ruangkotacom – Ratusan individu dan organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, Jumat (9/2/2024) menggelar aksi mimbar demokrasi perempuan di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Para peserta aksi mimbar demokrasi perempuan ini mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi.
Mimbar demokrasi perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu atas kondisi demokrasi yang sangat buruk di masa reformasi yang dilakukan Presiden Jokowi
Mimbar demokrasi perempuan ini mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu.
Apa yang dilakukan Jokowi saat ini dinilai telah melenceng dan tidak sesuai dengan Nawacita yang diusung Jokowi pada tahun 2014.
Salah satunya, pemerintah Jokowi berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Presiden Jokowi juga telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan, dimana suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
Kritik dari sivitas akademika berbagai perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan.
“Pemilu hanya digunakan sebagai alat pelanggengan kekuasaan dan kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan,” demikian koalisi perempuan dalam pernyataannya.
Para perempuan peserta mimbar dmokrasi permpuan juga keberatan dengan penggunaan pajak hanya untuk kepentingan politik partisan yang dilalukan presiden dan pendukungnya.
Dalam mimbar demokrasi ini, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mendeklarasikan sikap mereka dan menagih sumpah Jokowi sebagai presiden.
Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menolak ketidaknetralan presiden karena merusak demokrasi, mengoyak keadilan dan memecah bangsa
Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM juga menolak penyalahgunaan kekuasaan presiden dalam mendukung paslon dengan melanggar konstitusi, mengukuhkan nepotisme, oligarki dan patriarki
Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mengecam keberpihakan presiden pada pasangan calon/ paslon yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu dan tanpa pertanggungjawaban di depan hukum termasuk perkosaan massal Mei 1998
Koalisi juga menolak keras penggunaan pajak untuk kepentingan politik partisan melalui pembagian bantuan sosial/ bansos sebagai wajah baru penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami menagih sumpah, nilai-nilai, seluruh janji penegakan demokrasi, HAM, kesejahteraan rakyat dan kepatuhan pada konstitusi yang saat ini diingkari dan menjadi warisan buruk bagi generasi muda Indonesia,” demikian pernyataan pamungkas mimbar demokrasi ini.
Leave a Reply