ruangkota

Category: Uncategorized

  • Tepatkah Keputusan Nadiem Makarim Hapus Tes Calistung untuk Masuk SD?

    Tepatkah Keputusan Nadiem Makarim Hapus Tes Calistung untuk Masuk SD?

    7cloud.asia – Mendikbudristek  Nadiem Makarim akan menghapus tes baca, tulis, hitung (calistung) sebagai syarat penerimaan siswa baru di sekolah dasar pada tahun ajaran baru 2023.

    Untuk itu Nadiem Makarim meminta agar dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk segera menyosialisasikan aturan peniadaan tes calistung bagi siswa baru sekolah dasar tersebut.

    Nadiem Makarim mengatakan “Program Merdeka Belajar Episode ke-24 mengenai Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan” berawal dari kegusarannya soal kesalahpahaman yang telah mengakar di masyarakat bahwa calistung adalah satu-satunya kemampuan terpenting bagi anak usia dini.

    Sebab gara-gara kesalahpahaman itu, kata Nadiem Makarim ribuan anak Indonesia kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.

    Selain itu anak-anak yang memasuki usia periode emas “jadi tidak percaya diri dan merasa bodoh” hanya karena tak bisa calistung.

    Baca: Dampak gaya hidup konsumtif bagi lingkungan

    Nadiem Makarim menilai, menjadikan calistung sebagai penilaian kemampuan anak sebagai kesalahan besar dan sudah tidak bisa ditolerir lagi.

    “Kehilangan kepercayaan diri itu fatal. Jadi saya minta semua pihak untuk segera menghilangkan eror besar ini,” kata Nadiem Makarim saat peluncuran Program Merdeka Belajar Episode ke-24 mengenai Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan di Jakarta, akhir Maret lalu sebagaimana dikutip BBC Indonesia. 

    Nadiem Makarim menambahkan, dengan adanya program ini maka satuan pendidikan atau sekolah dilarang keras menerapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru. Tidak ada pula standar kelulusan bagi peserta didik PAUD.

    Anak-anak yang dinilai belum atau tidak lancar membaca, menulis, dan berhitung atau calistung harus tetap diterima di SD/Madrasah Ibtidaiah atau sekolah sederajat.

    Di sekolah dasar kelas 1 dan 2 itulah, sambung Nadiem Makarim, para guru punya kewajiban untuk melanjutkan pendidikan PAUD yang berbasis pada pendidikan budi pekerti hingga kemampuan kognitif.

    “Jadi standar kelulusan bukan umur. Waktunya diperpanjang sampai SD kelas 2 sehingga transisi dari PAUD ke SD mulus,” ujarnya.

    Baca: Lagi ngetren, belanja barang bekas untuk kurangi limbah dan polusi

    Nadiem Makarim menambahkan selain penghapusan calistung, juga ada masa orientasi. Ketika peserta didik baru masuk SD di tahun ajaran baru 2023, ujarnya, mereka harus diperkenalkan masa orientasi selama dua minggu.

    “Tujuannya untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-temannya. Kalau yang terjadi selama ini anak masuk sekolah langsung buka buku.”

    Adapun proses belajar yang diterapkan kepada mereka terdiri dari enam hal. Mulai dari mengetahui ajaran pokok agama, keterampilan sosial dan berbahasa, kematangan emosi, mengembangkan kemampuan motorik.

     

    Dengan begitu capaian kurikulumnya bukan lagi bertumpu pada hapalan namun siswa punya kemampuan bernalar dan pada ujungnya meningkatkan literasi anak-anak – yang selama ini ketinggalan dari negara lain.

     

    Untuk membantu para guru, Kemendikbudristek sudah menyiapkan buku teks yang sudah diperbarui dengan memperbanyak visual dan alur cerita.

    “Memang akan lebih rumit untuk dipahami guru, tapi bukan alasan untuk tidak menguasainya,” pungkas Nadiem Makarim.

     

    Baca: Pandemi Covid picu loss learning massal ini dampaknya pada kualitas siswa

     

    Kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau calistung sangat dibutuhkan anak baik dalam proses pembelajaran maupun kehidupan mereka kelak. Namun kemampuan belajar calistung berbeda pada setiap anak.

     

    Dilansir klikdokter.com secara umum, bila perkembangan anak normal, semua kemampuan calistung akan dimiliki anak saat ia berusia 6 tahun. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak memasukkan calistung dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. 

    Usia ideal anak belajar calistung adalah ketika menginjak sekolah dasar, yaitu saat berusia 7 tahun. Umumnya ia siap belajar calistung di umur tersebut.

     

    Meski demikian, ada pula anak-anak yang memiliki perkembangan lebih cepat dari usianya. Bila ini yang terjadi, orangtua boleh saja memperkenalkan calistung lebih dini, tetapi dengan cara yang menyenangkan. 

    Memaksa anak mengenal calistung di usia dini bisa membuat anak tertekan dan dalam jangka panjang bisa membuat mereka tidak mampu mencapai kemampuan terbaiknya.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • 7 Langkah Sederhana Mengelola Sampah Rumah Tangga

    7 Langkah Sederhana Mengelola Sampah Rumah Tangga

    7cloud.asia – Sampah rumah tangga hingga kini masih memegang porsi terbesar dalam produksi sampah di Indonesia. Menurut data SIPSN KLHK dari sekitar 20 juta ton sampah yang diproduksi pada 2022, 39,5 persen di antaranya berasal dari sampah rumah tangga. 

    Kabar baiknya, sebagian besar sampah rumah tangga adalah sampah organik sehingga tidak tergolong bahan berbahaya dan beracun. 

    Namun demikian, jika tidak ditangani dengan baik maka sampah rumah tangga akan menimbulkan masalah serius. Untuk itu, kita bisa mengambil peran dengan mulai mengelola sampah rumah tangga dari rumah.

    Pemerhati lingkungan Wahyutri mengatakan, pengolahan sampah rumah tangga tidak harus selalu dilakukan dengan mesin-mesin berteknologi canggih. Kita dapat mengolah sampah sendiri dengan cara yang sederhana.

    Sampah rumah tangga bisa diolah menjadi pupuk kompos atau barang-barang daur ulang lainnya yang bermanfaat. Dengan cara ini maka secara tidak langsung kita membantu mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke tempat pembuangan akhir

    Baca: Kearifan lokal warga Bali dalam mengelola sampah rumah tangga

    Simak cara mandiri mengelola sampah rumah tangga sebagaimana disampaikan oleh pemerhati lingkungan dari Wahyutri berikut ini:  

    1. Pilah sampah 

    Langkah pertama dari cara mandiri mengelola sampah rumah tangga adalah dengan memilah sampah. Pisahkan sampah organik yang bisa diurai seperti sisa makanan atau tanaman dengan sampah yang tidak terurai seperti bungkus makanan, pakaian dan sebagainya.

