ruangkota

Blog

  • Jadi Komoditas yang Diperdagangkan, 8 Spesies Kuda Laut Terancam Kelestariannya

    Jadi Komoditas yang Diperdagangkan, 8 Spesies Kuda Laut Terancam Kelestariannya

    7cloud.asia – Kuda laut (Hippocampus) kini tidak lagi sekadar tangkapan sampingan (bycatch), tetapi juga telah menjadi komoditas perdagangan bernilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam kelestarian kuda laut.

    Demikian diungkapkan dalam lokakarya “Eksplorasi Opsi Pengelolaan Penangkapan dan Perdagangan Kuda Laut di Indonesia” yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Project Seahorse – Institute for the Oceans and Fisheries, University of British Columbia, Kanada, di Komplek BRIN, Rabu (20/5/2026).

    Mewakili tim riset BRIN, Muthya Farah dari Project Seahorse mengungkapkan dari 13 spesies kuda laut yang diketahui hidup di perairan Indonesia, tim menemukan 8 spesies yang terlibat dalam perdagangan.

    Ke-8 spesies tersebut antara lain adalah Hippocampus histrix, H. barbouri, H. comes, H. mohnikei, H. kelloggi, H. kuda, H. spinosissimus, dan H. trimaculatus. Spesies H. trimaculatus menjadi yang paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sumatra, dan Jawa.

    Sementara itu, spesies H. mohnikei menjadi perhatian tersendiri karena sebelumnya secara global hanya tercatat di kawasan Selat Malaka. Namun, tim menemukan spesimen dan laporan kemunculan dari nelayan di Madura.

    “Ini merupakan kejadian baru bagi Indonesia,” ungkap Muthya.

    Baca: Kuda Laut yang Menjadi Indikator Kesehatan Ekosistem Laut

    Riset ini melibatkan 343 responden dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan, pedagang, pengepul, pembudidaya, penyelam wisata, hingga masyarakat umum di berbagai wilayah Indonesia.

    Survei dilakukan pada Mei–September 2025 dan dilanjutkan di Aceh serta Sumatra Barat pada Februari–Maret 2026. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat pesisir dan pelaku perikanan untuk memetakan pola penangkapan dan perdagangan kuda laut di Indonesia.

    “Kami menanyakan pengalaman nelayan, apakah pernah menangkap kuda laut sebagai bycatch atau memang sengaja menargetkannya. Kami juga memberikan edukasi dasar mengenai status konservasi, cara hidup, dan reproduksi kuda laut,” ujar Muthya.

    Hasil survei menunjukkan selain kuda laut yang tertangkap secara tidak sengaja, ikan ini juga dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan.

    Di beberapa daerah, seperti Tegal, kuda laut bahkan dikenal sebagai “tabungan rekreasi” bagi nelayan.

    “Namun di beberapa daerah, bycatch kuda laut tersebut akhirnya dijual karena memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.

    Baca: Ancaman terhadap Spesies Kuda Laut, Mulai Perdagangan Bebas hingga Kerusakan Habitat

    Tim riset juga memetakan wilayah penangkapan berdasarkan kategori bycatch dan target catch. Daerah seperti Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau tercatat sebagai wilayah target tangkapan utama karena memiliki kuota penangkapan.

    Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Masayu Rahmia Anwar Putri, menekankan pentingnya penyusunan baseline nasional sebagai dasar penguatan Rencana Aksi Nasional (RAN) kuda laut Indonesia.

    Menurutnya, status global suatu spesies belum tentu mencerminkan kondisi populasi di Indonesia.

    “Kita harus memiliki baseline sendiri. Bisa jadi secara global spesies dinyatakan kritis, tetapi di Indonesia sumber dayanya masih ada dan dapat dibuktikan,” ujar Masayu.

    Ia menerangkan pada 2026 tim akan melakukan kajian status nasional untuk beberapa spesies kuda laut, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan universitas maupun organisasi nonpemerintah yang memiliki data terkait.

    Baca: Ekosistem Lamun dan Perannya dalam Menyerap Emisi Karbon Nasional

    Selain itu, Masayu menyoroti pentingnya kajian Non-Detriment Finding (NDF) guna memastikan perdagangan kuda laut Indonesia tidak mengancam kelestarian populasi di alam.

    “Dari delapan spesies yang masuk perdagangan, baru dua yang final kajian NDF-nya. Kajian ini penting agar perdagangan kuda laut Indonesia bersifat non-detriment dan dapat dipertanggungjawabkan saat ekspor ke negara lain,” jelasnya.

    Baik Muthya maupun Masayu menilai penguatan RAN tidak hanya membutuhkan data ilmiah, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Masayu, masih ada masyarakat yang belum memahami aturan perlindungan kuda laut.

    “Banyak masyarakat baru mengetahui adanya pembatasan ketika ada penindakan. Artinya, sosialisasi belum optimal,” katanya.

