7cloud.asia – Rendahnya daya saing industri farmasi nasional tidak semata disebabkan oleh persoalan sistem produksi yang tidak efisien, tetapi juga tingginya harga bahan baku dan biaya produksi di dalam negeri.
Harga bahan baku inilah yang justru menjadi faktor utama yang membuat harga produk farmasi Indonesia kurang kompetitif dibandingkan produk luar negeri.
Usai rapat Komisi VII DPR dengan pelaku industri farmasi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026) Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menekankan persoalan ini perlu ditangani secara komprehensif melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Kalau misalnya bahan bakunya mahal, otomatis kan jadinya harganya tinggi. Sebenarnya kan bukan karena mereka itu produknya mahal, bukannya mereka itu tidak efisien, bukan begitu. Tapi memang memproduksi itu tinggi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Evita, terdapat banyak faktor yang memengaruhi tingginya biaya produksi, mulai dari harga bahan untuk produksi yang tinggi hingga sulitnya memperoleh bahan baku.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya saing industri farmasi nasional. Karenanya, langkah konkrit perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong daya saing produk farmasi Indonesia baik di pasar domestik maupun global.
“Masalah gas, harga gas yang tinggi, bahan baku yang sulit itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan daya saing kita itu jadi rendah. Ketika masalah-masalah yang kita dapat di lapangan ini bisa kita carikan solusinya, kita berharap daya saing produk Indonesia itu tidak akan kalah dengan produk-produk luar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Evita juga menyoroti masih tumpang tindihnya kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam pengembangan industri farmasi nasional. Ia menekankan bahwa penguatan industri tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi saja.
Sebab, pengembangan industri berkaitan erat dengan banyak sektor lain, seperti lingkungan hidup, perizinan AMDAL, dan kementerian/lembaga lintas sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kebijakan.
Kebijakan yang tumpang tindih menjadi sorotan karena industri farmasi juga berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan AMDAL, ada kaitannya dengan lintas K/L lain terkait.
”Jadi semuanya ini harus memiliki political will. Itu yang paling penting. Kalau semua K/L itu memiliki political will untuk kemajuan daripada kemandirian produk industri dalam negeri kita, insyaallah itu bisa tercapai,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Eva Monalisa menambahkan, penguatan industri farmasi nasional tidak bisa dilepaskan dari pembenahan rantai industri dari hulu ke hilir.
Ia menilai integrasi industri kimia dasar, petrokimia, dan bahan baku farmasi dengan Bio Farma belum berjalan maksimal dan perlu segera diperkuat melalui kebijakan yang terarah.
“Jadi dari hulu ke hilirnya ini belum maksimal juga. Jadi ini masukkan untuk Kemenperin, mungkin kita bisa bangun dulu untuk hulu industrinya Bio Farma ini dengan integrasi dengan industri kimia dasar, petrokimia, bahan baku farmasinya ini mungkin bisa diintegrasikan dulu,” katanya.
Eva menegaskan bahwa industri farmasi merupakan industri strategis nasional yang menyangkut keamanan negara, bukan semata sektor ekonomi biasa. Ia mengingatkan bahwa pengalaman pandemi Covid-19 menjadi bukti pentingnya kemandirian industri kesehatan nasional.
“Ini industri strategis nasionalnya ini untuk keamanan negara. Ini bukan cuma sekadar sektor farmasi. Kalau kita lihat dari pengalaman Covid kemarin, kalau kita tidak cepat-cepat vaksin itu mungkin ekonomi kita juga sudah hancur, masyarakat banyak yang meninggal, dan negara bisa seperti negara-negara miskin yang lain, sudah porak-poranda ekonominya,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Oleh karena itu, Eva mendorong pemerintah agar memberikan insentif yang lebih agresif dan tepat sasaran bagi industri farmasi nasional, terutama untuk bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
Ia juga menekankan pentingnya transfer teknologi dan kepastian pasar dari negara.
Leave a Reply