7cloud.asia – Masyarakat Pesisir bersama dengan WALHI menyampaikan penolakan dan perlawanannya terhadap penambangan pasir laut yang dilegalkan oleh Pemerintah.
Keran penambangan dan ekspor pasir laut kembali dibuka melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2024.
Dilansir di laman resmi Walhi, walhi.or.id, penolakan terhadap ekspor dan penambangan pasir laut tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Kamis (19/9/2024) secara daring.
Sejumlah organisasi hadir, seperti WALHI Sulawesi Selatan, WALHI Kepulauan Bangka Belitung, WALHI Lampung, WALHI Jawa Timur, WALHI Bali, WALHI Maluku Utara, Perempuan Nelayan dari Pulau Kodingareng serta Perempuan Nelayan Surabaya, terhimpun dalam organisasi KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) yang terdampak tambang pasir laut.
Seluruh narasumber menyebut dengan tegas bahwa kebijakan pertambangan dan ekspor pasir laut ini sebagai kemunduran yang sangat serius dalam tata kelola sumber daya kelautan Indonesia sejak dua puluh tahun yang lalu.
Kebijakan ini dinilai akan mendorong bom waktu atau lebih tepatnya kiamat sosial ekologis di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, banyak nelayan yang semakin miskin di kantong-kantong pertambangan pasir laut.
Sejumlah poin penting disampaikan oleh narasumber sebagai dasar penolakan dan perlawanan terhadap penambangan dan ekspor pasir laut. poin-poin itu adalah sebagai berikut:
Penambangan pasir laut tidak memberikan keuntungan sedikit pun kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Baca: DPR sebut kebijakan ekspor pasir laut bahayakan kedaulatan negara
Di Pulau Kodingareng, nelayan kehilangan ekonomi sebesar Rp80,415 miliar akibat pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh Perusahaan Belanda, PT Boskalis selama 257 hari.
Di Pulau Kodingareng, banyak nelayan telah meninggalkan pulau untuk mencari pekerjaan baru karena beban ekonomi yang sangat besar akibat kerusakan laut yang disebabkan oleh pertambangan pasir laut.
Tak sedikit keluarga di sana memiliki utang yang sangat besar serta terpaksa menikahkan anaknya karena kesulitan ekonomi.
Di Bangka Belitung, pertambangan pasir laut telah dilakukan sejak tahun 2001, di mana setiap bulan sebanyak 300.000-500.000 ton untuk kepentingan ekspor ke Singapura.
Dua dekade selanjutnya, kehancuran terus terjadi di Provinsi kepulauan ini. Berdasarkan analisis citra tahun 2017, terumbu karang yang sebelumnya seluas 82.259,84 hektar, hanya tersisa sekitar 12.474,54 hektar.
Artinya, sekitar 5.720,31 hektar terumbu karang mati. Tak hanya itu, selama 20 tahun terakhir, seluas 240.467,98 hektar mangrove di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerusakan.
Dari perspektif isu korupsi, pertambangan pasir laut ini hanya akan membuka peluang baru untuk lahan korupsi, setelah sebelumnya mega korupsi yang terjadi di sektor pertambangan timah.
Baca: DPR akan panggil Mendag terkait kebijakan ekspor pasir laut
Telah terjadi banyak konflik, di mana 3.000-4.000 orang masyarakat adat terancam wilayah tangkapnya. Aktivitas pertambangan pasir juga sudah memakan korban jiwa, penambang di laut tewas karena kecelakaan tambang.
Di Lampung, pertambangan pasir laut akan mengancam ekonomi kelautan yang dihasilkan dari penangkapan dan pengolahan rajungan. Lampung adalah provinsi penghasil kepiting rajungan terbesar ketiga di Indonesia, yang berkontribusi sekitar 10-12% dari ekspor Indonesia.
Dalam pada itu, sebanyak 4.000 orang nelayan terlibat dalam penangkapan rajungan serta sebanyak 2.000 orang yang bekerja di sektor pengolahan rajungan.
Di Jawa Timur, pertambangan pasir laut sudah lama terjadi sejak tahun 1996. dampaknya telah menurunkan jumlah nelayan secara signifikan.
Tak hanya itu, pertambangan pasir laut telah menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan ikan laut. Dengan kata lain, pertambangan pasir laut telah memicu krisis ketersediaan ikan. Ini merupakan krisis pangan yang terjadi.
Di Lombok Timur, NTB, meski pertambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa telah dihentikan, tetapi dampaknya sangat panjang. nelayan harus melaut ke perairan Sumba. nelayan harus bertaruh nyawa karena harus berlama-lama di tengah laut lepas.
Baca: Singapura bakal diuntungkan oleh ekspor pasir laut
Penambangan pasir laut di Bali telah menyebabkan abrasi besar-besar di wilayah pantai yang ada di Bali terlebih dari berbagai penelitian Bali merupakan pulau yang penyusutan atau kemunduran garis pantainya paling cepat.
Tak hanya itu banyak wilayah pesisir yang menjadi rumah mangrove dan terumbu karang terancam hancur.
Di Maluku Utara, pertambangan pasir laut, khususnya pasir besi di Kabupaten Morotai mengancam kelestarian pesisir, laut, dan pulau kecil di Pulau yang berhadapan dengan Samudera Pasifik.
Pernyataan Kepala Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) Herry Tousa yang mengatakan bahwa permintaan datang dari Singapura China, dan Hong Kong untuk perluasan bandara, serta Makau yang tengah membangun pelabuhan.
hal ini tentu terhubung ke kebijakan pertambangan dan ekspor pasir laut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Artinya, dalam kebijakan ini tak ada kepentingan masyarakat pesisir.
Ia menyebut nilai setoran Rp16,8 juta Rupiah itu kemungkinan akan diturunkan menjadi Rp12 juta/hektar masih tinggi mengingat kondisi pemilik tambang yang kini sedang dalam kondisi mati suri.
Leave a Reply