    Ke depan, tim berencana mengadakan lokakarya lanjutan pada 2026 yang akan difokuskan pada lokasi percontohan tertentu dengan melibatkan pihak pengelola, pusat pelatihan, dosen, instruktur, dan penyuluh untuk memperluas pemahaman mengenai identifikasi kuda laut.

  • Cuaca Hari Ini: Hati-hati, Tiga Wilayah Ini Berpotensi Hujan Sangat Lebat

    Cuaca Hari Ini: Hati-hati, Tiga Wilayah Ini Berpotensi Hujan Sangat Lebat

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan mengguyur tiga wilayah di Indonesia pada Minggu (07/06/2026).

    Dalam laman resmi BMKG, tiga wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat adalah wilayah Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.

    Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Riau, Kepu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo.

    Kondisi cuaca serupa berpotensi pula terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

    Tak hanya hujan, sejumlah wilayah juga berpotensi dilanda angin kencang seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara.

  • Perencanaan Matang dan Nilai Filosofi Tinggi di Balik Pengembangan Kota Yogyakarta

    Perencanaan Matang dan Nilai Filosofi Tinggi di Balik Pengembangan Kota Yogyakarta

    7cloud.asia – Kota Yogyakarta yang tahun ini merayakan hari jadinya yang ke 271 dilahirkan dari perencanaan yang matang dan pemilihan lokasi yang sangat cermat dari pendirinya, yakni Pangeran Mangkubumi

    Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk Kawasan Rendah Emisi di Kawasan Heritage: Menjaga Warisan Budaya dan Udara Bersih di Kota Bersejarah yang dipantau secara daring pada Jumat (5/6/2026).

    Dipaparkan Kanjeng Mas Tumenggung Yudawijaya dari Keraton Yogyakarta, kelahiran Kota Yogyakarta berawal dari Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755.

    Adapun isi Perjanjian Giyanti antara lain adalah Kerajaan Mataram dibagi menjadi yakni Keraton Surakarta yang menguasai separuh wilayah Kerajaan Mataram, dan setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi.

    Dalam perjanjian itu, Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

    Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

    Baca: 271 Tahun Kota Yogyakarta, Berawal dari Perjanjian Giyanti Kini Menjadi Ruang Gagasan dan Ruang Budaya

    Adapun, tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini adalah sebuah desa kecil bernama Pachetokan, yang di sana telah terrdapat sebuah pesanggrahan dinamai Garjitowati.

    Pesanggrahan ini dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya.

    “Lokasi desa ini tepat berada di tengah-tengah Gunung Merapi dan Pantai Parangkusumo, yang diapit dua sungai yakni Sungai Code dan Sungai Winongo,“ Yudawijaya.

    Dia menjelaskan, elemen-elemen alam inilah yang kemudian melahirkan Sumbu Filosofi yang memengaruhi tatanan Kota Yogyakarta.

    Tak berhenti di sini, Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I ini juga sangat cermat merencanakan sumber air bagi kelangsungan kehidupan keraton.

    Ia kemudian membangun jagang (saluran air) untuk mengalirkan air dari Sungai Code dan Sungai Winongo untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga Keraton yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal Kota Yogyakarta.

    Baca: Makna Sumbu Filosofi dalam Tata Kota Yogyakarta

    “Meski jagang ini telah banyak yang hilang dan mengering, sisanya masih bisa ditemukan di sejumlah titik,“ terang Yudawijaya yang bertanggungjawab menangani aset-aset keraton Yogyakarta ini.

    Nilai filosofi mendalam
    Yudawijaya menjelaskan pemilihan lokasi Kota Yogyakarta di tengah-tengah Gunung Merapi dan Laut Selatan menyimpan filosofi mendalam.

    Gunung Merapi adalah gunung berapi yang sangat aktif, sementara Pantai selatan adalah samudera yang bergelora.

    Jadi keduanya mewakili elemen alam yang berbeda. Gunung Merapi, lanjut Yudhawijaya, mewakili api, sementara Laut Selatan mewakili air.

    Yudawijaya melihat, pemilihan lokasi Kota Yogyakarta mencerminkan adanya upaya Pangeran Mangkubumi untuk selalu berada di titik keseimbangan atau mencari titik tengah.

    “Saya memaknai dengan upaya mencari keseimbangan atau keselarasan,“ terang laki-laki alumni Teknik Arsitektur UGM ini.

    Baca: UNESCO Akui Sumbu Filosofi Yogyakarta Jadi Warisan Dunia

    Dari pemikiran ini, maka lahirlah tiga tata nilai dalam pengelolaan Kerajaan Mataram Islam yakni sangkan paraning dumadi, hamemayu hayuning bawono dan manunggaling kawulo gusti.

    Sangkan paraning dumadi adalah konsep spiritual dan filosofi Jawa yang berarti kesadaran manusia tentang asal-usul dan tujuan akhir kehidupannya. Konsep ini mengingatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan.

    Sementara, manunggaling kawulo gusti tak hanya mengingatkan kemanunggalan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, tetapi juga bersatunya rakyat dengan kepemimpinannya.

