ruangkota

Tag: perempuan

  • Membaca Pemikiran Kartini Lewat “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    Membaca Pemikiran Kartini Lewat “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    7cloud.asia – Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini. Hari Kartini diperingati bertepatan dengan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini yakni tanggal 21 April 1879.

    Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu siapa Kartini, pejuang emansipasi kelahiran Jepara Jawa Tengah. Namun, apakah kita sudah menyelami lebih dekat pemikiran dan cita-cita Kartini bagi kemajuan perempuan Indonesia?

    Pemikiran Kartini tertuang dalam korespondensinya dengan pasangan suami istri Jacques Henrij Abendanon dan sahabatnya Estella yang kemudian dibukukan dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

    Salah satu pemikiran Kartini yang banyak dikenal publik adalah bagaimana membuat perempuan maju dan mempunyai kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. 

    Menurut Kartini, pendidikan bagi perempuan sangat penting, karena mendidik perempuan berarti mendidik bangsa. Dengan kondisi saat itu, di mana pengasuhan anak menjadi tanggung jawab penuh perempuan, maka mendidik perempuan juga mendidik generasi yang akan datang. 

    “Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya, pendidikan akan membentuk budi pekertinya,” demkian salah satu kutipan Kartini tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. 

    Baca: Menghapus pemikiran seksis di industri film nasional

    Suluh perempuan.org menulis, pemikiran Kartini makin luas dan mendalam saat ia dikenalkan dengan Jacques Henrij Abendanon atau yang lebih dikenal dengan J. H. Abendanon pada 1900.

    Abendanon adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda (Indonesia) yang menjabat sampai tahun 1905. Bersama istrinya, Rosa Manuela, Abendanon mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan Kartini. 

    Awalnya, Abendanon ditugaskan Kerajaan Belanda dengan berbagai misi. Salah satu fokusnya saat itu adalah pendidikan perempuan. Lantaran tidak familiar dengan Hindia Belanda, Abendanon pun meminta bantuan Snouck Hourgonje.

    Snouck menyarankan jika Abendanon ingin membahas soal pendidikan perempuan, sebaiknya ia berkenalan dengan anak-anak Bupati Jepara. Mereka adalah Kartini dan kedua adiknya, Roekmini dan Kardinah.

    “Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri ke berapa,” ungkap Kartini pada Abendanon. Dari situlah tampaknya Abenanon yakin bahwa Kartini adalah perempuan dengan pemikiran hebat.

    Kartini pun rajin bersurat dengan Abendanon dan istrinya, Nyonya Abendanon untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, serta pendapat-pendapatnya mengenai perempuan di Tanah Jawa.

    Kartini bersama adik-adiknya juga rajin mengikuti bimbingan mengenai gagasan etis yang diberikan oleh Nyonya Abendanon di rumahnya.

    Meski sempat kecewa dengan Nyonya Abendanon karena dinilai menghalangi mimpi Kartini dan adik-adiknya untuk sekolah ke Belanda, namun Kartini mendapatkan banyak pengetahuan baru yang bisa membuat pikirannya menjadi semakin maju dan berkembang.

    Setelah Kartini wafat, Jacques Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda.

    Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang arti harfiahnya “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

    Mengenal pemikiran Kartini

    Dalam surat-suratnya, Kartini menuangkan pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan.

    Kartini ingin perempuan memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).

    Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle “Stella” Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa.

    Saat mencari teman korespondensi, Kartini dengan jelas menyebutkan bahwa ia adalah anak perempuan seorang Bupati Jepara di Hindia Belanda (sebutan lama untuk Indonesia). Kartini mencari sosok teman perempuan untuk dapat saling surat menyurat dan bertukar pikiran.

    Teman yang dicarinya harus berasal dari Belanda dan sebaya dengannya. Selain itu, sosok yang ia cari juga harus mempunyai kepedulian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa. Iklannya tersebut kemudian mendapatkan respon dari Stella. Sejak saat itu, keduanya sering berkirim surat dan saling bertukar pikiran hingga akhir hayat Kartini.

    Salah satu isi surat Kartini kepada Stella yang paling populer adalah berikut ini:

    “Saya ingin berkenalan dengan seorang gadis modern, yang berani, yang dapat berdiri sendiri… yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia.” (Surat Kartini kepada Stella H. Zeehandelaar, 25 Mei 1899).

    Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas dan merdeka untuk terus bersekolah. Pada usia tertentu, perempuan harus menerima nasib untuk dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia menjadi madu.

    “Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri ke berapa,” ungkap Kartini pada Abendanon. 

    Surat-surat Kartini juga mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi perempuan Jawa bercita-cita menjadi perempuan yang lebih maju.

    Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk menjadi maju tetap tertutup.

    Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini.

    Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.

    Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, juga terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut.

    Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

    Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah.

    “…Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…” Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.

    Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Kartini mulai menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu.

    Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputera saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku.

    Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi, bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, namun dia lebih memilih berkorban demi keinginan ayahnya -mengikuti kehendak patriarki yang selama ini ditentangnya- dan menikah dengan Adipati Rembang.

    Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia yang masih sangat muda yakni 25 tahun. Namun jejak pemikiran yang ditinggalkannya masih tetap relevan hingga saat ini dan mungkin nanti.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

     

     

     

  • Hari Kebebasan Pers Dunia: Jurnalis Bekerja Penuh Risiko Namun Minim Perlindungan

    Hari Kebebasan Pers Dunia: Jurnalis Bekerja Penuh Risiko Namun Minim Perlindungan

    7cloud.asia – Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional masih menghadapi masalah dalam pemenuhan informasi. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan cerminan hak kebebasan pers dan kebebasan berekspresi belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. 

    Berbagai kekerasan dan ancaman masih dialami jurnalis termasuk jurnalis perempuan yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi serta berpotensi mendapatkan risiko ganda karena posisinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perempuan. Sementara perlindungan yang ada masih sangat terbatas.

    “Terdapat sejumlah regulasi seperti UU ITE maupun beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi,” ucap Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Salampessy dalam keterangan tertulis terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia Rabu (3/5/2023).

    Selain itu Olivia juga menyoroti adanya kriminalisasi bagi jurnalis yang bertentangan dengan pengaturan dalam UU Pers maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sehingga, pada Hari Kebebasan Pers Sedunia 2023 ini Komnas Perempuan mendorong terwujudnya kebebasan pers dan ruang aman bagi jurnalis perempuan dan para pekerja media.

    Hal ini penting untuk menjamin terwujudnya hak perempuan berekspresi sekaligus bebas mendapatkan informasi.

    Baca: Mungkinkah mengikis pandangan seksis di industri film nasional?

    Terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia pers, lembaga survei Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) pada akhir 2021 merilis laporannya bahwa sebanyak 85,7% dari 1.256 jurnalis perempuan dari seluruh Indonesia yang menjadi responden pernah mengalami berbagai tindakan kekerasan.

    Lebih lanjut hasil riset kolaboratif antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PR2Media pada Tahun 2022 mengungkapkan bahwa 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual.

    Komisioner dan Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022 sebanyak empat kasus kekerasan terhadap perempuan jurnalis yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan berupa kekerasan seksual dan kekerasan fisik. 

    “Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender, perempuan jurnalis sebagai korban kekerasan cenderung diam dan tidak berani melaporkan kasusnya dengan berbagai pertimbangan,” ucap Bahrul.

