Pemerintah Perkirakan Impor Beras Capai 5 Juta Ton, DPR Pertanyakan Basis Datanya

7cloud.asia – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024.

Dalam pernyataannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan potensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024 ini karena adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi COVID-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global.

Hal ini juga dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia. Impor beras, menurut Mentan, untuk mengantisipasi hal trsebut.

Kebijakan impor beras ini mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPR. Komisi yang membidangi pangan dan pertanian ini mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.

Alasan impor beras akibat El Nino juga dinilai tidak memiliki argumentasi kuat. Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023.

Baca: Antisipasi dampak El Nino, Indonesia bakal impor beras secara besar-besaran

Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023.

Anggota Komisi IV DPR Slamet menegaskan rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif.

Dibandingkan mengusahakan kesejahteraan, Pemerintah Indonesia malah akan semakin menjerumuskan para Petani Indonesia dalam jurang kemiskinan. 

Ketimbang impor beras, Slamet mendorong pemerintah berupaya berbenah diri. Salah satu di antaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional. 

“Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi,” ungkap Slamet dikutip Parlementaria.

Baca: Alasan pemerintah impor beras

Lebih lanjut, Slamet mengingatkan bahwa tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani.

Ia menegaskan ketika musim panen seharusnya Pemerintah Indonesia menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor.

Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan konsisten anjlok akibat impor beras. 

Senada, anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia juga berulang kali mengingatkan  Kementerian Pertanian untuk memperbaiki data beras stok nasional.

Baginya, data ini vital untuk mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.

Baca: Harga beras dunia melonjak setelah India setop ekspor

Tanpa usaha perbaikan ini, baginya, Pemerintah Indonesia telah abai soal kedaulatan pangan negara. Sebab itu, ia konsisten mendorong upaya perbaikan data stok beras nasional. 

Ia mempertanyakan basis data yang digunakan mengapa harus impor beras. Pun impor beras ini sebenarnya untuk siapa?

“Kalau bisa stabilisasi, masa serap gabah petani rendah ketika panen. Mengapa harus impor sebanyak itu?” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini masih bersifat antisipatif.

Nantinya pemerintah akan melihat hasil panen tahun ini sebelum melakukan impor. Apabila hasil panen tidak bagus maka impor dilakukan.

Baca: Dampak El Nino produksi beras Indonesia minus