    Terakhir Memayu hayuning bawana, adalah kesadaran bahwa manusia hadir di muka Bumi dengan mengemban mandat untuk merawat.

    Dalam tata nilai ini, manusia dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadinya dengan keselarasan dengan lingkungan sekitar

    Tiga konsep inilah yang melahirkan dan menguatkan sumbu filosofis Yogyakarta, yang oleh UNESCO diakui sebagai warisan budaya dunia. Bahkan UNESCO telah menobatkan sumbu filosofis menjadi The Outstanding Human Value.

  • Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator: Ada Tokoh Besar di Balik Dugaan Korupsi di MBG

    Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator: Ada Tokoh Besar di Balik Dugaan Korupsi di MBG

    7cloud.asia – Salah satu dari tiga tersangka dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk membongkar kasus tersebut.

    Justice collaborator merupakan peluang yang dipunyai tersangka maupun terpidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membongkar tindak pidana berskala besar.

    Syarat menjadi justice collaborator adalah orang tersebut terlibat dalam kejahatan yang melibatkan orang lain, dan mengakui kesalahannya. Imbalan sebagai JC, dia akan mendapatkan pengurangan masa hukuman.

    Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, dilansir Kompas.com Jumat (5/6/2026), mengatakan bahwa keinginan kliennya menjadi justice collaborator telah disampaikan kepada penyidik dan dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026).

    Menurut dia, tim kuasa hukum Sony Sonjaya akan mengirimkan surat resmi permohonan justice collaborator kepada Jampidsus pada Senin (8/6/2026) besok.

    Baca: Pergantian Petinggi BGN Takkan Selesaikan Masalah MBG

    Krisna menjelaskan, Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator karena ingin membantu mengungkap perkara secara menyeluruh dan tidak menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.

    “Dia tidak mau disudutkan sendiri,” ujar Krisna.

    Menurut Krisna, kliennya ingin meluruskan anggapan bahwa dirinya merupakan pihak yang mengatur praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG.

    “Selama ini, dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, eh dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal, menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi gitu lho,” imbuh Krisna.

    Krisna mengungkapkan, Sony Sonjaya mengaku mengetahui keterlibatan sejumlah tokoh besar yang memiliki pengaruh dalam perkara tersebut. Namun, identitas pihak-pihak yang dimaksud belum akan diungkap saat ini.

    “Akan beliau sampaikan nanti sendiri gitu lho. Beliau sampaikan nanti di persidangan. Bahwa beliau tuh ditekan, bahwa otaknya tuh bukan beliau gitu lho,” kata Krisna.

    Baca: Pemerintah Perlu Memangkas Anggaran MBG hingga Rp200 Triliun

    Saat ditanya apakah pihak yang dimaksud berasal dari kalangan politik atau tokoh tertentu, Krisna enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyebut jumlahnya lebih dari satu orang.

    “Banyak, Mas, banyak. Nanti beliau akan sebutkan nanti. Banyak tokoh-tokohnya banyak,” kata dia.

    LPSK siap lindungi
    Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang pemberian perlindungan untuk saksi pelaku atau justice collaborator dari kasus korupsi MBG Dadan Hindayana hingga kasus pemerasan WNA Silmy Karim.

    “LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun justice collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan),” kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).

    Menurut Susilaningtias, pihak yang bersedia membantu penegak hukum mengungkap perkara dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator. Mekanisme justice collaborator terbuka dalam perkara korupsi.

    “Apabila terdapat tersangka yang bersedia bekerja sama secara signifikan untuk mengungkap perkara, menjelaskan peran pihak lain, serta membantu penegak hukum menemukan alat bukti yang lebih luas, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    Menurut Susilaningtias, keberadaan JC penting untuk membantu penegak hukum membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi.

    Dia menjelaskan, Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku telah memberi ruang bagi saksi pelaku untuk memperoleh perlindungan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

    “Prinsip utamanya adalah adanya kontribusi yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya,” jelas Susilaningtias.

  • Krisis Baru Setelah Perang Teluk Akan Berdatangan, Sekuat Apa Ekonomi Kita Meredamnya?

    Krisis Baru Setelah Perang Teluk Akan Berdatangan, Sekuat Apa Ekonomi Kita Meredamnya?

     

    7cloud.asia – Sejak revolusi industri 1.0—atau dikenal sebagai dimulainya era ekonomi modern—rentetan krisis ekonomi rutin melanda dunia.

    Tren tersebut dimulai dari peristiwa Depresi Besar 1929. Krisis ekonomi global berikutnya terjadi pada tahun 1970-an, ketika perang Timur Tengah antara Mesir, Suriah dan Israel menyebabkan kenaikan harga minyak. Lalu ada Black Monday pada tahun 1987.

    Krisis global yang bersumber di Asia terjadi pada 1997. Kemudian diikuti dengan krisis finansial 2008, pandemi Covid-19 pada 2020, dan saat ini krisis di Selat Hormuz, Timur Tengah.

    Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada krisis ekonomi yang muncul tiba-tiba. Krisis terjadi karena ada kerentanan yang diabaikan dan kemudian muncul shock atau pukulan yang memperburuk situasi.

    Bukan tidak mungkin, melihat pola-pola yang ada sebelumnya, terjadinya krisis bakal kian intens di masa depan. Sebab, krisis ekonomi global yang berasal dari faktor non-ekonomi terus meningkat. 

    Karena itu, pemerintah perlu lebih cakap dalam memprediksi krisis dan membangun ekonomi domestik yang optimal agar efek krisis ekonomi global di masa depan tak membuat kondisi dalam negeri morat-marit.

    Faktor non-ekonomi kian sering jadi sumber masalah

    Sejak 1998 sampai 2026, dunia telah melewati setidaknya delapan sampai sepuluh episode guncangan ekonomi besar.

    Daftar panjang tersebut diisi oleh krisis ekonomi Asia 1997-1998, Rusia-LTCM tahun , dot-com, krisis keuangan global 2008, krisis utang Eropa, resesi COVID-19, krisis energi-pangan-inflasi 2021–2023, tekanan properti Tiongkok, dan gejolak perbankan 2023.

    Sepanjang periode itu pula, faktor geopolitik dan keamanan jadi langganan pemicu krisis. Bentuk-bentuk faktor geopolitik itu antara lain: perang dan invasi, terorisme dan krisis keamanan.

    Faktor geopolitik ini sulit diprediksi karena kemunculannya disebabkan oleh ketidakstabilan atau perebutan kekuasaan politik di suatu wilayah atau antarnegara adikuasa. Contohnya adalah perang di Ukraina yang saat ini memang mereda tapi belum benar-benar selesai.

    Konflik ini memaksa AS mengembargo Rusia dan melarang negara tersebut untuk mengekspor gas alam ke Eropa—mengakibatkan krisis energi di Eropa Barat. Ekonomi di Eropa kemudian melambat dan dunia terkena getahnya: pertumbuhan ekonomi global terpangkas 0,5-1% per tahun sejak tahun 2022.

    Belum usai perang Rusia-Ukraina, perang kembali meletus antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran awal Februari 2026 lalu. Salah satu hal yang kemudian berdampak luas karena perang ini adalah penutupan selat Hormuz. 

    Selat ini merupakan jalur logistik minyak mentah dunia yang memasok seperlima pasokan minyak mentah global. Konflik di wilayah ini bisa dipastikan akan melambatkan pekonomian global di tahun 2026.

    Ketahanan ekonomi nasional ringkih

    Pemerintah dan pelaku bisnis memerlukan arah dan panduan untuk menentukan prioritas kebijakan ekonomi apa yang bisa menghasilkan kinerja ekonomi optimal di tengah situasi yang serba tidak pasti.

    Supaya optimal, pembiayaan negara harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi optimal dan penciptaan lapangan kerja. Kas negara juga perlu diarahkan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi prioritas serta investasi jangka panjang seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

    Pemerintah perlu berfokus pada penciptaan pekerjaan berkualitas dan perbaikan iklim bisnis nasional.

    Fokus pada dua hal itu juga bisa meredam guncangan ekonomi dari faktor geopolitik global. Sebab, kemandirian ekonomi nasional bisa terwujud dengan penguatan daya saing pengusaha dan industri lokal layaknya Cina.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah memang cukup tahan banting dari gejolak global. Buktinya, konsumsi yang ditopang subsidi dan bantuan sosial yang kuat sukses meredam gejolak krisis global 2008 silam.

    Sayangnya, hal ini bersifat sesaat karena kemampuan fiskal pemerintah terbatas.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61%.

    Sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi berkontribusi 4,92%, investasi bertumbuh 5,15% dan belanja pemerintah naik drastis 21,81%. 

    Namun, kenaikan belanja pemerintah disebabkan oleh program mercusuar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tidak memberikan efek domino positif pada perekonomian nasional. 

    Alhasil, bisa disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di masa pemerintahan Prabowo – Gibran—di tengah kondisi saat ini—tidak berorientasi pada pembangunan ekonomi yang kuat dan berjangka panjang.

    Krisis lain pasti ada dan kian susah diprediksi

    Salah satu tema menarik dalam mengkaji ilmu ekonomi dan bisnis adalah apakah kondisi ekonomi dan bisnis di masa yang akan datang bisa diperkirakan atau diramalkan?

    Dalam memprediksi krisis ekonomi, berbagai indikator ekonomi baik makro (pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar mata uang) maupun mikro (kondisi dunia bisnis dan perilaku masyarakat) di masa depan perlu menjadi bahan kajian.

    Misalnya fenomena ekonomi dan bisnis yang saat ini sedang penuh dengan VUCA (Volatility Uncertainty Complexity and Ambiguity) atau gejolak, ketidakpastian, kerumitan dan ambiguitas.

    Juga semakin banyaknya variabel non-ekonomi yang bisa memengaruhi kondisi ekonomi dan bisnis berskala global. Variabel-variabel seperti kondisi geopolitik, perkembangan teknologi, faktor lingkungan, ancaman perang dan wabah penyakit sudah tak bisa lagi disepelekan. 