    Baca: Lembaga pendidikan justru bukan ruang aman bagi peserta didik

    Sementara Komisioner dan Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Veryanto Sitohang menyampaikan bahwa jurnalis perempuan rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

    Pada tanggal 14 Februari 2023, media ramai memberitakan pelecehan seksual yang dialami oleh jurnalis perempuan saat meliput kegiatan rapat kerja nasional salah satu partai politik di Jakarta. 

    “Perlindungan terhadap perempuan jurnalis dalam menjalankan tugasnya menjadi agenda penting untuk diterapkan oleh perusahaan pemilik media di bawah pengawasan Dewan Pers. Apalagi Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” tegas Veryanto.

    Lebih lanjut Veryanto mengharapkan agar Dewan Pers segera menerbitkan Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan pedoman perlindungan perempuan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

    Baca : Dampak negatif gaya hidup konsumtif pada lingkungan

    Dalam Rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia Tahun 2023, Veryanto Sitohang menyampaikan apresiasi  terhadap jurnalis khususnya jurnalis perempuan melalui tugasnya untuk mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kepemimpinan perempuan.

    Meskipun tugas tersebut berisiko dengan belum maksimalnya jaminan perlindungan bagi perempuan pekerja media. 

    “Komnas Perempuan juga mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, dan mendorong pemerintah Indonesia membuka akses kepada jurnalis perempuan untuk melakukan tugas di daerah-daerah konflik dengan jaminan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, Veryanto menegaskan. 

    Sementara itu, Komisioner dan Ketua Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan Tiasri Wiandani menekankan penting perhatian terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja, di antaranya kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang.

    Oleh karena itu dalam upaya mendukung terlaksananya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman bagi semua dari kekerasan seksual, khususnya bagi perempuan pekerja pers. 

     “Perusahaan atau pemberi kerja termasuk di sektor media, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja memiliki peran dan tanggung jawab bersama menjadikan tempat kerja sebagai ruang aman dalam relasi hubungan kerja,” tandas Tiasri Wiandani.

     

     

  • Dear Perempuan, Yuk Beralih ke Pembalut Kain Demi Lingkungan

    Dear Perempuan, Yuk Beralih ke Pembalut Kain Demi Lingkungan

    Foto: DemiBumi

    7cloud.asia – Pembalut menjadi produk yang tak bisa dipisahkan dari perempuan yang sudah mengalami haid.

    Dulu, saat pembalut belum diproduksi secara massal seperti sekarang perempuan menggunakan hasduk atau kain bekas untuk menampung darah haid mereka. Fungsi hasduk ini kemudian digantikan oleh pembalut karena dinilai lebih praktis.

    Belakangan disadari, jika pembalut tidak ramah lingkungan. Hal ini karena 55 hingga 65 persen pembalut terbuat dari plastik yang tidak bisa diurai. Pembalut dan popok menjadi salah satu sampah plastik yang paling banyak ditemukan di sungai dan tempat sampah. 

    Jessica Halim dari DemiBumi, saat berbicara di Diskusi Memperingati Hari Bumi yang diselenggarakan Iluni akhir pekan lalu menyebut, rata-rata seorang perempuan menghabiskan 11.000 hingga 17.000 pembalut selama hidupnya.

    Semua pembalut itu hanya sekali dipakai sebelum berakhir di tempat sampah, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk terurai.

    Baca: Thrifting, cara anak muda kurangi sampah dan polusi

    Kebayang kan, gunungan sampah yang kamu hasilkan hanya dari pembalut yang kamu pakai selama ini? Tak hanya itu, tak jarang pembalut juga mengandung zat kimia yang bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. 

    Untuk itu, kini ada gerakan untuk kembali menggunakan hasduk atau pembalut kain yang bisa dipakai berulang kali. Selain lebih ramah lingkungan, pembalut kain juga lebih ramah buat isi kantung kamu.

    Mungkin kamu berpikir agak repot karena harus mencuci setiap habis pakai. Jika kamu berpikiran seperti itu, kamu bisa mulai melakukannya secara hibrid.

    Yakni dengan menggunakan pembalut biasa di hari pertama dan kedua saat volume haid masih banyak, dan menggunakan pembalut kain saat haidmu sudah tidak sebanyak hari pertama.

    Jika sudah terbiasa, kamu bisa secara bertahap beralih sepenuhnya ke pembalut kain sehingga jumlah sampah yang kamu hasilkan akan sangat berkurang. 

    Baca: Sistem isi ulang produk dari Siklus bantu kamu kurangi sampah plastik

    Jika kamu tertarik untuk menggunakan pembalut kain, berikut sejumlah produk lokal yang menghadirkan pilihan pembalut kain yang dapat dicuci dan dipakai lagi yang kami rangkumkan dari berbagai sumber: 

    1. DemiBumi

    Pembalut kain ‘single’ dengan merek Demi Bumi terbuat dari dua lapisan bahan katun dan dua lapisan bahan flanel baby.

    Pembalut kain Demibumi ini merupakan produk pembalut kain yang tahan air namun dapat dicuci dan dipakai hingga berulang kali.

    Uniknya pembalut kain DemiBumi menawarkan varian lain yang bisa diisi dengan kain tambahan atau refill untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

    Pembalut kain DemiBumi dijual Rp 35 ribu hingga Rp 140 ribuan.

    2. Biyung

    Pemakaian pembalut kain yang lebih ramah lingkungan belakangan juga dipromosikan oleh Biyung Indonesia. Usaha sosial tersebut menyediakan alternatif penggunaan bubur kertas yang biasa digunakan pembalut biasa.

    Menstrual pads dari Biyung hadir dengan tiga ukuran dan terlihat cantik dengan motif batiknya. Produk seharga Rp 115 ribuan ini pun dikatakan hanya perlu dicuci pakai sabun dan dijemur serta dicuci dengan air hangat secara berkala.

    Baca: Mendulang uang dari daurulang sampah

    3. Sedarikini

    Pembalut kain dari brand lokal Sedarikini diklaim ramah lingkungan karena bisa dipakai dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun. Menspad ini terbuat dari bahan microfleece yang punya sifat stay dry sehingga kulit terhindar dari iritasi.

    Adapun outer-nya yang terbuat dari bahan hyget balon yang bersifat waterproof sehingga tidak mudah tembus. Hadir dengan tiga ukuran, item ini dijual Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu.

    4. Cluebebe

    Cluebebe, produk lokal ini menawarkan berbagai varian clodi, termasuk pembalut kain. Kamu yang mencari pembalut kain untuk dipakai di malam hari bisa melirik opsi seharga Rp 35 ribuan ini.

    Menspad versi night hadir berbahan polyester yang dilaminasi dengan PUL waterproof sehingga tidak mudah bocor. Adapun material microfleece yang lembut dan stay dry sehingga kulit tetap lembab dan terhindar iritasi.

    Baca: Beragam produk ramah lingkungan untuk kamu

    5. Soul

    Soul menawarkan alternatif pembalut termasuk yang bahannya kain sehingga bisa dicuci dan dipakai ulang. Dikatakan jika kainnya berbahan polyester dan polyurethane laminate dengan bamboo terry sebagai lapisan di dalamnya.

