7cloud.asia – Sejumlah organisasi sipil yang tergabung dalam Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia (Jaring Nusa KTI) menyatakan ribuan desa yang ada di pesisir pantai khususnya di wilayah Indonesia timur terancam mengalami krisis atau bahkan hilang akibat dampak perubahan iklim.
Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA 2017) sendiri mencatat jumlah desa pesisir di Indonesia sebanyak 12.827 desa.
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanuddin dalam pertemuan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia dengan tema Coastal and Small Island People Summit 2022 di Denpasar, Bali, pada September lalu menyatakan bahwa desa pesisir di Indonesia Timur yang terancam oleh dampak buruk krisis perubahan iklim terutama berada di Maluku.
Dampak buruk perubahan iklim tersebut, kata dia, salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas industri ekstraktif yang telah dan sedang merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Timur Indonesia.
Akibatnya, masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada sumber daya pesisir dan laut kehilangan ruang hidupnya akibat ekspansi tambang yang tidak ramah lingkungan.
Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke mobil listrik
Berikut daftar desa yang akan mengalami dampak buruk perubahan iklim berdasarkan penelitian Jaring Nusa KTI yakni:
175 desa pesisir di Bali,
297 desa pesisir di NTB,
1.018 desa pesisir di NTT,
783 desa Pesisir di Sulawesi Utara,
1.011 desa pesisir di Sulawesi Tengah,
527 desa pesisir di Sulawesi Selatan,
954 desa pesisir di Sulawesi Tenggara, dan
201 desa pesisir di Gorontalo.
152 desa pesisir di Sulawesi Barat,
1.064 desa pesisir di Maluku,
934 desa pesisir di Maluku Utara,
lebih dari 570 desa pesisir di Papua Barat,
662 desa pesisir di Papua.
Baca: Polusi udara akibatkan 7 juta kematian dini setiap tahun
Jaring Nusa KTI sendiri merupakan simpul jaringan belajar antar berbagai CSO (Civil Society Organizations) dan kelompok masyarakat di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki fokus, perhatian khusus, serta komitmen pada kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan serta lestarinya kelautan.
Mereka menilai perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir. Sayangnya hal ini masih luput dari perhatian pemerintah pusat.
Sementara itu, berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI ) Maluku Utara, pertambangan nikel telah mengakibatkan hilangnya hutan alam di pulau kecil seluas 16.000 hektar dalam 15 tahun terakhir.
Selain itu, Industri pertambangan nikel turut menyebabkan pencemaran laut dan menyebabkan penurunan jumlah nelayan.
Seluruh peserta yang tergabung dalam pertemuan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia dengan tema Coastal and Small Island People Summit 2022 ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi seluruh proyek industri ekstraktif di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia.
Tak hanya itu, pemerintah juga diharapkan menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat di wilayah pesisir pulau kecil, serta segera menyusun skema penyelamatan desa-desa pesisir di kawasan tersebut dari ancaman dampak buruk perubahan iklim tersebut.
Esti Utami, dari berbagai sumber
Leave a Reply