meninggal. Ia menilai publikasi dari kejadian ini terlalu berlebihan.

    “Ada framing sehingga kasusnya jadi viral di nasional, padahal di lapangan tidak ada masalah berarti,” katanya. Ia berharap warga juga tidak panik menghadapi isu Antraks.

    “Kami berharap warganya optimistis membangun kekuatan untuk mengatasi masalah ini,” ucapnya.

    Baca: Inovasi biotron atasi kelangkaan pupuk kimia