    Bahkan masalah iklim yang kian panas saja terbukti bisa menurunkan pendapatan usaha dan para pekerjanya.

    Karena itu, apabila pemerintah memaksa menggunakan pemodelan ekonomi yang tak lagi relevan, datanya seringkali tidak bisa diubah menjadi data kuantitatif yang pasti.

    Dan inilah yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh ekonom, pemerintah, dan lembaga multilateral di seluruh dunia.

    Anton Agus Setyawan, Profesor Ilmu Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Jadi Perhatian Saat Fenomena El Nino Menguat

    Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Jadi Perhatian Saat Fenomena El Nino Menguat

    7cloud.asia – Dalam rangkuman perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian di beberapa wilayah yang mulai memasuki musim kemarau.

    Kebakaran hutan dan lahan antara lain terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (5/6/2026). Kebakaran yang melanda Dusun Lambagu mengakibatkan sekitar 6 hektare lahan terdampak.

    Lokasi titik api berada di Desa Sumare, Kecamatan Simboro. BPBD Provinsi Sulawesi Barat bersama BPBD Kabupaten Mamuju dan unsur pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan pendataan di lokasi kejadian.

    Saat laporan ini disusun, kebakaran hutan dan dilaporkan belum sepenuhnya padam.

    Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau juga masih menjadi salah satu perhatian nasional. Berdasarkan data hingga Jumat (05/06), total luas lahan terbakar sejak 1 Januari 2026 mencapai 15.048,83 hektare.

    Pemerintah Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak Februari lalu hingga November mendatang

    Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan Menghebat, 11 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga

    BNPB terus melakukan pendampingan melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat. Pada perkembangan terbaru, terdapat penambahan luas lahan terbakar sekitar 1,2 hektare yang masih dalam proses penanganan oleh tim gabungan di lapangan.

    Di Provinsi Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya juga masih terus dipantau. Hingga Jumat (5/6/2026), luas lahan yang terbakar mencapai 95 hektare.

    Tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 88 hektare, sementara proses pendinginan dan pemadaman pada titik api yang tersisa masih terus dilakukan.

    Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

    Di sisi lain, beberapa wilayah mulai memasuki musim kemarau yang meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

    Baca: Fenomena El Nino Dapat Memicu Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Enam Provinsi Ini

    BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan.

    Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi.

    Sementara masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca, menghindari aktivitas pembakaran lahan, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi ancaman bencana di wilayahnya.

    Kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat seluruh unsur menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.

    Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat, dan percepatan pemulihan sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

  • Hujan Deras Picu Banjir di Medan, Ribuan Rumah Terdampak

    Hujan Deras Picu Banjir di Medan, Ribuan Rumah Terdampak

    7cloud.asia – Meski sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, kejadian hidrometeorologi basah yakni hujan deras yang mengakibatkan banjir dilaporkan masih terjadi di sejumlah daerah.

    Dalam rangkuman perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sulawesi.

    Sementara kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi perhatian di beberapa wilayah yang mulai memasuki musim kemarau.

    Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hujan deras menyebabkan banjir di beberapa wilayah pada Jumat (5/6/2026) dan berdampak pada 2.183 kepala keluarga atau 6.860 jiwa, serta mengakibatkan 1.992 unit rumah terdampak.

    Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Kwala Bekala di Kecamatan Medan Johor; Kelurahan Beringin di Kecamatan Medan Selayang; Kelurahan Aur dan Sei Mati di Kecamatan Medan Maimun; serta Kelurahan Besar di Kecamatan Labuhan.

    BPBD Kota Medan bersama unsur terkait melakukan asesmen, pemantauan kondisi lapangan dan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak. Hingga laporan ini disusun, banjir dilaporkan telah berangsur surut dan warga mulai melakukan pembersihan lingkungan.

    Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Binjai, Harjosari II, dan Medan Tenggara di Kecamatan Medan Denai.

    Peristiwa bencana berikutnya terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (5/6/2026).

    Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras disertai petir dan angin kencang mengakibatkan 20 unit rumah mengalami rusak berat serta 20 kepala keluarga terdampak.

    Lokasi kejadian meliputi Desa Sei Sijenggi, Melati II, Pematang Sijonam, Jambur Pulau, Cinta Air, Lubuk Cemara, Kelurahan Tualang dan Kota Galuh di Kecamatan Perbaungan, serta Desa Simpang Empat di Kecamatan Sei Rampah.

    Tim Satgas BPBD Kabupaten Serdang Bedagai masih melakukan penanganan dan asesmen terhadap dampak bencana bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat.

    banjir juga terjadi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (05/06). Bencana tersebut berdampak pada 208 kepala keluarga atau 708 jiwa dan menyebabkan 148 unit rumah terdampak yang masih dalam proses pendataan.

