7cloud.asia – Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR untuk mencabut kenaikan tunjangan DPR dan menerapkan moratorium perjalanan ke luar negeri.
Merespon aspirasi masyarakat, Prabowo meminta Ketua Parpol telah ambil langkah tegas terhadap kadernya yang menyampaikan pernyataan keliru, termasuk mencabut keanggotaan di DPR.
Keputusan ini diambil setelah Prabowo bertemu dengan ketua umum partai politik, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025) seperti dipantau dari YouTube Kompas TV.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut pertemuan itu membahas perkembangan situasi menyusul demo besar-besaran di Jakarta dan kota lain di Indonesia. menyusul tewasnya Affan akibat tindak represi aparat saat unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan DPR.
Baca: Prabowo sampaikan duka cita atas meninggalnya Affan tapi tidak meminta maaf
“Petugas yang melakukan pelanggaran, sedang dilakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dapat diikuti terbuka oleh publik,“ ujar Prabowo yang memberikan keterangan pers dengan didampingi pimpinan lembaga negara dan ketua Parpol.
Negara, ujarnya, menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat. Pemerintah menghormati pendapat masyarakat sesuai apa yang diatur UN Rights
Karena itu Prabowo mempersilakan masyarakat sampaikan aspirasi murni dengan aman dan damai. Dia memastikan suara masyarakat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti
Kepada aparat, Prabowo minta untuk melindungi masyarakat, menjaga fasum, menegakkan hukum jika ada pelanggaran yang mengancam masyarakat luas. Prabowo melihat munculnya tindakan di luar hukum, namun tak menjelaskan mana tindakan tersebut.
“Tidak dapat dipungkiri mulai muncul tindakan di luar hukum bahkan mengarah kepada makar dan terorisme,“ ujar Prabowo.
Baca: Koalisi masyarakat sipil desak Presiden copot Kapolri
Kepada TNI dan Polri Prabowo memerintahkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengrusakan fasum, tempat umum, sentra ekonomi, dan penjarahan rumah pribadi
Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota. Kekecewaan warga makin menumpuk dengan komentar tidak bijak dari sejumlah anggota DPR.
Unjuk rasa juga dipicu ketidak-puasan warga terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan pajak yang dinilai sangat memberatkan saat ekonomi masyakarat sedang tidak baik-baik saja.
Riska Carolina dari SGRC dalam jumpa pers Perempuan Jaga Indonesia menyebutkan pidato Presiden saja tidak cukup. Lebih dari itu, Presiden harus mereformasi Polri salah satunya dengan mencopot Kapolri dan pejabat yang bertanggung-jawab.
Dia juga mendesak dilakukannya transparansi anggaran sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan pajak yang dibayarkan rakyat khususnya yang digunakan untuk tunjangan DPR.
Leave a Reply