7cloud.asia – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie Othniel Fredric Palit mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Berbicara di Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025) Dolfie menyoroti soal ketidaktertiban data dalam dokumen RKP.
Dolfie mengatakan RKP memuat 441 indikator dan sasaran, namun tidak tercantum kementerian atau lembaga penanggung jawab.
“Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi DPR,” tutur Dolfie
Delapan program prioritas nasional yang disebut Menteri PPN, menurutnya, sudah tercantum lengkap dalam dokumen sesuai Permen PPN Nomor 3 Tahun 2025.
Baca: Presiden Prabowo Subianto banyak menabur janji
Akan tetapi, ia menyayangkan dari total 441 indikator yang tersebar dalam delapan prioritas tersebut, belum ada satupun yang menunjukkan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya, atau dari mana anggaran pelaksanaannya berasal.
“Indeks ketahanan energi misalnya, ditargetkan 6,82 di tahun 2026. Tapi tidak jelas kementerian mana yang menjalankannya, programnya apa, dan anggarannya berapa,” ujarnya.
Dalam konteks pengawasan anggaran terutama dari sisi parlemen, terangnya, kelengkapan data terutama data penanggung jawab program, rincian program kerja, dan estimasi alokasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga memainkan peran yang krusial.
Jika tidak segera diselesaikan, ia menilai akan menyebabkan lemahnya akuntabilitas lembaga eksekutif sekaligus menciptakan kebingungan implementasi program lintas kementerian.
Baca: Langkah Pimpinan MPR sikapi desakan pemakzulan Gibran
“Kalau tidak dilengkapi, kami kesulitan mengaitkan antara sasaran, pelaksana, dan anggarannya. Evaluasi menjadi tidak objektif,” tegas Dolfie.
Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan ini meminta Bappenas segera melengkapi dokumen RKP dengan menyajikan data pemetaan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait supaya pembahasan panitia kerja (panja) berjalan lebih efektif.
Menutup pernyataannya, Dolfie menekankan masukan ini adalah upaya DPR melalui Banggar DPR RI untuk mendorong perencanaan anggaran yang lebih transparan, berbasis kinerja, dan terukur.
Harapannya, pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, namun juga bisa memastikan kementerian/lembaga yang bertanggungjawab mengeksekusi dengan kejelasan dukungan sumber daya
Leave a Reply