    Wilayah terdampak meliputi Desa Mulat, Mopu, Bungkudu, dan Potangoan di Kecamatan Bukal. BPBD Kabupaten Buol bersama unsur terkait terus melakukan asesmen dan penanganan di lokasi kejadian.

    Laporan terkini menyebutkan, air mulai surut, meskipun genangan masih terdapat di beberapa rumah dan masyarakat bersama petugas masih melakukan pembersihan lingkungan.

    Selain kejadian baru, BNPB juga memantau sejumlah kejadian yang masih berada dalam tahap penanganan dan pengkinian data.

    Di Provinsi Sulawesi Selatan, banjir yang melanda Kabupaten Luwu Utara sejak Minggu (18/5/2026) masih menjadi salah satu perhatian. Bencana tersebut berdampak pada 3.557 kepala keluarga atau 12.307 jiwa, sementara 110 jiwa masih mengungsi.

    Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih menetapkan status tanggap darurat hingga Selasa (16/6/2026). Meskipun cuaca relatif cerah, hujan deras yang terjadi pada Rabu (4/6/2026) malam meningkatkan debit sungai dan kembali menyebabkan genangan setinggi 10 hingga 40 sentimeter di sejumlah desa dengan enam titik tanggul jebol.

    Warga sebagian besar masih bertahan di rumah masing-masing, sementara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan perbaikan darurat tanggul serta distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak

  • Studi: Kadar Oksigen Terlarut di 80 Persen Sungai di Dunia Merosot Tajam Sehingga Mengancam Kelestarian Lingkungan

    Studi: Kadar Oksigen Terlarut di 80 Persen Sungai di Dunia Merosot Tajam Sehingga Mengancam Kelestarian Lingkungan

    7cloud.asia – Kadar oksigen terlarut di hampir 80 persen sungai di seluruh dunia, dilaporkan menurun signifikan dan sungai-sungai tersebut akan terus kehilangan sumber daya berharga ini kecuali dilakukan perubahan serius.

    Demikian hasil studi dari tim di Akademi Ilmu Pengetahuan China, yang dipimpin oleh ilmuwan lingkungan Qi Guan yang telah diterbitkan di Science Advances.

    Data satelit dan iklim yang dikumpulkan antara tahun 1985 dan 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 16.000 sungai di seluruh dunia telah kehilangan kadar oksigennya.

    Rata-rata, sungai-sungai ini kehilangan 0,045 miligram oksigen per liter setiap dekade (10 tahun).

    Tanpa oksigen terlarut yang cukup yang penting untuk menopang kehidupan di bawah air, sungai – dan komunitas yang bergantung pada air dan sumber dayanya – berada dalam ancaman serius.

    Dilansir di sciencealert.com, tim tersebut mengumpulkan data dari 3,4 juta citra satelit selama empat dekade terakhir untuk mendeteksi pola oksigen terlarut di sungai-sungai di seluruh dunia dan memprediksi masa depan mereka di bawah berbagai skenario iklim.

    Pada akhir abad ini, dengan asumsi emisi karbon dioksida terus meningkat pada tingkat yang sama (berbeda dengan beberapa skenario terburuk), sungai-sungai di sebagian besar Amerika Selatan, India, Arktik, dan Amerika Serikat bagian Timur diperkirakan akan kehilangan sekitar 10 persen oksigen terlarutnya.

    Pergeseran paling parah sejauh ini terjadi di sungai-sungai tropis, seperti Sungai Gangga di India dan Sungai Amazon di Amerika Selatan. Sungai Gangga khususnya kehilangan oksigen 20 kali lebih cepat daripada rata-rata global.

    Para ilmuwan tidak memperkirakan hal ini akan terjadi. Sebelumnya, mereka berasumsi bahwa sungai-sungai di lintang tinggi akan mengalami deoksigenasi terburuk karena wilayah-wilayah ini merupakan titik panas perubahan iklim.

    Namun, sungai-sungai tropis memiliki kelemahan sejak awal: Karena airnya sudah lebih hangat, sehingga kadar oksigen terlarutnya sudah lebih rendah.

    Ini berarti, sungai-sungai tersebut sudah lebih dekat dengan kondisi hipoksia (kekurangan oksigen untuk menopang sebagian besar kehidupan).

    Guan dan timnya menemukan banyak faktor yang berkontribusi terhadap deoksigenasi sungai global, tetapi tidak ada yang lebih berpengaruh daripada perubahan iklim.

    Perubahan iklim yang didorong oleh aktivitas manusia mengurangi kelarutan oksigen (kemampuan suatu badan air untuk menahan oksigen terlarut). Menurut studi baru ini, kelarutan oksigen menyumbang sekitar 63 persen dari deoksigenasi sungai global.

    Suhu air kemungkinan besar mendorong perubahan kelarutan oksigen ini. Air yang lebih hangat menahan lebih sedikit oksigen terlarut karena molekul oksigen dan air menerima lebih banyak energi dalam bentuk panas.

