7cloud.asia – Safari politik yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berpotensi membawa konsekuensi terhadap dinamika politik nasional yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi.
Sejumlah kalangan menilai safari politik yang dilakukan Jokowi dapat dilihat sebagai persiapan menuju kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2029.
Jokowi dinilai sedang mempersiapkan alternatif lain seandainya keinginan untuk memasangkan Gibran dengan Prabowo pada pilpres 2029 yang akan datang kandas.
Melalui konsolidasi ini, Jokowi dinilai tengah memperkuat barisan loyalisnya untuk kepentingan PSI sekaligus kontestasi pilpres mendatang. Kekuatan dukungan yang sedang digalang akan menjadi daya tawar (bargaining power) yang kuat pada Pemilu 2029.
Namun di lapangan, antusiasme warga yang hadir disebut tidak sebesar ekspektasi PSI. Bahkan kunjungan Jokowi sempat diwarnai aksi penolakan. Oleh pengamat, respons masyarakat ini dinilai menjadi sinyal melemahnya daya tarik politik Jokowi.
Menurut aturan, waktu kampanye partai politik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana masa kampanye berlangsung selama 75 hari (berdasarkan jadwal spesifik KPU untuk setiap pemilu), berakhir 21 hari sebelum hari pemungutan suara.
Baca: Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Dunia: Menjadi Senjakala Dinasti Politik Jokowi?
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengatakan rangkaian safari politik yang telah dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia berlangsung di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.
Karena itu safari politik Jokowi tak hanya berimplikasi politik, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional karena Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan.
Mantan ekonom INDEF itu juga menyoroti perubahan sikap Jokowi yang dinilainya sebagai tanda-tanda mulai berakhirnya koalisi dengan pemerintahan Prabowo.
Lebih lanjut, Didik menilai safari politik tersebut merupakan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan elite.
Menurutnya, intensitas aktivitas politik juga terlihat dari berbagai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah, sehingga perhatian elite politik berisiko bergeser dari kepentingan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.
Safari politik Jokowi justru dapat menjadi faktor negatif bagi stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, energi pemerintahan berpotensi terkuras untuk menghadapi dinamika politik yang semakin meningkat.
Baca: Jokowi Wariskan Menguatnya Politik Dinasti
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (28/6/2026).
Ia juga menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami pelemahan.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mempengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program-program ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah politik nasional sekaligus mempengaruhi persepsi pelaku ekonomi.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis,” jelasnya.
Baca: Politik Dinasti Tak Akan Lahirkan Pemimpin yang Otentik
Semua pihak, ujarnya, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik.
Selanjutnya kondisi ini akan meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi
Di sisi lain, Didik menilai berbagai indikator fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan kondisi yang relatif baik. Inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi dinilai masih berada pada tingkat yang cukup positif.
Namun, ia berpendapat bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yang berasal dari dinamika politik.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk dalam ekonomi nasional,” tutupnya.
Leave a Reply