    Untuk itu sediakan minimal dua tempat sampah masing-masing untuk sampah organik dan sampah non organik. 

    2. Kurangi sampah 

    Tahukah kamu bahwa setiap harinya kisa bisa menghasilkan berkilo-kilo sampah? Nah, jika ingin mengurangi sampah atau membantu jalannya proses pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri, mulailah dari sendiri untuk mengurangi sampah sesuai kemampuan.

    Hal utama yang bisa dilakukan dimulai dengan mengurangi sampah makanan dengan menghabiskan seluruh makanan yang sudah diambil.

    Di samping itu, kurangi juga konsumsi air mineral dalam kemasan botol dan sebagai gantinya bawa saja tumbler atau botol minum sendiri.

    Baca: Rumitnya mengelola sampah rumah tangga di Jakarta

    3. Terapkan Prinsip 3R

    Prinsip 3R terdiri dari Reuse (penggunaan kembali), Reduce (mengurangi), dan Recycle (mendaur ulang). 3R merupakan perpanjangan tangan dari pemisahan sampah rumah tangga sesuai jenisnya.

    Sebagai contoh, prinsip 3R ini dapat dijalankan dengan cara menggunakan plastik botol air mineral untuk digunakan kembali sebagai vas bunga atau hiasan dinding.

    Intinya, prinsip 3R ini juga mengurangi berakhirnya sampah rumah tangga terutama sampah plastik yang sulit terurai di tempat pembuangan akhir.

    4. Hindari sampah sekali pakai

    Beberapa jenis wadah plastik memang memiliki keterangan untuk dipakai sekali saja. Namun, mengapa harus dipakai sekali saja jika kita memang bisa menggunakannya berkali-kali?

    Manfaatkan plastik yang ada tulisan sekali pakai ini untuk benda-benda lain, seperti untuk menanam bunga dan diisi dengan tanah. Dengan cara sederhana ini, dijamin jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir jadi berkurang.

    Baca: Gaya hidup ramah lingkungan dimulai dengan mengurangi sampah

    5. Olah sampah organik jadi kompos

    Cara pengolahan sampah mandiri bisa dilakukan dengan menyisihkan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk. Jenis pupuk yang diolah dari sampah organik adalah pupuk kompos yang bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman.

    Perlu diketahui, pupuk kompos dari sampah organik ini memiliki aroma yang menyengat. Jika tidak tahan dengan aromanya sebaiknya olah dan berikan kepada kerabat yang berjualan tanaman atau hobi berkebun.

    6. Buat Ecobrick

    Bagi orang awam mungkin kurang memahami arti dari “Ecobrick”. Ecobrik merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non-biological untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali.

    Ecobrick merupakan cara terbaik mengolah sampah rumah tangga berupa limbah plastik agar tidak berujung pada tempat pembuangan akhir.

    Dengan membuat ecobrick, kita telah melakukan usaha mencegah sampah-sampah di dalam botol plastik melepaskan CO2 dan meningkatkan pemanasan global.

    Ecobrick ini bisa dimanfaatkan untuk membuat furnitur modular, perabotan indoor, dinding struktur, dan masih banyak lagi.

     

    7. Buat Bank Sampah

    Ada banyak cara untuk mengolah sampah rumah tangga secara pribadi, salah satunya dengan menggagas ide bank sampah. Sebagaimana yang kita ketahui, bank sampah adalah tempat pengumpulan sampah rumah tangga baik plastik maupun kertas yang hendak didaur ulang kembali.

    Keuntungan dari bank sampah tidak hanya diperoleh oleh penggagas bank sampahnya sendiri, tapi juga bagi nasabah yang menyetorkan sampah plastiknya. Nasabah juga akan memperoleh uang ketika menyetorkan sampah rumah tangga yang dihasilkannya ke bank sampah ini.

    Jika di lingkunganmu belum ada bank sampah, maka kamu bisa mulai menginisiasinya dengan mengajak warga di sekitarmu. Dengan mulai mengolah sampah rumah tangga kamu telah ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

     

     

     

  • BMKG: Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah Masih Tinggi

    BMKG: Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah Masih Tinggi

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 91S dan 91B di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi mempengaruhi cuaca di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan.

    Deputi Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Senin (8/5/2023) menyampaikan bibit siklon ini berpotensi memicu hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Bibit siklon tropis 91S terpantau di Samudera Hindia sebelah barat Bengkulu.

    Ia menyampaikan bibit siklon 91S terpantau berada di sekitar 4,3 Lintang Selatan (LS) dan 91,6 Bujur Timur (BT) dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, dan tekanan udara minimum 1008.5 milibar (mb).

    “Potensi bibit ini untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah,” katanya.

    Ia memaparkan dampak bibit 91S terhadap kondisi cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan, antara lain potensi hujan dengan intensitas sedang hingga hujan lebat di Bengkulu dan Lampung.

     
    Selain itu, lanjutnya,  bibit 91S juga berdampak pada tinggi gelombang 1,25-2,5 meter di perairan timur Kepulauan Nias, perairan timur Pulau Sipora-Pulau Pagai.

    Untuk tinggi gelombang di kisaran 2,5-4 meter yakni di perairan Pulau Simeulue, Perairan barat Kepulauan Nias hingga Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano-Bengkulu, Perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga selatan Banten. Sedangkan gelombang lebih tinggi di kisaran 4-6 meter di Samudra Hindia barat Nias.

    Sementara untuk bibit siklon tropis 91B, Guswanto menyampaikan berada di Samudera Hindia sebelah barat laut Aceh, tepatnya pada posisi 6,6 Lintang Utara (LU) dan 93.3 BT dengan kecepatan angin maksimum 15 knots dan tekanan minimum 1005 mb.

    “Untuk 24 jam ke depan bergerak ke arah barat dan potensi bibit ini untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah,” katanya.

    Ia memaparkan dampak bibit 91B terhadap kondisi cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan, antara lain potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Aceh dan Sumatera Utara.

     
    Selain itu bibit 91B juga berdampak pada tinggi gelombang 1,25-2,5 meter di perairan Sabang-Banda Aceh.

    Tinggi gelombang lebih tinggi 2,5-4 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara. Sedangkan tinggi gelombang 4-6 meter di perairan utara Sabang, Perairan barat Aceh, Samudra Hindia barat Aceh.

     

  • Cuaca Panas di Indonesia Bukan Gelombang Panas! Sampai Kapan Akan Berlangsung?

    Cuaca Panas di Indonesia Bukan Gelombang Panas! Sampai Kapan Akan Berlangsung?