    Oksigen terlarut sangat berbeda dari atom oksigen yang berpasangan dengan hidrogen untuk membentuk air. Oksigen terlarut adalah yang dibutuhkan kehidupan akuatik untuk ‘bernapas’: itu berlaku untuk hewan, tumbuhan, plankton, bakteri, dan apa pun yang hidup di bawah air.

    Namun, ikatan yang menjaga gas oksigen tetap terlarut dalam air relatif lemah. Sedikit perubahan suhu saja sudah cukup untuk memutus ikatan tersebut, sehingga oksigen dapat keluar.

    Spesies akuatik sangat beragam dalam hal kebutuhan oksigen terlarut untuk bertahan hidup. Namun, perubahan sebesar 0,1 miligram per liter air sungai – yang kira-kira sama dengan jumlah oksigen yang hilang, rata-rata, selama empat dekade terakhir – sudah cukup untuk menyebabkan perubahan serius pada ekosistem sungai.

    Kehidupan akuatik dapat menambah kadar oksigen terlarut melalui fotosintesis, itulah sebabnya tumbuhan bawah air menjaga kesehatan perairan.

    Oksigen dari atmosfer juga dapat larut dalam air melalui gaya fisik, seperti arus deras sungai yang bergelembung atau aerator yang digunakan di kolam buatan manusia.

    Itulah mengapa, di banyak sungai yang termasuk dalam penelitian ini, bendungan di perairan dangkal dan gelombang panas telah berkontribusi pada penurunan kadar oksigen terlarut.

    Aliran air yang berkurang berarti lebih sedikit oksigen yang masuk ke dalam air dari udara; gelombang panas pada dasarnya memeras oksigen keluar dari sungai.

    Komposisi air juga memiliki dampak besar pada kadar oksigen terlarut yang dapat ditampung oleh sebuah sungai.

    Aktivitas manusia mengubah komposisi air di kedua ujungnya, dengan mengurangi jumlah air di sungai, dan menambah beban zat terlarut dalam air, seperti garam, nutrisi, dan bahan organik (yang selanjutnya mengurangi kelarutan oksigen).

    Karena kehidupan akuatik bergantung pada oksigen terlarut untuk bertahan hidup, bahkan penurunan kecil pada kadar oksigen dapat dengan cepat menyebabkan kematian massal.

    Setelah itu terjadi, sungai yang penuh dengan ikan dan alga mati dengan cepat menggunakan oksigen terlarut yang tersisa karena bakteri mulai bekerja menguraikan bahan organik yang tertinggal.

    Dengan meningkatnya laju deoksigenasi sungai di seluruh dunia, zona mati seperti ini mungkin akan menjadi lebih umum.

    “Deoksigenasi adalah proses yang sangat lambat. Jika kita memiliki periode yang panjang, dampak negatifnya akan menyerang ekosistem sungai,” kata Guan kepada Seth Borenstein di Associated Press.

    “Rendahnya kadar oksigen dapat menyebabkan serangkaian krisis ekologi seperti penurunan keanekaragaman hayati [dan] degradasi kualitas air.”

    Skenario tersebut jauh lebih mungkin terjadi jika sungai kehilangan tambahan 4 atau 5 persen oksigen terlarutnya: jumlah yang sama dengan yang diperkirakan akan hilang dalam tujuh dekade mendatang, kecuali jika umat manusia mengambil tindakan mendesak untuk mencegah emisi bahan bakar fosil lebih lanjut.

    “Memahami perubahan ini secara sistematis sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekosistem sungai terhadap risiko deoksigenasi berkelanjutan melalui langkah-langkah dan strategi yang tepat sasaran, dan membantu mencapai pengelolaan berkelanjutan di sungai-sungai global,” demikian kesimpulan Guan dan timnya.

  • Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Ratusan Pemuda Turun ke CFD Desak Pemerintah Putus Pengaruh Industri Rokok

    Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Ratusan Pemuda Turun ke CFD Desak Pemerintah Putus Pengaruh Industri Rokok

    7cloud.asia – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Save Our Surroundings (SOS) menggelar aksi dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Jakarta, Minggu (7/6/2026), untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS).

    Mereka mendesak pemerintah untuk memutus pengaruh industri rokok. Selain itu mereka menyerukan gaya hidup sehat tanpa rokok kepada masyarakat yang tengah beraktivitas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Dalam aksi kali ini, koalisi yang terdiri dari 50 organisasi tersebut menyoroti tingginya angka perokok di Indonesia yang terus meningkat.

    Berdasarkan Riset Kesehatan Indonesia (Riskesdas) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai lebih dari 70,2 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah konsumen tembakau terbesar ketiga di dunia setelah China dan India.

    Baca: Rencana Penambahan Layer Cukai Rokok Perparah Kemiskinan

    Perwakilan Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Lazuardi Hakiman Hanif, mengatakan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar promosi rokok.

    “Remaja yang terpapar iklan rokok memiliki peluang 1,67 kali lebih besar menjadi perokok aktif,” kata Lazuardi.

