7cloud.asia – Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menyebut dirinya tidak berbeda pendapat dengan Ganjar Pranowo soal pejabat publik harus mundur jika maju menjadi calon kepala daerah atau capres/cawapres.
Mahfud mengaku sudah membahas hal ini dengan Ganjar dan menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada waktu yang tepat.
“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md dalam diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah sebagaimana dipantau di akun instagram @pelurutakterkendali.
Baca: Menteri yang maju menjadi caleg akan dievaluasi
Pernyataan Mahfud ini diungkapkan menjawab pertanyaan peserta diskusi mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.
Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.
“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” katanya.
Baca: Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju dikabarkan tak sejalan dengan Jokowi
Mahfud mengatakan, kalau sudah tidak menjadi menteri, dirinya bisa lebih leluasa dan memiliki lebih banyak waktu, untuk membuka dan membaca data-data.
Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
“Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat,” katanya.
Baca: Ketika Pak Bas menangis di pelukan Ganjar Pranowo
Mahfud menambahkan, ada beberapa tugas yang harus diselesaikannya sebelum ia mengundurkan diri.
Mahfud melanjutkan, “Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo.”
Pertimbangan kedua, kata dia, adalah memberikan contoh kepada calon lainnya. Mahfud mengaku, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Baca: Jokowi tak hadiri perayaan hari jadi PDI Perjuangan
“Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” katanya.
Selain itu, Mahfud juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.
“Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang diberikan oleh Pemerintah sehingga saya tidak minta penjemputan, didampingi pejabat, atau apa pun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya,” katanya.
Baca: PDI Perjuangan tak lagi di belakang langkah Jokowi
Leave a Reply