7cloud.asia – Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Mubes dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), mengungkapkan keheranannya terhadap anomali pertumbuhan ekonomi 5 persen yang diiringi peningkatan kemiskinan.
Dilansir dari nu.online, dalam kesempatan itu Prabowo memaparkan jumlah masyarakat miskin meningkat dari 46,1 juta menjadi 49,5 juta jiwa.
Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami penurunan dari 22,1 juta orang pada 2017 menjadi 17,4 juta orang pada 2024.
Merespons pernyataan Prabowo tersebut, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Boy Jerry Even Sembiring menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah kebetulan atau misteri ekonomi.
Sebaliknya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari model ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan serta merampas ruang hidup rakyat
Baca: Industri Ekstraktif dan PSN Hancurkan Hutan Kalimantan Tengah
Boy menegaskan bahwa keheranan Prabowo ini seharusnya dijawab dengan keberanian untuk membongkar indikator pembangunan yang selama ini dijadikan acuan.
Pertumbuhan ekonomi 5 persen yang selalu dipamerkan setiap kuartal hanyalah angka imajiner dan abstraksi statistik yang terputus dari realitas kehidupan rakyat di tingkat tapak
“Angka pertumbuhan 5 persen bahkan target 8 persen itu bersifat imajiner. Hal ini terjadi karena perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berfokus pada akumulasi modal, yaitu seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi,“ tandas Boy dalam pernyataannya kepada media.
Aktivitas seperti pengerukan batu bara, perluasan tambang, hilirisasi nikel, serta ekspansi perkebunan sawit kerap dianggap sebagai prestasi ekonomi. Padahal, lanjut Boy, aktivitas tersebut mengabaikan keberlanjutan ruang hidup rakyat dan ekosistem.
”Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi,” tegasnya.
Baca: Ribuan Desa di Kalimantan Timur terdampak Obral Izin Ekonomi Ekstraktif
WALHI menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut sistem di Indonesia keliru dan kekayaan negara mengalir ke luar merupakan pengakuan empiris atas kegagalan pendekatan ekonomi selama ini.
Pemerintah selama ini beranggapan bahwa pemberian karpet merah kepada investasi ekstraktif skala besar secara otomatis akan meneteskan kesejahteraan ke lapisan masyarakat terbawah. Namun, kenyataannya asumsi tersebut terbukti gagal total.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa model pembangunan saat ini justru membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Masyarakat tidak menerima manfaat apa pun selain limbah, bencana ekologis, penggusuran dan pemiskinan struktural.
Industri skala besar terus mengisap sumber daya alam dari kampung-kampung, lalu meninggalkan dampak kerusakan yang mendalam bagi komunitas di tingkat tapak.
Pemerintah diminta berhenti menggunakan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah perlu beralih ke indikator kesejahteraan yang berbasis pada keadilan ekologis, hak asasi manusia dan kedaulatan ruang hidup rakyat.
Baca: Pertumbuhan Ekonomi Berdiri di Atas Pondasi yang Rapuh
“Jangan lagi mengejar angka imajiner jika taruhannya adalah masa depan bumi dan rakyat Indonesia,” tegas Boy.
Oleh karena itu, WALHI meminta Presiden untuk mengubah arah ekonomi Indonesia dengan menghentikan obsesi terhadap capaian pertumbuhan.
Selain itu, Presiden harus mengubah secara mendasar arah kebijakan ekonomi Indonesia dari yang semula bergantung pada ekonomi ekstraktif menjadi strategi ekonomi yang bertumpu pada keberlanjutan dan well-being.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas alam (rights of nature), hak antargenerasi (intergenerational rights), serta penguatan ekonomi rakyat secara langsung dan perlindungan terhadap ekosistem.
Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah harus membangun kebijakan yang menjamin kepastian wilayah kelola rakyat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan penuh terhadap keberlanjutan alam.