    Ilustrasi gelombang panas/heatwave Foto: Pixabay

    7cloud.asia – Cuaca panas ekstrem menyergap sejumlah negara di Benua Asia, dari Bangladesh hingga Thailand selama April 2023 dan masih berlanjut hingga kini. Tak tanggung-tanggung, suhu rata-rata harian lebih dari 40 derajat Celcius melanda 16 negara di Asia selama lebih dari seminggu sehingga disebut dengan gelombang panas (heatwave).

    Untuk disebut heatwave atau gelombang panas, cuaca panas di atas daratan harus memenuhi tiga kriteria: (1) suhu rata-rata harian melebihi 40 C; (2) terjadi selama minimal tiga hari berturut-turut; (3) terjadi pada wilayah yang luas dengan area mencakup ribuan bahkan ratusan ribu kilometer persegi.

    Berdasarkan tiga kriteria tersebut, gelombang panas atau heatwave umumnya terjadi di daratan yang luas seperti benua dengan atmosfer stabil. Di area ini, cuaca panas ekstrem dapat terjadi berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

    Itu sebabnya mengapa gelombang panas sulit terjadi di Indonesia. Sebab, sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Iklim dan cuacanya juga lebih banyak dikontrol oleh parameter angin dan curah hujan.

     

    Sekalipun terjadi, gelombang panas kemungkinan akan melanda wilayah yang berdekatan dengan semenanjung Malaysia dan Selat Malaka seperti Aceh, Sumatra Utara, Riau, ataupun Kepulauan Riau.

    Penelitian saya dan tim yang masih dalam proses reviu menemukan Indonesia lebih berisiko mengalami serbuan panas atau hot spells. Fenomena ini dianggap terjadi jika suhu rata-rata harian melebihi 27,8 derajat Celcius dan terjadi berturut-turut minimal tiga hari.

    Meski tak separah gelombang panas, hot spells tetap berisiko bagi Indonesia karena bisa meningkatkan risiko perburukan kualitas udara, kasus penyakit menular ataupun tidak menular, serta kebakaran hutan dan lahan.

    Distribusi hot spells di Indonesia

    Indonesia harus bersiap. Frekuensi terjadinya cuaca panas berkaitan erat dengan perubahan iklim global sehingga fenomena hot spells berisiko lebih sering terjadi.

    Sebaran hot spells di Indonesia. Author provided, Author provided (no reuse)

    Berdasarkan data selama dekade terakhir (2012–2022), penelitian saya mencatat hot spells di Indonesia dapat terjadi pada setiap bulan kecuali Desember-Januari-Februari atau pada saat musim hujan (lihat gambar).

    Hal ini terjadi karena selama musim hujan perubahan cuaca lebih dominan dipengaruhi oleh angin monsun barat dan peningkatan aktivitas konvektif (terkait awan).

    Selama Maret-April-Mei (lihat gambar b), hot spells tampak lebih banyak terjadi di Sumatra khususnya pesisir timur yang berhadapan dengan Selat Malaka (Medan, Pekanbaru) dan Laut Cina Selatan (Tanjung Pinang, Bangka). Serbuan panas juga bisa melanda Sumatra bagian selatan seperti Jambi, Palembang, pesisir timur Lampung.

    Selain Sumatra, wilayah lain yang mengalami hot spells di Indonesia adalah Kalimantan bagian selatan (Palangkaraya, Banjarmasin). Sementara itu, di pulau Jawa, pesisir utara Jawa bagian barat, Jawa Timur, dan Madura biasa mengalami hot spells.

    Pada Juni-Juli Agustus (lihat gambar c), hot spells hanya terjadi di Sumatra dengan wilayah yang lebih meluas di Sumatra bagian selatan (Palembang dan Jambi) dibandingkan bulan Maret, April, dan Mei. Pada September-Oktober-November, hot spells juga masih terjadi di Sumatera bagian selatan juga di Jawa bagian timur serta sebagian Kalimantan Selatan.

    Baca juga: Pakar Menjawab: kenali ‘heat islands’, pemicu panas menyengat di Ciputat dan kawasan urban lainnya

    Hasil awal dari studi saya juga menunjukkan gelombang panas di Asia dapat memicu hot spells di Indonesia sejak Maret hingga Mei. Panas ekstrem dari daratan Thailand dapat menjalar ke laut Cina Selatan dan terputus di area sekitar ekuator. Walau begitu, pemanasan suhu udara di atas Laut Jawa dapat terbentuk kembali bahkan meluas ke daratan–ke wilayah pesisir atau dataran rendah di bagian utara Jawa.

    Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah terdampak yang paling rentan dengan hot spells adalah Sumatra bagian selatan. Kawasan ini dilanda serbuan panas sejak bulan Maret hingga November. Sementara itu, untuk Pulau Jawa, wilayah paling rentan adalah pesisir utara Jawa Timur dan Madura.

    Proyeksi perubahan iklim hingga 2050 yang dilakukan oleh rekan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Amalia Nurlatifah, bersama tim yang juga masih dalam proses reviu menunjukkan pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, mengalami peningkatan suhu maksimum yang merata. Potensi terjadinya hot spells di Indonesia yang perlu diwaspadai di Jawa adalah Jawa Timur termasuk Madura.

    Seiring dengan laju kenaikan suhu global yang diprediksi terus meningkat hingga 1,5 C pada 2035, maka hot spells di Indonesia juga berpotensi semakin intens dan meluas.

    Rekomendasi mitigasi hot spells

    Indonesia perlu melakukan sejumlah langkah strategis maupun taktis untuk meredam dampak apabila hot spells meningkat ataupun meluas.

    Pemerintah harus mencegah agar situasi di Indonesia tak seperti India saat dilanda gelombang panas April lalu. Pada waktu tersebut, India biasanya sedang memasuki musim hujan seiring dengan penguatan angin monsun yang berembus dari Teluk Benggala menuju ke daratan India. Situasi terburuk gelombang panas India juga tidak termuat pemodelan iklim oleh ilmuwan setempat.

    Ketidaksiapan tersebut membuat heatwave India menewaskan 13 orang karena serangan panas atau heatstroke serta 50 orang dirawat di rumah sakit.

    Karena itulah, Pemerintah Indonesia juga perlu membuat skenario terburuk serangan panas hingga 2035 berdasarkan indikasi peningkatan suhu global 1,5 C. Pemerintah bisa memprioritaskan mitigasi di wilayah-wilayah rentan ini: Sumatra bagian utara dan selatan, Kalimantan bagian tengah dan selatan, serta Jatim.

    Langkah strategis yang perlu dilakukan pertama kali adalah, pemetaan proyeksi hot spells juga heatwave hingga 2050 di wilayah Indonesia dan ASEAN. Selanjutnya, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas Indonesia dalam menekan emisi karbon untuk meredam perubahan iklim.