    Pembalut yang diklaim bertekstur lembut dan punya daya serap tinggi ini hadir dengan empat ukuran untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Item berikut dijual Rp 20 ribuan sampai Rp 30 ribuan untuk satu itemnya.

    6. Yuspin

    Yuspin merupakan salah satu pelopor pembalut kain. Produk berikut diklaim mengandung antibacterial silver+ yang membuatnya aman digunakan berkali-kali. Selain itu, menspad produk lokal ini juga hadir dengan motif menarik dan tas serbaguna untuk membawanya traveling.

    Baca: 5 Zodiak ini disebut peduli lingkungan sejak lahir

    7. Babyclo

    Babyclo merupakan brand yang awalnya menjual popok kain bayi. Namun belakangan disediakan pula menstrual pads untuk wanita dewasa yang punya dua varian ukuran.

    Dikatakan jika item ini hadir dengan bahan anti bocor dan punya daya serap tinggi sekaligus menghindari bau tidak sedap. Sedangkan bahan bamboo charcoal membuat kulit tetap kering dan fresh selama menstruasi.

    Item ini dijual Rp 27 ribuan hingga Rp 38 ribuan.

  • Perang Gender: Mengapa Perempuan Korea Menolak Menikah?

    Perang Gender: Mengapa Perempuan Korea Menolak Menikah?

    7cloud.asia – Korea Selatan kini tengah terjebak dalam dalam perang gender besar-besaran dan terus memburuk. Fenomena in juga tercermin dalam produk hiburan hallyu yang sedikit banyak mencerminkan kondisi sosial budaya di Korea. 

    “Permusuhan” antara laki-laki dan perempuan di Korea memuncak hingga sejumlah perempuan memilih menolak untuk berkencan, menikah dan memiliki anak dengan laki-laki – sebuah fenomena yang dikenal sebagai gerakan 4B.

    Berikut tulisan  Postdoctoral Fellow di Indiana University yang telah dimuat di The Conversation.

    Sebagai pakar feminisme Korea yang tinggal di Amerika Serikat (AS), saya mengamati perang gender ini dari jauh karena saya pun melakukan penelitian tentang politik gender Korea kontemporer. Saya sendiri juga ikut terlibat di dalamnya setelah penelitian saya tentang maskulinitas di Korea diterbitkan oleh CNN.

    Artikel tersebut menceritakan perempuan warga negara asing yang pergi ke Korea karena ingin berkencan dengan laki-laki Korea setelah terpikat dengan popularitas drama televisi Korea.

    Yang ingin saya tekankan adalah, karena fantasi para turis perempuan itu didasarkan pada karakter fiksi, beberapa dari mereka akhirnya kecewa dengan laki-laki Korea yang mereka kencani di kehidupan nyata.

    Konteks utama artikel itu sebenarnya adalah tentang politik rasial dan ekspektasi maskulin. Namun, beberapa pembaca Korea mengira saya hanya mengkritik laki-laki Korea karena tidak cukup romantis dan tampan.

    Salah satu dari mereka, laki-laki, marah dan berkomentar dengan menyebut saya sebagai “feminis jelek”.

    Meski demikian, hal yang saya alami tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah lama dialami perempuan yang tinggal di Korea dalam beberapa tahun terakhir.

    Misogini ekstrem dan serangan balik feminis

    Titik nyala dalam perang gender ini sudah terlihat selama beberapa dekade terakhir.

    Pada 2010, Ilbe, sebuah situs sayap kanan yang “menjual” misogini (kebencian terhadap perempuan), mulai menarik perhatian pengguna internet yang membumbui forum dengan postingan vulgar tentang perempuan.

    Kemudian pada 2015, sebuah kelompok feminis ekstrem online bernama Megalia muncul, membawa misi untuk melawan balik misogini dengan cara merendahkan laki-laki Korea melalui retorika di situs seperti Ilbe.

    Setahun kemudian, seorang laki-laki yang menyatakan kebenciannya terhadap perempuan membunuh seorang perempuan secara acak di sebuah toilet umum di dekat stasiun kereta bawah tanah Seoul. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun, tetapi kasus itu menciptakan perdebatan sengit di Korea.

    Di satu sisi adalah kelompok feminis, yang melihat misogini sebagai motif dasar si pelaku. Di sisi lain adalah laki-laki yang mengklaim bahwa itu hanyalah tindakan terisolasi dari seorang pria sakit jiwa. Kedua kubu saling bentrok dengan kekerasan selama melakukan protes di lokasi pembunuhan.

    Latar belakang kejahatan seks digital

    Namun, tidak satu hal pun dari peristiwa ini yang menimbulkan kontroversi publik sebesar kejahatan-kejahatan seks digital. Ini menjadi bentuk baru kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi: pornografi balas dendam(revenge porn); (upskirting), atau tindakan pengambilan foto dari bagian bawah rok perempuan secara diam-diam di tempat umum; dan penggunaan kamera tersembunyi untuk memfilmkan perempuan yang sedang berhubungan seks atau berganti baju.

    Pada tahun 2018, ada 2.289 laporan kasus kejahatan seks digital; tahun 2021, jumlahnya bertambah menjadi 10.353 kasus.

    Sepanjang 2019, ada dua insiden besar kejahatan seks digital. Salah satunya melibatkan sejumlah bintang K-pop laki-laki. Mereka didakwa karena merekam dan mengedarkan video sejumlah perempuan di grup chat tanpa persetujuan yang bersangkutan.

    Beberapa bulan kemudian, warga Korea dihebohkan dengan “Insiden Kamar Nth (Nth Room Incident),” yaitu adanya ratusan pelaku – kebanyakan laki-laki – yang melakukan kejahatan seks digital terhadap puluhan perempuan dan anak di bawah umur.

    Tindak kriminal tersebut cenderung menargetkan perempuan miskin – pekerja seks, atau perempuan yang ingin menghasilkan sedikit uang dari berbagi foto telanjang dengan identitas yang disembunyikan.

    Para pelaku meretas akun media sosial atau mendekati para korban dan menawarkan uang kepada mereka, tetapi meminta informasi pribadi korban dengan alasan untuk mengirimkan uangnya.

    Begitu mereka memperoleh informasinya, mereka memeras korban dengan mengancam akan mengungkapkan pekerjaan seks dan menyebarkan gambar telanjang mereka kepada teman dan keluarganya.

    Karena menjadi pekerja seks dan memposting gambar telanjang diri secara online adalah hal ilegal di Korea, para perempuan ini takut ditangkap atau dikucilkan oleh teman dan keluarga, sehingga pada akhirnya mereka memenuhi tuntutan pelaku untuk terus mengirimkan gambar diri mereka. Para pelaku kemudian akan saling bertukar gambar-gambar ini di ruang chat.

    Namun, survei yang dilakukan oleh pemerintah Korea pada 2019 menemukan bahwa sebagian besar masyarakat menyalahkan perempuan atas terjadinya kejahatan seks ini: 52% mengatakan bahwa mereka percaya kekerasan seksual terjadi karena perempuan mengenakan pakaian terbuka, sementara 37% menganggap bahwa perempuan cenderung mengalami kekerasan seksual saat mabuk. Mereka disalahkan karena menjadi korban.

    Dengan kata lain, mayoritas penduduk Korea percaya bahwa akar masalahnya adalah seksualitas perempuannya, bukan kekerasan seksualnya.