    Menurutnya, hasil pemantauan Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja) di wilayah Cilincing, Matraman, dan Tanah Abang menemukan sedikitnya 86.541 anak terpapar asap rokok setiap hari serta dikelilingi 254 titik iklan rokok.

    Lazuardi menilai strategi pemasaran produk tembakau dan vape yang dikemas dengan tema petualangan dan gaya hidup modern berpotensi menjerat generasi muda dalam adiksi nikotin. Kondisi tersebut dinilai mengancam kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

    Baca: Sejumlah Museum Mulai Terapkan Kawasan Bebas Rokok

    Sementara itu, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Prof. Hasbullah Thabrany, mengkritik pemerintah yang dinilai belum serius mengendalikan konsumsi rokok dan rokok elektronik.

    Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan cukai rokok sebagai sumber penerimaan negara, sementara dampak kesehatan yang ditimbulkan terus meningkat.

    “Kami menuntut perubahan frontal. Setiap tahun sekitar 290 ribu orang meninggal akibat rokok, tetapi pengendaliannya masih belum menjadi prioritas,” tegas Hasbullah.

    Baca: Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Beban Kesehatan yang Muncul Akibat Tembakau Meningkat

    Dia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan konsumsi rokok elektronik yang disebut meningkat hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir.

    Bahkan penyalahgunaan narkotika melalui vape yang kini marak terjadi seharusnya menjadi alarm serius yang harus segera direspons pemerintah.

    Dalam peringatan HTTS tahun ini, Koalisi SOS mengusung tema “Bongkar Jebakannya” yang menyoroti bahaya nikotin sintetis, pentingnya larangan penggunaan perisa pada produk tembakau, serta penolakan terhadap pengaruh industri rokok dalam kebijakan publik.

     

  • Rieke Diah Pitaloka, Antara Negara, Korupsi dan Mafia Imigrasi

    Rieke Diah Pitaloka, Antara Negara, Korupsi dan Mafia Imigrasi

    7cloud.asia – Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bukan sekadar tindak pidana biasa.

    Kasus ini harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif.

    Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan. Dia menegaskan bahwa imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang.

    “Melalui kewenangan ini, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan ekonomi, serta perlindungan warga negara Indonesia,” ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Minggu (7/6/2026).

    Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jika kewenangan keimigrasian diperdagangkan atau disalahgunakan, dampak buruknya jauh melampaui kerugian keuangan negara.

    Baca: KPK Diminta Gunakan Pasal Pencucian Uang dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Wamen Imigrasi

    Langkah perbaikan sistemik harus segera diambil agar celah kejahatan transnasional tidak makin terbuka lebar.

    “Korupsi di sektor keimigrasian dapat membuka celah bagi berbagai kejahatan transnasional, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, kejahatan siber lintas negara, pencucian uang, hingga infiltrasi pihak asing yang berpotensi mengganggu kepentingan strategis nasional,” katanya.

    Rieke menilai reformasi kelembagaan melalui pembentukan kementerian baru belum cukup tanpa adanya pembenahan menyeluruh pada tata kelola, penguatan pengawasan, peningkatan integritas birokrasi, serta transformasi digital.

    Kasus ini, menurutnya, menjadi bukti nyata adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan internal dan integrasi data antarinstansi.

    Oleh karena itu, Rieke menyampaikan enam rekomendasi strategis kepada pemerintah demi mencegah berulangnya praktik korupsi di lingkungan keimigrasian.

    Pertama, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Ia mendukung penuh proses hukum yang profesional, transparan, dan independen terhadap seluruh pihak yang terlibat.

    Baca: Memenjarakan Koruptor Tidak Cukup, Uang Rakyat harus Dikembalikan

    Kedua, dia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proses penerbitan visa, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), hingga layanan keimigrasian lainnya untuk memetakan pola penyimpangan sistemik.

    Ketiga, Sistem Pengawasan Berbasis Risiko. Hal ini dalam rangka membangun Sistem Pengawasan Keimigrasian Nasional (risk-based supervision) berbasis teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), pemantauan seketika (real-time), dan jejak audit digital (digital audit trail).

    Keempat, Integrasi Data Massal. Ia mendesak adanya percepat integrasi data keimigrasian dengan data kependudukan, ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, penanaman modal, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga ekosistem Satu Data Indonesia.

    Kelima, Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Ia mendorong penerbitan Perpres tentang Tata Kelola Keimigrasian Nasional yang mengintegrasikan aspek pelayanan, pengawasan, keamanan, investasi, dan perlindungan data dalam satu sistem modern.

    Keenam, Perlindungan Whistleblower. Ia mendukung adanya penguatan perlindungan bagi pelapor, saksi, serta aparatur yang berani mengungkap praktik korupsi, melalui koordinasi intensif dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Di akhir pernyataannya, Rieke kembali mengingatkan bahwa pembenahan ini merupakan pertaruhan harga diri bangsa di mata dunia.

    “Negara tidak boleh kalah oleh mafia perizinan dan mafia pelayanan publik. Membersihkan imigrasi bukan hanya soal memberantas korupsi, melainkan juga soal menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.