    Baca juga: Presiden Jokowi sahkan target iklim baru yang lebih ambisius, apa saja perubahannya?

    Melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Labuan Bajo pada 9–11 Mei 2023 mendatang, Indonesia dapat berinisiatif memimpin negara-negara di ASEAN untuk merumuskan berbagai regulasi regional. Regulasi menjadi komitmen bersama dalam menghambat laju kenaikan suhu di Asia Tenggara sekaligus melindungi negara-negara ASEAN dari potensi gelombang panas / heatwave ataupun hot spells yang kian intens.

    Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi pusat-daerah dalam merealisasikan kebijakan yang mendukung mitigasi perubahan iklim khususnya untuk daerah-daerah yang rentan terhadap hot spells.

    Masyarakat pun perlu mempersiapkan diri secara psikologis dalam menghadapi tahun-tahun mendatang yang lebih panas pada Maret-Mei maupun September–November untuk pulau Jawa, serta Maret hingga November untuk Sumatra dan Kalimantan.

    Perlu disadari bahwa tubuh tidak bisa tahan terhadap paparan hot spells. Karena itu, kita harus menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan melindungi kulit dari paparan radiasi ultraviolet, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan yang terlalu lama.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, baca artikel asli di sini

  • Mengenal Teba, Cara Unik Warga Bali Mengelola Sampah Rumah Tangga

    Mengenal Teba, Cara Unik Warga Bali Mengelola Sampah Rumah Tangga

     

    7cloud.asia – Masyarakat Bali memiliki cara tersendiri dalam mengelola sampah. Di masa lalu, leluhur Bali membuat lubang besar yang digali dari tanah untuk membuang sampah organik. Sistem ini disebut Teba. 

    Aktivis lingkungan di Bali, I Wayan Santi Adnyana mengatakan, sampah yang dikelola di Teba umumnya merupakan material hasil dari sisa aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sisa makanan, sampah dapur, sisa sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. 

    Menurut Santi, Teba umumnya berada di halaman belakang rumah penduduk. Ketika teba telah dipenuhi sampah lantas akan ditimbun dan warga akan membuat teba yang baru.

     
    “Tidak heran jika tanah di Balidi masa lalu sangat subur dan bagus untuk pertanian dan berkebun, semua berkat teba ini” ujar Santi sebagaimana dikutip Antaranews.com. 
     
    Baca: Rumitnya mengelola sampah yang dihasilkan warga Jakarta
     
    Kini sistem Teba ini diadaptasi kembali. Oleh Santi sistem ini dinamai Teba Modern. Santi berharap  Teba modern ini bisa jadi alternatif solusi yang tepat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 
     
    Teba modern ini diharapkan jadi salah satu alternatif yang dinilai efektif dan efisien dalam menanggulangi sampah yang menumpuk. Santi menyatakan bahwa Teba Modern merupakan sebuah alat atau tempat membuat sampah organik menjadi pupuk kompos.
     
    “Yang digunakan di teba hanya sampah organik, kalau anorganik akan dibawa ke bank sampah karena masih dapat dimanfaatkan kembali serta bernilai ekonomi,” terang Santi.
     
    Teba modern tak lagi sekadar lubang besar di tanah belakang rumah, melainkan telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi sebuah meja atau bangku di halaman rumah yang dapat digunakan untuk nongkrong atau bercengkerama.
     
    Mereka yang duduk di atas Teba ini tidak sadar jika di bawahnya terdapat lubang sebagai tempat membuat sampah organik menjadi kompos sehingga tidak merasa kotor atau jijik.

    Santi mengatakan, banyak yang belum mengetahui terobosan Teba Modern  karena mereka akan mengira bahwa itu sekadar meja atau kursi untuk duduk-duduk dan berkumpul saja, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan Teba Modern karena dibentuk dengan minimalis ini. 

     
    Baca: Jangan gengsi gunakan barang bekas agar tak nyampah

    Santi memaparkan bahwa sebanyak 60 hingga 70 persen sampah organik dari sisa makanan, sayur-sayuran, buah yang membusuk, dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang diletakkan di dalam Teba Modern.

    Inovasi ini pertama kali dirancang oleh Desa Adat Cemenggaon yang kemudian mulai berkembang ke sejumlah sekolah maupun desa yang berada di Bali. Meskipun belum masif dan merata di seluruh Indonesia, Santi dan kawan-kawan pegiat lingkungan tetap optimistis akan dapat menanggulangi sampah organik dengan cara tersebut.

    Hal pertama yang harus dilakukan pada pembuatan Teba Modern adalah dengan menggali lubang biopori sedalam dua hingga 2,5 meter. Kedalaman tersebut sudah paten dan tidak dapat diubah.

    “Ya, hal ini karena Teba Modern memanfaatkan bakteri untuk mempercepat proses penguraian sampah organik. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan benar, hal itu menyebabkan bakteri kesulitan menguraikan sampah karena tingkat keasaman yang tinggi dan oksigen tidak dapat menjangkau proses pengolahannya sehingga sampah tidak akan terurai menjadi pupuk,” urai Santi.

     
    Baca: Ini pesan Laura Kiehl pada anak muda

    Pegiat lingkungan lainnya,  Krishna Sindhu, juga turut menjelaskan terkait dengan pembuatan Teba Modern untuk menangani masalah sampah di Bali.

    Ia merinci bentuk Teba Modern yakni kedalaman yang diperlukan adalah 2,5 meter dengan lebar minimal satu meter. Buisnya dari kedalaman tanah itu hanya satu meter, dan 1,5 meter di bawahnya adalah tanah.

    Setelah proses penggalian lubang, sebenarnya Teba Modern dapat dibentuk sesuai dengan keadaan yang berlaku. Mereka menyatakan ketika luas rumah atau bangunan yang akan dibuatkan Teba Modern cenderung sempit, maka disarankan untuk membuat Teba Modern yang menyatu dengan tanah.

     
    Jika luas halaman luas, maka dapat dibuatkan dalam bentuk yang bervariasi, seperti dibuat menjadi meja dan bangku, atau hal lainnya sesuai keinginan.

    Sejumlah siswa dengan dibimbing guru dan aktivis lingkungan menggali lubang untuk “Teba Modern” di halaman SMK Negeri 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. ANTARA/HO-DOk Krishna Sindhu.
    Manfaat 

    Banyak manfaat yang dapat dirasakan atas keberadaan Teba Modern ini. Komang Asti, ibu rumah tangga mengatakan banyak manfaat yang telah didapatnya setelah membuat Teba Modern ini. Pupuk kompos dari sampah organik tersebut dapat dipanen 6 bulan hingga 1 tahun sekali.

    Kemudian, pupuk kompos tersebut dapat dijual atau dipakai sendiri untuk menyuburkan tanaman di kebun.