    Berawal dari kebijakan pemerintah

    Kejahatan seks digital terlalu luas untuk hanya menyalahkan segelintir aktor jahat. Menurut saya, sebagian masalahnya berasal dari sejarah panjang “kewarganegaraan gender”.

    Ilmuwan feminis Korea Seungsook Moon menulis tentang bagaimana pemerintah menciptakan perbedaan “jalur” bagi laki-laki dan perempuan saat negara tersebut berusaha melakukan modernisasi pada paruh kedua abad ke-20:

    “Laki-laki dimobilisasi untuk ikut dinas wajib militer dan kemudian digunakan sebagai pekerja dan peneliti dalam industrialisasi ekonomi. Sementara itu, perempuan diasingkan ke pekerjaan pabrik yang lebih rendah, dan peran mereka sebagai anggota negara modern sebagian besar ditentukan berdasarkan kemampuan reproduksi biologis dan manajemen rumah tangga.”

    Meskipun kebijakan tersebut tidak lagi diberlakukan secara resmi, sikap mendasar tentang peran gender tetap tertanam dalam kehidupan dan budaya Korea. Perempuan yang menyimpang dari menjadi ibu dan ibu rumah tangga seakan seperti menjatuhkan diri mereka ke jurang serangan publik.

    Pemerintah telah membuat kuota gender di beberapa industri tertentu sebagai upaya untuk mengurai sistem kewarganegaraan gender ini.

    Misalnya, beberapa posisi di pemerintahan memiliki kuota gender minimum untuk karyawan baru, dan pemerintah mendorong sektor swasta untuk menerapkan hal serupa dalam kebijakan perusahaannya. Untuk industri yang secara historis didominasi oleh laki-laki, seperti konstruksi, ada kuota untuk mempekerjakan perempuan. Sementara, di industri yang secara historis didominasi oleh perempuan, seperti pendidikan, ada kuota untuk laki-laki.

    Dalam beberapa hal, upaya ini dapat memperburuk keadaan. Setiap gender jadi merasa seolah-olah mendapat perlakuan khusus karena kebijakan afirmatif ini. Ini membuat “permusuhan” makin membara.

    ‘Generasi yang menyerah’

    Saat ini, persaingan antara laki-laki dan perempuan muda diperburuk oleh melonjaknya biaya hidup dan pengangguran yang merajalela.

    Disebut sebagai “Generasi N-Po,” yang secara kasar diterjemahkan sebagai “generasi yang menyerah”, banyak anak muda Korea tidak berpikir bahwa mereka dapat mencapai tolak ukur tertentu yang dianggap biasa oleh generasi sebelumnya: menikah, memiliki anak, mencari pekerjaan, memiliki rumah, dan bahkan menjalin persahabatan.

    Meskipun semua gender ikut merasa putus asa, tindakan “menyerah” ini telah menyebabkan lebih banyak masalah bagi perempuan. Laki-laki melihat perempuan yang tidak mau menikah dan memiliki anak sebagai orang yang egois.

    Dan ketika mereka mencoba bersaing dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan, beberapa laki-laki menjadi marah.

    Banyak laki-laki yang menjadi radikal melakukan kejahatan seks digital untuk membalas dendam pada perempuan yang, menurut pandangan mereka, telah meninggalkan kodratnya.

    Pada akhirnya, dinamika persaingan yang diciptakan oleh pemerintah Korea yang menganut kewarganegaraan gender telah memicu perang gender yang ganas antara laki-laki dan perempuan di Korea, dengan kejahatan seks digital digunakan sebagai amunisi.

    Gerakan 4B, yakni ketika perempuan Korea menolak berkencan, menikah, dan memiliki anak dengan pasangan heteroseksual, mewakili eskalasi radikal perang gender dengan berusaha menciptakan dunia online dan offline tanpa laki-laki. Alih-alih terlibat pertengkaran, para perempuan ini menolak untuk berinteraksi dengan laki-laki, titik.

    Kejahatan seks digital adalah masalah global

    Yang pasti, kejahatan seks digital tidak hanya terjadi di Korea.

    Ketika saya mengajar tentang kejahatan seks digital di AS di kelas kuliah saya, saya terkejut dengan banyaknya mahasiswa yang mengakui bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan seks digital, atau mengetahui hal itu terjadi di sekolah menengah mereka.

    Dan pada konferensi tahunan National Women’s Studies Association tahun 2022, saya menyaksikan kembali para aktivis feminis dan ilmuwan dari seluruh dunia mempresentasikan temuan mereka tentang kejahatan seks digital.

    Karena setiap negara memiliki konteks budayanya sendiri dalam menghadapi peningkatan kejahatan seks digital, tidak ada solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, di Korea Selatan, terus mengurai sistem kewarganegaraan berdasarkan gender bisa menjadi bagian dari solusi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

  • Ketahui Usia Reproduksi Terbaik pada Perempuan

    Ketahui Usia Reproduksi Terbaik pada Perempuan

     

    7cloud.asia – Usia 33 tahun menjadi waktu reproduksi atau masa kesuburan terbaik perempuan karena setelah itu cadangan ovarium akan semakin menurun.

    Sementara Undang-undang Perkawinan menentukan batas minimum pernikahan untuk perempuan adalah 18 tahun. Sedangkan perempuan dianjurkan mulai hamil sekitar usia 20 tahun ke atas, itu adalah masa-masa yang sangat baik untuk reproduksi. 

    “Golden age (masa keemasan)  reproduksi 33 tahun, lalu akan menurun dengan meningkatnya usia,” ujar Dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi dr Mila M, Sp.OG(K), FER, PhD dalam Instagram Live RSCM Kencana, seperti dikuti Antaranews Maret lalu.  ​

    Baca: Olah raga sore hari efektif turunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2

    Mila yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo mengatakan, seorang perempuan dilahirkan dengan cadangan ovarium atau sel telur dengan jumlah yang tetap dan tidak akan bisa bertambah sepanjang usia reproduksi perempuan. 

    Cadangan ovarium mengacu pada jumlah dan kualitas sel telur seorang perempuan, yang sangat erat kaitannya dengan potensi reproduksi.

    Saat lahir, perempuan mempunyai sekitar dua juta sel telur, lalu menjelang pubertas atau akan menstruasi jumlahnya menjadi sekitar 450.000 hingga 500.000.

    Baca: Peran kondisi lingkungan terhadap penyembuhan pasien asma

    Saat menstruasi, sebanyak 1.000 sel telur akan ikut dalam proses menstruasi walaupun hanya ada satu yang akan berovulasi.

    Dengan demikian, sambung Mila, setiap bulan bahkan per tahun cadangan ovarium seorang perempuan pasti akan semakin menurun dan ini akan terus berlanjut dan mempengaruhi kemampuan reproduksi mereka.

    Inilah sebabnya semakin tinggi usia perempuan maka semakin turun jumlah cadangan ovariumnya atau kemampuan reproduksi mereka.

    Data menunjukkan, pada usia 37 tahun cadangan telur tersisa sekitar 25.000.

    Baca: Manfaat jalan kaki untuk kesehatan fisik dan mental 

    “Kalau sudah 35 tahun atau 40 tahun kita harus berhati-hati karena yang berkurang bukan hanya masalah jumlah, tetapi, juga kualitasnya akan sangat terpengaruhi dengan makin meningkatnya usia,” ujar Mila.

