7cloud.asia – Akhir Agustus 2024 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), merilis panduan pendidikan perubahan iklim.
Panduan pendidikan perubahan iklim ini merupakan hasil nyata pertama dari proses perencanaan panjang integrasi pendidikan perubahan iklim ke dalam pendidikan formal di Indonesia yang dimulai sejak pertengahan 2023.
Meskipun positif, panduan pendidikan perubahan iklim ini memerlukan pengembangan terkait konten, mekanisme implementasi, dan strategi jangkauan agar dapat diimplementasikan secara maksimal dan efektif.
Di tulisan sebelumnya telah diulas soal pentingnya integrasi dimensi afektif ke dalam panduan pendidikan perubahan iklim ini. Kali ini akan diulas tiga catatan lainnya.
Baca: Pentingnya integrasi dimensi afektif dalam panduan pendidikan perubahan iklim
Memasukkan elemen politik
Panduan pendidikan perubahan iklim ini juga belum mengintegrasikan elemen politik. Padahal perubahan sistemik untuk resolusi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh aksi politik.
Kurangnya dorongan bagi siswa untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses politik yang memengaruhi kebijakan iklim menjadi kelemahan lain yang signifikan.
Di sini, aksi politik masyarakat menjadi sangat krusial untuk mendorong dan menopang political will pemerintah dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kebijakannya.
Swedia, misalnya, sudah menjadikan pendidikan politik sebagai bagian integral dari pendidikan perubahan iklim. Siswa belajar memahami proses legislasi dan cara memengaruhi kebijakan melalui partisipasi demokratis, seperti melalui kegiatan debat dan lobbying.
Alhasil, generasi muda, seperti Greta Thunberg, sudah memiliki kesadaran politik dan berani menyuarakan aspirasinya sejak berusia 15 tahun.
Baca: Praktik baik yang telah dilakukan dalam pendidikan perubahan iklim
Posisi di dalam kurikulum
Dari sisi implementasi, panduan pendidikan perubahan iklim ini menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam pendidikan perubahan iklim.
Namun, belum ada detail mengenai siapa yang akan bertanggung jawab serta bagaimana koordinasi antar-mata pelajaran.
Ini dapat menimbulkan kebingungan di lapangan, khususnya dalam menetapkan tanggung jawab guru mata pelajaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan topik perubahan iklim.
Memang pendidikan perubahan iklim diklaim memiliki ambiguitas epistemologis—sebagai disiplin ilmu sendiri, atau bidang pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu.
Tanpa pemahaman yang jelas, sulit untuk mengembangkan strategi integrasi ke dalam kurikulum serta membuat peta kompetensi dan hasil pembelajaran yang efektif.
Buktinya, pendidikan perubahan iklim kerap tersebar di seluruh kurikulum (cross-curriculum). Namun, mata pelajaran apa yang bertanggung jawab terhadap integrasi pendidikan perubahan iklim di sekolah masih belum jelas. Begitu juga dengan siapa guru yang berperan melakukan koordinasi.
Riset di Republik Ceko menemukan bahwa pendekatan lintas kurikulum dalam pendidikan perubahan iklim di negara tersebut memang memberikan siswa pengetahuan dari berbagai mata pelajaran.
Namun, hasilnya justru membuat siswa kesulitan menghubungkan informasi tersebut menjadi pemahaman yang utuh.
Baca: Pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum tepat sasaran
Untuk mengatasi tantangan ini, Jepang telah menerapkan satu mata pelajaran khusus, sogotekina gakushuu no jikan atau waktu pembelajaran terintegrasi. Ini memungkinkan siswa menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dalam konteks perubahan iklim.
Jam pelajaran ini membahas topik-topik isu sosial dan lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim. Sehingga, siswa dapat melihat gambaran yang lebih besar dan memahami keterkaitan antar-isu.
Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka, meskipun P5 lebih bersifat kokurikuler (pendalaman mata pelajaran yang telah dipelajari di kelas) bukan intrakurikuler (kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai jadwal).
Mengupayakan jangkauan holistik
Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa panduan pendidikan perubahan iklim ini mendapat perhatian serius dari para pendidik.
Guru-guru yang kurang berminat atau kurang memahami pentingnya pendidikan perubahan iklim mungkin tidak akan mengakses, apalagi menerapkan panduan ini secara aktif.
Selain itu, keterbatasan sumber daya, kapasitas guru, minimnya pelatihan khusus, dan kurangnya alat bantu pembelajaran interaktif juga menjadi hambatan utama.
Baca: Belum ada sinergi dalam pendidikan perubahan iklim di Indonesia
Salah satu negara yang berhasil menjangkau pendidikan perubahan iklim ke dalam pendidikan formal secara menyeluruh adalah Italia.
Negara ini mewajibkan pendidikan perubahan iklim di seluruh jenjang sekolah minimal 33 jam dalam satu tahun, dengan memasukkannya ke dalam pendidikan kewarganegaraan.
Pemerintah pusat menerapkan kebijakan ketat dan terstruktur, termasuk pelatihan wajib bagi guru serta evaluasi rutin atas implementasi pendidikan perubahan iklim di sekolah-sekolah.
Hasilnya, literasi guru terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), termasuk perubahan iklim, sangat tinggi.
Penelitian di dua daerah di Italia juga menemukan bahwa generasi muda di sana memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang perubahan iklim dibandingkan dengan orang dewasa.
Dengan kata lain, keberhasilan panduan ini memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, guru, dan orang tua.
Terutama, Kemendikbudristek perlu melakukan penjangkauan yang proaktif kepada pemangku kepentingan di daerah dan kepala satuan pendidikan mengenai pentingnya pendidikan perubahan iklim di sekolah.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Kelvin Tang (PhD Candidate, University of Tokyo)
Leave a Reply