    Pemanfaatan Teba Modern yang lainnya adalah ketika hujan deras terjadi, rumah saya tidak pernah tergenang air. Cukup buka saja tutup dari Teba Modern tersebut dan air hujan akan terserap ke lubang biopori, sehingga air akan masuk ke tanah kembali dan dapat membuat cadangan air di tanah.

    Oleh karena itu para pengusaha, baik rumah makan ataupun industri, diharapkan dapat memanfaatkan sistem ini karena dapat membantu Bumi dari momok permasalahan sampah.

    Jika semua terkendali maka Bumi yang asri dan perubahan iklim yang ekstrem dapat dikendalikan. Asti juga turut berharap  masyarakat senantiasa memiliki niat yang besar untuk menjaga Bumi.

     

     

  • Aksi Keren Anak Muda Bandung Bernama Pandawara: Nyebur Sungai Angkut Sampah

    Aksi Keren Anak Muda Bandung Bernama Pandawara: Nyebur Sungai Angkut Sampah

    7cloud.asia – Pandawara. Demikian lima anak muda asal Jalan Caringin, Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat ini menamai geng atau komunitasnya.

    Lima anak muda keren yang bergabung dalam Pandawara itu adalah Muchamad Ikhsan, Gilang Rahma, Agung Permana, Rafly Pasya, dan Rifki Sa’dula. Usia mereka rata-rata di usia awal 20an.

    Aksi Pandawara nggak tanggung-tanggung. Mereka nggak segan nyemplung ke saluran air atau sungai yang mampet untuk memunguti sampah-sampah yang menyumbat sungai tersebut.

    Bahkan tak jarang personel Pandawara nyemplung ke septic tank. Dan semua itu dilakukan dengan sukarela. Keren banget bukan?

    Pandawara yang berdiri pada 2022 ini punya tujuan besar, yakni ingin mengajak semua anak muda di Indonesia untuk peduli pada lingkungan. Aksi nyata yang dikampanyekan Pandawara adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mau membersihkan sampah di depan matanya.

    “Ini jadi habit (kebiasaan) agar kita bisa menjaga lingkungan untuk bisa memperluas biar anak muda bisa mengikuti apa yang Pandawara lakukan, bahwa mengambil sampah itu gak sebosan apa yang dilihat, menjaga lingkungan juga bisa keren,” ungkap Muchamad Ikhsan seperti dikutip detik.com.

    Baca: Teba, kearifan warga Bali dalam mengelola sampah rumah tangga

    Kiprah Pandawara bermula pada pertengahan 2022 lalu. Kelima pemuda yang merupakan teman satu kompleks ini mengaku sering menjadi korban banjir kala hujan lebat mengguyur kota Bandung.

    “Pandawara ini terbentuk dari perkumpulan teman-teman SMA, inisiasinya karena kita terdampak dulu si, karena emang wilayah kita di Bandung suka banjir dan kita berlima mencari penyebab masalahnya apa sih bisa banjir,” kata Muchamad Ikhsan. 

    Awak Pandawara merasa risih saat lagi nongkrong suka kebanjiran. Ikhsan melanjutkan, dari situ timbul ide ketimbang dibersihin setelah banjir mereka coba cari sebabnya. Ternyata banjir yang sering melanda lingkungan mereka akibat tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. 

    “Setelah ditelusuri penyebabnya apa karena penyumbatan sampah di sungai,” ujarnya.

    Soal nama Pandawara, menurut Ikhsan diambil dari dua kata yaitu Pandawa dan Wara. 
    Pandawa yang dalam kisah pewayangan artinya berlima juga, waranya di berbagai bahasa artinya membawa berita baik. Jadi Pandawara berarti lima anak muda yang membawa berita baik gitu kali ya. 

    Baca : Kurangi limbah lewat thrifting

    Awalnya Pandawara tidak turun langsung ke dalam sungai untuk membersihkan sampah seperti yang dilakukan saat ini. Mereka tadinya hanya membersihkan sampah di sisi-sisi sungai.

    Namun rupanya hal itu tidak berdampak besar untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di wilayahnya. Dari situlah, Ikhsan dan keempat rekannya di Pandawara memutuskan untuk terjun langsung ke sungai untuk mengangkut sampah yang menumpuk disana.

    “Untuk awalnya kita mengurangi sampah di pelataran sungai, tapi selama 10 bulan berjalan kita turun ke sungai yang emang sampahnya sudah numpuk, kita eksekusi dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan,” ungkap Ikhsan.

    Baca: Cara masyarakat adat hadapi perubahan iklim

    Dengan bermodalkan peralatan seadanya, kelima pemuda ini turun ke kubangan sungai yang sudah menghitam dipenuhi sampah. Bau tak sedap hingga hewan-hewan seperti lintah sudah menjadi hal yang biasa mereka rasakan tiap beraksi.

    “Mening kotor baju pas lagi kerja? Atau dapet uang kotor diluar amanat kerja?” demikian tulis Pandawara di akun Instagram mereka @pandawaragroup.

    Jargon itu yang membuat Pandawara tidak berhenti melakukan aksi untuk membuat sungai-sungai di Bandung bersih dari sampah. Kini mereka telah menggunakan perlengkapan yang lebih memadai dengan memakai sepatu boot, sarung tangan hingga alat pengait sampah.

    “Kita coba memperluas juga kegiatan kita dan setelah di sekitaran kita sudah aman, kita cari sungai lain yang sampahnya sudah darurat numpuk. Selain di Kopo, pernah di Rancaekek, tapi banyaknya di Bandung Selatan dari sungai besar kecil dan septic tank,” ujarnya.

    Berbagai jenis sampah pernah diangkut oleh Pandawara dari sungai-sungai yang mereka bersihkan. Mulai dari sampah plastik hingga sampah ‘raksasa’ seperti kasur dan lemari.

    “Random ya, kalau nemu sampah itu di sungai ada sofa, kasur dan bongkahan lemari juga ada,” ucap Ikhsan.

    Baca: Dampak negatif gaya hidup konsumtif pada lingkungan

    Kepedulian Pandawara pada kebersihan lingkungan ini mendapat sorotan publik dan membuat Pandawara menjadi viral di sosial media. Saat ini akun medsos Pandawara telah memiliki jutaan follower dan aksi mereka menginspirasi banyak orang.

    Untuk mengajak lebih banyak orang melakukan hal yang sama, Pandawara juga sengaja membuat konten yang diunggah ke akun TikTok, Instagram hingga Youtube. 

