7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara.
Menurutnya, subsidi untuk sektor energi melalui BUMN mencapai hampir Rp120 triliun dan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite.
Kondisi tersebut, jelasnya, dinilai perlu diantisipasi dengan kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi.
Pernyataan ini disampaikannya di sela Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (22/2/2026).
“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujar Haryadi seperti dikutip Parlementaria
Baca: Keberadaan SPKLU menentukan penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan massal
Haryadi menilai, perkembangan infrastruktur kendaraan listrik saat ini menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai daerah.
Selain itu, ia menyatakan kehadiran SPKLU mobile dinilai menjadi solusi atas kekhawatiran masyarakat terhadap keterbatasan titik pengisian daya.
Haryadi menyampaikan percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan pihak swasta dan tidak hanya bergantung pada PT PLN (Persero).
Bahkan, dia mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Dari sisi biaya operasional, Haryadi menyakini kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Baca: Transisi ke kendaraan listrik kurangi beban subsidi energi
Berdasarkan diskusi yang dia lakukan dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik disebut hanya sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih murah dibandingkan BBM.
Apalagi, ada tren penurunan harga kendaraan listrik kini semakin terjangkau. Sebagai contoh, jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini sudah tersedia model dengan harga Rp400 juta hingga Rp200 juta-an.
“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.
Karena itu Komisi XII DPR akan mendorong regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk skema pajak dan dukungan fiskal lainnya.
Baginya, transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem berkelanjutan.
“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Leave a Reply