7cloud.asia – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program makan dan susu gratis. Program ini menjadi andalan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
Sayangnya, kendati anggaran sudah diketok, belum ada kejelasan hingga saat ini seputar detail program pemberian susu gratis ini. Terakhir, program susu gratis membutuhkan impor 2,15 juta ekor sapi perah.
Konsumsi susu memang baik untuk nutrisi masyarakat Indonesia. Pengembangan peternakan sapi perah pun berpeluang meningkatkan perekonomian peternak.
Namun, impor 2,15 juta ekor sapi jelas bukan angka yang sedikit. Selain berisiko menyedot anggaran, program susu yang tidak dilaksanakan secara hati-hati justru bisa menciptakan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya.
Mudarat emisi akibat program susu gratis
Sapi perah di peternakan jelas membutuhkan pakan untuk tetap hidup dan memproduksi susu.
Di Indonesia, peternak acap memberi pakan rumput, limbah pertanian seperti jerami padi dan sisa panen sayuran untuk sapi perah mereka.
Ada juga pakan jadi hasil produksi industri pakan. Produk ini berasal dari campuran jagung, bungkil kedelai, dedak, dan limbah pengolahan pangan misalnya ampas tahu, ampas singkong, ampas kecap, dan sebagainya.
Baca Juga: Gibran Bagi -bagi Susu di Lokasi CFD, Kampanye Memang Dilarang di Lokasi CFD
Sayangnya, sistem pencernaan sapi tidak menyerap nutrisi pakan ini secara sempurna.
Sisa-sisa pakan yang tak tercerna kemudian dimakan oleh mikroba dalam perut sapi, sehingga menghasilkan gas metana. Gas tersebut keluar saat sapi beserdawa, maupun melalui kotorannya.
Metana adalah gas rumah kaca yang paling berbahaya karena paling efektif memerangkap panas dibandingkan karbon dioksida (CO2). Walhasil, jika emisi gas metana semakin banyak, suhu Bumi bisa memanas lebih cepat.
Risiko kenaikan emisi gas metana seharusnya menjadi perhatian, bahkan sebelum pemerintah merencanakan impor sapi perah besar-besaran.
Apalagi, Indonesia juga masih kelimpungan mengatasi emisi metana dari sektor sampah serta pembakaran bahan bakar fosil.
Di Indonesia, sektor peternakan menyumbang emisi gas rumah kaca sebanyak 30.6 ribu gigagram setara CO2 (CO2e) pada 2022. Sebagian besar emisi peternakan berasal dari gas metana (CH4), diikuti oleh dinitrogen oksida (N2O).
Baca Juga: Kurangi Konsumsi Daging Berpotensi Buka Lahan Penghasil Energi Hijau Sekaligus Serap Emisi Karbon
Emisi gas rumah kaca dari sektor peternakan telah meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun 2000.
Selain itu, impor jutaan ekor sapi perah akan memerlukan lahan yang sangat luas untuk produksi pakan dan pengolahan kotoran ternak. Untuk memenuhi kebutuhan pakan 2,15 juta ekor sapi, Indonesia akan membutuhkan lahan sekitar 322.500 hektare.
Angka tersebut berasal dari angka kebutuhan lahan sekitar 0.15 hektare per sapi perah untuk memproduksi kebutuhan rumput mereka sebanyak 30 kg per hari.
Apabila kurang dari itu, peternak perlu mengandalkan bahan pakan selain rumput yang berisiko menurunkan produksi susu sapi.
Risiko pencemaran dari peternakan
Selain memperparah pemanasan Bumi, maraknya sapi juga berpotensi menambah pencemaran.
Pada 2019, pemerintah menyatakan peternakan sapi perah di Lembang sebagai salah satu penyumbang polusi di sungai Citarum, Jawa Barat.
Baca Juga: Industri Peternakan Sumbang 41 Persen Deforestasi atau Penebangan Hutan Dunia
Polusi akibat penumpukan kotoran ternak juga terjadi di negara lain, misalnya China.
Pada 2016, pembangunan peternakan sapi perah dengan kapasitas 10 ribu ekor sapi menuai protes warga sekitar yang mengeluhkan polusi kotoran dan udara.
Polusi nitrogen pun turut menjadi masalah lingkungan utama di Eropa karena mengancam kualitas air dan udara.
Pada 2022, Uni Eropa menyepakati batas maksimal polusi nitrogen, terutama di sektor pertanian dan peternakan.
Batasan tersebut mau tak mau bakal memangkas jumlah sapi perah di Belanda yang saat ini menjadi negara penghasil polusi nitrogen tertinggi di Eropa.
Ini membuat Belanda harus mengurangi 40 persen populasi sapi perahnya.
Sumber:The Conversation
Leave a Reply