    Aksi Pandawara dengan membuat konten bersih-bersih sungai banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pandawara dianggap mampu menginspirasi anak muda dengan aksi menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

    Jadi teruslah berkarya nyata Pandawara. Buat kamu yang membaca, semoga tergerak mengikuti aksi nyata Pandawara, setidaknya dengan mengurangi produksi sampah dan tidak membuang sampah sembarangan.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

    https://waste4change.com/blog/pandawara-group-pemuda-inspiratif-penggiat-bebersih-sungai/

    https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6496221/pandawara-group-lima-sahabat-menerjang-sungai-demi-pungut-sampah

  • Perempuan dengan Down Syndrome Rentan Alami Kekerasan Tapi Sering Diabaikan

    Perempuan dengan Down Syndrome Rentan Alami Kekerasan Tapi Sering Diabaikan

    7cloud.asia – Penyandang disabilitas intelektual termasuk down syndrome di dalamnya, rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan termasuk kekerasan seksual. 

    Komnas Perempuan mencatat, pengaduan ke lembaga layanan yang dicatatkan dalam CATAHU 2023 terdapat tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas intelektual down syndrome.

    Namun demikian, Komnas Perempuan menilai angka tersebut merupakan puncak fenomena gunung es dari kekerasan yang dialami perempuan dengan down syndrome.

    Komnas Perempuan mengungkap banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dengan down syndrome yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor seperti sosial, budaya dan ekonomi.

    “Tak jarang kekerasan baru terungkap setelah kekerasan berlangsung lama,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Retty Ratnawati menyambut peringatan Hari down syndrome Sedunia pada 21 Maret 2023 lalu.

       
    Baca: Menilik penghapusan tes calistung dalam seleksi masuk SD
     

    Retty mencontohkan satu kasus terhadap anak perempuan disabilitas intelektual (16 tahun), baru diketahui setelah korban diperkosa sebanyak 10 kali.

    Fakta ini, ujarnya menunjukkan bahwa terdapat hambatan untuk mengetahui pertama kalinya terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas psikososial seperti penyandang down syndrome

    Peringatan Hari Down Syndrome Sedunia 2023 mengambil tema “Bersama Kami Bukan untuk Kami” (With Us Not for Us). Tema ini menegaskan kembali pendekatan berbasis hak dalam penyikapan kepada penyandang down syndrome dan penyandang disabilitas umumnya.

    Baca: Belum ada kebijakan afirmatif bagi keterwakilan disabilitas di panggung politik

    Pendekatan berbasis hak ini, di antaranya pelibatan bermakna perempuan dengan down syndrome dalam berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

    Perempuan dengan down syndrome juga berhak atas pendidikan, pekerjaan, terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan budaya.  Karena itu hak penyandang down syndrome adalah hak-hak asasi manusia. 

    Prinsip “bersama kami bukan untuk kami” yang diangkat di Hari Down Syndrome sedunia ini berarti negara harus memastikan ketersediaan pendamping sesuai dengan kebutuhan khususnya, yang dikenal baik dan mendapat persetujuan korban.

    Baca: Puluhan orang tewas akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir

    UU TPKS telah menjamin hak pendampingan bagi korban penyandang disabilitas -termasuk penyandang down syndrome (Pasal 27) dan kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban non-penyandang disabilitas untuk keterangannya (Pasal 25 ayat 4).

    Jaminan tersebut adalah perwujudan pelaksanaan, Konstitusi dan UU Penyandang Disabilitas atas akses keadilan dan pengambilan keputusan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dialaminya sebagai bagian dari hak sipil politik.

    Untuk pencegahan kekerasan seksual, perempuan dengan down syndrome juga berhak atas pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.    

    Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat mengingatkan, “CATAHU 2023 mencatat penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi menjadi pola penyelesaian terbanyak dalam penanganannya, yaitu 312 kasus.

    Baca : Dampak gaya hidup konsumtif bagi lingkungan

    Menarik kembali kasusnya/gugatannya tercatat di urutan ketiga (242 kasus), sementara di urutan kedua korban menghentikan kasusnya dari lembaga layanan (383 kasus). 

    Pemantauan Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa mekanisme sosial berupa perdamaian dengan ganti rugi, denda adat, mengawinkan korban dengan pelaku merupakan bentuk-bentuk penyelesaian di luar pengadilan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk perempuan penyandang down syndrome.

    Sayangnya semua itu dilakukan tanpa pelibatan korban secara bermakna.

    Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi kemudian menegaskan, mengawinkan korban dengan pelaku sudah termasuk Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun atau denda Rp 200.000.000,-.

    Baca: Cara masyarakat adat hadapi perubahan iklim

    Dalam konteks penyelesaian di luar pengadilan ini, perempuan korban khususnya dengan disabilitas seperti down syndrome tidak dilibatkan, melainkan diwakilkan kepada orang tuanya atau atau keluarganya.  

    Mereka dipandang tak layak dalam berhadap dengan hukum karena kondisi disabilitasnya, dan kesaksiannya tak dapat dipercaya. Hal ini tak lepas dari stigma bahwa perempuan down syndrome tak dapat memahami kasus yang dialaminya.

    “Mitos bahwa tidak mungkin perempuan down syndrome mengalami kekerasan seksual karena anggapan mereka tidak memiliki hasrat seksual (aseksual) atau dinilai sebagai penyebab kekerasan seksual karena tak mampu menjaga atau mengontrol dirinya.” ujarnya.

     

     

  • KND: Belum Ada Kebijakan Afirmatif terkait Keterwakilan Disabilitas di Pemilu 2024

    KND: Belum Ada Kebijakan Afirmatif terkait Keterwakilan Disabilitas di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong partai politik (parpol) untuk memberi ruang untuk perwakilan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.

    “KND RI mendorong agar partai politik dapat mengakomodasi dan memberikan ruang yang inklusif terhadap wakil-wakil disabilitas sebagai peserta Pemilu 2024,” kata Ketua KND Dante Rigmalia di Jakarta, Selasa (9/8/2023) .

    Terkait sikap pada Pemilu 2024, Dante mengatakan bahwa KND mendorong hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dipastikan oleh semua pihak. Secara umum, Dante meminta partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di Indonesia terus ditingkatkan.

    Dante mengakui masih belum bisa melihat bagaimana kehadiran penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Meskipun negara sudah memberikan apresiasi kepada KND dimana empat komisionernya menyandang disabilitas.

    “Namun, kita ingin terus mendorong agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi, bahkan bisa menduduki jabatan-jabatan baik di pemerintahan agar mereka bisa optimal, mandiri dan berkontribusi,” kata Dante.

     
    Baca: Parpol masih setengah hati penuhi kuota keterwakilan perempuan

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KND Rachmita Harahap juga berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memiliki kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan penyandang disabilitas di Pemilu 2024.

    Rachmita melihat, belum ada kebijakan afirmatif kuota keterwakilan disabilitas, baik di legislatif maupun di partai politik.

