7cloud.asia – Dampak pengunaan batubara oleh industri sangat dirasakan warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara.
Warga Rusunawa Marunda Blok D3 bernama Cecep Supriyadi (49) menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakrta tidak sigap mengatasi pencemaran akibat debu batubara ini.
Akibat terpapar debu batubara, tidak sedikit warga Rusunawa Marunda di Jakarta, terjangkit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Iya, (ISPA) sudah jadi hal yang biasa. Artinya, secara enggak langsung kami terpaksa berdamai dengan debu dan polusi,” tutur Cecep seperti dikutip Kompas.com, Jumat (18/8/2023).
Baca: Koalisi sipil minta Pemprov DKI lakukan razia emisi ke kawasan industri
Cecep yang merupakan Biro Media dan Informasi Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) itu mengungkit janji Pemprov DKI Jakarta sebelum merelokasi warga.
“Kami dipindahkan, pada saat rumah kami digusur paksa dan harus direlokasi ke sini. Saat itu kami dijanjikan bahwa masyarakat dari Lodan akan diberikan tempat yang layak secara ekonomi, kesehatan,” kata Cecep.
“Setelah sampai di sini, ya akhirnya berantakan. Sampai di sini, rumah-rumah kami malah dicemari oleh debu batubara,” lanjut dia.
Selain masalah kesehatan akibat debu batubara, Cecep mengatakan, warga juga menghadapi permasalahan ekonomi setelah direlokasi ke Rusunawa Marunda yang menjadi salah satu contoh hunian vertikal di Jakarta ini
Baca: DPR minta industri yang cemari lingkungan ditindak tegas
Dia mengatakan, tidak sedikit warga Rusunawa Marunda yang kehilangan pekerjaan karena lokasi rusunawa begitu jauh dari tempat tinggal sebelumnya.
“Dari segi ekonomi yang tadinya mereka bekerja di daerah kota, kan kebanyakan pedagang tuh sudah pada punya lapak, tiba-tiba dipindahkan ke sini. Mau tidak mau, mengalah mereka,” kata Cecep.
“Terus secara ekonomi juga kami enggak pernah diperhatikan. Enggak ada warga kami yang di sini diberikan fasilitas pekerjaan ataupun usaha, enggak ada,” imbuh dia.
Ditanyakan maksud dari tidak adanya fasilitas pekerjaan bagi warga Rusunawa Marunda, Cecep mengatakan, “Dia (Pemprov DKI) kan menjanjikan secara ekonomi, ‘Nanti di sana diberikan tempat untuk dagang’, tapi di sini enggak ada.”
Baca: Batubara disebut sebagai sumber utama polusi udara di Jakarta
Dilansir Tribunnews, Rusunawa Marunda dibangun sejak 2006, dan sempat kosong selama hampir enam tahun.
Di era Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, rusunawa tersebut mulai digunakan warga korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara awal 2013.
Selain mendapat berbagai fasilitas, mereka juga menikmati bebas biaya sewa rusun selama 3 bulan pertama.
Warga juga diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai kursus dan bantuan untuk membuka wirausaha. Sarana dan prasarana yang dimiliki Rusunawa Marunda dapat disebut memadai.
Baca: Langkah Pemprov DKI jakarta atasi polusi udara
Di Rusunawa Marunda kemudian dilengkapi Puskesmas, ruangan PAUD, lahan berkebun, lahan budidaya ikan lele, ruang komputer, olahraga.
Dalam perbaikan pengelolaan Rusunawa Marunda, tercatat Jokowi dua kali mencopot jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Marunda
Pasalnya, Rusunawa yang diperuntukan untuk rakyat miskin itu kerap disewakan oleh oknum pengelola dengan harga dua kali lipat ke pihak yang tidak berhak menerima subsidi Rusunawa Marunda.
Setelah pengelolaannya ditata, Rusunawa Marunda yang menempati lahan seluas 250.000 meter persegi ini diperluas menjadi 26 blok yang terdiri dari 3 kluster.
Baca: KLHK sebut transisi ke kendaraan listrik sebagai opsi atasi polusi udara di Jakarta
Selain diisi oleh warga relokasi bantaran kali, penghuni Rusunawa Marunda juga diprioritaskan untuk warga yang tinggal kolong tol, dari Pelindo dan korban penataan kota lainnya.
Mayoritas penghuni rusun ini ialah warga korban penggusuran di sejumlah lokasi seperti Luar Batang, Pasar Ikan, dan Kampung Pulo.
Mereka yang tinggal di tanah Ruang Terbuka Hijau milik Pemerintah DKI Jakarta pun dipindahkan ke rusun tersebut.
Di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rusunawa Marunda menjadi pusat penataan warga miskin DKI Jakarta.
Warga Rusunawa Marunda pernah mengalami masalah tingginya kasus kekerasan seksual. Kini mereka masih dibayangi masalah kesehatan karena tingginya polusi udara,
Esti Utami, dari berbagai sumber.
Leave a Reply