    Selain usia, ada juga sejumlah faktor yang dapat menurunkan cadangan ovarium yakni terkait langsung dengan kerusakan ovarium misalnya kemoterapi pada pasien dengan kanker dan adanya kista cokelat yang akan mengurangi jumlah sel telur.

    “Kista cokelat akan membunuh sel-sel telur besar sehingga terjadi pengambilan berlebihan dari sel telur yang merupakan cadangan ovarium. Makin lama dia akan makin cepat habis sehingga pada usia yang sama, pada pasien dengan endometriosis atau kista cokelat, cadangan ovariumnya lebih rendah,” kata Mila menjelaskan 

    Baca: Pro kontra penggunaan ganja untuk kesehatan

    Di sisi lain, stres tidak menyebabkan cadangan ovarium berkurang, tetapi, mungkin terjadinya peningkatan radikal bebas yang tinggi akan mempengaruhi kualitas sel telur.

    Mila mengingatkan pada perempuan yang hamil pada usia di atas 33 tahun, misalnya 35 tahun, ada risiko terjadinya masalah kehamilan seperti abortus atau keguguran karena dinding rahimnya kurang dipersiapkan dengan baik pada awal kehamilan dan terjadinya pre-eklampsia atau perkembangan janinnya yang terhambat.

  • Aktivisme Lokal Perempuan untuk Lingkungan Global

    Aktivisme Lokal Perempuan untuk Lingkungan Global

    Foto perempuan Chipko yang memeluk pohon untuk melindungi hutan. (Arnab Chaudhary/Wikimedia Commons)

    7cloud.asia – Perubahan iklim membawa dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan, terutama di negara-negara belahan bumi Selatan.

    Perbedaan dampak perubahan iklim pada perempuan dan laki-laki ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya patriarki.

    Dan, perjuangan perempuan terkait lingkungan sebenarnya sudah berlangsung lama dan terjaid di banyak negara. Bagaimana perjuangan perempuan di berbagai negara, ikuti telaah dari Andi Misbahul Pratiwi, PhD Student, University of Leeds yang juga seorang peneliti di Pusat Riset Gender Universitas Indonesia. 

    Tulisan Andi Misbahul Pratiwi terkait perjuangan perempuan untuk lingkungan ini telah dimuat di The Conversation Indonesia. 

     

    Perempuan dalam isu lingkungan kerap terpinggirkan dari kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi tentang pengetahuan lokal. Budaya patriarki juga membuat relasi gender yang timpang: perempuan hanya dianggap cakap mengurus rumah tangga.

    Akibatnya, ketika perubahan iklim terjadi: cuaca ekstrem, kebakaran hutan, ataupun banjir, perempuan menanggung beban dan dampak lebih berat. Selain mengalami dampak langsung, perempuan juga rentan menghadapi kekerasan berbasis gender yang lebih intens.

    Meski demikian, narasi bahwa perempuan hanyalah “korban” kerusakan lingkungan perlu kita bedah lagi. Di negara-negara Selatan, perempuan juga berdaya dan memiliki kekuatan untuk melestarikan lingkungan.

    Keberdayaan atau agensi perempuan dalam mempertahankan lingkungan terwujud dalam berbagai bentuk aksi politik, baik formal maupun informal, individu maupun kolektif.

    Gerakan perempuan di negara-negara Selatan

    Sejarah mencatat kontribusi dan peran perempuan dalam advokasi konservasi dan perjuangan melindungi lingkungan dari kerusakan. Salah satu contohnya adalah gerakan Chipko di India. 

    Gerakan ini berawal pada 1974, masyarakat dan perempuan adat di desa Reni, India, berjuang melindungi hutan dari penebangan yang mengancam kelangsungan hidup.

    Para perempuan setempat pun melakukan aksi kolektif menjaga dan memeluk pohon untuk menarik mundur kontraktor dan mencegah penebangan.

    Upaya mempertahankan lingkungan tersebut berlanjut di level global.

    Dalam Konferensi Nairobi tentang keberadaan perempuan negara-negara dunia ketiga pada 1985, para perempuan menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan dan aksi politik perempuan. Dalam konferensi ini, testimoni dari gerakan Chipko dan gerakan perempuan serupa di negara-negara lain terus berdengung.

    Selain gerakan Chipko, gerakan perempuan di Zapotalito–desa di pesisir Pantai Pasifik Oaxaca, sebelah selatan Meksiko, turut mengusung aksi politik sejak 2016. Desa ini berada di dalam kawasan taman nasional laguna Chacahua-Pastoría yang rusak: ikan-ikan mati, bau amonia menyengat, air tergenang, dan kualitas udara buruk.

    Para perempuan beraksi dengan bertahan tinggal di desa dan melakukan kegiatan sehari-hari di tengah kerusakan laguna Chacahua-Pastoría. Mereka memasak makanan, membuat tortilla, membersihkan rumah, merawat anak-anak, merawat hewan peliharaan dan tanaman, dan menangkap ikan untuk konsumsi keluarga.

    Sayangnya, upaya perempuan mempertahankan ruang hidup dengan kegiatan sehari-hari ini kerap tidak dianggap sebagai tindakan politik.

    Selain bertahan, perempuan Zapotalito juga bersama-sama membersihkan kanal-kanal alami di kawasan mangrove Coaxaca. Pembersihan dilakukan secara berkala menggunakan sekop dan cangkul.

    Sementara itu, gerakan perempuan di Chiquiacá, Bolivia, melawan pengrusakan kawasan konservasi Tariquía Flora and Fauna National Reserve sejak 2017.

    Para perempuan ini memimpin unjuk rasa untuk menentang masuknya perusahan minyak dan gas bumi di kawasan tersebut. Pada tahun 2019, para perempuan memblokade jalan masuk wilayah konservasi selama 5 bulan untuk mencegah masuknya alat pengeboran.

    Para perempuan Chiquiacá juga berdemonstrasi di jalanan, menghalangi pembangunan masuk wilayah mereka. Gerakan ini menjadi aksi kolektif yang lebih luas hingga saat ini dan telah mendapatkan dukungan dari ribuan warga Bolivia.

    Di Indonesia, para perempuan nelayan di Jawa Tengah berjuang untuk menjamin keberlanjutan komunitas dan ruang hidup mereka di tengah krisis iklim sejak 2020. Ketidakpastian gelombang laut, banjir pasang yang semakin tinggi, dan kenaikan permukaan air laut telah membuat beberapa rumah-rumah nelayan di tenggelam.

    Gerakan perempuan nelayan yakni Puspita Bahari dan Persatuan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus menyuarakan masalah ini. Mereka berbicara mengenai lingkungan dan hak atas ruang hidup kepada para pengambil kebijakan, melakukan peningkatan kesadaran masyarakat, menggalang dana untuk membangun jembatan, dan melakukan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

    Mereka juga secara aktif mengungkapkan masalah ini di berbagai forum dan media untuk memastikan agar masalah yang dihadapi oleh nelayan perempuan didengar dan mendapatkan perhatian yang lebih luas.