    “Kami KND berharap mendorong kepada Bawaslu dan KPU sudah membuat kemitraan supaya keterwakilan disabilitas bisa mencalonkan diri sebagai caleg (calon legislatif) di Pemilu 2024,” ujar Rachmita.

     
    Baca: Akankah polarisasi kembali warnai Pemilu 2024
    Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainnah juga mengharapkan agar kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan kuota untuk penyandang disabilitas. Meskipun kuota itu belum diatur dalam sebuah regulasi tertentu, seperti halnya afirmasi 30 persen kuota bagi perempuan.

    “Tapi, inilah yang kita dorong. Intinya bahwa ketika hak politik ini betul-betul bisa untuk penyandang disabilitas dalam hak memilih atau dipilih, saya kira ini yang kemudian bisa menjawab memutus stigma yang ada,” ujar dia.

    KND mendorong penyelenggara Pemilu 2024 untuk menjamin aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk memilih partai dan wakil rakyat yang dikehendaki, dan turut berkontribusi dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut.

    Hal tersebut dinyatakan dalam pernyataan sikap di konferensi pers KND “Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas dalam Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024” di Jakarta, Senin (8/5/2023).

     
    Baca: Pentingnya kamu mengetahui rekam jejak Caleg pilihan kamu

    Pernyataan sikap KND berlandaskan pada prinsip bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki hak seperti warga negara lainnya terkait Pemilu.

     
    Memasuki tahun politik, sejak penghitungan mundur penyelenggaraan Pemilu 2024 sejak 14 Februari 2023, Dante mengatakan KND turut berkontribusi dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menempati proporsi yang signifikan yaitu 28,05 juta, menurut data Susenas. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas sebagai kekuatan yang terbesar dalam menentukan arah pembangunan dan perkembangan negara Indonesia.

    “Namun demikian partisipasi penyandang disabilitas dalam aspek politik masih sangat terbatas. Undang-undang penyandang disabilitas mengamanatkan partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap penyelenggaraannya. Undang-undang pemilu mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi Sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Dante.

     
    Baca: Ini penjelasan Jokowi mengapa kumpulkan pimpinan Parpol

    Menurut dia, rendahnya partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu, salah satu penyebabnya stigma masyarakat yang masih melekat kuat kepada penyandang disabilitas.

    Penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak mampu berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, karena kedisabilitasan yang dialaminya.

    “Padahal Undang-undang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa hambatan penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh kedisabilitasannya, tetapi juga hambatan dari lingkungannya.   

    Dante menyebutkan kondisi tersebut menjadi tantangan yang sangat besar bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas sulit untuk memiliki partisipasi bermakna dalam seluruh proses tahapan Pemilu termasuk di Pemilu 2024 ini.

     
    Baca: Simak jadwal dan tahapan Pemilu 2024 di sini
     
    Hak politik penyandang disabilitas diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

    Hak penyandang disablitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    KND RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mencermati dan terlibat aktif dalam semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

     

  • Setahun Disahkan, Implementasi UU TPKS Masih Terhambat

    Setahun Disahkan, Implementasi UU TPKS Masih Terhambat

    7cloud.asia – Satu tahun sejak disahkan, implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS masih terhambat. Padahal, jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual terus bertambah.

    Kasus kekerasan seksual menjadi terbanyak dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang tahun 2022. 

    “Ada 2.228 kasus yang memuat kekerasan seksual atau 65% dari total 3422 kasus kekerasan berbasis gender,” ujar Komisioner Bahrul Fuad, ketua Subkomisi Pemantauan dalam rapat Komnas Perempuan tentang refleksi satu tahun keberlakuan UU TPKS, Selasa (09/05/2023).

    Baca : Perempuan dengan down syndrome rentan alami kekerasan

    Dalam pemantauan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual yang terjadi pascapengesahan UU TPKS tidak serta-merta dapat diproses dengan UU tersebut. Belum tersedianya aturan pelaksana dan belum memahami UU TPKS menjadi alasan utama yang muncul.

    Belum lagi hambatan koordinasi lintas sektor dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Sementara, budaya penyangkalan dan reviktimisasi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual, masih mengakar di masyarakat. 

    “Perlu ada terobosan untuk memaksimalkan layanan hak-hak korban. Saat ini belum tersedia peraturan pelaksana UU TPKS dan ketersediaan, kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dan pendamping korban masih terbatas dan belum merata di seluruh Indonesia,” ujar Komisioner Siti Aminah Tardi.  

    Baca : Peran masyarakat adat dalam mengantisipasi perubahan iklim

    Sebagai ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Komisioner Aminah mengawal masukan Komnas Perempuan pada perumusan aturan turunan UU TPKS. 

    Dalam satu tahun pembahasan, rancangan peraturan pelaksanaan UU TPKS ini disederhanakan menjadi tiga (3) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan empat (4) Rancangan Peraturan Presiden.

    Jumlahnya lebih sedikit dari 10 aturan turunan yang disebutkan dalam UU TPKS, tetapi tanpa mengurangi substansi yang didelegasikan UU TPKS itu.

    Seluruh PP dan Perpres tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 dan tengah dalam percepatan pembentukannya.

    “Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM, Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) telah menyusun saran dan masukan untuk rancangan peraturan terkait koordinasi dan pemantauan,” ujar komisioner Maria Ulfah Anshor selaku Ketua Advokasi Kelembagaan Komnas Perempuan.

    Baca : Tepatkah penghapusan tes calistung dalam seleksi masuk SD

    Dalam berbagai kesempatan, Komnas Perempuan juga terus mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya pada lembaga maupun masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

    Mempercepat implementasi UU TPKS, Komnas Perempuan juga mendorong perluasan pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengada layanan dan pendamping korban kekerasan seksual.

    UU TPKS mengatur aparat penegak hukum dan pendamping korban diutamakan berjenis kelamin sama, berintegritas dan memiliki kompetensi dalam penanganan TPKS.  

    “Saat ini Komnas Perempuan tengah menyiapkan modul pelatihan untuk standar minimal kompetensi dan berharap modul ini dapat diadopsi oleh berbagai institusi terkait,” jelas Komisioner Alimatul Qibtiyah yang mengawal Sub Komisi Pendidikan. 

    Untuk dapat memenuhi hak-hak korban, pelaksanaan UU TPKS membutuhkan kerjasama dan dorongan dari semua pihak terkait.

    “Koordinasi lintas-pihak memperkuat pendamping dan memberdayakan korban harus terus dilakukan. Tetap kawal setelah legal,” pungkas Bahrul Fuad. 

