7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah menggugat 22 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terhitung sejak tahun 2015 sampai 2023.
Gugatan terhadap perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan itu diungkapkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani di Jakarta, Jumat (18/8/2023)
“(Terkait kebakaran hutan) Sebanyak 22 korporasi tergugat perdata, baik terkait dengan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan maupun tindakan-tindakan tertentu, khususnya pemulihan lahan,” ujarnya seperti dikutip Antaranews.com
Baca: Kebakaran hutan mulai sering terjadi
Rasio menjelaskan dari 22 perusahaan yang digugat terkait kebakaran hutan itu, sebanyak 14 perusahaan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde dengan total nilai putusan sebesar Rp5,60 triliun.
Sebanyak 14 perusahaan itu terdiri atas tujuh perusahaan proses eksekusi sebesar Rp3,05 triliun dan tujuh perusahaan persiapan eksekusi sebesar Rp2,55 triliun.
Pihak pengadilan telah mengabulkan gugatan, sehingga KLHK mempunyai keputusan tetap dan siap melakukan proses eksekusi terhadap 14 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebut.
Baca: Antisipasi kebakaran hutan, BPBD Riau ajukan anggaran beli helikopter
Tujuh perusahaan proses eksekusi tersebut, adalah
1. PT Waringin Agro Jaya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai putusan Rp466,46 miliar,
2. PT Ricky Kurniawan Kertapersada di Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan nilai total Rp191,80 miliar;
3. PT Palmina Utama di Banjar, Kalimantan Selatan dengan nilai total Rp22,29 miliar.
4. PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, Riau dengan nilai total putusan Rp491,02 miliar,
5. PT Kallista Alam di Nagan Raya, Aceh dengan nilai total Rp366,06 miliar,
6. PT Surya Panen Subur di Nagan Raya, Aceh dengan nilai total Rp439,01 miliar,
7. PT Nasional Sago Prima di Meranti, Riau dengan nilai total sebesar Rp1,07 triliun.
Baca: Perubahan iklim membuat kemarau semakin kering
Adapun tujuh perusahaan persiapan eksekusi adalah
1. PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi di Tanjung Jabung Timur, Jambi dengan nilai putusan Rp590,54 miliar,
2. PT Rambang Agro Jaya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai total Rp199,56 miliar,
3. PT Arjuna Utama Sawit dengan nilai total Rp342,97 miliar,
4. PT Kalimantan Lestari Mandiri di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan nilai total Rp299,95 miliar.
5. PT Kaswari Unggul di Tanjung Jabung Timur, Jambi dengan nilai total putusan Rp25,61 miliar;
6. PT Kumai Sentosa di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan nilai total Rp175,18 miliar, dan
7. PT Rafi Kamajaya Abadi di Melawai, Kalimantan Barat dengan nilai total sebanyak RP920,01 miliar.
Baca: Antisipasi kekeringan DKI Jakarta tambah instalasi air
Rasio mengungkapkan dari tujuh perusahaan dalam proses eksekusi, ada dua perusahaan diantaranya telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan putusan pengadilan.
Kedua perusahaan itu adalah PT Kallista Alam (KA) dan Surya Panen Subur (SPS) yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
“Kami sedang memproses eksekusi terhadap dua perusahaan itu,” kata Rasio.
KLHK terus melakukan pemantauan terhadap titik panas atau hotspot secara kontinyu sejak Januari sampai Agustus 2023.
Baca: Mengenal fenomena alam El Nino dan dampaknya pada lingkungan
Kegiatan pemantauan itu sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
KLHK telah mengirimkan 99 surat peringatan kepada perusahaan yang terindikasi ada titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 79 persen.
“Tim kami bekerja 24 jam memonitor melalui satelit lokasi-lokasi mana saja yang ada titik panas, khususnya berada di lahan konsesi,” kata Rasio.
Sumber: Antaranews.com