    Selain di Demak, ada juga gerakan perempuan lainnya seperti Mpu Uteun yang menjaga hutan Aceh sejak 2015, Kartini Kendeng di Jawa Tengah yang melakukan aksi menyemen kaki dan membangun tenda perlawanan untuk menolak pembangunan pabrik semen sejak 2014, dan aksi ‘mama’ Aleta Baun di Nusa Tenggara Timur yang melawan pertambangan dengan menenun kain sejak 1999.

    Tidak jarang dalam setiap aktivisme yang dilakukan, perempuan mengalami ancaman, intimidasi, dan kekerasan dari berbagai pihak. Misalnya, kekerasan verbal: “perempuan seharusnya duduk diam di rumah dan mengurus dapur” yang dialami gerakan perempuan di Chiquiacá, Bolivia. Ada juga ancaman pembunuhan yang diterima Aleta Baun di NTT.

    Walau begitu, mereka pantang mundur. Para perempuan maju terus untuk memperjuangkan kelestarian ruang hidup mereka.

    Berbagai dukungan di tingkat global

    Gerakan di atas membuktikan bahwa perempuan berdaya melakukan dengan aktivisme lingkungan dari tingkat rumah tangga, komunitas, hingga negara.

    Dunia internasional pun mengamini perjuangan tersebut. Kebijakan dan dokumen internasional saat ini telah memasukkan dimensi gender sebagai elemen penting dan spesifik dalam isu lingkungan dan pembangunan.

    Dokumen terbaru, misalnya, diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 2023. Laporan mereka mengangkat topik gerakan perempuan lokal dan perempuan adat sebagai solusi kebijakan dan aksi iklim. Laporan ini mengakui bahwa perempuan dari komunitas lokal dan perempuan adat memimpin dalam pengembangan dan implementasi kebijakan iklim di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

    Baca juga: Konferensi iklim masih didominasi laki-laki, saatnya meningkatkan keterlibatan perempuan

    Sejumlah kebijakan juga mendorong keterlibatan perempuan dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

    Contohnya, Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan menyepakati peran penting perempuan pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Ada juga Konvensi PBB tahun 2004 untuk Melawan Kekeringan dan Degradasi Lahan (UNCCD). Konvensi ini menekankan peran penting perempuan di wilayah terdampak kekeringan, terutama di daerah pedesaan negara-negara berkembang.

    Selain itu, Laporan Pertemuan Antar Pemerintah Tingkat Tinggi terkait Platform Beijing di Asia dan Pasifik turut menyoroti hubungan krusial perubahan lingkungan dengan peran perempuan sebagai pengelola dan penyedia sumber daya alam. Platform Beijing yang disepakati pada 1995 adalah resolusi yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

    Langkah ke depan

    Meskipun merasakan dampak berlapis akibat perubahan iklim, perempuan terus menunjukkan ketangguhan dan pengetahuan mereka untuk menemukan solusi terhadap krisis iklim.

    Aksi perempuan menuntut keadilan iklim menjelang Konferensi Bonn pada 2017. (Dokumentasi Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim)

    Karena itulah, pengakuan terhadap aktivisme perempuan sangat penting untuk menghubungkan aktivisme di tingkat akar rumput dengan politik global. Pengakuan ini juga akan menunjukkan banyaknya perbedaan, kesamaan, dan keterhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya. Sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk menghadirkan solidaritas.

    Kita dapat memulai upaya mendokumentasikan aktivisme lokal. Pencatatan ini berfungsi sebagai upaya mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman perempuan ke dalam agenda pembangunan lingkungan.

    Kedua langkah tersebut penting dilakukan untuk menghindari generalisasi berlebihan terhadap situasi perempuan di berbagai negara sekaligus melampaui narasi bahwa “perempuan secara inheren adalah korban”.

  • KPU: Semua Parpol Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu 2024

    KPU: Semua Parpol Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan ketidakpastian sistem pemilu merupakan salah satu penyebab 89,7 persen bakal calon anggota DPR  (caleg) untuk Pemilu 2024 belum memenuhi syarat  dokumen.

    Pada Jumat (23/6/2023), KPU telah selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan milik 10.323 bakal caleg yang diajukan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

    Hasilnya, terdapat 9.260 orang atau 89,7 persen bakal caleg yang dokumen persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat serta 1.063 orang atau 10,29 persen bakal caleg lainnya memenuhi syarat (MS) Pemilu 2024.

    KPU menyerahkan data bakal caleg DPR yang belum memenuhi syarat itu kepada masing-masing partai politik pada Sabtu (24/6/2023). KPU lantas mempersilakan partai politik menyerahkan dokumen perbaikan mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023.

    Baca: Menebak arah pilihan pemilih muda di Pemilu 2024

    Saat pendaftaran bakal calon anggota DPR RI berlangsung pada 1-14 Mei lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menggelar uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka. 

    MK memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka pada 15 Juni 2023 atau sebulan setelah penutupan pendaftaran bakal calon anggota DPR.

    Selain terkait sistem pemilu tersebut, Idham menambahkan sebanyak 9.260 orang atau 89,7 persen bakal caleg Pemilu 2024 belum memenuhi persyaratan dokumen pencalonan karena mereka dan partai politik pengusung terkendala waktu dalam menyiapkan berkas.

    Baca: Ganjar Pranowo berharap cawapres yang mendampinginya berjiwa muda

    Sebelumnya KPU juga menyampaikan bahwa seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 telah memenuhi kuota 30 persen perempuan untuk bakal calon anggota DPR (caleg) dalam penyusunan daftar bakal caleg DPR.

    Kuota 30 persen caleg perempuan itu diamanatkan pasal 246 ayat (2) UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2024 ini..

    “Semua parpol atau 18 parpol peserta Pemilu 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu

     

    Pasal tersebut mengatur bahwa daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan (dapil) disusun dengan komposisi minimal 30 persen atau ada satu caleg perempuan di antara tiga bakal caleg.
     

     

    KPU juga telah merilis data lengkap persentase jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang diajukan oleh parpol peserta Pemilu 2024 di 84 dapil. Berikut ini, data tersebut.
     
    Partai Ummat: 292 perempuan dari total 580 bakal caleg  (49,66 persen).

    Partai Garuda: 264 perempuan dari total 580 bakal caleg  (45,52 persen)

    Perindo: 249 perempuan dari total 580 bakal caleg (42,93 persen)

    Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 238 perempuan dari total 580 bakal caleg (41,03 persen).

    Partai Bulan Bintang (PBB): 235 perempuan dari total 580 bakal caleg (40,52 persen).

    Partai Buruh: 222 perempuan dari total 580 bakal caleg (38,28 persen).

    Baca: Akankah Pemilu 2024 hasilkan pemimpin yang pro lingkungan?

    Partai Hanura: 217 perempuan dari total 580 bakal caleg (37,41 persen).

    Partai Amanat Nasional (PAN): 215 perempuan dari total 580 bakal caleg (37,07 persen).

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 214 perempuan dari total 580 bakal caleg (36,90 persen).

    Partai Gerindra: 208 perempuan dari total 580 bakal caleg (35,86 persen).

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 208 perempuan dari total 580 bakal caleg (35,86 persen).

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 207 perempuan dari total 580 bakal caleg (35,69 persen).

    Baca: MK putuskan Pemilu 2024 gunakan sistem proporsional terbuka

    Partai Demokrat: 201 perempuan dari total 580 bakal caleg (34,66 persen).