     

     

  • Rekomendasi IESR: Segera Akhiri Operasional PLTU Batubara demi Pengembangan Energi Terbarukan

    Rekomendasi IESR: Segera Akhiri Operasional PLTU Batubara demi Pengembangan Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporannya berjudul Making Energy Transition Succeed: A 2023’s Update on The Levelized Cost of Electricity and Levelized Cost of Storage in Indonesia  dan perangkat simulasi berbasis web menyebut harga pembangkit energi terbarukan semakin menurun dan makin kompetitif. Dan akan semakin kompetitif jika subsidi pada bahan bakar fosil dikurangi. 

    Dalam penelitiannya, IESR menyebut, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala menengah memiliki biaya pembangkit rata-rata (Levelized Cost of Electricity, LCOE) yang paling rendah yakni sebesar 4,1 sen/kWh.

    Di posisi kedua dan ketiga terendah secara berturut adalah Pembangkit Listrik Mini/Mikro Hidro (PLMTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 4,9 sen/kWh dan 5,8 sen/kWh.

    Namun penghitungan biaya pembangkitan ini tidak memasukkan biaya penggunaan lahan dan biaya persiapan proyek, sehingga akan ada kemungkinan peningkatan LCOE setidaknya 6% untuk PLTA skala menengah, dan 18% untuk PLTS skala utilitas.

    Baca: Pemerintah akan atur ulang perdagangan karbon

    Peneliti IESR yang juga penulis utama laporan ini, His Muhammad Bintang melihat, saat ini iklim investasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan memang belum kondusif. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh sejumlah regulasi yang meningkatkan biaya tinggi.

    Ia mencontohkan, untuk pengembangan PLTS skala utilitas, ada aturan TKDN yang mengharuskan penggunaan komponen dalam negeri yang harga produknya masih lebih mahal dan kalah dari segi kualitas dari komponen impor.

    “Harga komponen yang lebih mahal menyebabkan biaya investasi yang dibutuhkan meningkat. Sementara, tidak adanya jaminan mutu dan pemenuhan standar juga membuat pendanaan proyek lebih mahal, terutama dari luar negeri, menjadi sulit,” tutur Bintang

    Meskipun demikian, tren penurunan harga teknologi diperkirakan membuat pembangkit energi terbarukan lebih kompetitif dalam waktu dekat. PLTS, contohnya, proyeksi LCOE PLTS skala utilitas baru di tahun 2050 akan mencapai 3 sen/kWh atau lebih rendah, jauh lebih murah dibandingkan biaya operasi PLTU batubara eksisting.

    Baca: Mengapa pengembangan energi terbarukan di Indonesia lamban? 

    Pada 2030an, kombinasi PLTS dan BESS akan semakin terjangkau dan kompetitif dibandingkan dengan listrik dari PLTU Terlebih, pemerintah mulai mengimplementasikan aturan pengurangan emisi, misalnya lewat mekanisme carbon pricing dan pembatasan gas-gas buang yang dapat meningkatkan LCOE PLTU.  

    “Kompetitifnya harga sistem penyimpanan energi tentu membantu pengembangan energi terbarukan. Salah satu tantangan pembangkit energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB adalah intermitensi yang membutuhkan integrator agar stabilitas sistem eksisting tetap terjaga. Sistem penyimpan energi ini lah integrator yang paling populer karena fungsinya yang bervariasi,” jelas Bintang.

    Menyoal penggunaan carbon capture storage (CCS) pada PLTU batubara untuk mengurangi emisi GRK, Manager Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo menyatakan hal tersebut justru akan meningkatkan LCOE PLTU batubara.

    Deon mengatakan, inisiatif untuk menggunakan CCS pada PLTU batubara seharusnya tidak menjadi pilihan lagi karena dua alasan.

    Pertama, belum ada implementasi CCS ke PLTU batubara yang sukses mencapai target pengurangan emisnya. Dua, LCOE dari PLTU batubara dengan CCS akan meningkat sampai setidaknya dua kali lipat atau lebih besar dari 10 cent per kWh.

    “Ini setara dengan memberlakukan carbon tax sekitar 50 dolar per Ton CO2e ke seluruh emisi PLTU batubara. Semua energi terbarukan sudah jauh lebih kompetitif dan terbukti (proven) untuk menghasilkan listrik tanpa emisi GRK,” jelasnya. 

    Baca: Penjelasan mengapa beberapa hari ini terjadi cuaca panas

    Agar pengembangan energi terbarukan berlangsung secara adil, IESR merekomendasikan pemerintah dan perusahaan utilitas seperti PLN untuk mempercepat pengakhiran operasional PLTU batubara.

    Pemerintah juga diminta memberikan insentif kepada pengembangan energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi dan secara bertahap menghapuskan ketentuan DMO batubara di 2025.

    Pengembangan energi terbarukan akan menciptakan berbagai peluang ekonomi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Industri manufaktur energi terbarukan seperti surya dan juga baterai berpeluang menciptakan basis ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan juga membantu mendorong LCOE dan LCOS energi terbarukan dan Energy Storage System (ESS) lebih murah lagi di Indonesia dalam jangka panjang.

    Oleh karena itu, perlu ada strategi integrasi pembangunan listrik energi terbarukan dan ESS dengan pengembangan industri manufaktur lokal.

    Misalnya untuk energi surya, perlu mengalokasikan pasar energi terbarukan yang besar di Indonesia untuk membantu pertumbuhan industri lokal dan juga insentif industri lokal untuk membangun rantai pasok lengkap dan produksi modul tier 1 kualitas ekspor,” lanjut Deon.

    Baca: Polusi dan suhu tinggi picu penularan malaria

    Selanjutnya, IESR mendorong agar PLN sebagai operator sistem kelistrikan dapat secara aktif menerapkan solusi untuk mengatasi intermitensi energi terbarukan, misalnya dengan penyesuaian sistem operasinya dan meningkatkan fleksibilitas sistem.

    Selain itu, pemanfaatan sistem penyimpanan energi perlu dipersiapkan ketika penetrasi energi terbarukan sudah cukup besar di sistem energi di Indonesia. 

    PLN sebagai operator utama sistem kelistrikan di Indonesia perlu menginisiasi beberapa proyek pilot sistem penyimpanan energi dengan berbagai macam jenis teknologi agar menemukan praktik baik dalam pemilihan teknologi dan prosedur operasinya.

    Sejauh ini implementasi sistem penyimpanan energi masih terbatas pada sistem off-grid, padahal penyimpanan energi bisa memiliki banyak fungsi pada sistem skala besar, selain untuk integrasi pembangkit energi terbarukan.

    “Dengan banyaknya inisiatif proyek dan adanya kejelasan regulasi, bisa meningkatkan percaya diri investor, produsen teknologi, dan pengembang untuk mengembangkan rantai pasok sistem penyimpanan energi di Indonesia yang lebih lanjut membuat biayanya lebih ekonomis,” tutup Bintang.

    Sumber: IESR