7cloud.asia – Setelah selama dua dekade, harga tiket TransJakarta stabil di angka Rp3500 per perjalanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan penyesuaian diperlukan lantaran pendapatan berbagai pos anggaran seperti transfer daerah dan dana bagi hasil (DBH) jeblok karena kondisi perekonomian makro yang sedang kurang sehat.
Wacana kenaikan tarif TransJakarta muncul, pertanyaannya bukan semata “berapa besar kenaikannya”. Melainkan bagaimana akibatnya pada penumpang di tengah harga barang dan jasa yang terus melangit.
Simulasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan, jika tarif TransJakarta dinaikkan ke Rp9.515 (angka yang setara dengan penyesuaian inflasi sejak 2005), jumlah penumpang diperkirakan turun 6.9–7.5 persen.
Penurunan ini kian melebar sekitar 10–11 persen, jika tarif riil TransJakarta (sekitar Rp13 ribuan) tanpa subsidi, diberlakukan.
Temuan ini dikuatkan oleh sebuah riset (2014) yang mencatat bahwa ketika tarif transportasi umum dinaikkan tanpa adanya peningkatan kualitas layanan, penurunan penumpang akan meningkat jadi 7–11 persen.
Baca: Masukan warganet tarif TransJakarta naik maksimal Rp7000
Sensitivitas harga yang tinggi ini menunjukkan keterjangkauan masih menjadi penentu utama keputusan mobilitas warga.
Namun, hal ini juga dapat diinterpretasikan sebagai indikator sensitivitas publik terhadap harga. Sebab, mereka merasa tarif yang dibayar tidak memberikan nilai yang sepadan dengan kualitas layanan yang diterima.
Akibatnya kelak, jumlah kendaraan pribadi akan makin menjamur di kawasan megapolitan Jakarta. Sebab masyarakat sulit mendapatkan transportasi yang semurah dan seefisien TJ.
Dorongan efisien dan peningkatan pelayanan TransJakarta
Wacana ini juga jadi tantangan sendiri bagi badan usaha operator Transjakarta yakni PT Transportasi Jakarta.
Selama ini BUMD tersebut terus memoles operasionalnya seefisien mungkin. Sebab, PT Transportasi Jakarta juga harus memitigasi pengurangan beban subsidi yang dibayarkan pemerintah.
Wacana kenaikan harga tiket TransJakarta
Per tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta mensubsidi per penumpang sebesar Rp9.300. Subsidi bahkan sempat tembus Rp16 ribu per pelanggan pada 2022 silam.
Baca: TransJakarta terus perluas jangkauan pelayanan
Di luar ekspansi bisnis, PT Transportasi Jakarta juga harus memikirkan faktor lain seperti kenyamanan dan faktor non-moneter seperti biaya waktu yang jadi kunci pelayanan TransJakarta dan loyalitas masyarakat.
Analisis akademis mendorong TransJakarta untuk terus membenahi efisiensi biaya waktu (time cost) seperti penerapan jalur khusus yang masih sering disusupi kendaraan pribadi.
Tanpa manajemen yang baik, TransJakarta rawan blunder.
Salah-salah karena dituntut terjangkau dan efisien, manajemen mengambil jalan pintas menutup tingginya operasional dengan mengurangi ukuran armada, kualitas, frekuensi, dan jangkauan jaringan.
Kesimpulannya, kenaikan tarif menjadi ujian pemerintah dalam mewujudkan keadilan mobilitas (mobility justice) yang menempatkan hak untuk bergerak sebagai bagian dari hak sosial warga negara.
Namun isu keadilan mobilitas seharusnya bergeser bukan lagi berfokus pada kebijakan negara, tapi berorientasi pada masyarakat. Ini menekankan pada hak warga untuk bergerak secara adil, aman, merata, dan bermartabat.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Nirma Yossa (Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dan Inayah Hidayati (Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN)
Leave a Reply