    Partai NasDem: 199 perempuan dari total 580 bakal caleg (34,31 persen).

    Partai Golkar: 197 perempuan dari total 580 bakal caleg (33,97 persen).

    Partai Gelora: 157 perempuan dari total 463 bakal caleg (33,91 persen).

    PDI Perjuangan: 190 perempuan dari total 580 bakal caleg (32,76 persen).

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 187 perempuan dari total 580 bakal caleg (32,24 persen).

     

     

  • Sejumlah CSO Gelar Event Side Berkaitan WPS High Level ASEAN

    Sejumlah CSO Gelar Event Side Berkaitan WPS High Level ASEAN

      
    7cloud.asia – Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia akan menggelar forum side event atau even sampingan menyambut hajatan pemerintah yakni Forum Tingkat Tinggi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS High Level) yang diselenggarakan 5-7 Juli 2023 mendatang di Yogyakarta.
     
    Forum pemerintah ini bertujuan meletakkan pondasi akuntabilitas dan mekanisme pada pelaksanaan Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (RPA WPS), dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi. 
     
    Sementara event CSO yang diinisiasi AMAN Indonesia, Migrant Care, The Working Group on Women and PCVE, Asia Pacific Partnership for Atrocity Prevention (APPAP), Southeast Asia Women Peacebuilders, Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA), Asia Democracy Network (ADN), dan Southeast Asia Network of Freedom Expression (SAFENet) dengan dukungan Kedutaan Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2).
     
    Side event ini digelar pada 4-5 Juli 2023 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Tema yang diusung “Building Resilient Communities: Applying an Intersectional Perspective in the Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security” atau “Membangun Komunitas Tangguh: Menguatkan  Perspektif Interseksionalitas dalam Rencana Aksi Regional untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan”.
     
    Even versi CSO menggali sejumlah isu penting seperti perubahan iklim (climate change), ekstrimisme kekerasan (violent extremism), keamanan siber, pandemi, migrasi dan krisis kemanusiaan seperti Pandemi dan krisis Myanmar. 
     
    Ruby Kholifah, Direktur The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dalam media breafing mengatakan, forum pertemuan negara-negara ASEAN ini penting untuk mendorong komitmen inklusi perempuan dalam menghadapi berbagai macam ancaman keamanan yang berhubungan dengan konflik kekerasan.
     
    Serta ancaman-ancaman baru seperti climate change, ekstremisme kekerasan, migrasi, keamanan siber, krisis kemanusiaan seperti pandemi, dan kekerasan militerisme, yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan perempuan.
     
    “Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, tetapi juga bisa menjadi tauladan untuk penegakan HAM dan sejumlah isu krusial lainnya,” ujarnya dalam ruang zoom, Minggu (2/7/2023).
     
    Sejak disahkan pada 5 Desember 2022 dan diketuai Kamboja dengan anggota sejumlah negara ASEAN, Forum Tingkat Tinggi ini telah menyatakan komitmen politiknya dalam bentuk kebijakan dan intervensi program di tingkat nasional melalui rencana aksi regional (RPA).
     
    Indonesia dan Filipina telah lebih dulu menjalankan Resolusi 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, jauh sebelum RPA disahkan.
     
    Dua negara pioner ini diharapkan dapat mendorong kerjasama regional seperti ASEAN dengan menegaskan komitmen pada inklusi perempuan dalam menghadapi berbagai macam ancaman keamanan. 
     
    Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care dalam forum yang sama menekankan pentingnya negara-negara ASEAN memiliki kebijakan yang mempertimbangkan keragaman pengalaman perempuan dalam pencegahan dan counter ekstremisme kekerasan.
     
    Pengalaman biologis, sosial, dan spiritual perempuan dalam keterlibatannya dengan ekstrimisme kekerasan, dengan pendekatan gender akan membuka relasi ketimpangan gender, agensi perempuan, dan peran perempuan untuk perdamaian.
     
    “Perempuan pekerja migran rentan terpapar ide-ide dan aksi-aksi terorisme dan ekstrimisme kekerasan. Sudah ada beberapa kasus dan harus ada agenda kerjasama regional dengan pendekatan women, peace, security,” ujarnya dalam forum yang sama.
     
    Penulis: Kustiah diolah dari Pers Release
     

  • Pemerintahan Taliban Tutup Ratusan Salon di Afghanistan

    Pemerintahan Taliban Tutup Ratusan Salon di Afghanistan

    7cloud.asia – Pemerintahan Taliban Afghanistan memerintahkan ratusan salon kecantikan yang dikelola perempuan di negeri itu untuk ditutup.

    Pemerintah Taliban memberi waktu waktu satu bulan, agar semua bisnis salon di negeri Afghanistan tersebut harus ditutup.

    Larangan membuka salon ini, merupakan kebijakan terbaru dari rangkaian pembatasan yang dilakukan Taliban dalam menghalangi akses perempuan untuk bekerja dan ke ruang publik di negara yang dilanda kemiskinan itu.

    Baca: CSO ingatkan perubahan iklim harus jaid perhatian serius di WPS ASEAN High Level 

    Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Kebajikan Taliban telah memberi tahu pihak berwenang di ibu kota, Kabul, dan provinsi untuk segera menegakkan larangan dan mencabut izin semua salon.

    Dikatakan, arahan itu adalah fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada.

    Juru bicara kementerian moralitas Taliban, mengonfirmasi pemberitahuan itu pada Selasa (4/7/2023) tanpa merinci lebih lanjut.

    Baca: Belanda minta maaf atas perbudakan di masa lalu

     
    PBB mengimbau Taliban agar membatalkan dekrit penutupan salon kecantikan. Sebelumnya PBB juga telah meminta Taliban mencabut semua kebijakan yang dinilai membatasi hak-hak perempuan.

    “Pembatasan baru terhadap hak-hak perempuan ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan bertentangan dengan pernyataan dukungan bagi kewirausahaan perempuan,” cuit kantor PBB di Kabul.

    PBB dan komunitas internasional pada umumnya telah menuntut diakhirinya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan.

    Baca: UNHCR sebut perang Ukraina picu peningkatan pengungsi

    Mereka memperingatkan bahwa semua kebijakan tersebut telah membuat dunia dan PBB “hampir tidak mungkin” untuk memberi legitimasi kepada pemerintah Taliban.

    Namun pemimpin tertinggi Taliban Akhundzada tak bergeming. Ia menolak seruan dunia untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan.

    Ia bersikeras pemerintahan Taliban di bawah kepemimpinannya menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam.

    Baca: Gelombang panas akibatkan 98 orang meninggal di India

    Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas enam.

    Mereka juga memerintahkan perempuan pegawai dalam sektor publik untuk tinggal di rumah. Perempuan juga dilarang mengunjungi taman dan sasana kebugaran.

    Sumber: VOA INdonesia

  • Meski Beroperasi di Jalanan, Perempuan Kader Bank Sampah Sekarwangi Pulo Gebang tetap Semangat Bekerja

    Meski Beroperasi di Jalanan, Perempuan Kader Bank Sampah Sekarwangi Pulo Gebang tetap Semangat Bekerja

    7cloud.asia – Hari masih pagi, ketika kesibukan mulai terlihat di Sekretariat Rt 16 RW 08 Jalan Bakti Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur yang dijadikan pusat bank sampah Sekarwangi.

    Ratusan perempuan yang tergabung dalam kader bank sampah unit Sekarwangi, tampak sibuk mengangkut, memilah, mencatat, berkeliling mengantar jemput sampah dari warga.

    Dengan mengendarai motor dan gerobak, perempuan kader bank sampah Sekarwangi ini menjemput sampah, menimbang sampah JU Bersama yang terkunpul di area sekretariat.

    Tak hanya itu, para perempuan kader bank sampah Sekarwangi ini juga sibuk membersihkan dan mengelompokkan sampah berupa botol, gelas, kardus dan beberapa jenis lainmya untuk dimasukkan ke dalam karung.

    Baca: Cara mudah memilah sampah dari rumah

    Setelah itu, sampah tersebut ditimbang dan dicatat dalam buku bank sampah Sekarwangi yang dimiliki warga serta nasabah untuk kemudian disalurkan ke pengepul swasta yang siap membawa langsung dengan mobil bak terbuka.

    Dari catatan kader bank sampah Sekarwangi ini, pengepul lalu mengkoversi bobot sampah yang dimiliki nasabah sekaligus kader bank sampah tersebut ke dalam rupiah yang kemudian dimasukkan ke dalam tabungan bagi mereka.

    Salah satu nasabah sekaligus kader bank sampah Sekarwangi, Sami Sholehah mengaku sangat merasakan manfaatnya.

    Dengan tabungan yang dimilikinya, ia bisa membeli beras, sabun, minyak goreng dan kebutuhan lainnya.

    Baca: Cara asyik kurangi sampah plastik

    Bank sampah Sekarwangi ini berdiri sejak awal tahun 2019. Sejak awal berdirinya, bank sampah Sekarwangi mendapat sambutan positif dari warga setempat. 

    Bahkan, anak perusahaan ASTRA, yaitu United Tractor (UT) bersedia memonitor serta memfasilitasi para kader dan pengurus bank sampah Sekarwangi  sebagai implementasi dari tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan.

    ASTRA memberikan pembinaan serta pelatihan dan memberikan bantuan sarana serta prasarana demi menunjang kegiatan bank sampah.

    Tak hanya ASTRA, pemerintah Costa Rica juga tertarik mempelajari sistem pengelolaan bank sampah unit Sekarwangi agar dapat diterapkan di negaranya.

    Baca: Kurangi sampah plastik dengan sistem isi ulang dari Siklus

    Saking tertariknya, Head of Mission Costa Rica Mr. Esteban Quiros Salazar beserta timnya datang berkunjung serta langsung menyaksikan ratusan kader perempuan bank sampah Sekarwangi melakukan dalam proses pengelolaan sampahnya.

    Tim dari kedubes Costa Rica ini menyaksikan langsung bagaimana para kader bank sampah sekarwangi yang semuanya perempuan, bergerak serentak menjemput sampah milik warga menggunakan motor dan gerobak.

    Lants memilah, membersihkan, mencatat hingga menimbang sampah dan memasukkannya ke dalam buku bank sampah milik nasabah.

    Proses pengelolaan sampah yang dilakukan spontan, serentak, kompak dan semangat ini otomatis menciptakan suasana meriah di sepanjang Jalan Bakti Pulo Gebang, Cakung.

    Baca: Peran penting pemerintah-produsen dan konsumen dalam kurangi sampah plastik

    Itu disebabkan banyak warga, ratusan perempuan, tim dari Sudin dan satuan pelaksana lingkungan hidup (Satpel LH) serta tim dari perusahaan UT, turun ke jalan dan ikut terlibat dalam membantu para kader dalam menyelesaikan proses tersebut.

    Sehingga, aksi kompak dalam pengelolaan sampah ini mendapat pujian dari Esteban Quiros Salazar.

    Ia kagum lantaran sistem pengelolaan sampah bisa dilakukan dalam sehari dengan proses yang cepat.

    Baca: KLHK ajak warga ‘boikot’ produk yang tak peduli sampah plastiknya

    Para kader maupun pengurus bank sampah Sekarwangi ini juga merangkap tugas selaku kader posyandu balita, kader dasa wisma (dawis), kader jumantik, hingga PKK.

    Mereka bekerja di bawah koordinasi Suku Dinas Lingkungan  yang terhimpun dalam Sistem Manajemen Informasi Bank Sampah.

    Pada tahun 2022, kader bank sampah unit Sekarwangi sempat mengikuti kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh ASTRA di tingkat nasional.

    Dalam kompetisi itu, beberapa bank sampah dari berbagai daerah juga turut berperan serta seperti, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan hingga Papua.

    Baca: Galon sekali pakai, solusi atau masalah untuk lingkungan?

    Masing-masing dari daerah itu juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan panitia melalui zoom. Hingga akhirnya, peserta dari daerah bali keluar menjadi juara bank sampah terbaik dan memenangkan kompetisi tersebut.

    “Bank sampah di daerah mereka bagus-bagus, kita kalah dan nggak ada apa-apanya. Areal bank sampah mereka luas, malah ada yang punya traktor segala,” kenang Ketua Bank Sampah unit Sekarwangi Sri Budiastuti pada 7cloud.asia Jumat (14/7/2023) lalu

    Meski tak menjadi juara, namun kompetisi ini memberikan pengalaman serta ilmu yang cukup berharga bagi para pengurus.

    Terbukti, tak lama kemudian tepatnya di tahun 2022, bank sampah unit Sekarwangi RW 08 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur ini mampu mendapatkan penghargaan bank sampah terbaik tingkat propinsi DKI Jakarta. 

    Baca: Bahaya mikroplastik untuk kesehatan

    Selain itu, para kader juga memperoleh uang pembinaan sebesar Rp 3 juta.

    “Gak besar sih, tapi lumayan karena bisa untuk pembinaan dalam mengelola bank sampah,” kata Sri Budiastuti gembira.

    Dari penghargaan tersebut, bank sampah yang berlokasi di belakang Kantor Walikota Jakarta Timur ini lantas sering mendapatkan undangan baik ke Gedung DPR hingga memantau langsung tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

    Akan tetapi ironisnya, meski sudah berprestasi dan mendapat penghargaan bank sampah terbaik se-DKI Jakarta, hingga kini bank sampah Sekarwangi masih tak memiliki gedung sendiri.

    Baca: Bioplastik, apakah benar-benar aman untuk lingkungan?

    Bahkan kegiatan kader juga seperti tak dianggap dan tak didukung oleh pejabat setempat seperti RT dan RW di wilayahnya.

    Tiap kali mengangkut, memilah, mengantar jemput sampah, membersihkan, hingga menimbang sampah warga dan nasabah, perempuan kader serta pengurus bank sampah Sekarwangi harus melakukannya di jalanan serta area di sekitar sekretariat sebagai tempat kerja.

    Karena itu mereka tidak menimbun dan menumpuk sampah, karena kita tidak punya tempat kerja yang memadai.

    “Jadi sampah langsung diangkat dan harus cepat. Kita juga tak menimbun sampah lalu langsung diangkut pengepul, sebab kita harus pilah-pilah dulu dan dibersihkan supaya bernilai jual tinggi,” imbuh Sri Budiastuti.

    Baca: Cara unik warga Bali dalam memilah sampah